DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 13 (tiga belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Industri Unggulan Daerah; Sistematika RPIK; Pelaksanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);
15.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
3.Provinsi adalah Provinsi Riau.
4.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
9.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
10.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 selanjutnya disingkat RIPIN adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
11.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah Kebijakan Industri Nasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan RIPIN 2015-2035.
12.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2039.
(2)Sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan RPIK adalah untuk :

a.mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan industri Provinsi dan Nasional;
b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta memiliki paradigma Industri Hijau;
d.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
e.meningkatkan kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah; dan
f.meningkatkan penyerapan bahan baku, nilai tambah hasil industri dan pengolahannya serta pangsa pasar ekspor hasil industri sesuai dengan potensi yang dihasilkan sumberdaya alam daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.industri unggulan daerah;
b.sistematika RPIK;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pembiayaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah terdiri dari :

a.industri sagu;
b.industri kopi dan kelapa;
c.industri perikanan;
d.industri jasa pelayaran;
e.industri mesin dan perlengkapan;
f.komponen bahan penolong;
g.jasa industri;
h.industri hulu agro;
i.industri pembuatan kapal; dan
j.industri kimia dasar berbasis agro dan perikanan.

BAB IV

SISTEMATIKA RPIK

Pasal 6

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
3. c.BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
5. e.BAB V : PENUTUP

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah kabupaten dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 9

RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK, serta menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Kecamatan serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM membuat laporan kepada Bupati atas pelaksanaan RPIK 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Lembaga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Camat serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK dan melaporkan kepada Bupati.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…