Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2017
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Hotel.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Hotel.
MEMUTUSKAN ; Menetaplan PERA'TURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL. •
BAB II
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Pasel Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakuan pembayaran kepada orang pribadi atau Dadan yang mengusahakan Hotel.
Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. • BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENOTTUNGAN PAJAK
BAB III
Dasar pergenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kcpads Hotel. Parsa 7 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana diraksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB IV WILAYAH PEMUNOUTAN Pasa! 9 Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. BAB V MASA PAJAK Pasul 10 Masa Pajak Hotel adaleh jangka waktu yang lamanya l (satu) bulan, BAB VI PENETAPAN Pasal i1 Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. ·, • BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VI
(2 SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Kepurusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dihnasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen] sebulan.
(1] Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar olet wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paks~. 2) Penagihan pajak dcngan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. BAB VIII KEDALUWARSA
BAB VIII
(1] Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lira) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. ..
(4] Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimaha dimaksud pada ayat
(5] Pengakuan tang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. ·• • Ditetapkan di Dobo pada tanggal 19 April 2017 BUPATI KEPULAUAN ARU, ttd JOIIAN GONGA Diundangkan di Dobo pada tanggal 15 Mei 2017 Plt.SEKREI'ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, ttd MOHAMAD DJ UMPA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU: NOMOR 28/6/TAHUN 2017 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM, 4 1 • • NOVY EDNJNM. SOLISSA,SH NIP. 19711105 200501 1 009
Membuka PDF…