DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 29 (dua puluh sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; Hak Dan Kewajiban; Pemberdayaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Jasa Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Meranti masih mengacu kepada Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bengkalis;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah membentuk peraturan mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4.Dinas/Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang membidangi Jasa Konstruksi atau Perizinan.
5.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
6.Jasa Konstruksi adalah layanan j a s a konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8.Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
9.Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan pada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelengarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
11.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasi, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
13.Sertifikat adalah Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian tertentu.
14.Daftar Hitam adalah yang memuat identitas BUJKN, direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
16.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
17.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
18.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
20.Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan pelayan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1(satu) tahun.
21.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
22.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
23.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
24.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
25.Tim Teknis adalah tim yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
26.Tenaga Ahli adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknis maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal sesuai dengan bidang khusus tertentu.
27.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau disebut LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
28.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat yang diterbitkan lembaga keterampilan tertentu dan diberikan kepada tenaga terampil yang telah memenuhi persyaratan.
29.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
30.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan pengaturan terhadap pelaksanaan pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Prinsip umum pelaksanaan pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi adalah:
1. a.mengedepankan pelayanan prima;
2. b.mencerminkan profesionalisme; dan
3. c.merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.
(2)Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi TDUP dan IUJK badan usaha.

Pasal 5

(1)Jenis TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi usaha :
1. a.jasa konsultansi Konstruksi; atau
2. b.pekerjaan konstruksi.
(2)Jenis IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi usaha;
1. a.jasa konsultansi Konstruksi;
2. b.pekerjaan konstruksi; dan
3. c.pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 6

(1)Bupati memberikan TDUP dan IUJK badan usaha kepada Usaha Orang Perseorangan dan BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Dalam Memberikan TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Dinas/Instansi yang membawahi sub-urusan bidang Jasa Konstruksi untuk memberikan TDUP dan IUJK badan usaha.
(3)Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan layanan perizinan usaha termasuk pengawasan dan evaluasi perizinan usaha.
(4)Biaya operasional tim teknis dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
(5)TDUP dan IUJK badan usaha diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Orang Perseorangan dan BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
(6)TDUP dan IUJK badan usaha diberikan dalam bentuk sertifikat.
(7)TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Dinas/Instansi yang memberikan TDUP dan IUJK badan usaha melakukan pelayanan pemberian TDUP dan IUJK badan usaha berdasarkan permohonan secara tertulis dari Usaha Orang Perseorangan dan BUJK.
(2)Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan baru;
2. b.pergantian data; dan
3. c.pencabutan berdasarkan permohonan.
(3)Proses pemberian TDUP dan IUJK badan usaha dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 8

(1)Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.
(2)Usaha Jasa Konstruksi orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT.
(3)Usaha Jasa Konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu TDUP Jasa Konstruksi orang perseorangan.
(4)Setiap BUJK yang akan memberikan layanan jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha.
(5)BUJK yang mengajukan permohonan IUJK badan usaha wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
(6)Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SKA dan/atau SKT sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
(7)Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Dinas/Instansi.
(8)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
(9)Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 9

(1)BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat BUJK.
(2)BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki salinan IUJK badan usaha yang telah dilegalisasi oleh dinas/instansi pemberi IUJK badan usaha di wilayah BUJK induk berdomisili.
(3)BUJK dengan status cabang atau perwakilan wajib memiliki SITU yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 10

(1)Tata cara pemberian izin permohonan TDUP dan IUJK badan usaha dilakukan menggunakan sistem OSS.
(2)TDUP dan IUJK badan usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
(3)Lembaga OSS menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha setelah pemohon mengisi data pada sistem OSS.
(4)Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan TDUP dan IUJK badan usaha kepada DPMPTSPTK melalui sistem OSS.
(5)Tahapan jenis layanan perizinan permohonan TDUP dan IUJK badan usaha di atur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…