DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. bentuk Inovasi Daerah; b. kriteria Inovasi Daerah; c. usulan Inovasi Daerah; a. mekanisme Inovasi Daerah; b. penetapan Inovasi Daerah; c. uji coba Inovasi Daerah; d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; e. diseminasi Inovasi Daerah; f. pendanaan; g. infomasi Inovasi Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 386 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelanggara Pemerintah Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
7.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

(1)Penyelengaraan Inovasi Daerah bertujuan:
1. a.untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.menambah peluang lapangan kerja; dan
3. c.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Pelayanan Publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.bentuk Inovasi Daerah;
b.kriteria Inovasi Daerah;
c.usulan Inovasi Daerah;
a.mekanisme Inovasi Daerah;
b.penetapan Inovasi Daerah;
c.uji coba Inovasi Daerah;
d.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
e.diseminasi Inovasi Daerah;
f.pendanaan;
g.infomasi Inovasi Daerah;

BAB II

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1)Inovasi Daerah berbentuk:
1. a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

BAB IV

USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati;
2. b.anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Pemerintah Desa;
6. f.anggota masyarakat; dan
7. g.masyarakat adat atau Masyarakat Hukum Adat.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
6. f.anggaran, jika diperlukan.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 9

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
(3)Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara incidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…