DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Reklame.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUI3JEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan name Pajak Reklame dipungut atas penyelenggaraan Reklame. Paseal 3

(1)Objek Pajak Reklamc adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.reklame papan/billboard/ videotron/ megatron dan scjcnisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 6
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.rcklame suara;
9. i.reklure film/ slide; dan
10. j.reklame peragnan.
(3)Tidak termasuk sebagai objck Pajak Reklame adalah :
1. a.penyelenggara rcklare relalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mcngatur nama pengenal usaha atau profcsi terscbut; d, reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pererintah Darah; dan
4. e.penyelenggars reklare lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pas4l 4 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang mengguakcan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB I

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(l) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Rcklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Rektame sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dihitung dengan mempcrhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangkh waktu penyelenggaraan, jumlah tdan ukuran media Reklame. • • •
(4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat Q2) tidak diketahui dan/~tau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Nila sewa reklame sebagairana dimaksud pada ayat {2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut NSR = [Nilai Dasar Reklame x Indeks Bahan) + Nilai Strategis; Keterangan :
1. a.nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkani jenis Reklame dan dinyatakan dalarn satuan Rupiah per meter pers~gi per hari;
2. b.nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi per hari;
3. e.indeks Bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk merbedakan jenis bahan yang dipcrgunakan untuk menyelenggarakan reklame; dan
4. d.nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi pcncmpatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
(6)Hasil perhitungan Nilai sewa Raklame, Nilai Dasat Reklame, Indcks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana diraksud pada ayat (5) dinyatakan dalam su~tu tabel dan ditetapkan dcngan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lira persen),

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pongenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGU'TAN

Pasal 9

Pajak Rcklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 11

Saat pajak terutang adalah pad saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersarakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

{I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 {tiga puluah) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya sPPT oleh wajib Pajak.

(2)SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) Dulan sejak tan.ggal diterbitkan.
(3)Bupati atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetuiuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. (4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Bending yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa
(2)Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. •

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 14

(I) Hak untuak mclakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarea setelah melamhpaui waktu 5 (lira) Tahun terhitung stjak saat terutangrya Pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2)Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud padd ayat (1) tertangguh apabila :
1. a.diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
2. b.ada pengakan hutang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam bal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. () Pengakan utang Pajak sccara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah Wwajib Pajak dengan kesadarannya menyatnkan rasih mempunyai utang Pajak den belum melunasinye kepada Pemerintnh Daerah. (5] Pengakuan tang secara tidak langsung sebagaifana dimaksud pada ayat () huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan perbayaran dan permohonan keberatan olch wajib Pajak.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1)Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dta persen) setip bulan dari pujak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat [l) dikenakan untuk paling lame 5 (ima) bulan BABX KETENTUAN PENUTU

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…