DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 8 (delapan) pasal, diantaranya membahas tentan; Ketentuan Umum; Bentuk Penambahan Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan berkesinambungan dalam bentuk penambahan modal sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti Di Kabupaten Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Meranti Tahun 2011 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI MERANTI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelanggara Pemerintah Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan/Barang Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bumi Meranti yang selanjutnya disebut PT Bumi Meranti (Perseroda) adalah Badan Usaha berbentuk perseroan yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya milik Daerah.
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada PT Bumi Meranti (Perseroda) dengan mendapat bagian keuntungan.
8.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan PT Bumi Meranti (Perseroda).

Pasal 2

(1)Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bumi Meranti (Perseroda) adalah untuk menguatkan struktur permodalan dan mengembangkan usaha yang dimiliki oleh PT Bumi Meranti (Perseroda).
(2)Tujuan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bumi Meranti (Perseroda) untuk:
1. a.meningkatkan kinerja PT Bumi Meranti (Perseroda);
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah penyerapan tenaga kerja tertentu pada bidang usaha PT Bumi Meranti (Perseroda); dan
3. c.menambah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari investasi Pemerintah Daerah.

BAB II

BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah menyertakan modal kepada PT Bumi Meranti (Perseroda) sebagai modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetor pada tahun 2012 dan tercatat sampai dengan tahun 2022.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Penyertaan Modal Daerah yang merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT Bumi Meranti (Perseroda).

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bumi Meranti (Perseroda) adalah berbentuk uang yang bersumber dari dana APBD.
(2)Penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti (Perseroda) sebesar Rp 15.000.000.000, (Lima belas milyar rupiah) secara bertahap pada tahun 2023.
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal disertai dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti (Perseroda).
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Disahkan di Selatpanjang pada tanggal 28 NOVEMBER 2022 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, TTD MUHAMMAD ADIL Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 28 NOVEMBER 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, TTD BAMBANG SUPRIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI MERANTI (PERSERODA) I. UMUM Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah. Mengingat modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah PT Bumi Meranti (Perseroda). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…