Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
lampiran I.1 Ringkasan (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.lampiran III Laporan Operasional;
d.lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e.lampiran V Neraca;
f.lampiran VI Laporan Arus Kas;
g.lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
q.lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
r.lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
s.lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.