DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016

Nomor: 09
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 15 (lima belas) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staff Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan publik;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. 5.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja;
  6. 6.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. 9.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  10. 10.Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  11. 11.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaaan dan olahraga;
  12. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  13. 13.Dinas Perikanan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  14. 14.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, dan peternakan;
  15. 15.Dinas Perkebunan dan Holtikultura, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan hortikultura;
  16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum.
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelola pajak dan retribusi daerah;
  3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
(2)Asisten Pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) Bagian.
(4)Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Kecamatan Tebing Tinggi dengan Tipe A;
b.Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan Tipe A;
c.Kecamatan Rangsang dengan Tipe A;
d.Kecamatan Rangsang Barat dengan Tipe A;
e.Kecamatan Merbau dengan Tipe A;
f.Kecamatan Pulau Merbau dengan Tipe A;
g.Kecamatan Rangsang Pesisir dengan Tipe A;
h.Kecamatan Tasik Putri Puyudengan Tipe A;
i.Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan Tipe A.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejaba yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada akhir bulan Desember 2016;
c.UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru;
d.Kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait;
e.Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPT RSUD berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah;
f.Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…