Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2017
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Reklame.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Reklame.
MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.
BAB II
Dengan name Pajak Reklame dipungut atas penyelenggaraan Reklame. Paseal 3
6
d, reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pererintah Darah; dan
Pas4l 4 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang mengguakcan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. BAB I DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB I
(l) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Rcklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
• • •
Keterangan :
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lira persen),
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pongenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB IV WILAYAH PEMUNGU'TAN
BAB IV
Pajak Rcklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. BAB V MASA PAJAK
BAB V
Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. BAB VI PENETAPAN
BAB VI
Saat pajak terutang adalah pad saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersarakan. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII
{I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 {tiga puluah) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya sPPT oleh wajib Pajak.
(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
• BAB VIII KEDALUWARSA
BAB VIII
(I) Hak untuak mclakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarea setelah melamhpaui waktu 5 (lira) Tahun terhitung stjak saat terutangrya Pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
() Pengakan utang Pajak sccara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(5] Pengakuan tang secara tidak langsung sebagaifana dimaksud pada ayat () huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan perbayaran dan permohonan keberatan olch wajib Pajak. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX
2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat [l) dikenakan untuk paling lame 5 (ima) bulan BABX KETENTUAN PENUTU
Membuka PDF…