DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: a. Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8); b. Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3); c. Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5). 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah 3. Ketentuan Pasal 12 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertujuan untuk mewujudkan perangkat daerah yang rasional, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 000.8/ORG/1089 tanggal 27 Maret 2024, telah disetujui penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN MERANTI Dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
b.Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
c.Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5).
1. 1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peratuan Daerah ini di bentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan publik;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  2. 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang Kebudayaan;
  3. 3.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
  4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
  9. 9.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
  10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
  11. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  12. 12.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
  13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Perikanan, Tipe C, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunkasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kelas A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
  5. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) bagian.
(4)Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru;
d.kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait;
e.kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
f.penyesuaian pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 28 Oktober 2024 Pjs. BUPATI KEPULAUAN MERANTI, TTD RONI RAKHMAT Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 28 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, TTD BAMBANG SUPRIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU (12.59.C/2024).

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…