DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunny4
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesi Nomor 5557);
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Kepulauan Sangihe Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.,
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
8.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9.Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
10.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11.Catalan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, LPE, Neraca dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe.y &,

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.LPE;dan
7. g.CaLK.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah dan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp875.005.959.667,76 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) yang berarti 99.90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) dari anggaran pendapatan dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp875.855.621.158,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
b.realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp902. l 73.749.368,00 (sembilan ratus dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang berarti 94,16% (sembilan puluh empat koma enam belas persen) dari anggaran belanja dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp958. 173.361.012,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua belas rupiah); "ye,
c.berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi defisit anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.167.789.700,24 (dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah dua puluh empat sen) yang berarti 33,00 % (tiga puluh tiga persen) dari estimasi defisit dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp82.317.739.854,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
d.pembiayaan untuk menutup realisasi surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebesar Rp82.286.265.291,80 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah delapan puluh sen) yang berarti 99,96 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari anggaran Pembiayaan dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp82.317.739.854,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
e.berdasarkan realisasi surplus anggaran dimaksud dalam huruf c dan realisasi sebagaimana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat sisa Jebih Pembiayaan anggaran sebesar Rp55.118.475.591,56 (lima puluh lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh enam sen); dan
f.realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pendapatan badan layanan umum dari kerja sama operasi yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut: A,

a.saldo Anggaran Lebih awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp97.317.740.054,60 (sembilan puiuh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu iima puiuh empat rupiah enam puiuh sen);
b.penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp97.286.265.291,80 (sembiian puiuh tujuh miliar dua ratus deiapan puluh enam juta dua ratus enam puiuh lima ribu dua ratus sembilan puiuh satu rupiah delapan puiuh sen);
c.sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 huruf e sebesar Rp55.118.475.591,56 (lima puluh lima miiiar seratus deiapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah iima puiuh enam sen); dan
d.berdasarkan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdapat Saldo Anggaran Lebih akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp55.118.475.591,56 (lima puluh lima miiiar seratus delapan belas juta empat ratus tujuh puiuh lima ribu lima ratus sembilan puiuh satu rupiah iima puluh enam sen).

Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rp 1.865. 764. 988.194,82 (satu triliun delapan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus deiapan puiuh deiapan ribu seratus sembilan puiuh empat rupiah delapan puiuh dua sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp210.725.304.107,77 (dua ratus sepuiuh miliar tujuh ratus dua puiuh iima juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh rupiah tujuh puiuh tujuh sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rpl.655.039.684.087,05 (satu triliun enam ratus lima puluh iima miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus deiapan puiuh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah lima sen).v 9,

Pasal 6

Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.pendapatan operasional tahun anggaran 2023 sebesar Rp792.639.585.928,57 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen);
b.beban operasional tahun anggaran 2023 sebesar Rp850.363.446.636,66 (delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh enam sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp57.723.860.708,09 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah sembilan sen);
d.surplus dari kegiatan non-operasional sebesar Rp58.370.057.517,40 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah empat puluh sen);
e.defisit dari pos luar biasa sebesar Rp278.861.865,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah); dan
f.berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, surplus dari kegiatan non- operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat defisit Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebesar Rp58.648.919.382,40 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh sen).ye,

Pasal 7

Laporan arus kas tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp61.414.950.324,76 (enam puluh satu miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);
b.jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp103.582.740.025,00 (minus seratus tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua puluh lima rupiah);
c.jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (no! rupiah); dan
d.jumlah arus kas bersih dari aktivitas transistoris sebesar -Rp7.486.337,00 (minus tujuhjuta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

LPE tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.ekuitas awal tahun anggaran sebesar Rpl.725.250.735.011,75 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah tujuh puluh lima sen);
b.defisit Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebesar Rp58.648.919.382,40 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh sen);
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang langsung mengurangi ekuitas sebesar -Rp11.562.131.542,30 (minus sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh sen); dan
d.berdasarkan ekuitas awal tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, surplus Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitast ¢ sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat ekuitas akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rpl.655.039.684.087,05 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah lima sen).

Pasal 9

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam:

a.Laporan realisasi APBD;
b.Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan arus kas; dan
f.LPE.

Pasal 10

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
(2)Lampiran sebagaimana ayat (1) memuat:
1. a.Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran terdiri atas:
  1. 1.Lampiran 1.1 yang memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. 2.Lampiran 1.2 yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran I.3 yang memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
  4. 4.Lampiran 1.4 yang memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;v£,
2. b.Lampiran II yang memuat laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III yang memuat Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV yang memuat LPE;
5. e.Lampiran V yang memuat Neraca;
6. f.Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
7. g.Lampiran VII yang memuat CaLK;
8. h.Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
  1. 1.Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
9. j.Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
10. k.Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; I. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
11. m.Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
12. n.Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
13. o.Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
14. p.Lampiran XVI yang memuat daftar Dana Cadangan Daerah;
15. q.Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
16. r.Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
17. s.Lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
18. t.Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah terdiri atas:
  1. 1.Lampiran XX.1 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (Neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
  2. 2.Lampiran XX.2 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan Daerah.fvq,

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…