DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini 7 (Tujuh) Bab dan 9 (Sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Rpjmd; Sistematika Rpjmd; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan Rpjmd; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meralti Tahun 2025-2029; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OOS-2O25 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aTool;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:ur, 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapaan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2l; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a817)';
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2}ll tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (tembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 201 1 Nomor 18);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2O2O-2O4O (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAIIUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025-2029,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daera-h ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 200F2O25 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perenczrnaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan "fahun 2029.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selarljutnya disebut Rencana Keq'a Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan t-alaun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKpD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Iima) tahun.
(2)RPJMD disusun dengan berpedoman pada RpJpD dan RpJMN dengan memperhatikan:
1. a.RPJMD Provinsi;
2. b.KLHS; dan/atau
3. c.RPJMD Kabupaten/ Kota sekitar.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berfungsi sebagai:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menl'usun Renstra perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti periode Tahun 2O2S-2O29;
2. b.pedoman dalam menyusun RKPD Tahun 2O2S-2O29;
3. c.acuan bagr seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025- 2029; dan
4. d.instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1)Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut: Gambaran Umum Daerah; Visi, Misi dan Program Prioritas pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Penutup.BAB V
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Bupati RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengal tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup te{adinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangungan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me4jadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan target sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan tanget dituangkan dalam RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. melakukan pe.,ge.ra"rili"trll "rr.,,r.si terhadap petaksanaan t

Pasal 8

(1)Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2O2l Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Apabila terdapat perbedaan ketentuan dalam peraturan daerah ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahu n 2A27 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2A2F2O26 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2O2t Nomor 6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan yang berlaku adalah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB VII

KETEN?UAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal t0 ww BUPATI RANTI, A Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal PLH. S DAERAH KABUPATEN KE MERANTI SUDANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RrAU (12.3O.A lzolzsl A PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAI}UPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025_2029 I. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagr penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencurnaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Dalam Jalgka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan Tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing- masing dokumen saling terkait dan konsisten di mana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf intemasional), kualitas sarana dan prasarana, kawasan-kawasan bemilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan keq'a dal usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD dite{emahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyakarat. Mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan eflsiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan kebijakan, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang. Melalui paradigma yang baru, perenc€rnaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma new ptblic management untuk mendapatkan konsep neut public seruice d,an reinuenting governm,ent. Diharapkan ke depan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kineda melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana. Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah ditedemahkan dalan impact, outcome, dan output membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala PD dan Aparatur Daerah lainnya. Agar kinerja pembangunari menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kine{a (petformanrce measurement system) yang didukung oleh implementasi reuard and punishment sgstem. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (mindset) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…