DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 202/II/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Pasal 1

1.Pendapatan Rp. 1.363.718.086.015,00
2.Belanja Surplus / (defisit) Rp. 1.477.558.031.534,00 Rp. ( 113.839.945.519,00) Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4638 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp. 142.388.630.657,00
b.Pengeluaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00 Rp. 142.388.630.657,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 57.046.009.475,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. 978.895.712.496,00
3. c.Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 327.776.364.044,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp. 9.460.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 2.898.200.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 13.750.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 30.937.809.475,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasi Pajak/Bukan Pajak Rp. 396.716.655.116,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 371.690.224.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 210.488.833.380,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp. 0,00
2. b.Dana Darurat Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Rp. 61.345.044.375,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 70.267.323.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 196.163.996.669,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 541.409.376.926,00
2. b.Belanja Langsung Rp. 936.148.654.608,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 390.232.522.926,00
2. b.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah Rp. 45.944.600.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.900.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rp. 97.332.254.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 103.602.755.000.,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 371.913.096.887,00
3. c.Belanja Modal Rp. 460.632.802.721,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp. 142.388.630.657,00
2. b.Pengeluaran Rp. 10.000.000.000,00
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 142.388.630.657,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

Pasal 5

Guna mengantisipasi adanya penerimaan dana transfer atau bantuan keuangan yang bersifat khusus (spesific grant) yang dananya diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini ditetapkan maka akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(3)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

(1)Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk specific grant seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(2)Apabila dana transfer yang bersifat khusus (specific grant) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 9

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal, 15 Februari 2016 Pj. BUPATI KEPULAUAN MERANTI, ttd EDY KUSDARWANTO Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal, 15 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, ttd IQARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, SUDANDRI, SH Pembina Tk. I NIP. 19730630 200003 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU : (12.11.A/2016)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…