DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 15 (lima belas) Pas\al dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qu’rän; Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur`an; Penilaian Dan Ijazah Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Quràn; Tanggung Jawab; Pengelolaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan Al-Qur’an menjamin anak didik untuk mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qu’ran; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4968);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS BEBAS BUTA AKSARA AL-QURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6.Pendidikan khusus adalah Pendidikan khusus bebas buta aksara Al- Qur’an.
7.Bebas Buta Aksara adalah kondisi kemampuan peserta didik kabupaten kepulauan meranti yang dapat membaca dan menulis aksara Al-Qur’an.
8.Aksara Al-Qur’an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al- Qur’an.
9.Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.
10.Pendidikan Al-Qur’an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan Kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
14.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
17.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19.Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah.
20.SD Negeri adalah Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
21.SMP Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
22.SD Swasta adalah Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Lembaga, Yayasan dan atau Masyarakat.
23.SMP Swasta adalah Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga, Yayasan dan atau Masyrakat.
24.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
25.Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
26.Ujian adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
27.Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
28.Mutasi adalah perubahan suatu jenis atau setatus kepegawaian seorang PNS dalam satuan organisasi.
29.Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai apartur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an dimaksudkan sebagai upaya Strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berahklak mulia.

Pasal 3

Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an bertujuan agar setiap peserta didik:

a.mampu membaca Al-Qur’an secara fasih dan benar sesuai dengan hukum tajwid;
b.mampu menulis huruf Al-Qur’an secara baik dan benar; dan
c.mampu memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al- Qur’an.

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an adalah Peserta didik yang beragama Islam pada pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR’AN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari kurikulum pendidikan nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bebas Buta Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Materi Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an berpedoman kepada kurikulum yang dibuat oleh Kantor Kementerian Agama.
(2)Metode, Teknis dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama sesuai dengan Kewenangannya.

Pasal 7

Tata cara peyelenggaraan Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an pada SD sederajat dan SMP sederajat disesuaikan dengan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan formal.

BAB IV

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Tenaga pendidik Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an bertugas menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an dan Pendidikan Agama Islam lainnya, sesuai dengan kurikulum yang dibuat oleh Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan proses belajar mengajar, pemberian bimbingan dan pelatihan serta penilaian terhadap hasil pembelajaran.
(3)Tenaga pendidik Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari guru agama Islam dan/atau tenaga yang khusus diangkat untuk Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an.
(4)Guru agama Islam atau tenaga yang khusus diangkat untuk Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari tenaga professional di bidang Al-Qur’an.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN KHUSUS BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR’AN

Pasal 9

(1)Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an.
(2)Sarana dan prasarana Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
2. b.prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
(3)Sarana dan prasarana Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan.

BAB VI

PENILAIAN DAN IJAZAH PENDIDIKAN KHUSUS BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR’AN

Pasal 10

(1)Untuk mengukur, mengetahui kemampuan dan keberhasilan pembelajaran peserta didik diadakan ujian dan ulangan.
(2)Ujian dan ulangan dilaksanakan oleh tenaga pendidik sesuai dengan bidang masing-masing.
(3)Hasil ujian dan ulangan dituangkan di dalam sebuah buku rapor dan/atau ijazah yang memuat tentang prestasi kemampuan peserta didik.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…