DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 2 (dua) pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah belum mengakomodir permasalahan pengelolaan persampahan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloloan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 13) diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggungjawab dalam pengelolaah sampah didaerah.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
8.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari- hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu kesatuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16.Wilayah perairan adalah wilayah perairan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi laut, selat, sungai, perairan atau sebutan lainnya yang sejenis.
17.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
18.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
19.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
20.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelumnya sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelola, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
22.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
23.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24.Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
25.Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
26.Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
27.Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
28.Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
29.Pengumpulan Sampah adalah kegiatanpengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
30.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
31.Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan kemedia lingkungan secara aman.
32.Pengemasan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupunalat pengemas lain dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan atau mendapat gangguan dari pemulung dan hewan.
33.Camat adalah pimpinan dan koordinator pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
34.Lurah adalah pimpinan penyelenggara urusan pemerintah diwilayah kerja keluruhan dalam wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
35.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (angka Penambahan)
36.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
37.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
38.Pengepul sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengepulkan sampah yang sudah dipilah-pilah dan akan disetorkan ke tempat pembuat kerajinan dari sampah.
39.Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu, persatuan waktu m3/h.
40.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban memberikan pelayanan dibidang pengelolaan sampah di Daerah.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter.
(3)Tata cara penyediaan/pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(5)Lurah/Kepala Desa bersama RW dan RT bertanggung jawab atas Pengelolaan sampah permukiman di Wilayah kerjanya.
(6)Sampah yang berasal dari permukiman akan di buang di TPS yang sudah di tentukan, kemudian sampah dari TPS akan di Angkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Setiap orang atau badan wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
(2)Setiap orang atau badan harus secara aktif mencegah terjadinya pembuangan sampah di wilayah perairan.
(3)Setiap orang atau badan yang memiliki usaha atau kegiatan transportasi laut wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan.
(4)Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dibuang ke TPS.
(5)Setiap orang atau badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(6)Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dibuang pada waktu yang telah ditentukan.
(7)Penentuan waktu pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
(8)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penutupan tempat usaha.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian.
(2)Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuang ke TPS.
(3)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penghentian penyelenggaraan keramaian.

5.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Pemilik Hotel, Penginapan, Rumah Makan dan tempat-tempat hiburan wajib memelihara kebersihan lingkungan dan wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan.
(2)Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuang ke TPS.
(3)Pemilik hotel, penginapan, Rumah Makan dan tempat-tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin kegiatan usaha.

6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Instansi, kantor, dan lembaga-lembaga sosial wajib memelihara kebersihan lingkungan dan wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan.
(2)Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuang ke TPS.
(3)Instansi, kantor, dan lembaga-lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

7.Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu wajib dikemas dengan rapi dan dibuang pada waktu yang telah ditentukan.
(2)Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA.
(3)Setiap rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penutupan tempat usaha.

8.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Kebijakan Srategis Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA;
3. c.pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
5. e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.
  1. 9.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi TPS.
(2)Bupati menentukan dan menetapkan TPA

10.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Instansi, Badan, Orang perseorangan dapat menyediakan TPS setelah mendapat izin dari Dinas Lingkungan Hidup dan tempat pemrosesan akhir setelah mendapat izin dari Bupati.

11.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…