DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak; 6. Pendataan dan Penetapan; 7. Pemungutan Pajak; 8. Keberatan Banding; 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak; 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 11. Kedaluwarsa Penagihan Pajak; 12. Insentif Pemungutan; 13. Ketentuan Khusus; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian; 17. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH · TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pas812 Atas

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orangpribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumidan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasaidan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
(2)Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumidan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasaidan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
(3)Tarrah yang tidak diketahui pemilik dan alamatnya dan di atasnya berdiribangunan, maka kewajiban pembayaran pajaknya dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
(2)Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan setiap . 3 (tiga) Tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap Tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. ·
(3)Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Tarif Pajak untuk objek pajak <iengan N.JOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0, 1 % (no! koma satu persen).
(2)Tarif Pajak untuk objek pajak dengan NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangu-iar. Perde saan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagai.nana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)setelah dikurangi Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4). BABN WILAYAH PEMUNGUTAN P8 .. S81. 8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungutdi wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. BABV TAHUN PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK Pasal 9
(1)Tahun pajak adalahjangka waktu 1 (satu) Tahun kalender.
(2)Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN ro
(1)Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP . .
(2)SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus diisi dengan jelas, · benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati. 11
(1)Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan SKPD dalam hal : a. apabila SPOP tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK 12
(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
(3)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
(4)SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasidalamjangka waktu paling lama l(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(5)Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yangdjtentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bungasebesar 2 % (dua persen) sebulan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diaturdengan peraturan Bupati. Pasal 13 Ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan SPOP, SPPT dan SKPD diatur dalam Peraturan Bupati. 14 ( 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2)SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % . . (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saatjatuh tempo pembayaran pajak dan ditagih melalui STPD.

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 15

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh waiib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
(2)Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KEBERATAN BANDING Pasal 16
(1)Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT; b. SKPQ; dan c. SKPDLB.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat
(2), ayat
(3)dan ayat
(4)tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

BAB VIII

KEBERATAN BANDING Pasal

Pasal 17

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan,
(2)Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal i8
(1)Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3)Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan l(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 19

(1)Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3)Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajibpajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(4)Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak dikenakan . .
(5)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajibpajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURi\.NGA?-1 SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK

Pasal 20

(1)Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahanhitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena ke hilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati. BABX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1)Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yangditunjuk.
(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam _iangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran Pajak sebagaimana pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggapdikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
(7)Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

(1)Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali .apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
(2)Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tertangguh apabila:a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupuntidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
(4)Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 23

(1)Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
(2)Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Tata cara penghapusan piutang paiak yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…