DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan APBD 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1085/XI/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula sejumlah Rp. 1.477.558.031.534,00 berkurang sejumlah Rp. 209.155.599.368,00 sehingga menjadi Rp.1.268.402.432.166,00 dengan rincian sebagai berikut :

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
1.Pendapatan

a.Semula Rp. 1.363.718.086.015,00
b.Bertambah/(berkurang) (Rp. 73.493.223.885,00) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.290.224.862.130,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp. 1.477.558.031.534,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. (209.155.599.368,00) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.268.402.432.166.00 Surplus / (defisit) setelah perubahan Rp. 21.822.429.964.00
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 142.388.630.657,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (126.333.675.809,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 16.054.954.848,00
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 16.054.954.848,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan Rp. 37.877.384.812,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 57.046.009.475,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.436.724.229,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 58.482.733.704,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 978.895.712.496,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (51.512.923.258,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 946.565.396.942,00
3. c.Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp. 327.776.364.044,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (42.599.632.560,00) Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 285.176.731.484,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 9.460.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.510.000.000.,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 2.898.200.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 2.898.200.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 13.750.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.765.224.565,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 8.984.775.436,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula Rp 30.937.809.475,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.151.948.793,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 37.089.758.268,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 396.716.655.116,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (51.512.923.258,00) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 345.203.731.858,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 371.690.224.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 371.690.224.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 210.488.833.380,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.182.607.704,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 229.671.441.084,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 61.345.044.375,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 61.345.044.375,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 70.267.323.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 70.267.323.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp. 196.163.996.669,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (42.599.632.560,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 153.564.364.109,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 541.409.376.926,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.171.895.695,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 521.237.481.231,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 936.148.654.608,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (188.983.703.673,00) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 747.164.950.935,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 390.232.522.926,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.082.635.695,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.378.149.887.231,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 45.944.600.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.489.260.000,00) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 40.455.340.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 6.900.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.500.000.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 3.400.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol 1) Semula Rp. 97.332.254.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 700.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 98.032.254.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.200.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 103.602.755.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.959.340.000,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 97.643.415.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 371.913.096.887,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (142.266.127.425,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 229.646.969.462,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 460.632.802.721,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (40.758.236.248,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 419.874.566.473,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 142.388.630.657,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (126.333.675.809,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 16.054.954.848,00
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 142.388.630.657,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (126.333.675.809,00) Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan Rp. 16.054.954.848,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 06 Desember 2016 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, ttd I R W A N Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 06 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, ttd YULIAN NORWIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU : (12.111.A/2016)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1085/XI/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Pasal 1

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
1.Pendapatan

a.Semula Rp. 1.363.718.086.015,00
b.Bertambah/(berkurang) (Rp. 73.493.223.885,00) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.290.224.862.130,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp. 1.477.558.031.534,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. (209.155.599.368,00) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.268.402.432.166.00 Surplus / (defisit) setelah perubahan Rp. 21.822.429.964.00
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 142.388.630.657,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (126.333.675.809,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 16.054.954.848,00
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 16.054.954.848,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan Rp. 37.877.384.812,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 57.046.009.475,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.436.724.229,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 58.482.733.704,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 978.895.712.496,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (51.512.923.258,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 946.565.396.942,00
3. c.Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp. 327.776.364.044,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (42.599.632.560,00) Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 285.176.731.484,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 9.460.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.510.000.000.,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 2.898.200.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 2.898.200.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 13.750.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.765.224.565,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 8.984.775.436,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula Rp 30.937.809.475,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.151.948.793,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 37.089.758.268,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 396.716.655.116,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (51.512.923.258,00) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 345.203.731.858,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 371.690.224.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 371.690.224.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 210.488.833.380,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.182.607.704,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 229.671.441.084,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 61.345.044.375,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 61.345.044.375,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 70.267.323.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 70.267.323.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp. 196.163.996.669,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (42.599.632.560,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 153.564.364.109,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 541.409.376.926,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.171.895.695,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 521.237.481.231,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 936.148.654.608,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (188.983.703.673,00) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 747.164.950.935,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 390.232.522.926,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.082.635.695,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.378.149.887.231,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 45.944.600.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.489.260.000,00) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 40.455.340.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 6.900.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.500.000.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 3.400.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol 1) Semula Rp. 97.332.254.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 700.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 98.032.254.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.200.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 103.602.755.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.959.340.000,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 97.643.415.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 371.913.096.887,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (142.266.127.425,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 229.646.969.462,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 460.632.802.721,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (40.758.236.248,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 419.874.566.473,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 142.388.630.657,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (126.333.675.809,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 16.054.954.848,00
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 142.388.630.657,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (126.333.675.809,00) Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan Rp. 16.054.954.848,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.