DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Isi peraturan

Pasal 2

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan den/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 3

(1)Objek Pajak Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2)Tidak termasuk scbagai objek Pajak Sarang Burung Walet scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.pengambilan sarang buarug walet yang telah dikenaan Penerimnan Negara Bukan Pajak (PNPB}; dan
2. b.kegiatan pengambilan dan/atau pangusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang rnelakukan pengambilan dan/atan mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 5

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang peribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet , • '• • •

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENOHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. (2] Nilai jual Sarang Burung Walet secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihirung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang burung Walet yang berlaku di Daerah Kabupaten Kpulauan Aru dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 7

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah Setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 11

Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersarakan. •

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling laura 30 (tiga puluah) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditcrimanya Sppr oleh wajib paja.k
(2)SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menycbabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagiban pajok dan harus dilunasi dalarm jangka waktu paling lama I(satu) Bulan sejak tanggal diterbitkan. (3] Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perabayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan pemundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 13

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDK, SKPDKBT, $T'PD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kcberatan dan Putusan Banding yang tidak ateu kurang dibayar olch wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 14

(I] Hak untuk mclakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melarpaui waktu S (lima] Tahun terhitung scjak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajaknn Daerah.

(2)Kedaluwarsa penagihan pajak scbagairnana diraksud pada ayat (l] tertangguh apabila:
1. a.diterbitkan sumat teguran dan/atau surat paksa; atau
2. b.ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung •.
(3)Dalam hal diterbitka surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal peny~rrpaian surat paksa tersebut.
(4)Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b adaleh wajib pajak dngan kesadarannya menyatakan masih mcmpunyai utang pejak dan bchum miehnasinya kepada Pemerintah Daerah,
(5)Pengakat utang sec~ra tidak langsung scbagaiaman dimaksud pade ayat [(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angeuran ata perundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…