DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari 23 Bab dan 125 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan Pendidikan, Jalur, jenjang dan jenis pendidikan, Satuan Pendidikan, Pendirian, Penggabungan, dan Penghapusan Satuan Pendidikan, Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran serta masyarakat, Kurikulum, Akreditasi, Sarana dan Prasarana, Standar Nasional Pendidikan, Pengendalian Mutu, Kerjasama dan Kemitraan, Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan, Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Keunggulan dan Kearifan Lokal dalam Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan dan pesantren, sistem informasi pendidikan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan dan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, agar dapat memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memajukan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pondok Pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren maka diperlukan pengaturan yang baik dan berdayaguna dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pendidikan sebagai bagian dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kredtnya(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 514);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredtnya;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
16.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
17.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
18.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
19.Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintah adalah Presiden sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pusat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah BupatiKepulauan Meranti.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6.Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selnjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah.
10.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13.Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17.Santri adalah Peserta Didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
18.Pimpinan Pesantren adalah penanggungjawab utama dalam penyelenggaran Pendidikan Pesantren.
19.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan Pendidikan atau Pesantren.
20.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, ustadz/ustadzah atau sebutan Iain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikanatau Pesantren.
21.Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung Jawab secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan di satuan pendidikan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
22.Penilik adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan usia dini dan keolahragaan.
23.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
24.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
25.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
26.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
27.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.
28.Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk Iain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
29.Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstrukur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
30.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31.Diniyah Takmiliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap/penyempurna pendidikan dan pengajaran pada setiap Jenjang Pendidikan dasar dan menengah, serta terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kantor sesuai ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pendirian satuan pendidikan.
32.Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat dasar sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar atau sederajat dengan masa belajar 4 (empat) tahun, dan jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran seminggu.
33.Diniyah Takmiliyah Wustha adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan masa belajar 2 (dua) tahun dan jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam seminggu.
34.Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
35.Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
36.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
37.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
38.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak Iahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
39.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
40.Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
41.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang PendidikanDasar.
42.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar.
43.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang PendidikanDasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
44.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
45.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
47.Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh Daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Daerah.
48.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
49.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
50.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53.Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan
54.Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti.
55.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
56.Akses pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan, berupa fasilitas, kemudahan, pembiayaan, sarana prasarana penunjang, dan lainnya.
57.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
58.Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan Pendidikan pada KabupatenKepulauan Meranti.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

a.pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tuapeserta didik;
b.pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
c.pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
d.pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
e.pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
f.pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
g.pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
1. a.mengelola manajemen Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal;
2. b.menetapkan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
3. c.mengatur pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
4. d.menerbitkan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. e.menerbitkan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
6. f.membina bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.
(2)Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Pendidikan Dasar.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya Pendidikan Dasar bagi Warga Daerah yang tidak mampu secara ekonomi.
(3)Setiap Warga Daerah yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti Pendidikan Dasar.
(4)Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.

BAB IV

PERENCANAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pendidikan.
(2)Perencanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis dan perencanaan interaktif diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
(2)Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(3)Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, agama dan khusus.
(4)Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Daerah meliputi:

a.PAUD; dan
b.pendidikan dasar.

Pasal 8

(1)PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
(2)PAUD bertujuan:
1. a.membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
2. b.mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 9

(1)PAUD pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
(2)TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Pasal 10

(1)Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
1. a.menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
2. b.menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
3. c.memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
4. d.memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
6. f.menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
7. g.mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
1. a.mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
2. b.mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
3. c.mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
5. e.mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
6. f.mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di Masyarakat.
(3)Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
1. a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
2. b.berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
3. c.sehat, mandiri, dan percaya diri;
4. d.toleran, peka sosial, demokratis; dan
5. e.berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, berkolaborasi, komunikatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…