DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Koperasi dan Usaha mikro; b. Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro; c. Kelembagaan; d. Peran serta Dunia Usaha dan masyarakat; dan e. Pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dikembangkan melalui kegiatan Pemberdayaan, Pengembangan, Dan Perlindungan dari pemerintah daerah untuk menjamin dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 673); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi gerakan ekonomi rakyat yang sekaligus sebagai gerakan berdasarkan atas dasar asas kekeluaragaan.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
10.Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11.Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
12.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
15.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (tenant).
16.Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan terhadap Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Daerah.
(2)Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan terhadap Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
2. b.meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
3. c.menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki daya saing berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Koperasi dan Usaha mikro;
b.Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
c.Kelembagaan;
d.Peran serta Dunia Usaha dan masyarakat; dan
e.Pengawasan dan pelaporan. ВАВ ІІ Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan.
(2)Koperasi melakukan kegiatan usaha dengan kriteria;
1. a.berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
2. b.meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(3)Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
1. a.kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
2. b.pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
3. c.praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
4. d.kerja sama antar-Koperasi; dan
5. e.kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
(4)Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
1. a.manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
2. b.kerjasama antar-Koperasi; dan
3. c.kemitraan dengan badan usaha lain.
(5)Penyelenggaraan usaha Koperasi mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Usaha Mikro berlandaskan asas:
1. a.kekeluargaan;
2. b.demokrasi ekonomi;
3. c.kebersamaan;
4. d.efisiensi berkeadilan;
5. e.berkelanjutan;
6. f.berwawasan lingkungan;
7. g.kemandirian;
8. h.keseimbangan kemajuan; dan
9. i.kesatuan ekonomi daerah.
(2)Kriteria Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
(3)Penyelenggaraan dan kriteria Usaha Mikro berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ВАВ ІІI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro melalui;
1. a.Pembinaan; dan
2. b.Pemberian Fasilitasi.
(2)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
(3)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan/atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran untuk penggunaan produk/jasa Koperasi dan Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Inkubasi dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro melalui lembaga inkubator yang dilakukan oleh pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi pada kementerian.
(2)Pelaksanaan kegiatan Inkubasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan;
2. b.memaduserasikan perencanaan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
3. c.menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
4. d.menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan dan kemitraan di daerah;
5. e.mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia bagi Koperasi dan Usaha Mikro di daerah;
(3)Pembinaan Koperasi dan usaha mikro diberikan kepada:
1. a.kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi atau usaha mikro; dan
2. b.koperasi atau usaha mikro yang telah terbentuk.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan koperasi dan usaha mikro diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam hal pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yan ditetapkan oleh pemerintah.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
2. b.pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…