Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2017
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan den/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang rnelakukan pengambilan dan/atan mengusahakan Sarang Burung Walet.
Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang peribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet , • '• • • BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENOHITUNGAN PAJAK
BAB III
(2] Nilai jual Sarang Burung Walet secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihirung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang burung Walet yang berlaku di Daerah Kabupaten Kpulauan Aru dengan volume Sarang Burung Walet.
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). BAB IV WILAYAH PEMUN GUTAN Paseal 9 Pajak Sarang burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. BAB V MASA PAJAK
BAB V
Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah Setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet. BAB VI PENETAPAN
BAB VI
Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersarakan. • BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII
(3] Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
BAB VIII KEDALUWARSA
BAB VIII
(I] Hak untuk mclakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melarpaui waktu S (lima] Tahun terhitung scjak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajaknn Daerah.
BAB IX SANK'SI ADMINISTRATIF
Membuka PDF…