DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan rincian sebagai berikut; 1. Ketentuan Umum; 2. Sarana dan Prasarana; 3. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 4. Golongan Retribusi; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Pemungutan; 10. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; 11. Kedaluwarsa Penagihan; 12. Penghapusan Piutang Retribusi; 13. Sanksi Administratif; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru; 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru; 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 7. Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah scbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan; - 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut PeraturanPerundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; 10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan ataudiberi Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 1 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran; 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Daerah; 13. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkatSKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 14. Jalan adalah jalan umum yang dilalui oleh kendaraan/ orang; 15. Jalan ekonomi adalah jalan-jalan umum dalam kota yang pada umumnyadilalui oleh kendaraan-kendaraan utuk kelancaran ekonomi; 16. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi; 17. Sampah adalah semua jenis kotoran baik organik maupun non organik; 18. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah daerah yang telah ditentukandan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah; 19. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir sampah; 20. Tempat Pemusnah dan/atau Sampah adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pemusnah sampah; 21. Taman adalah tempat-tempat tertentu yang dibangun dan dipelihara olehPemerintah Daerah dan ditanami dengan tanaman hias; 22. Pohon pelindung adalah pohon yang pada umumnya ditanam dikiri dankanan jalan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

( 1)(2)(3) Pemerintah Daerah wajib persampahan/kebersihan. l . Dalam pengelolaan samp sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah wajib·�+yediakan:a.TPA; l

b.TPS di tempat tertentu; dac. Alat angkut dar1 TPS ke iA. Ketentuan lebih lanj t tentang tata persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud I dengan Peraturan Bupati. pengelolaan pada ayat

(1)cara pengelolaan pada ayat
(1)diatur melakukan BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kcbersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yangdiberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, meliputi:a. pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangansementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosialdan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai RetribusiJasa Umum. BABV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengguna jasa, jangka waktu,dan lokasi/wilayah yang mendapat pelayanan jasa.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan denganmemperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan , kemampuanmasyarakat, aspek kadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan terse but.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {l) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam ha! penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaanjasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: NO OBJEK RETRIBUSI KRITERIA TARIF/BULAN 1. PERUMAHAN/RUMAH TANGGAa. Rumah Jalan Protokol - Mewah Rp. 5.000,-/bulan - Sedang Rp. 3.000,-/bulan - Kecil Rp. 2.000,-/bulan
1. b.Rumah Jalan Penghubung - Mewah Rp. 3.000,-/bulan - Sedang Rp. 2.000,-/bulan - Kecil Rp. 1.000,-/bulan 2 PERTOKOAN/PERDAGANGAN . Tok0/d@gang di jalan Protokol - Grosir Rp. 5.000,-/bulan - Bangunan Rp. 5.000,-/bulan - Eceran Rp. 4.000,-/bulan - Kecil Rp. 3.000,-/bulan 3 PASARa. Ruko Rp. 10.000,-/bulan
2. b.Kios Rp. 5.000,-/bulan
3. c.Emperan ruko dan kios Rp. 4.000,-/bulan
4. d.Pedagang Pelataran Rp. 5.000,-/bulan 4 PERTOKOAN/JASA/USAHAa. Hotel1. Hotel berbintang Rp. 95.000,-/bulan
  1. 2.Hotel Melati Kelas 1 Rp. 10.000,-/bulan Kelas 2 Rp. 12.000,-/bulan Kelas 3 Rp. 15.000,-/bulan NO OBJEK RETRIBUSI KRITERIA TARIF/BULAN
5. b.Losmen/Mess Rp. 15.000,-/bulan
6. c.Rumah makan/Restouran Rp. 10.000,-/bulan
7. d.Warung Rp. 10.000,-/bulan
8. e.Bengkel/perabotan/meubel Rp. .8.000,-/bulan f. Sablon/percetakan Rp. 8.000,-/bulan
9. g.Salon/tukang gunting Rp. 5.000,-/bulan
10. h.Usaha air isi ulang Rp. 2.000,-/bulan 1. Gudang Rp. 10.000,-/bulan j. Warnet Rp. 10.000,-/bulan
11. k.Wartel Rp. 10.000,-/bulan 1. Kos-kosan Rp. 10.000,-/bulan m.Kontrakan/ bedeg Rp. 10.000,-/bulan
12. n.Gedung/rumah walet Rp. 12.000,-/bulan
13. o.Mini Market Rp. 60.000,-/bulan
14. p.Pasar Malam Rp. 20.000,-/bulan 5 BADANUSAHABadan Usaha Rp. 10.000,-/bulan
(2)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
(3)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkandengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

(1)Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari/bulan
(2)Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, penginapan dan bangunan lainnya. 1
(3)Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(5)Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Pemungutan retribusi dapat diborongkan dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat.
(7)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disetorkan secara bruto ke kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Bupati.

BAB IX

PEMUNGUTAN Pasal 1 1 ,

Pasal 12

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam kawasan pasar atau di luar wilayah pasar dalam Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…