Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2017
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Parkir.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Parkir.
menetapkan Peraturan Daera.h tentang Pajak Air Tanah;
Dengan Persetujuan Bersara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABDPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATIT KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. •
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Pajak Parkir yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu seat, dalarm Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan perpajakan Darah.
BAB II NAMA,OEIEK,SURIEK DAN WA.JIB PAJAK
BAB II
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
c penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan dan perwakilan Negara asing dengan asas tirbal balik; dan
Subjek Pajak Parkir adala.h orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor •
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mcnycnggdrakan ternpat parkir. BAB III DASAR PENGENAAN, TARI PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III
(1] Dasar pengen~an Pajak Parkir adaiah jumlah pcmbayaran atau yang sch~rusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(3] Jumlah yang seharusnya dibayar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang dibcrikan kepada penerima jasa parkir,
Tarif Pajak Perkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Pesa 8 Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitmg dengan cara rengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak cbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV
Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. BAB V MASA PAJAK
BAB V
Masa Pajak Parkir adalah Setiap kegiatan penyelenggaran tempat parkir BAB VI PENETAPAN
BAB VI
Saat pajak tcrutang adalah pada saat. diterbitkannrya Surat Ketetapan Pajak Daera.h (8KPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. • BAB VIL TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VIL
(2] SPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepurusan pembetulat, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jurlah pajak yang harus dibayar bertambah mcrupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangke waktu paling lama l(s~tu) Bulan sejak tanggal diterbitkan.
Membuka PDF…