DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3) diubah, sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, 2. Ketentuan pasal 7 diubah, 3. Ketentuan pasal 11 huruf b dan huruf f diubah, dan 4. Ketentuan pasal 12 diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERTAURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Pasal I Beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3) diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan publik;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  2. 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang Kebudayaan;
  3. 3.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
  4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
  9. 9.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
  10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
  11. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  12. 12.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
  13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Perikanan, Tipe C, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kelas A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
  5. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten yang bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

3.Ketentuan pasal 11 huruf b dan huruf f diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada akhir bulan Desember 2021;
c.UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru;
d.kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait;
e.kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
f.penyesuaian pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
1. 4.Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 bebunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2022. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 16 AGUSTUS 2021 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, TTD MUHAMMAD ADIL Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 16 AGUSTUS 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, TTD KAMSOL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU NOMOR : 12.36.C/2021

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…