DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab 7 (tujuh) diantaranya Ketentuan Umum; Sistematika; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 5877), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan :RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH BAB HUI _PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Provinsi Riau. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 2

Penyusunan RPJPD ini bermaksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen daerah di dalam mewujudkan Visi, Misi dan Arah pembangunan yang disepakati bersama serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 3

RPJPD berfungsi:

a.sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan prioritas program serta kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD. sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 4

(1)RPJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

BAB V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6}, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
(2)Apabila terdapat perbedaan ketentuan dalam peraturan daerah ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka ketentuan yang berlaku adalah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 3 QUAN MERANTI, a BUPAR) A or Diundangkan di Selatpanjang va pada tanggal 4 Wea SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, Cena See BAMBANG SUPRIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR | NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU (12.09.A/2025). I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025-2045 UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…