Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN Dipindai dengan CamScanner ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
Dipindai dengan CamScanner Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Dipindai dengan CamScanner Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Dipindai dengan CamScanner 1 Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: piran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi: piran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Rekapitulasi La Realisasi piran 1.3 pi asi poran Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan: dan Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Lampiran 1.4 , Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran , Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Lampiran 1.5 Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Lampiran 1.6 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Spm
Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dipindai dengan CamScanner Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Ditetapkan di Dobo pada tanggalF WVEV.LEP 2022 BUPATI KEPULAUAN ARU, 4 — JOHAN GONGA Diundangkan di Dobo pada tanggal A-..WVEMP,82022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, MOHAMAD DJUMPA Dipindai dengan CamScanner LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR .. 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU : ( ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR Z, TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Dipindai dengan CamScanner GEORGE H. KARUNY, SH 1. UMUM1 Bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen