DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penentu kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dijamin oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa penyebaran corona uiros disease 2019 telah mengancam kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga membutuhkan upaya penanganan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Viros Disease 2019; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T'ahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE @t� 1 MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DlSlPLlN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAl UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Kebakaran adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di Daerah.
6.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVlD-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) sebagai Bencana Nasional, termasuk varian mutasinya.
7.Pencegahan dan Pengendalian COVlD-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat COVlD-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVlD-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19.
8.Satuan Tugas Penanganan COVID-19 adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.
9.Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
10.Zona adalah suatu wilayah atau daerah.
11.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
12.Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat Iainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
13.Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit berkelanjutan atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
14.Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa atau banyak negara didunia.
15.Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
16.Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
17.Protokol Kesehatan adalah tata cara penanganan Kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi COVID-19.
18.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya marnpu menolong diri sendiri pada bidang Kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.memperlambat dan menghentikan laju penyebaran penularan COVID-19;
b.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
c.meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggungjawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
d.memberikan efek jerah bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID- 19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tanggungjawab, wewenang, hak, dan kewajiban;
b.penetapan status zonasi wilayah;
c.pelaksanaan PPKM;
d.vaksinasi;
e.peran serta masyarakat;
f.pengawasan;
g.koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
h.pendanaan;
1. 1.sanksi administratif;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

a.melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
b.melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
c.melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
d.memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran Wabah COVJD-19 kepada masyarakat;
e.melakukan disinfeksi terhadap tempat dan/atau sarana yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
f.melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
g.melaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Daerah, kecamatan, kampung/kelurahan, pulau sampai dengan Tingkat Lindongan/Rukun Tetangga; dan
h.melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melaksanakan upaya terpadu Pencegahan dan Pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
b.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
c.meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat.

Pasal 7

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ikut serta dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 8

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVJD-19, setiap orang wajib :

a.menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/atau min um;
b.membersihkan tangan secara teratur;
c.menjaga jarak fisik dengan orang lain;
d.menghindari berjabat tangan saat bersalaman;
e.menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan
f.melaksanakan karantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang bagi orang yang: I. berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
1. 2.terkonfirmasi positif COVID-19.

Pasal 9

Setiap penanggungjawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan, usaha dan/atau fasilitas yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara:

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
b.menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
c.melakukan pengecekan suhu badan bagi setiap orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha atau menggunakan fasilitas yang dikelola;
d.mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/pengguna fasilitas untuk menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/atau minum;
e.memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
f.melakukan pembatasan jarak fisik paling rendah 150 (seratus lima puluh) sentimeter; dan
g.mencegah kerumunan orang. Pasal IO Ternpat dan fasilitas umum meliputi :
a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, dan Pelabuhan;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
1. 1.pedagang kaki lima, lapakjajanan; J. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata; I. fasilitas pelayanan Kesehatan;
m.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
n.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB LLL

PENETAPAN STATUS ZONASI WILAYAH

Pasal 11

( I) Penetapan status zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan oleh Bupati dalam surat keputusan sebagai kebijakan PPKM Mikro setelah mengarnati dan mengkaji laporan-laporan yang diterima tentang perkembangan situasi wilayah tertentu berdasarkan kriteria yang berlaku.

(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecarnatan, Karnpung, Kelurahan, Lindongan/Rukun Tetangga dan/atau Pulau.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…