DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Tirnur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Namor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesiu Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5587) sebagaimane telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noror 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RES'TORAN.

BAB LI

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 3

(1)Objek Pajak Restoran adalah pclayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat () meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsurnsi oleh pembeli, batk dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tern pat lain.
(3)Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pade ayat (l) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dalam {satu) bulan. ·•

Pasal 4

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli rhakanan dan/atau min~ran dari Restoran.

Pasal 5

Wajib Pajak Restoran ~dalah orang pribadi atat Badan yang mengusahaknn Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jurlah pembayaran yang diterira atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 7

Tarif Pajak Restoran dittapkan scbesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan care mengalikan tarif scbagaimana diraksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. BABV MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. '. •

BAB V

PENETAPAN

Pasal 11

Saat pajak restoran terutang ditetapkan berdasarksn Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD' atau dokuren lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan pcnyotoran Pajak yang terutang paling lama 30 (iga puhuh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enamj bulan scjak tanggal diteriranya SPPT oleh wajib Pajak.
(2)SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusen pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putuaan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harts dibayar bertambah merupakan dasar pcnagihan Pajak dan harus d~lunasi dalam jangka waktu paling lama l(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Bupati atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda perbayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. (4] Ketentuan lebih lanjut mcngcnai tata cara pembayaren, penyetoran, tempat pembayaran, angst.ran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…