DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang diraksud dengan :

1.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenage listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
2.Objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan kepentingan umum.
3.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. %
4.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewjiban pcrpajakan sesuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang Undangan Perpajakan Daerah.
5.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang retentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
6.Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
7.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SPDK adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
8.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnyA disingkat SKPDKBT adalah Surat ketctapan pajak yang renentukan tarbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
9.8urat Tagthan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk mclakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Mase Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan kectentuen Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

BAB LL

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan scndiri maupun diperoleh dari sumber lain,

Pasal 3

(Ij Objck Pajak Pencrangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri raupun yang diperoleh dari sumber lain. (2] Listrik yang dihasilkan sendiri scbagairnana diraksud pada ayat (1) meliputi seluruh perbangkit listrik. '

(3)Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat () adalah :
1. a.penggunaahi tenega listrik olch Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang diguakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas tirnbal balik; dan
3. c.penggunan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerhukan ijin dari Instansi teknis terkait.

Pasal 4

Bubjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mneoggunakan tenaga listrik. Pase] 5 Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1)Dasear pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2)Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
1. a.dalam hal tenaga listrik berasal dari sumer lain dengen pembayaran, Nila Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
2. b.dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik dan harga satuan listngrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangutan. Pasal T
(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan scbcsar 10% (sepuluh persen). ',
(2)penggunaan tetaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak buri dan gas alam, tarif Pajak pcnicrangan jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen].
(3)penggunaan tehaga listrik yang dihas~lkan sendiri, tarif Pajak Poncrangan Jalan itetapkan sebesar 1,5% ( satu koma lira persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan car rengalikan tarif sebagairiana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar ponigencan pajak sebagairana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGU'TAN

Pasal 9

Pajak Peneranigan dalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupeten Kepulauan Aru.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Pererangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 11

Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)] tau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIL

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 {tiga puhuh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 [enarn} Dulan sejak tanggal diterirany SPPT oleh wajib pajak. (2} SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Purusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah mertpakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) Bulan sejak tar.gga1 diterbitkan.

(3)Bupati atas permohonan wajib pajak setelah mememuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kcpada wajib pajak untuk mengangsur at@iu mentnda pembayaran pajak, dcngan dikenaken bunga sebesar 2 % (due persen) sebulan, (4] Ketentan lebih lanjut mengenai tata cara pembyaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan perhbayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(I) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. {2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 14

(1] FHak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedalwarsa setelah melamnpaui waktu 5 lira) Tahun tcrhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daereh.

(2)Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat () tertangguh apabila:
1. a.diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
2. b.ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik lengsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung scjak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
(4)Pengakuan utang pajak secara langeung sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf b adalah wajib pajak dngan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan tang sccara tidak lengsung scbagairana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penmdnan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…