DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Sanksi Administratif; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Keberatan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 16. Kedaluwarsa Penagihan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAN/AfAU PERTOKOAN. I RETRIBUSI PASAR GROSIR BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah KabupatenKepulauan Aru; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Aru; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 9. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barangtermasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan y � g dikontrakan/disediakan oleh Pemerintah Daerah; 10. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksijual beli secara lelang; 11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu denganyang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan; 12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 13. Retribqsi pasar grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusiadalah pembayaran atas pelayanan pentedian fasilitas pasar grosir berbagaijenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelolah olehPerusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta; 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnyadapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukanjutnlahtambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi; 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah; 21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerahyang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khususdisediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosh- dan/atau Pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : a. pasar grosir berbagai jenis barang; dan b. pertokoan.
(2)Penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(3)Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, pihak swasta dan BUMD, termasuk Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Pasal 5,
(1)Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, basil bumi dan basil hutan termasukjasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2)Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan.

Pasal 7

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan. Pasal 10 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan basilpelelangan. ----- ------------ BABV· PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimanakeuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secaraefisien dan berorientasi pada harga pasar. 12

(1)Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, yang sendiri atau kios dan los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian.
(2)Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasayang merupakan jumlah unsur-unsur biaya per satuan penyediaan jasa,
(3)Biaya sebagaimana dimaksud ayat
(2)Pasal ini meliputi : a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, bfaya listrik dan semua biaya rutin/periodiklainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; dan b. biaya tidak langsung, yang_ meliputi biaya administrasi umul'.I! dan biayalainnya yang mendukung penyediaan jasa.
(4)Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut: LO KASI JENIS BANGUNAN LUAS TARIF
1. l.Pasar Lantai I a. Los - Semi 1 m 2 Rp. 15.000,-/bulan permanen 1 m 2 Rp. 20.000,-/bulan - Perman en b. Kios 1 m 2 Rp. 25.000,-/bulan - Semi 1 m 2 Rp. 50.000,-/bulan • permanen 1 m 2 Rp. 15.000,- - Perman en /bulan c. Pelataran
  1. 2.Pasar Lan tai II Kios Permanen 1 m 2 RP. 25.000,-/bulan
  2. 3.Pertokoan 1 m 2 Rp. 35.000,-/bulan Pasal 13 Tarif Retribusi Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut : a. pelelangan ikan : 5% dari hasil pelelangan;
2. b.ternak : 5% dari hasil ternak; dan c. hasil bumi : 5% dari hasil bumi. Pasal 14· ( 1 J Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. · 15 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dan Retribusi Ternpat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah daerah. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 16 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 17 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan. 18 •
(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 19 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayardan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB xm TATA CARA PEMBAYARAN

BAB XM

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
(2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakari dan STRD.
(3)Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada WajibRetribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
(4)Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diaturdengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1)Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awaltindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo.
(2)Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(3)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 22

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas.
(3)Dalam ha! Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabilaWajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat
(2)dan
(3)Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 23·
(1)Kepala Daerah dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yangdiajukan.
(2)Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2)Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi terse but.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud padaayat
(1)pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua] bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…