DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun #, 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesi Nomor 5557);
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe N omor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 1 ( satu) tahun anggaran berkenaan. f ',
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
8.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9.Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
10.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, LPE, Neraca dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalaJ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe. , 12.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.LPE;dan
7. g.CaLK.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik Daerah dan laporan keuangan perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.004.429.668.069,09 (satu triliun empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan sen) yang berarti 96,04% (sembilan puluh enam koma empat persen) dari anggaran pendapatan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.045.797.730.012,00 (satu triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua belas rupiah);
b.realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.024.091.269.114,00 (satu triliun dua puluh empat miliar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang berarti 94,63% (sembilan puluh empat koma enam puluh tiga persen) dari anggaran belanja dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.082.156.036.595,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah); f �
c.berdasarkan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta realisasi Pembiayaan, terdapat sisa lebih Pembiayaan anggaran sebesar Rp32.696.205.588,65 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima juta lima ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen); dan
d.realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pendapatan badan layanan umum dari kerja sama operasi yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.saldo Anggaran Lebih awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55. l 18.4 75.591,00 (lima puluh lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
b.penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp55.117.975.641,56 (lima puluh lima miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah lima puluh enam sen);
c.sisa lebih Pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp32.696.205.588,65 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen); dan
d.berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdapat Saldo Anggaran Lebih akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.696.205.588,65 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen). t �

Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rpl.903.034.498.482,74 (satu triliun sembilan ratus tiga miliar tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp197.854.069.445,06 (seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah enam sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rpl.705.180.429.037,68 (satu triliun tujuh ratus lima miliar seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp951.684.966.707,53 (sembilan ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah lima puluh tiga sen);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp893.801.627 .221,67 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp57.883.339.485,86 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh enam] p sen);
d.surplus dari kegiatan non-operasional sebesar Rp56.012.950.736,26 (lima puluh enam miliar dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen};
e.defisit dari pos luar biasa sebesar Rp(786.461.237,00} (minus tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
f.berdasarkan surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, surplus dari kegiatan non- operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.226.489.499,26 (lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 7

Laporan arus kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rpl33.810.91 l.394,09 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan sen);
b.jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp137.472.512.439,00 (minus seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
c.jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(18.760.169.008,00 (minus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan rupiah);
d.jumlah arus kas bersih dari aktivitas transistoris sebesar Rp8.627.987,13 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas / sen); dan h) -··.---·-·-··•·---····..-------------- e.berdasarkankenaikan/penurunankasdariaktivitasoperasi sebagaimanadimaksuddalam hurufa,danaktivitasinvestasi dimaksuddalamhurufb danaktivitaspendanaan sebagaimanadimaksuddalamhurufc, berdasarkanaktivitas transistorissebagaimanadimaksuddalamhurufd,terdapat saldoakhirkasTahun2024sebesarRp32.709.l1l.175,78 (tigapuluhduamiliar tujuh ratussembilanjutaseratus sebelasribuseratus tujuhpuluhlimarupiah tujuhpuluh delapansen).

Pasal 8

LPETahunAnggaran2024sebagaimanadimaksuddalamPasal2 ayat(1)huruff memberikaninformasikeuangansebagaiberikut: a.ekuitas awalTahunAnggaran2024sebesar Rpl.655.039.684.087,05(satu triliunenamratuslimapuluh limamiliartigapuluhsembilanjutaenamratusdelapanpuluh empatribudelapanpuluh tujuh rupiahlimasen); b.surplusLaporanOperasionalTahunAnggaran2024sebesar RpSS.226.489.499,26(limapuluhlimamiliardua ratusdua puluhenamjutaempatratusdelapanpuluhsembilanribu empatratussembilanpuluhsembilan rupiahduapuluhenam sen); c.dampakkumulatif perubahankebijakan/kesalahanmendasar yanglangsung mengurangiekuitassebesar Rp(5.085.744.548,63)(minuslimamiliardelapanpuluhlima juta tujuh ratusempatpuluhempatribulimaratusempat puluhdelapan rupiahenam puluh tigasen); dan d.berdasarkanekuitasawaltahun anggaran2024 sebagaimana dimaksuddalam huruf a,surplusLaporanOperasionalTahun Anggaran2024sebagaimanadimaksud dalam hurufb,dan koreksi yanglangsung mengurangi ekuitassebagaimana dimaksud dalam hurufc,terdapatekuitas akhirTahun Anggaran2024sebesarRpl.705.180.429.037,68(satu triliun tujuh ratuslimamiliarseratusdelapanpuluhjutaempat ratusduapuluhsembilanribu tigapuluh tujuh rupiah en" puluhdclapansen). 'l,

Pasal 9

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam:

a.laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.laporan arus kas; dan
f.LPE.

Pasal 10

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
(2)Lampiran sebagaimana ayat (1) memuat:
1. a.Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran terdiri atas:
  1. 1.Lampiran I.1 yang memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. 2.Lampiran I.2 yang memuat ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran I.3 yang memuat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
  4. 4.Lampiran I.4 yang memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II yang memuat laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III yang memuat Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV yang memuat LPE;
5. e.Lampiran V yang memuat Neraca; f \ f.LampiranVIyang memuatlaporan aruskas; g.LampiranVIIyangmemuatCaLK;
6. h.LampiranVIIIyang memuatdaftarrekapitulasi piutang Daerah; 1.LampiranIXyangmemuatdaftarrekapitulasipenyisihan piutangtidak tertagih; j.LampiranXyang memuatdaftar rekapitulasidanabergulir danpenyisihandanabergulir; k.LampiranXIyangmemuatdaftarpenyertaanmodal (investasi)PemerintahDaerah; 1.LampiranXIIyang memuatdaftar rekapitulasirealisasi penambahandanpengurangan asettetapDaerah; m.LampiranXIIIyang memuatdaftar rekapitulasiasettetap; n.LampiranXIVyangmemuatdaftar rekapitulasikonstruksi dalam pengerjaan; o.LampiranXVyangmemuatdaftar rekapitulasiasetlainnya;
7. p.LampiranXVIyangmemuatdaftardanacadanganDaerah; q.LampiranXVIIyang memuatdaftarkewajibanjangka pendek; r.LampiranXVIIIyang memuatdaftarkewajibanjangka panjang; s.LampiranXIXyangmemuatdaftarsub kegiatanyang belumdiselesaikansampai akhirTahunAnggaran2023 dandianggarkankembali dalamTahunAnggaran berikutnya; t.LampiranXXyang memuatikhtisarlaporankeuangan badan usahamilikDaerah/perusahaanDaerah terdiriatas: 1.LampiranXX.Iyang memuatikhtisarlaporan keuangan (Neraca)badan usahamilikDaerah/perusahaan Daerah; 2.LampiranXX.2yang memuatikhtisarlaporankeuangan (laporanlaba/rugi)badan usaha Daerah/perusahaanDaerah.

Pasal 11

Ketentuan Iebih Ianjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…