DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Parkir.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daera.h tentang Pajak Air Tanah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lerbaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembatan Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 244, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbag@imana tclah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undeng Nomor 3 Tahun 22014 tentang emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABDPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATIT KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. •

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Pajak Parkir yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu seat, dalarm Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan perpajakan Darah.

2.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
3.Objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan kepentingan umum, 4, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak,
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajal, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan keswajiban perpajakan sesuai dongan ketcntuan Peraturan Porundang Undangan Perpajakan Daerah.
6.Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
7.Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
8.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDB adalah surat ketetapan pajak yang renentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya snksi administratif, dan julah paja.k yang masih harus dibayar.
9.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutdye disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan etas jurnlah pajak yang tclah ditetapkan.
10.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda,
11.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagan Tahun Pajak sesuai dengan ketentan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

NAMA,OEIEK,SURIEK DAN WA.JIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

(1)Objck Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di uar badan jalan, baik yang discdiakan sebagai suatu usaha, termasuk pcnyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(2)Tidak termasuk scbagai objek Pajak Parkir scbagaimana dimaksud pada ayat () adalah:
1. a.penyelenagaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan emerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya dignakan untuak karyawannya sendiri; c penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan dan perwakilan Negara asing dengan asas tirbal balik; dan
3. d.penyelengg@raan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Subjek Pajak Parkir adala.h orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor •

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mcnycnggdrakan ternpat parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARI PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1] Dasar pengen~an Pajak Parkir adaiah jumlah pcmbayaran atau yang sch~rusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2)Dasar Pengenaan Pajak Parkir sebagaiman.a dirhaksud pala ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3] Jumlah yang seharusnya dibayar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang dibcrikan kepada penerima jasa parkir,

Pasal 7

Tarif Pajak Perkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Pesa 8 Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitmg dengan cara rengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak cbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Parkir adalah Setiap kegiatan penyelenggaran tempat parkir

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 11

Saat pajak tcrutang adalah pada saat. diterbitkannrya Surat Ketetapan Pajak Daera.h (8KPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. •

BAB VIL

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. (2] SPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepurusan pembetulat, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jurlah pajak yang harus dibayar bertambah mcrupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangke waktu paling lama l(s~tu) Bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Bupati atas permohonan wajib pajak setelah merenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen} sebulan.
(4)Ketentuan lebih lenjut rhengenai tata cara pembeyaran, penyetoran, tern pat pembayaran, angsuran dan pcnundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…