DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari 13 Bab dan 39 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Fungsi dan Tujuan, penyelenggaraan kepariwisataan, Pembangungan Kepariwisataan Daerah, Hak dan Kewajiban, usaha kepariwisataan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah, indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, Pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
11.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2011 Nomor 18);
12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2021-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
2.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4.Wisata adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab Meranti adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
8.Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
9.Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah.
10.Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
11.Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut kawasan pembangunan adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi Kebutuhannya.
14.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
15.Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelengaraan Pariwisata.
17.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara teroganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelengaran Pariwisata.
19.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
20.Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang selanjutnya disebut fasilitas kepariwisatawan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaan nya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus di tunjukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi pariwisata.
21.Aksesibilitasi pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22.Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin dan kredibilitas usaha dibidang Kepariwisataan.
23.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesional kerja.
24.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
25.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreaditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Ripparkab Meranti meliputi:

a.pembangunan Destinasi Pariwisata;
b.pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata;
c.pembangunan Industri Pariwisata; dan
d.pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Asas Ripparkab Meranti, meliputi:
1. a.manfaat;
2. b.kekeluargaan;
3. c.adil dan merata;
4. d.keseimbangan;
5. e.kemandirian;
6. f.kelestarian;
7. g.partisipatif;
8. h.berkelanjutan;
9. i.demokrasi;
10. j.kesetaraan; dan
11. k.kesatuan.
(2)Fungsi Ripparkab Meranti adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Tujuan Ripparkab Meranti adalah:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. c.mengurangi tingkat kemiskinan;
4. d.mengatasi pengangguran;
5. e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. f.memajukan kebudayaan;
7. g.mengangkat citra bangsa;
8. h.memupuk rasa cinta tanah air;
9. i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
10. j.mempererat persahabatan antar bangsa; dan
11. k.menjaga dan mempertahankan kearifan lokal.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah adalah sebagai berikut:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
e.memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWASATAAN DAERAH

Pasal 5

(1)Pembangungan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Ripparkab Meranti.
(2)Ripparkab Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025.
(3)Visi pembangunan pariwisata daerah adalah pembangunan kepariwisataan berbasis ekowisata yang berwawasan global.
(4)Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah Sebagai Berikut:
1. a.perlindungan dan pemanfaatan secara bertanggung jawab terhadap sumber daya kepariwisataan dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah;
2. b.pembangunan dan peningkatan pontesi sumber daya pariwisata yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata Kepulauan Meranti yang berwawasan lingkungan;
3. c.pembangunan daya saing pariwisata Kepulauan Meranti pada tingkat regional dan nasional melalui perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan yang berkelanjutan untuk menjadi destinasi unggulan;
4. d.pembangunan apresiasi dan peran masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan kepariwisataan Kepulauan Meranti yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. e.pembangunan Kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kepulauan Meranti yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
6. f.pembangunan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata Kepulauan Meranti sebagai destinasi pariwisata unggulan pada tingkat regional dan nasional.
(5)Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.meningkatkan pemanfaatan sumber daya kepariwisataan secara bertanggung jawab;
2. b.menciptakan Kepariwisataan di Daerah sebagai destinasi unggulan pada tingkat regional dan nasional;
3. c.meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah;
4. d.memperluas jangkauan pasar wisata pada tingkat regional, nasional serta internasional; dan
5. e.meningkatkan sinergitas seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah.
(6)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.terbentuknya kawasan strategis pembangunan kepariwisataan;
2. b.tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran baik pada pasar nusantara maupun mancanegara;
3. c.meningkatkan kualitas sumber daya kepariwisataan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
4. d.terimplementasinya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan;
5. e.terbentuknya citra yang kuat terhadap Daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan;
6. f.meningkatnya distribusi jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan pada seluruh wilayah di Daerah;
7. g.tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan;
8. h.terlaksananya pemasaran pariwisata Daerah yang terpadu dan tepat sasaran;
9. i.terjalinnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
10. j.terwujudnya iklim investasi kepariwisataan, sehingga mampu meningkatkan investasi kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
11. k.meningkatkan citra Daerah sebagai wilayah investasi kepariwisataan yang kondusif;
12. l.meningkatkan peran serta jiwa kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah yang kreatif dan inovatif;
13. m.terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah;
14. n.terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kepariwisataan di Daerah yang bertanggung jawab dan berwawasan global;
15. o.terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pada bidang kepariwisataan;
16. p.terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigma strategis; dan
17. q.meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.
(7)Pelaksanaan Ripparkab Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
(8)Pelaksanaan Ripparkab Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
1. a.tahap I, Tahun 2021-2023; dan
2. b.tahap II, Tahun 2023-2025;
(9)Pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan mengacu kepada konsep pariwisata halal.

Pasal 6

(1)Ripparkab Meranti menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisaatan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
b.prinsip pembangunan pariwisata yang berwawasan global;
c.pembangunan pariwisata berpijak kepada prinsip pro job, pro growth, pro poor, pro environment;
d.dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan dengan tidak bersinggungan dengan norma agama;
e.dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
f.dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisataan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Hak dari masyarakat adalah sebagai berikut :
1. a.setiap orang berhak :
  1. 1.memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  2. 2.melakukan usaha pariwisata;
  3. 3.menjadi pekerja atau buruh pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata; dan
  4. 4.berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
2. b.setiap orang didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
  1. 1.menjadi pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata;
  2. 2.konsinyasi; dan
  3. 3.pengelolaan.
(2)Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
1. a.menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan;
2. b.menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
3. c.memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
4. d.mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
(4)Hak dari Pelaku Usaha adalah sebagai berikut :
1. a.mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
2. b.membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
3. c.mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
4. d.mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban:
1. a.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
5. e.memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. f.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
7. g.mengutamakan penggunaan produk masyakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. h.meningkatkan kompentensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. i.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. j.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. k.memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
12. l.memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. m.menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
14. n.menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. o.menjamin produk wisata halal bagi kebutuhan wisatawan muslim.

BAB VI

USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Jenis usaha kepariwisataan di daerah adalah sebagai berikut :

a.daya tarik wisata,terdiri dari :
1. 1.daya tarik wisata alam;
2. 2.daya tarik wisata budaya; dan
3. 3.daya tarik wisata hasil buatan manusia.
b.kawasan pariwisata;
c.jasa transportasi wisata;
d.jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
1. 1.jasa biro perjalanan wisata; dan
2. 2.jasa agen perjalanan wisata.
e.jasa makanan dan minuman;
f.penyediaan akomodasi, terdiri dari :
1. 1.hotel;
2. 2.penginapan;
3. 3.pondok wisata;
4. 4.cottage;
5. 5.villa;
6. 6.wisma;
7. 7.perkemahan; dan
8. 8.persinggahan/karavan
g.penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
1. 1.kolam pemancingan;
2. 2.gelanggang permainan ketangkasan;
3. 3.gelanggang bowling;
4. 4.pub, café;
5. 5.bioskop; dan
6. 6.karaoke keluarga.
h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, terdiri dari :
1. 1.pusat pasar seni;
2. 2.teater dan panggung terbuka;
3. 3.teater tertutup; dan
4. 4.balai pertemuan umum.
i.jasa Informasi pariwisata;
j.jasa konsultan pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
l.wisata Tirta, terdiri dari :
1. 1.gelanggang renang; dan
2. 2.pemandian alam.
m.spa, terdiri dari :
1. 1.pijat kesehatan/refleksi;
2. 2.sauna/mandi uap;
3. 3.potong rambut; dan
4. 4.salon kecantikan.
n.wisata religi.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

a.perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
d.pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
e.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f.pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…