DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4.Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Am sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6.Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Arr sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD qdalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukanrrya sebagai Keflra, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. ftrnjangan alat kelengkapan adalah hrnjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembenhrkan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibenhrk oleh rapat paripurna. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah hrnjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna unhrk membahas hal bersifat tertentu dan khusus. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Kepulauan Aru. ftrnjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD benrpa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rlmah tangga bag Pimpinan DPRD dan hrnjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 7. 8. 9. 10. 11. t2. 13. 15. 16. 17. 18. t4. L9. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Perda Kabupaten Kepulauan An .
21.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah 'dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagran Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(U Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a.APBD yang meliputi :
1. 1.uang representasi;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan beras;
4. 4.uang paket;
5. 5.tunjangan jabatan;
6. 6.hrnjangan alat kelengkapan; dan
7. 7.hrnjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
2. 2.tunjangan reses. (21 Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketenflran Peraturan Penrndang-Undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huntf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (21 Uang representasi Kehra DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Kehra DPRD.

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurrf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan keluarga dan tunjang€rn beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan hrnjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurrf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar l45o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka
(1)(21 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan pembentukan Perda, Badan Kehormatan dan/atau alat kelengkapan lain. (21 Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua, sebesar 7,5o/o (tqiuh koma lima persen);
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5olo (lima persen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4o/o lempatpersen); dan
4. d.Anggota, sebesar 3o/o (tiga persen) dari hrnjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelenglapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan ttrgas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) humf b angka L diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (21 Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huntf b angl<a 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (g) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daeratr.
(4)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditenhrkan berdasarkan hasil perhihrngan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparahrr Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. (S) Pemberian hrnjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. a.tinggi, sebanyak 7 (hrjuh) kali;
2. b.sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
(6)Ketentuan lebih tanjut mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tgniangan Reses diahrr lebih lanjut dengan Peraflrran Bupati. Bagran Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut. l2l Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan hrnjangan kesejahteraan berupa:
5. a.rumah negara dan perlengkapannya;
6. b.kendaraan dinas jabatan; dan
7. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosiat Kesehatan sesuai dengan ketentrran Perahrran Perrndang- Undangan. {21 Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U juga termasuk Istri dan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar calmpan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak fermasuk Istri dan Anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal L2

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huntf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasa.ng dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu) pasang dalam 1 (sattr) tahun. {21 Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar sattran harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…