DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Pasal I Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan publik;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. 5.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja;
  6. 6.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. 9.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  10. 10.Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  11. 11.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaaan dan olahraga;
  12. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  13. 13.Dinas Perikanan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  14. 14.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, dan peternakan;
  15. 15.Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan hortikultura;
  16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum.
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelola pajak dan retribusi daerah;
  3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
  6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas kecil, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Asisten Pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) Bagian.
(4)Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 29 Agustus 2019 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, Ttd I R W A N Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 29 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, Ttd YULIAN NORWIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU NOMOR : (12.63.C/2019)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…