DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 20 (dua puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kewajiban Pemerintah Daerah; Pengorganisasian; Koordinasi; Pelayanan Transportasi; Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban; Larangan Dan Sanksi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati dalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas haji yang mengelola pelayanan kepada jemaah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti dan unsur pendukung lainnya.
8.Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji Indonesia.
9.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji Daerah.
10.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah tim yang bertugas memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
11.Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPPHD adalah tim yang bertugas memantau dan mengawasi pengelolaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
12.Embarkasi adalah Bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
13.Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi.
14.Debarkasi adalah Bandar udara tempat pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi.
15.Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Debarkasi.
16.Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut Pembinaan, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti.
17.Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi antara dan dari debarkasi antara ke daerah asal.
18.Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jemaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Transportasi, Konsumsi, Akomodasi, Kesehatan, Pembinaan dan keamanan yang sumber pembiayaanya berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
19.Biaya Operasional Lokal yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membiayai sebagian atau seluruh proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 2

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dikelola dan/atau dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti diatur dan dilaksanakan dengan tujuan :

a.tersedianya pelayanan yang baik dan optimal bagi jemaah haji dalam proses pemberangkatan ke embarkasi antara dan pemulangan dari debarkasi antara ke Kabupaten Kepulauan Meranti;
b.mengurangi beban biaya jemaah haji;
c.menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat daerah; dan
d.melancarkan pelaksanaan tugas Panitia Haji Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, dan keamanan yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peratuan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Pelayanan Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
(2)Kebijakan dan pelaksanaan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(3)Bupati mengusulkan Panitia Penyelenggara Ibadah haji Daerah (PPIHD), petugas yang menyertai jemaah haji sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), serta Tim Pendamping dan pemantau Haji daerah (TPPHD).
(4)TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Tim seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Imigrasi Kelas I Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Pabean, Dinas Kesehatan dan Kepolisian Daerah.
(2)PPIHD bertugas mengelola pelayanan penyelenggaran ibadah haji.

Pasal 7

(1)TPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari orang –orang yang memiliki pengalaman dalam penyuluhan dan pendampingan jemaah haji.
(2)TPHD bertugas melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada jemaah haji mulai dari daerah asal, embarkasi haji antara, Arab Saudi, debarkasi, sampai kembali ke daerah asal.

Pasal 8

(1)TKHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari Dokter dan perawat yang profesional.
(2)TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji, untuk tindakan pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan mulai dari asrama haji embarkasi antara, sampai kembali ke daerah asal.

Pasal 9

(1)TPPHD sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang membidangi hal ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, dan dari Unsur Masyarakat.
(2)TPPHD Bertugas mendampingi, memantau dan mengawasi pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
(3)TPPHD bertugas mulai dari Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, Arab Saudi, Debarkasi, Debarkasi Antara sampai kembali ke Asrama Haji.
(4)TPPHD wajib memberikan laporan evaluasi tertulis kepada Bupati, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah kepulangan seluruh jemaah haji ke daerah asal.

Pasal 10

(1)Tata cara pembentukan PPIHD, TPHD, TKHD, dan TPPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
(2)Biaya operasional PPIHD, TPHD, TKHD, dan TPPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…