DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. ragam Penyandang Disabilitas; b. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penyandang Disabilitas; c. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; d. rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; e. pencegahan; f. partisipasi masyarakat; dan g. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; h. unit layanan disabilitas i. koordinasi dan kerja sama j. penghargaan k. pendanaan l. sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaran, dan evaluasi tentang pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN MERANTI Dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5.Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
8.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
14.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
15.Badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseoran daerah.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa Diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.Kesamaan Kesempatan;
g.kesetaraan;
h.aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disablitas ini yakni:

a.mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b.menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.ragam Penyandang Disabilitas;
b.hak, kewajiban dan tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
c.pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d.rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
e.pencegahan;
f.partisipasi masyarakat; dan
g.pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
h.unit layanan disabilitas
i.koordinasi dan kerja sama
j.penghargaan
k.pendanaan
l.sanksi Administratif

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain:
1. a.amputasi;
2. b.lumpuh layu atau kaku;
3. c.paraplegi;
4. d.muscular dystrophy;
5. e.cerebral palsy;
6. f.akibat stroke;
7. g.akibat kusta;dan/atau
8. h.orang kecil.
(4)Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
1. a.lambat belajar;
2. b.disabilitas grahita; dan
3. c.down syndrome.
(5)Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
1. a.psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, asperger, anxietas,dan gangguan kepribadian; dan
2. b.disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksisosial, diantaranya autisme dan hiperaktif.
(6)Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf d yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain:
1. a.disabilitas netra;
2. b.disabilitas rungu; dan/atau
3. c.disabilitas wicara.
(7)Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netrarungu dan/atau kombinasi diantara dua atau lebih ragam disabilitas yang ada.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan Pelindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraan sosial;
13. m.aksesibilitas;
14. n.Pelayanan Publik;
15. o.Pelindungan dari bencana;
16. p.habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
20. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(8)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas wajib:

(1)menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kebebasannya;
(3)memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain; dan
(4)meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.
(5)memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab :

a.memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
c.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas.

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
(2)Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dapat membiayai Pendidikan Gratis untuk Penyandang Disabilitas.
(3)Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
(4)Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.
(5)Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
1. a.mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. b.mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
3. c.memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
4. d.menyediakan beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
5. e.menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…