Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB II
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah dipungut retribuai sebagai pembayaran atas pelayanan Penjualan Produksi Usaha Dacrah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
W~jib Retribusi Jasa Usah~ adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha
BAB III
Retribusi enjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
BAB IV
BAB VI
( Tarif sebagairaha diraksud dalam Pasal 7 ayat (l) adalah nilai rupiah yang ditetapkan tuk menghitung besarhya retribusi yang terutang.
BAB VII
Perrigutan retribusi yang terutanig dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepul~uan Aru, kecul wilayah/ tempat yang belur ada pelayanan Penjualan Produkt Usa.ha Daerah.
BAB VIII
Masa Retribusi Penjualan Produksi Ueaha Dacrah adalah jangka w~ktu yang lamanya sesuai dengan Surat Perjanjian Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkarnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ata dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
Membuka PDF…