DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum mengakomodir pemenuhan hak anak dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tantang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
8.Peraturan Presiden Noor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota layak anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 2) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 11, angka 12, angka 13, angka 26 sampai dengan angka 30 dihapus, dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Dihapus.
2.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5.Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6.Dihapus.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
9.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11.Dihapus.
12.Dihapus.
13.Dihapus.
14.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak.
15.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
16.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
17.Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
18.Penanganan adalah tindakan yanga meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
19.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan diluar pengasuhan orang tua. Pengasuhan diluar pengasuhan orang tua terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
20.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelanggaraan Perlindungan Anak.
21.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
22.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
25.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
28.Dihapus.
29.Dihapus.
30.Dihapus.
31.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
32.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
33.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjaminpemenuhan hak anak.
2.KetentuanPasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
(2)Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, meliputi klaster:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 13 diubah huruf h dan huruf I dihapus, dan ditambahkan 8 (delapan) huruf yakni huruf l sampai huruf s, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

a.anak diluar asuhan orangtua;
b.anak dalam situasi darurat akibat bencana;
c.anak yang berhadapan dengan hukum;
d.anak korban kekerasan, fisik dan/atau psikis;
e.anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
f.anak yang hidup/bekerja dijalan;
g.anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
h.dihapus
i.dihapus
j.anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
k.anak yang hidup dan /atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
l.anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
m.anak yang menjadi korban pornografi;
n.anak korban jaringan teorisme;
o.anak korban penculikan, pejualan dan atau perdagangan (TPPO);
p.anak korban kejahatan seksual;
q.anak dengan HIV/AIDS;
r.anak dengan perilaku sosial menyimpang;
s.anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
(2)Data perlindungan anak, meliputi:
1. a.anak diluar asuhan orangtua;
2. b.anak dalam situasi darurat akibat bencana;
3. c.anak yang berhadapan dengan hukum;
4. d.anak korban kekerasan, fisik dan/atau psikis;
5. e.anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
6. f.anak yang hidup/bekerja dijalan;
7. g.anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
8. h.anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
9. i.anak yang hidup dan /atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
10. j.anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
11. k.anak yang menjadi korban pornografi;
12. l.anak korban jaringan teorisme;
13. m.anak korban penculikan, pejualan dan atau perdagangan (TPPO);
14. n.anak korban kejahatan seksual;
15. o.anak dengan HIV/AIDS;
16. p.anak dengan perilaku sosial menyimpang;
17. q.anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
(3)Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

6.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bupati membentuk Gugus Tugas KLA dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kabupaten layak anak;
2. b.menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas;
3. c.melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan kabupaten layak anak;
4. d.mengumpulkan data dasar;
5. e.melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
6. f.melakukan deseminasi data dasar;
7. g.menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan kabupaten layak anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
8. h.menyusun rencana aksi daerah kabupaten layak anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
9. i.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(4)Rencana Aksi Daerah KLA sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak–hak anak perlu dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan maka perlu ditempuh melalui kebijakan pengembangan KLA.
(2)Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan di seluruh kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(3)Setiap Perangkat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang mendukung program KLA yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta, seluas-luasnya dalam pengembangan KLA di Daerah.
(5)Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan ayat (3) pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
(3)Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Dinas.
(4)Pembentukan Sekretariat dan Penunjukan Personil Sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan oleh Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 6 SEPTEMBER 20220 1 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, TTD MUHAMMAD ADIL Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 6 SEPTEMBER 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, TTD BAMBANG SUPRIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU : (12.45.C/2022)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 21A

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 21A

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016