DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Tempat Pemakaman

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa fasilitas tempat pemakaman merupakan kebutuhan orang banyak dan mendasar bagi setiap warga masyarakat secara umum sehingga diperlukan fasilitas tempat pernakaman yang layak bagi setiap orang;
b.bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada pertumbuhan pemukiman/perumahan serta belum ada fasilitas untuk kebutuhan tempat pemakaman, sedangkan disisi lain laju pembangunan, keberadaan dengan meningkatnya tempat pemakaman banyak yang digusur/dibongkar untuk kepentingan umum;
c.bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah Daerah merencanakan dan mernfasilitasi kebutuhan tempat pemakaman um um serta mengatur pengelolaan, pengendalian izin dan pelayanan pemakaman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman; f 'y Mengingat l. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun J 959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan ten tang RepublikPemerintahan Daerab (Le.mbaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentaog Pembentukan Produk Hukurn Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri fttr Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini jenis tern pat pemakaman terdiri dari :

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK; dan
d.Krematorium.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 3

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
b.TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 4

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pernakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.

Pasal 5

Lahan untuk TPU yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari :

a.pengadaan tanah;
b.hibah;
c.wakaf; dan/atau ct. pengembang perumahan. f Qr

Pasal 6

( 1) Pengadaan tanah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 7

(1)Tanah hibah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Lahan TPU yang diberikan oleh seseorang secara sukarela dan tanpa imbalan dengan mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain atau pemerintah untuk dipergunakan masyarakat umum.

Pasal 8

(1)Tanah wakaf untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tanah wakaf untuk TPU disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas atau pemberian yang bersifat suci sesuai dengan hukum agama islam.

Pasal 9

( 1) Pengembang perumahan yang menyelenggarakan perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman.

(2)Dalam ha! pengembang tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi perumahan, pengembang dapat : fi, pembangunan
1. a.menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2o/o (dua per seratus] dari luas lahan perumahan yang direncanakan; atau
2. b.menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua perseratus] dari nilai perolehan lahan perumahan yang direncanakan. Pasal JO (11 Bupati dengan persetujuan DPRD, menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPU yang dikelola Pemerintah Daerah. (21 TPU yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21.

Pasal 11

Pengelola TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang untuk :

a.Menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
b.Mengatur tempat pemakaman;
c.Memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin; ct. Memelihara tanda bangunan makam; dan
e.Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Pasal 12

( 11 Ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah ditempat pemakaman wajib memakamkan jenazah melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman. (21 Dalam hal jenazah dari luar daerah akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kernatian dari instansi yang berwenang di daerah asal. ft,,

(3)Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakarnkan ditempat pemakarnan, ahli warts atau pihak yang bertanggung jawab memakarnkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makarn kepada pengelola tempat pemakarnan dengan melarnpirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa fasilitas tempat pemakaman merupakan kebutuhan orang banyak dan mendasar bagi setiap warga masyarakat secara umum sehingga diperlukan fasilitas tempat pernakaman yang layak bagi setiap orang;
b.bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada pertumbuhan pemukiman/perumahan serta belum ada fasilitas untuk kebutuhan tempat pemakaman, sedangkan disisi lain laju pembangunan, keberadaan dengan meningkatnya tempat pemakaman banyak yang digusur/dibongkar untuk kepentingan umum;
c.bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah Daerah merencanakan dan mernfasilitasi kebutuhan tempat pemakaman um um serta mengatur pengelolaan, pengendalian izin dan pelayanan pemakaman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman; f 'y Mengingat l. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun J 959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan ten tang RepublikPemerintahan Daerab (Le.mbaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentaog Pembentukan Produk Hukurn Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri fttr Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini jenis tern pat pemakaman terdiri dari :

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK; dan
d.Krematorium.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 3

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
b.TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 4

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pernakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.

Pasal 5

Lahan untuk TPU yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari :

a.pengadaan tanah;
b.hibah;
c.wakaf; dan/atau ct. pengembang perumahan. f Qr

Pasal 6

( 1) Pengadaan tanah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 7

(1)Tanah hibah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Lahan TPU yang diberikan oleh seseorang secara sukarela dan tanpa imbalan dengan mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain atau pemerintah untuk dipergunakan masyarakat umum.

Pasal 8

(1)Tanah wakaf untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tanah wakaf untuk TPU disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas atau pemberian yang bersifat suci sesuai dengan hukum agama islam.

Pasal 9

( 1) Pengembang perumahan yang menyelenggarakan perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman.

(2)Dalam ha! pengembang tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi perumahan, pengembang dapat : fi, pembangunan
1. a.menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2o/o (dua per seratus] dari luas lahan perumahan yang direncanakan; atau
2. b.menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua perseratus] dari nilai perolehan lahan perumahan yang direncanakan. Pasal JO (11 Bupati dengan persetujuan DPRD, menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPU yang dikelola Pemerintah Daerah. (21 TPU yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21.

Pasal 11

Pengelola TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang untuk :

a.Menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
b.Mengatur tempat pemakaman;
c.Memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin; ct. Memelihara tanda bangunan makam; dan
e.Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Pasal 12

(3)Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakarnkan ditempat pemakarnan, ahli warts atau pihak yang bertanggung jawab memakarnkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makarn kepada pengelola tempat pemakarnan dengan melarnpirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.