pertanggunroawaban Belanja Daerah.
Bupati menetapkan Pertanggunroawaban Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna 9 september 2022 n ""�- ....uLAUAN SANGIHE, '>v Diundangkan di Tahuna pada tanggal, 9 september 2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINS! SULAWESI UTARA ( 3/v.nr /2022) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE NOMOR3TAHUN2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHKABUPATENKEPULAUAN SANGIHE TAHUNANGGARAN2021 1.UMUM Untukmendukung terwujudnyatatakelolayangbaikdalam penyelenggaraannegara,pengelolaankeuanganNegaraperlu diselenggarakansecaraterbukadanbertanggungjawabsesuaidengan aturanpokokyang telahditetapkandalamUndang-Undang.Berdasarkan ketentuanpasal 320ayat(1)Undang-Undang23Tahun2014tentang PemerintahanDaerahsebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerahyangmenyatakan bahwa(1)KepalaDaerahmenyampaikan rancanganPerdaten tang pertanggungjawabanpelaksanaanAPBD kepadaDPRD dengandilampiri laporankeuanganyangtelahdiperiksaolehSadanPemeriksaKeuangan (BPK)palinglambat6(enam)bulansetelahtahunanggaranberakhir,dan ayat(2) LaporanKeuangansebagaimanadimaksudpadaayat(1) paling sedikitmeliputi:(i)LaporanRealisasiAnggaran,(ii)LaporanPerubahanSAL, (iii)Neraca,(iv)LaporanOperasional,(v)LaporanArusKas;(vi)Laporan PerubahanEkuitas;dan(vii)Catatan atasLaporanKeuanganyangdilampiri denganikhtisarlaporankeuanganBUMD LaporanRealisasiAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah menggambarkanperbandingan antara anggarandan realisasiAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2021,yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan,sebagaimanadiamanatkandalam PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran
2021. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2021. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.
Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah.
Berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ( 1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang disampaikan langsung kepada Bupati Kepulauan Sangihe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Surat Nomor 4.A/LHP/XIX.MDD/05/2022 dimana, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices) serta sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.Selainitu,opiniWajarTanpa Pengecualian tersebutjugamemberikaninformasikepadapublikbahwa AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah telahdikelolasecaraefisien, transparandanakuntabel,yangdiharapkanjugamemberikanhasil pembangunanberupapeningkatankesejahteraanrakyat,menurunnya tingkatkemiskinandanpertumbuhanekonomiyangberkelanjutan.
II.PASALDEMIPASAL Pasal 1 Ayat(1) Cukupjelas Pasal 2 Ayat(1) Hurufa Cukupjelas.
Hurufb Cukupjelas.
Hurufc Cukupjelas.
Hurufd Cukupjelas.
Hurufe Cukupjelas.
Huruff Cukupjelas.
Hurufg Cukupjelas Ayat(2) BadanUsahaMilikDaerahadalahbadanusahayangseluruhatau sebagianbesarmodalnyadirnilikiolehDaerah.BadanUsahaMilik DaerahyangdirnilikiolehDaerahKabupatenKepulalauanSangihe adalahPerusahaanDaerahAirMinurn.
Pasal 3 Hurufa Cukupjelas.
Hurufb Cukupjelas.
Hurufc Cukupjelas.
Hurufd Cukupjelas.
Hurufe Cukupjelas.
Huruff Cukupjelas.