DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 16 (enam belas) bab dan 34 (tiga puluh empat) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Kewajibab Pemerintah Daerah, Masyarakat,Keluarga Dan Orang Tua Atau Wali; Hak Dan Kewajiban Anak; Identitas Anak Dan Akta Kelahiran Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pertisipasi Anak; Kabupaten Layak Anak; Peran Serta Masyarakat; Kelembagaan Dan Kooordinasi; Pembinaa Dan Pengawasan; Pembiayaan; Kemampuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejateraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota layak anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah badan yang menangani urusan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
9.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13.Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perubahan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
14.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak.
15.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
16.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
17.Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
18.Penanganan adalah tindakan yanga meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
19.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan diluar pengasuhan orang tua. Pengasuhan diluar pengasuhan orang tua terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
20.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelanggaraan Perlindungan Anak.
21.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
22.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
25.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
26.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
27.Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
28.Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
29.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
30.Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
31.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
32.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan , program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
33.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Hak Anak meliputi :

a.non diskriminasi;
b.untuk kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

a.Pencegahan;
b.Pengurangan Resiko;
c.Penanganan; dan
d.Sistem Informasi Data Anak.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA ATAU WALI

Pasal 5

(1)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
1. a.menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd).
2. b.mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
3. c.mendorong tanggungjawab orangtua masyarakat lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
4. d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga dilingkungan pemerintah daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, dan perlakuan.
6. f.menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
7. g.Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
8. h.Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf (g), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;
9. i.Kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak Anak;
10. j.Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
(2)Kewajiban Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
1. a.mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
2. b.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
3. c.mengoptimalkan peran dan fungsi masyarakat terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, dan perlakuan.
(3)Kewajiban Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
4. d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; dan
5. e.Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Hak-hak anak meliputi :

a.setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
b.setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
c.setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, tindakan penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, siksaan fisik dan non fisik, penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking, eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi sebagai pekerja anak, eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil, dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak, khusus, dalam situasi genting/darurat, diutamakan dalam situasi sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur, diutamakan dalam situasi jika mengalami konflik hukum, diutamakan dalam situasi konflik bersenjata atau konflik social, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan,pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.
d.setiap anak mempunyai hak khusus untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beribadat menurut agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; dan
e.setiap anak juga mempuyai Hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak.
f.selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
g.setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
h.dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Anak tetap berhak:
1. 1.bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. 2.mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. 3.memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya; dan
4. 4.memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 7

Setiap Anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

INDENTITAS ANAK DAN AKTA KELAHIRAN ANAK

Pasal 8

(1)Identitas Anak :
1. a.identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya;
2. b.identitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam akta kelahiran;
3. c.pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan
4. d.dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
(2)Akta Kelahiran Anak :
1. a.pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;
2. b.pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa;
3. c.akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dikenai biaya;
5. e.ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 9

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah setiap anak.

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

a.merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
1. 1.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
2. 2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
3. 3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas: a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; b) kelangsungan layanan pendidikan; c) layanan sosial dan psikologis; d) akta kelahiran; dan e) layanan bantuan hukum.
4. 4.penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi: a) konseling; b) pendidikan pengasuhan anak; c) mediasi keluarga; dan d) dukungan ekonomi.
5. 5.upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak;
b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosial, edukasi, dan informasi mengenai:
1. 1.hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
2. 2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
c.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
d.tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 meliputi:
1. 1.tenaga penyedia layanan kesehatan;
2. 2.tenaga penyedia layanan pendidikan;
3. 3.tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
4. 4.tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
5. 5.tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
e.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…