DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah sangat ditcntukan olch kualitas Peraturan Daerah dimaksud, maka untuk menunjang hal tersebut diperlakan Peraturan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
c.bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Perbentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan pelaksanaannya, maka Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah perlu juga untuk diatur delam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan Menimbang diraksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perhu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; • • Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Perbentukan Kabupaten Serarn bagian Timur, Kabupaten Scram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nmor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5587), sebagaimhana telah diubah dengan Undang-Undang Normor 9 'Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 58, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pamerintahan Antara Pemerintah, Pemcrintahan Dacrah Provinsi dan Pemcrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22007 Noor 82, 'Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737;
5.Undang-Undang Noror 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 53, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Peraturan Pernerintah Penganti Undang-Undang Norfor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Meneta pkan PERATURAN DAERAH TEN'TANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB II

MATERI MUATAN

Pasal 2

(I) Materi muatan Peraturan Dacrah adalah scluaruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonoti dan tugas pembantuan dan/atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. [2) Matcri muatan scbagaimana dimaksud pade ayat [l) mliputi ;

a.memberikan beban kepada Masyamakat;
b.mengurangi kebebasan Masyarakat;
c.membatasi hak-hak Masyarakat; dan/atau
d.telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat damn/atau tingkatannya lebih tinggi yang memerintahkan untuk diatur oleh Peraturan Daerah. a, memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daera.h;
b.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik; dan c, menyelerggarakan parbentukan Peraturan Daera.h yang transparan kuntabel dan partisipatif, Ruang linglup tata cara pembentukan Peraturan Daera.h meliputi; a., Properperda;
b.persiapan;
c.teknik perancangan;
d.partisipasi Masyarakat;
e.pembahasan;
f.penetapan dan pengundangan;
g.penyebarhasan /sosialisasi; dan
h.pembiayaan.

BAB IV

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a.kejelasan tujuan adalah bahwa setiap perbenttukan, Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jclas yang hendak dicapai; • •
b.kelembagaan dan/atau organ pambentuk yang tepat adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/Pejabat yang berwenang, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lerbaga/Pejabat yang tidal berwenang;
c.kesesuaian antara jehis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar remperhatikan materi muatan yang tepat dengan Peraturan Daerahnya;
d.dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daera.h harus merperhitungken efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam Masyarakat, baik secara flosofis, yuridis maupun sosiologis;
e.kedayagunaan dan kchasilgunaan adalah behwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam engtur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f.kejclasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kate dan/atau terminologi scrta bahasa hukumnya jclas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya; dan
g.keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah rulai dan perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan den terbuka, sehingga scluruh lapisan masyarakat mcmpunyei kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Materi Muatan Peraturan Daerah mnengandung asas :

a.pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman Masyarakat;
b.kemamusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak-Hak Asasi Manusi serta harkat dan martabat setiap Warga Negara dan Penduduk Indonesia secara proporsional;
c.kebangsean adalah bahwa setiap matcri muatan Peraturan Daerah harus menerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; • •
d.kekeluargan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencrminkan musyawarah untuk mencapai rufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
e.kentsantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila; bhineka tuntggal ika adalah bahwa materi ruatan Peraturan Daerah harts rhemperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Darrah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah asala.h sensitif dalarn kehidupan bermhasyarakat, berbargsa dan bernegara;
g.keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan sectara proporsional bagi sctiap Warga Negara tan pa kecuali;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daera.h, tidak boleh berisi ha-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar bclakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial; dan
i.ketertiban dan kcpastian hukum adelah bahwa sctiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kcpentingan individu dan masyarakat dengan kepentitgan Bangse dan Negara.

BAB V

PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASL

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperde.
(2)Penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dioordinasikan oleh Sekretaris Daerah. '

Pasal 8

I) Bapemperda dalarm mengkoordinasikan penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok Masyarakat.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusnan PropempercdA lingkungan DPRD sebagaimana dirakstud dalarm Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan Peraturan Perund Undangan yang berlakcu (l) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meminta atau remperoleh bahan dan/atat masukan dari SKPD, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok Masyarakat (2] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(l) Hasil penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dibahas bersama antara DRD dengan Pemerintah Daerah dalar rangka sinkronisasi dan harmonisasi.

(2)Hasil pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), selanjutnya disusun menjadi Propermperda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman [Memorandum of Understanding) dan selanjutnya ditetapkan dalam Pcraturan Bupati.

Pasal 11

(I, Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasa dari inisiatif DPRD maupun dari Bupati disusun berdasarkan Propemperda

(2)Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di la~r scbagaimana dimaksud pada ayat (l.

Pasal 12

(1] Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati disiapkan oleh Pimpinan SKPD dan/atau Pcjabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan lingkup tuagas dan tanggungiawabnya. (2] Pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancanigan Peraturan Deerah sebagaimaha dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Rancangan Peraturan Dacrah yang bcrasal dari DPRD dapat disiapkan oleh anggota, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda. [) Ketentuan lebih lanjut mcngenai tata cara penyiapan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD

Pasal 14

(I} Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Per~turan Dar~h terlebih dahulu renyusun Naskah Akademi mcngcnai matcri yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daera.h yang bersangkutan. (2} Naskah Akaderik sebagaiana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.latar belakang
b.maksud dan tujuan;
c.kajian yuridis, filosofis, sosiologis;
d.pokok-pokok materi muatan; dan e, arah dan jangkauan pengaturan. (3] Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [l) Rancangan Peraturan Daerah yang materinya berisi tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, pencabutan Perda dan perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai penjclasan atau keterangan yang mcmuat pokok pikiran dan materi yang diatur.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…