DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah atau menghapus ketentuan pada Pasal 2, ketentuan ayat (3) Pasal 3, ketentuan ayat (3) Pasal 5, ketentuan ayat (1) huruf g dan huruf h Pasal 9, ketentuan Pasal 10 ayat (1), ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf g, menambahkan 3 ayat pada Pasal 15, menambahkan 1 ayat pada Pasal 20, dst.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG SERTA PERANGKAT KAMPUNG. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Kapitalaung dipilih oleh penduduk Kampung secara langsung.
(2)Pemilihan Kapitalaung bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)Pemilihan Kapitalaung dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat secara bergelombang.
(4)Pemilihan Kapitalaung secara serentak mempertimbangkan jumlah kampung dan kemampuan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Penetapan waktu pelaksanaan pemilihan serentak Kapitalaung, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemilihan Kapitalaung pelaksanaannya secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya pada hari yang sama di seluruh kampung.
(2)Pemilihan Kapitalaung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :
1. a.Pengelompokan kampung yang akan berakhir masa jabatan Kapitalaungnya;
2. b.Kemampuan keuangan daerah/ efisiensi anggaran;
3. c.Ketersediaan PNS di Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kapitalaung.
(3)Pemilihan Kapitalaung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)MTK memberitahukan kepada Kapitalaung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kapitalaung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masajabatan.
(2)Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, MTK membentuk Panitia Pemilihan Kapitalaung dan di sampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(3)MTK mengadakan Rapat persiapan Pemilihan Kapitalaung dihadiri oleh anggota MTK, Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kepala Lindongan serta melibatkan pula Tokoh Masyarakat Kampung setempat, membahas tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kapitalaung.

4.Ketentuan ayat (1) huruf g dan huruf h Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kapitalaung terhadap panitia pemilihan Kapitalaung tingkat kampung;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kapitalaung tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kapitalaung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Panitia Pemilihan Kapitalaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengawasi dan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan Penjaringan bakal calon dan Penyaringan calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan Pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan basil pemilihan;
11. k.menetapkan calon kapitalaung terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
  2. 5.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Persyaratan calon kapitalaung sebagai berikut:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kapitalaung; mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
7. g.clihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.tidak pernah sebagai kapitalaung selama 3 (tiga) kali masajabatan;
  1. 1.berbadan sehat;
12. m.mengenal kampungnya dan dikenal oleh masyarakat di kampung setempat;
13. n.tidak menjadi pengurus Partai Politik;
14. o.mempunyai visi, misi dan program kerja.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila terpilih dan diangkat menjadi Kapitalaung yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Sekretaris Kampung sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki izin tertulis dari Pejabat yang berwenang, apabila terpilih dan diangkat menjadi Kapitalaung yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya tanpa harus kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(4)Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
2. b.Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
3. c.Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
4. d.Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
(5)Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Sadan Usaha Milik Negara /Sadan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga hams mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/ Atasan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pencalonan Kapitalaung yang diajukan oleh Baka! calon selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga hams melengkapi dokumen sebagai berikut :
1. a.surat permohonan menjadi Calon Kapitalaung kepada Bupati yang ditanda tangani Baka! Calon dan dilengkapi materai;
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas dan bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan setia dan taat/ memegang teguh dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;
4. d.foto copy ijazah terakhir bakal calon Kapitalaung serendah rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat baik dalam negeri maupun luar negeri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. e.foto copy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa bakal calon telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kapitalaung dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kapitalaung yang ditanda tangani bakal calon;
7. g.dihapus;
8. h.foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. i.surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang ditanda tangani oleh bakal calon dan mengetahui Camat;
10. j.surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana pertjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
11. k.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
  1. 1.surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
12. m.surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kapitalaung selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Kampung yang bersangkutan yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;
13. n.izin tertulis dari pimpinan/ atasan yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  2. 2.Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
  3. 3.Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
  4. 4.Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
14. o.izin tertulis dari pimpinan/ atasan yang berwenang bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
15. p.surat keterangan catatan kepolisian;
16. q.daftar riwayat hidup yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;
17. r.surat cuti bagi Kapitalaung/penjabat Kapitalaung dan perangkat kampung;
18. s.surat pernyataan mengundurkan diri bagi MTK dan pengurus Partai Politik;
19. t.pas photo wama ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
20. u.naskah visi, misi dan program kerja.
(2)Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kapitalaung dilakukan dalamjangka waktu 9 (sembilan) hari;
(3)Panitia Pemilihan Kapitalaung melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Kapitalaung dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
(4)Panitia Pemilihan Kapitalaung mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat kampung untuk memperoleh masukan.

7.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penetapan calon kapitalaung dilakukan dengan cara menentukan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh para calon.
(2)Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kapitalaung.
(3)Panitia pemilihan mengumumkan nama calon yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan melalui media massa dan atau papan pengumuman.
(4)Calon Kapitalaung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak boleh mengundurkan diri.
(5)Calon Kapitalaung yang mengundurkan diri dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(6)Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

8.Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dalam kampanye dilarang untuk:
1. a.mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;
2. b.me!akukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara . Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan ca!on Kapita!aung;
4. d.menghasut atau mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
5. e.mengganggu ketertiban umum;
6. f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/ atau ca!on yang lain;
7. g.merusak dan/ atau menghilangkan a!at peraga kampanye ca!on;
8. h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
9. i.membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan; dan
10. j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
(2)Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(3)Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
1. a.Peringatan tertulis dari Panitia Pemilihan Tingkat Kampung; dan
2. b.Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran, yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan berpotensi menyebar ke wilayah lain.
  1. 9.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Pemilihan Calon Kapitalaung yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kapitalaung yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kapitalaung.
(2)Di hapus.
(3)Di hapus.
(4)Di hapus.
(5)Di hapus.
(6)Di hapus.

10.Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kapitalaung, Panitia menyiapkan :

a.surat panggilan dan menyampaikan kepada pemilih;
b.papan tulis yang memuat nama-nama calon sesuai dengan persetujuan pejabat yang berwenang;
c.surat suara yang memuat tanda gambar calon sesuai jumlah pemilih terdaftar ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara;
d.kotak suara bersama kuncinya sebanyakjumlah lindongan;
e.bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
f.alat pencoblos didalam bilik suara; dan
g.tinta untuk tanda telah memberikan suara. 1 1 . Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…