DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Hotel.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN ; Menetaplan PERA'TURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL. •

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 3

(1)Objck Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatya memberikan kemudahan dan kcnyamanan, termasuk fas~litas hiburan dan olahrage.
(2)lasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telpon, facsimile, tclcks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
(3)'Tidake termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :
1. a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Daerh;
2. b.jasa Sewa Apartemen, kondominium dan cjenisnya;
3. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejeris; dan
5. e.jasa biro porjalanan atau perjalanan wisata yang disclenggarakan oleh Hotel yang dapat diranfaatkan oleh urur. Pasel Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakuan pembayaran kepada orang pribadi atau Dadan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. •

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENOTTUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pergenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kcpads Hotel. Parsa 7 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana diraksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ·, •

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo perbayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tigs puhuh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. (2 SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Kepurusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dihnasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen] sebulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1] Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar olet wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paks~. 2) Penagihan pajak dcngan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 14

(1] Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lira) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. ..

(2)Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimeksud pada ayat (l) tertangguh apabila;
1. a.diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b, ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsumg maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagairana dimiaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa pehagihan dihitung sejak ta.hggal penyarpaian surat paksa tersebut. (4] Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimaha dimaksud pada ayat
(2)huruf b adelah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kcpada Pemerintah Daerah. (5] Pengakuan tang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1)Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen} setiap bulan dari pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayatr
(2)Sanksi sebageimana dimaksud pada ayat [) dikenakan untuk paling lama 5(lima) bulan, BABX KETEN'TUAN PENUTUP Pesal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. ·• • Ditetapkan di Dobo pada tanggal 19 April 2017 BUPATI KEPULAUAN ARU, ttd JOIIAN GONGA Diundangkan di Dobo pada tanggal 15 Mei 2017 Plt.SEKREI'ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, ttd MOHAMAD DJ UMPA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU: NOMOR 28/6/TAHUN 2017 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM, 4 1 • • NOVY EDNJNM. SOLISSA,SH NIP. 19711105 200501 1 009

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…