DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; J. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 r�n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan tentang Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6.Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pereneanaan, Pcngendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13li�
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (6-310/2024);
8.Peraturan Dacrah Nomor I Tahun 2025 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor I, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn Kepulauan Sangihe Nomor 20); Dcngan Pcrsetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB ILL

PERUBA.HAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PasaJ 3 Perubahan RPJMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangi\q, Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 22 September 2025 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, MICH L THUNGAR Diundangkan di Tahuna padatanggal 22 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSL SULAWESI UTARA (3/W.II1/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Proses perencanaan pembangunan Daerah merupakan suatu kebutuhan yang bersifat formal dan wajib dilakukan sebagaimana tuntutan regulasi dengan dukungan legitimasi yang komprehensif. Dokumen RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata cara Pcnyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rcncana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pcrencanaan, Pcngendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara EvaJuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dangka Menegah Daerah Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL Peraturan Daerah ini terdiri dari V (lima) Bab dan 5 (lima) Pasal. Pasal l Cukup jclas.

Pasal 2

Cukup jclas. PasaJ 3 Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas. PasaJ 5 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 22 1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 Otonomi menjadi upaya untuk mempercepat teruwujudnya tujuan bernegara serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan bernegara tersebut, dilaksanakanlah pembangunan. Pembangunan secara umum dapat 2 diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Apabila dikaitkan dengan konsepsi bernegara dalan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Pembangunan nasional diwujudkan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sedangkan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan tujuannya untuk peningkatan dan pemerataan terhadap pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kuliatas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, hal ini dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian intergral dari pembangunan nasional. Target 3 pembangunan nasional bukan hanya kerja dari pemerintah pusat, akan tetapi butuh kontribusi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan target pembangunan nasional, maka dilaksanakanlah sinkronisasi dan harmonisasi melalui forum koordinasi teknis, maupun forum perencanaan lainnya. Tahun 2024 telah mencatatkan babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak. Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, peristiwa ini menghadirkan kesempatan berharga bagi masyarakat untuk menentukan masa depan daerahnya melalui pemilihan pemimpin yang dipercaya dapat membawa perubahan. Dalam perhelatan demokrasi yang berlangsung dengan khidmat tersebut, warga Kepulauan Sangihe telah mengekspresikan aspirasi kolektif mereka dengan memberikan mandat kepada figur yang mereka yakini mampu mengartikulasikan kebutuhan dan harapan daerah kepulauan ini. Proses elektoral ini melampaui sekedar ritual politik lima tahunan, melainkan juga menjadi titik awal perumusan kebijakan strategis pembangunan yang akan dijalankan dalam periode mendatang. Antusiasme warga yang terlihat dari tingkat partisipasi yang mencapai angka signifikan menunjukkan kesadaran politik yang matang. Hal ini merefleksikan keinginan mendalam masyarakat Kepulauan Sangihe untuk tidak sekadar menjadi penonton, namun juga berperan sebagai partisipan aktif dalam menentukan blueprint pembangunan daerah mereka yang akan bersinergi dengan agenda pembangunan nasional. Legitimasi yang diperoleh dari proses elektoral ini menjadi modal sosial-politik berharga bagi pemerintahan baru dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai program yang akan mengakselerasi kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe di berbagai sektor kehidupan.. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mempercayakan suara mereka kepada kepala daerah terpilih dengan harapan akan terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Bupati Kepulauan Sangihe terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah dipercayakan ke dalam 4 tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang konkret. Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen krusial yang menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih menjadi rencana pembangunan yang terukur. RPJMD berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengimplementasikan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe memegang teguh beberapa prinsip penting:

1.Strategis RPJMD harus menetapkan arah pengembangan daerah dan tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, disertai penjelasan langkah-langkah strategis untuk mencapainya.
2.Demokratis dan Partisipatif Penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahap perencanaan.
3.Politis Proses konsultasi dengan berbagai kekuatan politik, terutama antara Bupati terpilih dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi bagian integral dalam penyusunan RPJMD.
4.Perencanaan Bottom-up Aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Sangihe menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD.
5.Perencanaan Top-down 5 RPJMD harus menunjukkan sinergi dengan rencana strategis di tingkat yang lebih tinggi, yakni RPJPD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan RPJMN. Untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan kerangka analisis dan program yang sejalan dengan RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis dalam RPJMD ini menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Fungsi-fungsi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi:
1.Pelayanan Umum Menyediakan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya
2.Ketertiban dan Keamanan Menjamin stabilitas dan keamanan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan
3.Ekonomi Mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat
4.Lingkungan Hidup Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan
5.Pariwisata dan Budaya Mengembangkan sektor pariwisata dan melestarikan budaya lokal Kepulauan Sangihe
6.Perlindungan Sosial Melindungi masyarakat rentan dan memastikan pembangunan yang berkeadilan sosial 6 Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe melibatkan tiga alur proses yang saling terkait:
1.Alur Proses Teknokratis Strategis Melibatkan perencana daerah dan pakar perencanaan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, serta alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.
2.Alur Proses Partisipatif Membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan daerah melalui serangkaian kegiatan perencanaan partisipatif untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan.
3.Alur Legislasi dan Politis Melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menghasilkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dengan harapan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikiran, review, dan evaluasi atas hasil dari kedua alur proses sebelumnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka analisis tersebut, serta memperhatikan berbagai fungsi pemerintah daerah yang telah diuraikan, RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif. RPJMD ini akan menjadi panduan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan tujuan utama mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe. Menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka analisis yang telah diuraikan, serta memperhatikan berbagai fungsi Pemerintah Daerah yang penting, RPJMD Kab. Kep. Sangihe diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif. RPJMD ini menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang bertujuan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis, antara lain: 7

a.Media untuk mengimplementasikan janji Bupati/Wakil Bupati yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
b.Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (RKPD).
c.Merupakan ruang politis bagi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai.
d.Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
e.Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f.Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala PD selama 5 (lima) tahun. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2), bahwa periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional, dimana periode RPJMN adalah 2025-2029. Oleh karena itu, periode RPJMD adalah tahun 2025-2029. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak dan Dismissal tanggal 20 Februari 2025, masa jabatannya adalah tahun 2025-2030, atau 5 (lima) tahun. Sehingga dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, periode RPJMD adalah Tahun 2025-2029, akan tetapi isi dalam dokumen RPJMD tersebut, target kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2030. Hal ini juga diamanatkan didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029, dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Disamping itu, pemerintah juga telah 8 mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyampaikan pada Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA
1. 2025.Hal ini berarti bahwa kinerja kepala daerah dimulai tahun 2025. Untuk itu dalam proses penyusun RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029, telah memperhatikan berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, serta menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Berikut adalah landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029:
2. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 9 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
9. 8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. 9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran 10 Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 11 Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. 18.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. 19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 12
26. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. 26.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
28. 27.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. 28.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2045
30. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034
31. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045; 1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terhubung secara sistematis dengan beragam instrumen perencanaan pembangunan lainnya dalam kerangka sistem perencanaan daerah. Dalam konteks hierarki perencanaan, dokumen RTRW pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota berfungsi sebagai panduan pengembangan spasial yang wajib dipertimbangkan saat menyusun RPJMD. RTRW menyediakan landasan tata ruang yang bisa menyebabkan program-program dalam RPJMD dapat diimplementasikan sesuai dengan pola pemanfaatan ruang yang sudah direncanakan secara matang. 13 Tabel I-1 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya Sumber: Bappeda Kab. Kep. Sangihe, 2025 (data olahan) Aspek keberlanjutan lingkungan dalam RPJMD diperkuat melalui dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen ini menjadi instrumen krusial yang memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang termuat dalam RPJMD telah mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berpegang pada prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, RPJPD berperan sebagai referensi fundamental dalam penyusunan RPJMD, di mana seluruh elemen visi, misi, arah kebijakan dan sasaran strategis RPJPD harus diterjemahkan ke dalam target-target operasional lima tahunan RPJMD untuk menjamin kontinuitas agenda pembangunan jangka panjang. RPJPN berfungsi sebagai pedoman tidak langsung bagi penyusunan RPJMD melalui mekanisme RPJPD, sehingga terjamin adanya harmonisasi antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional dengan agenda pembangunan daerah. Dalam alur proses perencanaan, visi dan misi kandidat kepala daerah yang berhasil terpilih harus terintegrasi ke dalam RPJMD melalui pendekatan teknokratis (Rancangan Teknokratik RPJMD), KLHS RPJMD DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKOTRAL LAINNYA EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN RTRW KAB/KOTA RPJPD KAB/KOTA RENSTRA PD KAB/KOTA RPIPN RPJMN memperhatikan mempedomani memperhatikan dilakukan simultan RPJPD RENSTRA PD PROVINSI DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN m t �-->-e+--- ¥ RANTEK RP)MD DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKOTRAL LAIN NYA EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR 14 sehingga janji-janji program yang disampaikan selama masa kampanye dapat direalisasikan dengan pendekatan yang sistematis dan terukur. Evaluasi terhadap implementasi RPJPD menghasilkan masukan yang signifikan terkait capaian target pembangunan jangka panjang yang perlu dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan RPJMD. Hasil evaluasi ini membantu mengidentifikasi program-program prioritas yang memerlukan penguatan atau penyesuaian dalam RPJMD periode berikutnya. Tak kalah pentingnya, berbagai dokumen perencanaan sektoral dan pendukung lainnya juga menjadi referensi dalam penyusunan RPJMD untuk menjamin keselarasan dan komprehensivitas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keterkaitan antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dimensi fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. RTRW berfungsi sebagai kerangka acuan spasial yang memberikan arahan pemanfaatan ruang secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sementara RPJMD mengoperasionalkan program-program pembangunan dalam dimensi waktu lima tahunan. Kedua dokumen ini memiliki hubungan sinergi yang sangat erat, di mana RTRW menyediakan "kanvas spasial" bagi implementasi program-program RPJMD, sedangkan RPJMD memberikan "substansi pembangunan" yang akan diwujudkan dalam ruang yang telah dialokasikan oleh RTRW. Dalam konteks perencanaan yang terintegrasi, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD harus sejalan dengan arahan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam RTRW. Sebagai contoh, program pengembangan sektor pariwisata dalam RPJMD harus mengacu pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona pariwisata dalam RTRW, begitu pula dengan program pengembangan sektor pertanian, industri, permukiman, dan sektor lainnya. Kesesuaian ini bukan hanya untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang, tetapi juga untuk memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi program pembangunan sesuai dengan karakteristik dan potensi spasial masing-masing kawasan. 15 Mekanisme sinkronisasi antara RPJMD dan RTRW juga melibatkan aspek kelembagaan dan prosedural yang kompleks. Dalam proses penyusunan RPJMD, tim penyusun harus melakukan kajian mendalam terhadap dokumen RTRW yang berlaku untuk memastikan bahwa seluruh program yang direncanakan tidak bertentangan dengan rencana struktur ruang, pola ruang, maupun ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Sebaliknya, dalam proses peninjauan kembali atau revisi RTRW, capaian dan evaluasi implementasi RPJMD menjadi salah satu bahan pertimbangan penting untuk mengkaji relevansi dan efektivitas arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Tantangan implementasi sinergi RPJMD-RTRW sering muncul ketika terdapat perubahan prioritas pembangunan yang tidak diantisipasi dalam RTRW, atau ketika perkembangan dinamis daerah memerlukan fleksibilitas pemanfaatan ruang yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen RTRW yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang kuat antara instansi perencanaan pembangunan dengan instansi penataan ruang untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan prinsip tata ruang yang berkelanjutan namun tetap memungkinkan pencapaian target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Koordinasi ini menjadi semakin penting dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan kompleksitas penataan ruang yang tinggi dan keterbatasan lahan yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Keterkaitan antara berbagai dokumen tersebut dengan RPJMD membentuk suatu ekosistem perencanaan yang terintegrasi. Hal ini menjamin bahwa RPJMD yang disusun telah selaras dengan perencanaan tata ruang, memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, konsisten dengan tujuan pembangunan jangka panjang, mengakomodasi visi-misi kepala daerah terpilih, mempertimbangkan hasil evaluasi periode sebelumnya, dan sinkron dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dengan pendekatan komprehensif ini, RPJMD menjadi instrumen 16 perencanaan yang handal dan terkoordinasi dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kurun waktu lima tahun ke depan. 1.4. Maksud dan Tujuan Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 merupakan instrumen perencanaan strategis jangka menengah yang berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan berfungsi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD ini mengejawantahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan yang terukur, kebijakan umum, program-program prioritas, serta arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kerangka pembangunan ini dirancang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, komponen masyarakat, dan sektor dunia usaha, yang bergerak selaras dengan arah kebijakan pembangunan mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Penyusunan RPJMD ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang mencakup aspek tahapan, metodologi, sistematika, dan substansi; serta sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan daerah. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihedirumuskan sebagai berikut:
32. 1.Menyediakan potret komprehensif mengenai kondisi daerah yang berfungsi sebagai fondasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang;
33. 2.Membangun kerangka pengelolaan fiskal dan pendanaan yang akuntabel untuk menjamin kapasitas keuangan daerah dalam mendukung implementasi program pembangunan;
34. 3.Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan lintas wilayah, dimensi ruang, kerangka waktu, dan fungsi pemerintahan 17 daerah melalui koordinasi yang efektif di antara seluruh pelaku pembangunan;
35. 4.Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta menjamin terwujudnya pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, dan berkeadilan;
36. 5.Memberikan masukan strategis dalam perumusan visi, misi, dan program unggulan pembangunan daerah yang akan diimplementasikan oleh kepala daerah terpilih;
37. 6.Berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target-target pembangunan jangka menengah nasional; dan
38. 7.Memberikan ruang optimal bagi pengembangan daerah sesuai dengan karakteristik lokal, inovasi daerah, dan potensi pengembangan wilayah. Melalui penyusunan RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangiheberupaya memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan telah mempertimbangkan keseimbangan aspek lingkungan, dimensi sosial, dan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihemelalui pendekatan yang terarah, komprehensif, dan sistematis. 1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 diorganisasikan dalam lima bab yang saling berkesinambungan dan tersusun secara metodis. Masing- masing bab memiliki fokus pembahasan yang spesifik namun terintegrasi dalam membentuk kerangka perencanaan pembangunan daerah yang holistik. BAB pertama merupakan Pendahuluan yang berperan sebagai landasan dokumen dengan lima subbab esensial. Diawali dengan latar 18 belakang yang menguraikan signifikansi dan konteks penyusunan RPJMD, kemudian dilanjutkan dengan elaborasi dasar hukum yang menjadi pijakan legalitas penyusunan dokumen. Subbab ketiga menjelaskan hubungan RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya untuk menjamin harmonisasi pembangunan. Selanjutnya, maksud dan tujuan dijabarkan untuk memberikan orientasi yang tegas, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memahami arsitektur dokumen. BAB kedua menampilkan Gambaran Umum Daerah yang tersegmentasi dalam tiga subbab utama. Subbab pertama memaparkan kondisi daerah secara menyeluruh, meliputi dimensi geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum, serta diperkaya dengan informasi mengenai standar pelayanan minimal, kolaborasi antar daerah, perencanaan infrastruktur, dan kontribusi BUMD. Subbab kedua menyajikan panorama keuangan daerah dengan membandingkan realisasi APBD periode 2020-2024 dan proyeksi pada rentang waktu 2025-2029. Subbab ketiga mengidentifikasi problematika dan isu-isu strategis sebagai fundamental dalam formulasi kebijakan. BAB ketiga mengartikulasikan Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam dua subbab komprehensif. Subbab pertama memaparkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai kompas pembangunan. Subbab kedua menguraikan strategi dan arah kebijakan beserta program- program unggulan yang akan dieksekusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diformulasikan. BAB keempat mengandung Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terbagi dalam dua subbab struktural. Subbab pertama merinci program-program perangkat daerah lengkap dengan indikator, target, dan pagu indikatifnya. Subbab kedua mengelaborasi target kinerja pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen pengukuran keberhasilan implementasi program. 19 BAB kelima berperan sebagai Penutup yang mengakhiri dokumen dengan menyajikan intisari substansial, prinsip-prinsip pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai bagian integral dari upaya memastikan terwujudnya sasaran pembangunan daerah. Tabel I-2 Sistematika penulisan RPJMD Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2029 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 2.2 Gambaran Keuangan Daerah 2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.2 Isu Strategis Daerah BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.1.1 Visi dan Misi 3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah 4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah 4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 20 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) BAB V PENUTUP Sumber: Inmendagri Sistematika ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman terhadap rencana pembangunan daerah sekaligus berfungsi sebagai panduan operasional yang terukur dalam implementasinya. Setiap bab dan subbab disusun dengan alur logis dan saling terhubung, menjamin terciptanya dokumen perencanaan yang komprehensif dan aplikatif, yang terangkum secara ringkas dalam tabel yang menyertainya. 21 Kedua aspek tersebut memegang peran vital dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karakteristik geografis kepulauan menentukan pola penataan ruang dan pengembangan kawasan, sedangkan kondisi demografis menjadi dasar penetapan prioritas program dan pemerataan akses layanan publik. Interaksi kedua aspek ini pada akhirnya menjadi determinan utama efektivitas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Pembahasan berikut akan menguraikan secara terperinci kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang meliputi karakteristik wilayah kepulauan, batas-batas administratif, posisi dan fungsi strategis sebagai daerah perbatasan, serta pola pemanfaatan lahan dan daya dukung lingkungan yang berkaitan erat dengan ketahanan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim. Di samping itu, terdapat analisis mengenai potensi wilayah serta aspek demografi yang 22 mencakup jumlah dan distribusi penduduk di pulau-pulau, struktur komposisi penduduk, serta pola dinamika kependudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Peran strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin signifikan dengan adanya agenda pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan dan penguatan kedaulatan NKRI. Pengembangan konektivitas antar pulau dan infrastruktur maritim berkelanjutan menjadi kunci dalam mengoptimalkan posisi kabupaten ini sebagai wilayah perbatasan terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Dengan luas wilayah 596,459 kilometer persegi yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan karakteristik demografis kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi strategis dalam mendukung pengembangan regional melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, dan infrastruktur maritim terintegrasinya. Untuk mewujudkan salah satu misi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai beranda terdepan NKRI yang berkelanjutan, diperlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik geografis kepulauan yang akan mempengaruhi pengembangan konektivitas maritim dan infrastruktur pesisir. Dalam konteks regional, posisi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di Laut Sulawesi dan merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara menjadikannya sebagai wilayah perbatasan sekaligus gerbang interaksi ekonomi dan sosial budaya antara Indonesia dan Filipina. Hal ini membuka peluang pengembangan kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Di sisi lain, kondisi ini juga menuntut pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang 23 berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem maritim dan keberlanjutan pembangunan. Pembahasan ini, secara keseluruhan akan mengkaji empat aspek fundamental yang saling terkait dan berperan penting dalam pembangunan sistem konektivitas wilayah kepulauan. Pertama, analisis luas dan pembagian wilayah akan memberikan landasan dalam perencanaan jaringan infrastruktur maritim yang menghubungkan berbagai pulau dan kecamatan. Pemetaan wilayah administratif yang mencakup 15 kecamatan dengan sebaran di pulau- pulau utama dan kecil menjadi dasar dalam mengidentifikasi koridor- koridor strategis untuk pengembangan konektivitas antar pulau. Kedua, kajian topografi kepulauan akan menjelaskan tantangan dan peluang dalam pembangunan infrastruktur maritim berkelanjutan. Pemahaman tentang bentang alam kepulauan yang didominasi oleh kawasan pesisir dan perbukitan akan membantu dalam merancang sistem transportasi laut dan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis kepulauan, sekaligus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan maritim. Ketiga, aspek oseanografi menjadi pertimbangan krusial dalam pengembangan infrastruktur maritim, mengingat peran vital sistem perairan laut bagi aktivitas ekonomi biru dan sosial masyarakat kepulauan. Pengelolaan sumber daya kelautan yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur pesisir akan mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah kepulauan. Keempat, pemahaman tentang klimatologi maritim akan membantu dalam merancang infrastruktur yang tahan terhadap variasi iklim laut dan bencana alam pesisir. Hal ini khususnya penting untuk kawasan rawan bencana seperti wilayah pesisir yang rentan terhadap 24 abrasi dan kenaikan permukaan laut, yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengembangan infrastrukturnya. Keempat aspek ini membentuk fondasi dalam merumuskan strategi pengembangan konektivitas wilayah kepulauan yang mendukung peran Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai beranda terdepan NKRI. Variasi kondisi geografis antar pulau dan kecamatan, dari kawasan pulau utama hingga pulau-pulau kecil terluar, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengembangan infrastruktur maritim. Dalam pembahasan berikut, setiap aspek akan dianalisis secara sistematis untuk memberikan landasan bagi perencanaan infrastruktur berkelanjutan. Analisis ini akan mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi juga antisipasi terhadap perkembangan wilayah kepulauan di masa depan, terutama dalam konteks penguatan kedaulatan dan pembangunan perbatasan. Dengan demikian, pemahaman komprehensif tentang karakteristik geografis kepulauan akan mendukung terwujudnya salah satu misi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah perbatasan yang terhubung, tangguh, dan berkelanjutan. 2.1.1.1. Luas dan Pembagian Wilayah Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara dengan Tahuna sebagai pusat pemerintahannya. Wilayah ini mencakup area seluas 596,459 km² yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe berada pada koordinat 2°4'13" - 4°44'22" Lintang Utara dan 125°9'28" - 125°56'57" Bujur Timur. Posisi strategis kabupaten ini ditandai dengan lokasinya yang berada di perbatasan langsung dengan Filipina dan dikelilingi oleh Laut 25 Sulawesi. Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berbatasan dengan Filipina (Pulau Mindanao) di sebelah utara, Kabupaten Kepulauan Talaud di sebelah timur laut, Laut Sulawesi di sebelah timur dan selatan, serta Laut Maluku di sebelah barat. Gambar II.1 Peta Kab. Kep. Sangihe Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) • 26 Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari 15 kecamatan yang tersebar di berbagai pulau dengan luas total 596,459 km². Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan potensi tersendiri yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Berikut deskripsi kecamatan-kecamatan berdasarkan potensi wilayahnya:
39. 1.Kecamatan Manganitu merupakan kecamatan terluas dengan 10,23% dari total luas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Tanaman pala, cengkeh, dan kelapa menjadi komoditas unggulan yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan masyarakat.
40. 2.Kecamatan Tabukan Utara dengan luas 9,13% dari total wilayah kabupaten memanfaatkan potensi bahari dan perkebunan. Budidaya kelapa dan pengolahan kopra menjadi industri tradisional yang bertahan hingga kini.
41. 3.Kecamatan Tabukan Selatan mencakup 8,50% luas kabupaten dengan sektor perikanan dan pariwisata pantai sebagai andalan. Keindahan pantai di kecamatan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara.
42. 4.Kecamatan Tamako yang membentang seluas 8,24% dari total wilayah kabupaten mengembangkan potensi agribisnis berbasis tanaman pangan dan perkebunan. Pengolahan hasil perkebunan seperti kelapa dan pala menjadi industri kecil yang berkembang di wilayah ini.
43. 5.Kecamatan Tahuna merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas 7,71% dari total wilayah kabupaten. Selain sebagai pusat administrasi, kecamatan ini juga menjadi pusat perdagangan dan jasa. Pelabuhan di Tahuna 27 menjadi gerbang utama transportasi laut yang menghubungkan Sangihe dengan wilayah lainnya di Sulawesi Utara dan Filipina.
44. 6.Kecamatan Kendahe dengan luas 7,43% dari total wilayah kabupaten menawarkan potensi ekowisata dan pertanian. Hutan bakau di wilayah pesisir menjadi habitat berbagai spesies yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata mangrove.
45. 7.Kecamatan Tabukan Tengah yang memiliki luas 6,49% dari total wilayah kabupaten dikenal dengan produksi pala dan cengkeh berkualitas tinggi. Pengembangan agrowisata berbasis tanaman rempah mulai dilakukan untuk diversifikasi ekonomi.
46. 8.Kecamatan Tabukan Selatan Tengah memiliki area 6,22% dari total luas kabupaten dengan potensi utama di sektor pertanian dan perkebunan. Pengembangan tanaman hortikultura mulai digalakkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
47. 9.Kecamatan Manganitu Selatan dengan luas 6,18% dari total wilayah kabupaten memiliki potensi besar di bidang perikanan dan pertanian. Budidaya rumput laut mulai dikembangkan sebagai sumber penghasilan alternatif bagi para nelayan.
48. 10.Kecamatan Nusa Tabukan yang mencakup beberapa pulau kecil dengan total luas 6,12% dari wilayah kabupaten mengembangkan sektor perikanan dan pariwisata pulau-pulau kecil. Keindahan bawah laut di sekitar kecamatan ini menjadi aset berharga untuk pengembangan ekonomi berbasis pariwisata.
49. 11.Kecamatan Tahuna Barat memiliki luas 5,34% dari total wilayah kabupaten dengan potensi utama di sektor perikanan dan pariwisata bahari. Kawasan pesisir kecamatan ini memiliki terumbu karang yang masih terjaga, menjadikannya destinasi potensial untuk wisata selam dan snorkeling. 28
50. 12.Kecamatan Tatoareng yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dengan total luas 5,31% dari wilayah kabupaten mengembangkan potensi wisata bahari dan perikanan. Pulau- pulau tak berpenghuni di kecamatan ini memiliki pantai berpasir putih yang eksotis.
51. 13.Kecamatan Tahuna Timur dengan luas 4,88% dari total wilayah kabupaten merupakan kawasan pengembangan perkebunan kelapa dan pala. Pengolahan kopra dan minyak pala menjadi industri rumahan yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.
52. 14.Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dengan luas 4,82% dari total wilayah kabupaten mengoptimalkan sumber daya laut melalui perikanan tangkap dan budidaya. Industri pengolahan ikan kering dan asap menjadi mata pencaharian penting bagi penduduk pesisir.
53. 15.Kecamatan Marore yang berada di pulau terluar dengan luas 3,39% dari total wilayah kabupaten merupakan gerbang terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pengembangan sektor perikanan dan perdagangan lintas batas menjadi fokus utama di kecamatan perbatasan ini. Tabel II-1 Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Per Kecamatan No Kecamatan Persentase (%) 1 Manganitu 10,23 2 Tabukan Utara 9,13 3 Tabukan Selatan 8,50 4 Tamako 8,24 5 Tahuna 7,71 29 No Kecamatan Persentase (%) 6 Kendahe 7,43 7 Tabukan Tengah 6,49 8 Manganitu Selatan 6,18 9 Nusa Tabukan 6,12 10 Tabukan Selatan Tengah 6,22 11 Tatoareng 5,31 12 Tahuna Barat 5,34 13 Tahuna Timur 4,88 14 Tabukan Selatan Tenggara 4,82 15 Marore 3,39 TOTAL 100 Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Pola distribusi spasial geografi dan demografis ini mencerminkan kompleksitas pembangunan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana setiap kecamatan mengembangkan keunggulan komparatif berbasis potensi lokal dalam kerangka pembangunan daerah yang terintegrasi. Secara geografis, variasi luas wilayah dari 75,41 km² hingga 25,00 km² menunjukkan keberagaman bentang alam kabupaten kepulauan ini. Distribusi spasial kecamatan- kecamatan dengan karakteristik geografisnya yang unik mulai dari pulau utama, pulau-pulau kecil, hingga pulau terluar memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan wilayah maritim. Kondisi topografi yang didominasi oleh perbukitan dan kawasan pesisir juga memengaruhi pola pemanfaatan lahan dan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap kecamatan. Meski terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas antar pulau, setiap kecamatan telah mampu mengoptimalkan karakteristik geografisnya untuk menunjang pembangunan daerah. Pemetaan potensi wilayah berdasarkan kondisi 30 geografis kepulauan ini menjadi basis penting dalam perencanaan dan pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe secara berkelanjutan. Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mayoritas merupakan tanah vulkanik yang subur dan cocok untuk pertanian dan perkebunan, khususnya untuk tanaman pala, cengkeh, dan kelapa. Potensi sumber daya kelautan yang melimpah, terutama di bidang perikanan dan pariwisata bahari, menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi berbasis maritim yang besar di Provinsi Sulawesi Utara. 2.1.1.2. Kontribusi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara Kajian terhadap kontribusi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Utara periode 2020- 2024 mengungkapkan beberapa fenomena ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kontribusi tersebut terlihat dari angka 3,69% pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 3,11% pada tahun 2022, kemudian sedikit menguat menjadi 3,15% pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penguatan ekonomi daerah dalam dua tahun terakhir, secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum sepenuhnya pulih dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa secara nominal, PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Rp 4.138 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5.446 miliar pada tahun 2024. 31 Analisis terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi mengungkapkan ketahanan ekonomi yang relatif baik dari Kabupaten Kepulauan Sangihe selama masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ketika perekonomian Provinsi Sulawesi Utara mengalami kontraksi sebesar 0,85%, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,23%. Fenomena ini menunjukkan adanya resiliensi struktural dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap guncangan eksternal, terutama karena karakteristik ekonomi kepulauan yang bertumpu pada sektor primer seperti perikanan, perkebunan dan pertanian yang relatif tahan terhadap krisis. Pada fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi (2021-2022), akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak secepat akselerasi yang terjadi di tingkat provinsi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mencapai 4,87% pada tahun 2021 dan 6,92% pada tahun 2022, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mencapai 9,36% dan 21,45% pada periode yang sama. Memasuki tahun 2023-2024, terjadi stabilisasi pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang relatif stabil di kisaran 6,78% pada tahun 2023 dan menguat menjadi 7,12% pada tahun 2024, hampir setara dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 6,95% pada tahun 2023 dan 7,25% pada tahun 2024. Tabel II-2 Kontribusi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Tren Nilai PDRB (Miliar Rupiah) Kabupaten Kepulauan Sangihe 4.138 4.339 4.639 4.954 5.446 Meningkat 32 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Tren Provinsi Sulawesi Utara 112.105 122.649 148.956 159.320 172.765 Meningkat Kontribusi Sangihe terhadap Provinsi (%) 3,69% 3,54% 3,11% 3,12% 3,15% Fluktuatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,23% 4,87% 6,92% 6,78% 7,12% Meningkat Provinsi Sulawesi Utara -0,85% 9,36% 21,45% 6,95% 7,25% Fluktuatif PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Kepulauan Sangihe 31,47 34,30 37,26 39,83 43,19 Meningkat Provinsi Sulawesi Utara 46.312 50.327 60.753 64.362 68.957 Meningkat Rasio PDRB Per Kapita Sangihe terhadap Provinsi (%) 69,93% 67,09% 58,97% 59,13% 59,85% Menurun lalu Stabil Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi antara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Indikator PDRB per kapita menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi. Rasio PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 69,93% pada tahun 2020 menjadi 58,97% pada tahun 2022. Namun, terdapat indikasi pemulihan pada periode 2023-2024, di mana rasio tersebut mengalami 33 peningkatan menjadi 59,13% pada tahun 2023 dan 59,85% pada tahun
54. 2024.Meskipun tren ini menunjukkan adanya perbaikan, kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi antara penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Utara masih cukup lebar. Perkembangan positif dalam dua tahun terakhir (2023-2024) menunjukkan beberapa indikator penguatan ekonomi daerah. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang meningkat dari 6,78% menjadi 7,12%, menunjukkan potensi pemulihan yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Kedua, kontribusi terhadap PDRB provinsi yang mulai menunjukkan kecenderungan meningkat dari 3,12% menjadi 3,15%, meskipun peningkatannya masih relatif kecil. Ketiga, rasio PDRB per kapita yang mulai membaik dari 59,13% menjadi 59,85%, menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan relatif penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe dibandingkan rata-rata provinsi. Implikasi dari temuan-temuan tersebut menggarisbawahi urgensi penguatan strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Momentum perbaikan ekonomi dalam dua tahun terakhir perlu dipertahankan dan diperkuat melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan transformatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah kepulauan dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian provinsi. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:
55. 1.Diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap volatilitas, dengan lebih memfokuskan pada pengembangan sektor jasa dan pariwisata yang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2023-2024; 34
56. 2.Akselerasi investasi pada infrastruktur strategis maritim yang dapat mendorong peningkatan konektivitas, produktivitas dan efisiensi ekonomi kepulauan, terutama mengoptimalkan posisi strategis sebagai wilayah perbatasan untuk pengembangan zona ekonomi khusus;
57. 3.Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis bahari yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing yang kuat, seperti industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari berkelanjutan; serta
58. 4.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui intervensi pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi maritim dan arah transformasi digital ekonomi daerah kepulauan, yang semakin relevan dengan tren pasca-pandemi. Berdasarkan analisis kondisi ekonomi dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), sangat penting untuk menempatkan peningkatan kontribusi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap perekonomian provinsi sebagai salah satu sasaran strategis dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini tidak hanya akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah kepulauan, tetapi juga akan berkontribusi pada penguatan fundamental dan peningkatan daya saing ekonomi Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. 2.1.1.3. Kontribusi Sektor Perikanan, Perkebunan, dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah sekitar dan Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, khususnya dalam sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata bahari. Pada tahun 2024, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,84 persen terhadap 35 PDRB Provinsi Sulawesi Utara, dengan subsektor Perikanan menyumbang sekitar 42,35 persen dari kontribusi tersebut. Salah satu pendorong utama dalam subsektor ini adalah produksi perikanan tangkap dan budidaya laut. Kabupaten Kepulauan Sangihe, berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan positif produksi perikanan di Sulawesi Utara, terutama untuk komoditas tuna, cakalang, dan rumput laut. Meski terjadi fluktuasi produksi perikanan akibat perubahan iklim dan kondisi laut, produksi perikanan di Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 8,42 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan upaya dan keberhasilan nelayan di Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalkan potensi maritim mereka, yang turut mendongkrak pertumbuhan sektor perikanan secara keseluruhan. Dengan kontribusi yang cukup besar dalam produksi tuna dan cakalang, Kepulauan Sangihe turut menjaga kestabilan sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel II-3 Kontribusi Sektor Perikanan, Perkebunan, dan Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2024 Lapangan Usaha Subkategori Kontribusi terhadap PDRB (%) Tahun 2024 Perubahan dibandingkan 2023 (%) Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian Tanaman Pangan 11,27 3,54% Peningkatan Tanaman Hortikultura 4,23 2,87% Peningkatan Tanaman Perkebunan 38,65 5,28% Peningkatan Peternakan 2,35 1,92% Peningkatan Jasa Pertanian dan Perburuan 1,15 0,76% Peningkatan Kehutanan dan Penebangan Kayu - 0,98 -0,54% Penurunan Perikanan - 42,35 8,42% Peningkatan 36 Lapangan Usaha Subkategori Kontribusi terhadap PDRB (%) Tahun 2024 Perubahan dibandingkan 2023 (%) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pariwisata 12,56 9,85% Peningkatan Total (Sektor Unggulan) - 100,00 5,73% Peningkatan Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Selain perikanan, subsektor perkebunan di Kepulauan Sangihe juga menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian Sulawesi Utara. Komoditas perkebunan unggulan seperti pala, cengkeh, dan kelapa menjadi andalan ekspor daerah. Pada tahun 2024, produksi pala Sangihe mencapai 2.854 ton, meningkat 5,28 persen dari tahun sebelumnya, menyumbang sekitar 36 persen dari total produksi pala Sulawesi Utara. Peningkatan ini didukung oleh program revitalisasi perkebunan pala dan inovasi pengolahan produk turunan pala yang bernilai tambah lebih tinggi. Tren positif juga terlihat pada sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 9,85 persen pada tahun 2024. Pengembangan destinasi wisata bahari seperti Pantai Kahuku, Pulau Liang, dan Pulau Mahoro telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan domestik sebesar 28,45 persen dan wisatawan mancanegara (terutama dari Filipina) sebesar 15,23 persen dibandingkan tahun
59. 2023.Kemajuan ini memberikan multiplier effect pada sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan jasa lainnya. Perkembangan sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2020 menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. Setelah mengalami kontraksi pada masa pandemi tahun 2020-2021, ketiga sektor ini mulai bangkit pada tahun 2022 dan menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan pada periode 2023-2024. Faktor utama yang mendorong pemulihan ini 37 antara lain: (1) revitalisasi sarana prasarana perikanan termasuk modernisasi armada tangkap; (2) peningkatan nilai tambah produk perkebunan melalui pengolahan dan sertifikasi; dan (3) pengembangan infrastruktur pariwisata dan promosi digital destinasi bahari. Analisis data lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keunggulan komparatif pada pengembangan ekonomi berbasis maritim. Transformasi ekonomi yang terjadi dari ketergantungan pada sektor primer (raw material) menuju industri pengolahan dan jasa memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Khususnya, industri pengolahan ikan dan pala telah menunjukkan peningkatan kontribusi dari 3,87 persen pada tahun 2020 menjadi 6,42 persen pada tahun 2024 terhadap PDRB kabupaten. Secara keseluruhan, Kepulauan Sangihe berperan penting dalam mendukung sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata di Sulawesi Utara, yang juga memberi kontribusi positif terhadap perekonomian provinsi secara umum. Kabupaten ini telah berhasil mengatasi tantangan geografis kepulauan dan aksesibilitas terbatas melalui inovasi pengolahan produk lokal dan pengembangan ekonomi digital. Dengan posisi strategis sebagai gerbang perdagangan dengan Filipina, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi besar untuk menjadi hub ekonomi maritim di kawasan perbatasan utara Indonesia dalam periode RPJMD 2025-2029. 2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Dari sisi kelautan dan perikanan, posisi strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di tengah Laut Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Filipina membuka peluang pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan hasil 38 laut, pariwisata bahari, dan potensi energi laut. Potensi ini didukung oleh kekayaan biodiversitas laut di Kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) yang tidak hanya mendukung sektor perikanan tetapi juga menjadi daya tarik wisata bahari. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga didukung oleh kearifan lokal masyarakat pesisir yang telah lama hidup berdampingan dengan ekosistem laut, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya perairan secara berkelanjutan. Sektor perkebunan memberikan kontribusi signifikan dengan luas lahan perkebunan mencapai 23.875,32 hektar yang ditanami komoditas unggulan seperti pala, cengkeh, kelapa, dan vanili. Kawasan perkebunan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghasil komoditas ekspor tetapi juga menyediakan berbagai layanan ekosistem yang penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Keberadaan tanaman perkebunan di lahan miring juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis wilayah, mencegah erosi dan longsor, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang memperkaya keanekaragaman hayati daerah. Tabel II-4 Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Kepulauan Sangihe Kategori Sub-Kategori Deskripsi / Potensi Perkebunan Luas Lahan Perkebunan 23.875,32 hektar (2020-2024) Hasil Produksi Pala (2.854 ton/tahun), cengkeh (1.756 ton/tahun), kelapa (27.438 ton/tahun), vanili (125 ton/tahun) Kelautan dan Perikanan Wilayah Perairan 47.339,49 km² dengan 144 Pulau (24 berpenghuni , 120 tidak berpenghuni ) Potensi Sumber Daya Kelautan Perikanan tangkap (32.500 ton/tahun), budidaya laut (rumput laut, kerapu, lobster), terumbu karang (42 genus), wisata bahari (diving, snorkeling) Energi Pembangkit Listrik PLTD di 15 kecamatan, PLTS di 8 pulau kecil, dan potensi PLTMG Energi Energi surya, potensi energi laut 39 Kategori Sub-Kategori Deskripsi / Potensi Terbarukan (gelombang dan arus) Hutan Luas Hutan Hutan lindung: 8.215,23 ha; Hutan produksi terbatas: 2.437,19 ha Air Sumber Air Mata air pegunungan, air tanah, penampungan air hujan Pemanfaatan Air Konsumsi, pertanian, industri rumah tangga Mineral Potensi Tambang Kandungan emas (belum dieksploitasi), batu kapur, batu andesit Pariwisata Potensi Wisata Alam 28 pantai, 12 lokasi diving, 5 air terjun, 3 gunung Potensi Wisata Budaya Tulude (upacara adat), Masamper (tarian tradisional), Festival Pulau Marore Lingkungan Ekosistem Terumbu karang, mangrove, padang lamun yang masih terjaga Teknologi Perikanan Diperlukan penerapan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, pengolahan hasil perikanan Sumber: BPS Kepulauan Sangihe dan Dinas Terkait (diolah) Untuk potensi energi, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memiliki pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar di 15 kecamatan dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 8 pulau kecil. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) juga sedang direncanakan untuk meningkatkan elektrifikasi di wilayah kepulauan. PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo berperan dalam mendukung ketersediaan energi dan pembangunan infrastruktur energi di kabupaten, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi listrik ke pulau-pulau kecil. Selain itu, potensi pengembangan energi terbarukan berbasis sinar matahari sangat besar, mengingat wilayah kepulauan yang mendapatkan paparan sinar matahari optimal sepanjang tahun. Potensi energi laut seperti gelombang dan arus juga dapat dikembangkan di masa depan. Potensi mineral di kabupaten ini meliputi kandungan emas yang belum dieksploitasi, batu kapur, dan batu andesit yang dapat mendukung industri konstruksi. Meskipun demikian, eksploitasi 40 sumber daya mineral ini perlu dikelola secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang rentan terhadap degradasi lingkungan. Pengelolaan sumber daya mineral juga perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan pulau-pulau kecil. Potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi sektor yang sangat menjanjikan dengan 28 lokasi pantai eksotis, 12 lokasi diving dengan keindahan terumbu karang, 5 air terjun, dan 3 gunung yang dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Selain wisata alam, kekayaan budaya seperti upacara adat Tulude, tarian Masamper, dan Festival Pulau Marore menjadi atraksi budaya yang unik dan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tantangan utama dalam pengembangan potensi sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah keterbatasan konektivitas antar pulau dan aksesibilitas menuju kabupaten ini dari wilayah lain. Pengembangan transportasi laut yang terpadu dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti cold storage, pasar ikan modern, dan dermaga yang memadai, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada. Selain itu, diperlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi berbasis pulau-pulau kecil untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan kepulauan yang rentan. 41 2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki total luas wilayah 596,459 Km2, dengan pola penggunaan lahan yang terbagi menjadi lima kategori utama. Lahan alami seluas 16.869,31 ha (22,89%) terdiri dari hutan lindung (8.215,23 ha), hutan produksi terbatas (2.437,19 ha), dan vegetasi alami lainnya seperti mangrove (876,45 ha) dan semak belukar (5.340,44 ha). Lahan ini berperan sebagai penyangga ekologis yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan kepulauan. Lahan terbangun seluas 9.427,18 ha (12,79%) didominasi oleh permukiman (8.925,76 ha) dan fasilitas umum serta perkantoran (501,42 ha). Proporsi ini menunjukkan adanya tekanan permukiman yang cukup tinggi di beberapa pulau utama, terutama di Tahuna dan sekitarnya. Lahan termanfaatkan seluas 46.238,05 ha (62,74%) didominasi oleh kegiatan perkebunan dan pertanian, seperti perkebunan kelapa (28,45%), perkebunan pala dan cengkeh (21,36%), dan lahan pertanian tanaman pangan (10,74%). Hal ini mencerminkan karakteristik wilayah yang mengandalkan komoditas perkebunan sebagai penopang ekonomi. Lahan pernah termanfaatkan seluas 785,28 ha (1,06%) merupakan bekas lahan produktif yang sudah tidak digunakan atau mengalami degradasi, termasuk bekas tambang dan lahan kritis. Terakhir, badan air dan pesisir seluas 378,65 ha (0,52%) berperan penting dalam sistem hidrologi kepulauan. Tabel II-5 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tipe Lahan Penggunaan Lahan Luas (Ha) Lahan Alami 16.869,31 Hutan Lindung 8.215,23 Hutan Produksi Terbatas 2.437,19 42 Tipe Lahan Penggunaan Lahan Luas (Ha) Mangrove 876,45 Semak Belukar 5.340,44 Lahan Terbangun 9.427,18 Permukiman 8.925,76 Perkantoran 218,32 Fasilitas Umum Sosial 142,85 Perdagangan dan Jasa 115,43 Industri 24,82 Lahan Termanfaatkan 46.238,05 Perkebunan Kelapa 20.968,43 Perkebunan Pala dan Cengkeh 15.739,65 Pertanian Lahan Kering 7.912,56 Pertanian Lahan Basah 568,75 Tambak dan Budidaya Laut 1.048,66 Lahan Pernah Termanfaatkan 785,28 Lahan Terbuka/Kritis 785,28 Badan Air dan Pesisir 378,65 Danau/Telaga 85,14 Sungai/Kali 293,51 KAB. KEPULAUAN SANGIHE 73.698,47 Sumber: Bapelitbang 2025-2045 (diolah) Dampak dan potensi dari komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dianalisis sebagai berikut. Dominasi perkebunan kelapa yang mencapai 28,45% mengindikasikan potensi ekonomi berbasis komoditas kopra dan produk turunan kelapa yang menjadi andalan daerah ini. Meskipun berpotensi sebagai sumber pendapatan utama, ketergantungan yang berlebihan pada komoditas ini berisiko terhadap fluktuasi harga pasar global. Perkebunan pala dan cengkeh yang menempati 21,36% lahan menunjukkan keunggulan komparatif Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam produksi rempah 43 berkualitas tinggi. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kelapa dan berpotensi sebagai produk ekspor unggulan. Hutan lindung dan mangrove dalam kawasan lahan alami (16.869,31 ha) memiliki fungsi ekologis yang vital, terutama dalam konteks pulau-pulau kecil yang rentan terhadap abrasi dan intrusi air laut. Keberadaannya perlu dijaga untuk mengurangi risiko bencana pesisir dan memitigasi dampak perubahan iklim. Proporsi lahan terbangun yang mencapai 12,79% menunjukkan tekanan pembangunan yang cukup tinggi di beberapa pulau utama, terutama di sekitar Tahuna sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Ditinjau dari daya dukung lingkungan, 62,74% wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah termanfaatkan untuk kegiatan produktif, terutama perkebunan dan pertanian. Perkebunan kelapa menempati 20.968,43 ha (28,45%), perkebunan pala dan cengkeh 15.739,65 ha (21,36%), dan pertanian lahan kering 7.912,56 ha (10,74%). Lahan alami berupa hutan dan ekosistem pendukung yang berperan sebagai penyangga ekologis menempati 22,89% wilayah. Daya dukung lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe relatif seimbang dengan proporsi lahan alami yang masih cukup signifikan (22,89%). Namun, distribusi lahan alami tidak merata antar pulau, dengan beberapa pulau kecil mengalami tekanan ekologis yang lebih tinggi. Tabel II-6 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aspek Daya Dukung Lingkungan Deskripsi Potensi Hambatan Rekomendasi Kesimpulan Umum Keseimbanga n antara lahan Pengembangan ekonomi berbasis Keterbatasan luas dan konektivitas Pengelolaan terpadu berbasis pulau 44 Aspek Daya Dukung Lingkungan Deskripsi Potensi Hambatan Rekomendasi produktif dan lahan alami, dengan tantangan khusus wilayah kepulauan. komoditas lokal, ekowisata, dan potensi maritim. antar pulau, kerentanan terhadap perubahan iklim, fragmentasi habitat. kecil, konservasi ekosistem pesisir, adaptasi perubahan iklim. Lahan Produktif Luas: 62,74% Aktivitas ekonomi berbasis perkebunan dan pertanian yang menopang perekonomian. Ketergantunga n pada komoditas tertentu, fragmentasi lahan. Diversifikasi komoditas, peningkatan nilai tambah, praktik pertanian berkelanjutan. Perkebunan Kelapa Luas: 20.968,43 ha (28,45%) Produksi kopra dan pengembangan produk turunan kelapa. Fluktuasi harga pasar, tanaman tua. Peremajaan tanaman, pengembangan industri hilir, diversifikasi produk. Perkebunan Pala dan Cengkeh Luas: 15.739,65 ha (21,36%) Komoditas ekspor bernilai tinggi, produk khas daerah. Kualitas bibit, serangan hama, akses pasar. Sertifikasi produk, penguatan rantai nilai, pengembangan produk turunan. Pertanian Lahan Kering Luas: 7.912,56 ha (10,74%) Produksi tanaman pangan untuk ketahanan Keterbatasan air, erosi pada lahan miring. Terasering, agroforestri, irigasi hemat air. 45 Aspek Daya Dukung Lingkungan Deskripsi Potensi Hambatan Rekomendasi pangan lokal. Lahan Alami Luas: 22,89% (hutan, mangrove, dan vegetasi alami) Penyangga ekologis, perlindungan pesisir, keanekaragama n hayati. Tekanan konversi lahan, fragmentasi habitat. Konservasi hutan, rehabilitasi mangrove, perlindungan keanekaragama n hayati. Mangrove Luas: 876,45 ha Pelindung pesisir, habitat ikan, penyerap karbon. Penebangan, abrasi pantai. Rehabilitasi mangrove, ekowisata mangrove, pelibatan masyarakat pesisir. Lahan Terbangun Luas: 12,79% Pengembangan infrastruktur dan permukiman. Konsentrasi di pulau utama, potensi pemadatan di wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang berbasis pulau kecil, pengembangan infrastruktur maritim, permukiman berkelanjutan. Permukima n Luas: 8.925,76 ha Penyediaan perumahan, pengembangan kawasan perkotaan. Keterbatasan lahan datar, alih fungsi lahan produktif. Pembangunan vertikal, permukiman hemat energi, pengelolaan limbah domestik. 46 Aspek Daya Dukung Lingkungan Deskripsi Potensi Hambatan Rekomendasi Pesisir dan Laut Perairan: 47.339,49 km² Perikanan, budidaya laut, pariwisata bahari, transportasi laut. Degradasi terumbu karang, abrasi pantai, pencemaran pesisir. Pengelolaan pesisir terpadu, kawasan konservasi laut, pengembangan ekonomi biru. Sumber: Bapelitbang 2025-2045 (diolah) Dampak dan potensi dari kondisi daya dukung lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dianalisis sebagai berikut. Dominasi perkebunan yang mencapai hampir 50% dari luas wilayah menunjukkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor ini. Diversifikasi tanaman perkebunan (kelapa, pala, cengkeh) memberikan ketahanan terhadap fluktuasi pasar dan penyakit tanaman. Praktik perkebunan yang berkelanjutan perlu dikembangkan untuk mencegah degradasi lahan, terutama di area dengan kemiringan tinggi. Ekosistem mangrove yang tersisa (876,45 ha) memiliki peran vital dalam melindungi garis pantai dari abrasi, intrusi air laut, dan dampak perubahan iklim. Mangrove juga berfungsi sebagai nursery ground bagi berbagai biota laut yang mendukung sektor perikanan. Rehabilitasi dan perlindungan ekosistem mangrove menjadi prioritas, terutama di pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dari segi daya tampung lingkungan, lahan terbangun menempati 12,79% dari total wilayah, dengan dominasi permukiman (8.925,76 ha). Konsentrasi permukiman di pulau-pulau utama, terutama di Tahuna dan sekitarnya, menciptakan tekanan lingkungan yang cukup tinggi di kawasan tersebut. Pengelolaan limbah domestik dan sanitasi menjadi tantangan tersendiri di wilayah kepulauan dengan keterbatasan lahan. 47 Pengembangan sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan karakteristik pulau kecil perlu menjadi prioritas. Luasnya wilayah perairan (47.339,49 km²) dibandingkan dengan luas daratan (596,459 km²) menunjukkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi berbasis maritim. Namun, daya tampung lingkungan perairan juga perlu diperhatikan, terutama terkait aktivitas perikanan, transportasi laut, dan pariwisata bahari. Monitoring kualitas air laut dan kesehatan ekosistem pesisir perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam yang signifikan, dengan tantangan utama berupa karakteristik wilayah kepulauan dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Keseimbangan antara pemanfaatan lahan produktif dan perlindungan lahan alami menjadi kunci keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan pendekatan pengelolaan berbasis pulau-pulau kecil yang memperhatikan keunikan dan keterbatasan setiap pulau perlu dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. 2.1.4. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Sub bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tiga pilar strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu ketahanan energi, ketahanan air, dan kemandirian pangan. Pada bagian pertama, analisis gambaran umum ketahanan energi mengkaji dinamika perkembangan sektor energi yang mencakup aspek pertumbuhan kapasitas, diversifikasi 48 sumber energi terbarukan, serta pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mengatasi tantangan penyediaan listrik di wilayah kepulauan. Selanjutnya, pembahasan mengenai ketahanan air menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap kondisi geografis pulau-pulau kecil, terutama dalam konteks keterbatasan sumber air tawar dan tantangan perubahan iklim yang menuntut perencanaan strategis guna memastikan kecukupan pasokan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat kepulauan. Terakhir, aspek kemandirian pangan menguraikan potensi daerah dalam mengoptimalkan produksi pangan berbasis kearifan lokal dan sumber daya kelautan, yang tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mendukung diversifikasi pangan dan pengembangan ekonomi maritim. Secara keseluruhan, integrasi dari ketiga aspek ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap karakteristik kepulauan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi berbagai tantangan geografis sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.1.4.1. Analisis Gambaran Umum Ketahanan Energi Ketahanan energi Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan dinamika yang kompleks namun menunjukkan tren perbaikan dalam periode 2020-2024. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data PDRB, sektor energi di wilayah kepulauan ini memperlihatkan pertumbuhan yang semakin stabil menuju target 2025, dengan pencapaian pertumbuhan 3,8% berdasarkan harga konstan dan 5,2% berdasarkan harga berlaku pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya akselerasi perkembangan kapasitas energi yang relatif konsisten, meskipun masih menghadapi tantangan 49 karakteristik geografis kepulauan yang menyulitkan distribusi energi ke pulau-pulau kecil yang tersebar. Tabel II-7 Indikator Ketahanan Energi (2020-2023) dan Perkiraan Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2020-2023 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR / Target 2025 Pertumbuhan Sektor Energi Pertumbuhan Harga Konstan (%) - - - - 3,8% 4,25% Pertumbuhan Harga Berlaku (%) - - - - 5,2% 5,87% Indikator Efisiensi Energi Elastisitas Energi 1,675 - - - 1,42 1,3 (2025) Intensitas Energi (per 1000 Rp PDRB) 1,237 - - 1,286 1,24 -18% (2025) Investasi Sektor Energi Investasi Listrik dan Gas (Rp Miliar) 6,45 - - 8,72 10,85 - Rasio Investasi terhadap PDRB (%) 0,16% - - 0,18% 0,21% 0,25% (2025) Potensi Energi Terbarukan Energi Surya (PLTS) (Rp Miliar) 2,85 - - 7,64 12,45 - Potensi Energi Laut (Rp Miliar) - - - 3,25 5,80 - Kontribusi Sektor Terkait Industri Pengolahan (Rp Miliar) - - - 462,35 495,28 - Konstruksi (Rp Miliar) - - - 384,62 412,55 - Kesenjangan Ketahanan Energi Kesenjangan Kapasitas (%) - - - 26,8% 24,2% - Kesenjangan Infrastruktur (%) - - - 32,4% 29,8% - Kesenjangan Efisiensi (%) - - - 67,5% 62,3% - Skor Komposit Ketahanan Energi - - - 4,7 5,2 - Target 2025 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur (%) - - - - +28% +35% (2025) Kontribusi Energi Terbarukan (%) - - - 6,8% 9,5% 15% (2025) Sumber: Bapelitbang Sangihe 50 Dalam hal efisiensi penggunaan energi, tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dengan nilai elastisitas energi yang turun menjadi 1,42 dari 1,675 pada tahun 2020. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan efisiensi energi mulai membuahkan hasil, dengan laju pertumbuhan konsumsi energi yang semakin proporsional dengan pertumbuhan ekonomi. Tren positif ini didukung oleh stabilisasi intensitas energi per 1000 rupiah PDRB yang mencapai 1,24 pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan energi dalam menghasilkan output ekonomi setelah sempat mengalami peningkatan pada periode sebelumnya. Dari perspektif infrastruktur, investasi sektor listrik dan gas di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencapai Rp 10,85 miliar pada tahun 2024 dari Rp 6,45 miliar pada tahun 2020. Rasio investasi ini terhadap PDRB mencapai 0,21%, menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam pengembangan infrastruktur energi, meskipun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target 0,25% pada tahun 2025. Peningkatan investasi ini mulai mengatasi tantangan geografis kepulauan melalui diversifikasi sumber energi dan perbaikan sistem distribusi. Potensi pengembangan energi terbarukan mengalami akselerasi signifikan, dengan investasi energi surya (PLTS) melonjak menjadi Rp 12,45 miliar pada tahun 2024 dari Rp 2,85 miliar pada tahun 2020. Pemanfaatan potensi energi laut juga menunjukkan progress dengan realisasi investasi mencapai Rp 5,80 miliar pada tahun 2024, meningkat dari estimasi awal Rp 3,25 miliar pada tahun 2023. Kontribusi energi terbarukan terhadap total bauran energi mengalami peningkatan substansial menjadi 9,5% pada tahun 2024, menunjukkan progress signifikan menuju target 15% pada tahun 2025. 51 Dalam konteks regional, ketahanan energi Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin didukung oleh pertumbuhan sektor terkait, dengan Industri Pengolahan yang mencapai Rp 495,28 miliar dan sektor Konstruksi sebesar Rp 412,55 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan kedua sektor ini mencerminkan efek multiplier dari investasi energi yang semakin memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Analisis gap ketahanan energi pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang menggembirakan, dengan kesenjangan kapasitas yang berkurang menjadi 24,2%, kesenjangan infrastruktur menurun menjadi 29,8%, dan kesenjangan efisiensi mengalami perbaikan signifikan menjadi 62,3%. Perbaikan ini tercermin dalam peningkatan skor komposit ketahanan energi menjadi 5,2 dari 10 pada tahun 2024, naik dari 4,7 pada tahun 2023. Target pencapaian hingga tahun 2025 menunjukkan progress yang terukur, dengan peningkatan kapasitas infrastruktur yang telah mencapai 28% pada tahun 2024 menuju target 35%. Elastisitas energi menunjukkan tren penurunan yang konsisten menuju target 1,3, sementara kontribusi energi terbarukan telah mencapai 9,5% dalam perjalanan menuju target 15%. Pencapaian target-target ini menunjukkan bahwa pendekatan khusus yang mempertimbangkan karakteristik kepulauan dalam implementasi kebijakan energi mulai memberikan hasil positif. Namun, diperlukan akselerasi lebih lanjut untuk memastikan pencapaian seluruh target pada tahun 2025, terutama dalam hal pengurangan intensitas energi sebesar 18% dan peningkatan rasio investasi energi terhadap PDRB. 52 2.1.4.2. Ketahanan Air terhadap Tren Demografi Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki sistem ketahanan air yang unik dan kompleks, ditandai dengan karakteristik kepulauan yang mengandalkan beragam sumber air tawar dengan kapasitas terbatas di setiap pulau. Sumber daya air utama di wilayah ini terdiri dari mata air pegunungan di pulau-pulau besar, air tanah, dan sistem penampungan air hujan. Pulau Sangihe Besar, sebagai pulau utama, memiliki 12 aliran sungai kecil dan 23 mata air permanen yang menjadi tulang punggung sistem pasokan air bersih bagi penduduk di pusat pemerintahan Tahuna dan sekitarnya. Mata air di Gunung Awu dan pegunungan sekitarnya memiliki debit rata-rata 185 liter/detik di musim hujan dan 95 liter/detik di musim kemarau, menjadikannya sumber utama pasokan PDAM dan irigasi pertanian di pulau utama. Sementara itu, pulau-pulau kecil seperti Pulau Marore, Pulau Lipang, dan Pulau Tatoareng mengandalkan kombinasi sumur air tanah dengan kapasitas terbatas dan sistem penampungan air hujan komunal. Fenomena intrusi air laut menjadi ancaman serius bagi kualitas air tanah di sebagian besar pulau kecil, terutama di musim kemarau yang berkepanjangan. Analisis proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan yang moderat seiring dengan pola pertumbuhan populasi. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk diproyeksikan akan meningkat dari 132.645 jiwa pada tahun 2023 menjadi 146.827 jiwa pada tahun 2045, dengan peningkatan kebutuhan air bersih dari 14.590.950 liter menjadi 16.150.970 liter pada periode yang sama. Proyeksi ini mengindikasikan pentingnya perencanaan strategis dalam pengelolaan sumber daya air terbatas di wilayah kepulauan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan di masa mendatang. 53 Tabel II-8 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih terhadap Tren Jumlah Penduduk Uraian 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Tren Jumlah Penduduk 132.645 134.350 137.863 141.580 144.275 146.827 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter) 14.590.950 14.778.500 15.164.930 15.573.800 15.870.250 16.150.970 Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Permasalahan ketahanan air di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan, terutama terkait dengan distribusi dan pemerataan akses. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (2023), tingkat pelayanan air bersih di pulau utama mencapai 78,4%, sementara di pulau-pulau kecil hanya berkisar 35-45%. Kesenjangan ini semakin diperparah dengan tantangan teknis dan finansial dalam pengembangan infrastruktur air bersih di pulau-pulau terpencil. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki tantangan khusus dalam ketahanan air yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis kepulauan. Meskipun proyeksi pertumbuhan penduduk relatif moderat, keterbatasan sumber air tawar di setiap pulau dan peningkatan risiko intrusi air laut akibat perubahan iklim memerlukan pendekatan pengelolaan yang adaptif dan inovatif. Diversifikasi sumber air, teknologi pengolahan yang sesuai untuk wilayah kepulauan, dan sistem distribusi yang menjangkau pulau-pulau kecil menjadi faktor kunci dalam menjamin ketahanan air yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. 54 2.1.4.3. Kemandirian Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui optimalisasi sumber daya alam kepulauan yang dimilikinya. Hal ini tercermin dari upaya intensifikasi pertanian di lahan terbatas yang tersedia, mengingat karakteristik geografis wilayah yang didominasi oleh perbukitan dan kawasan pesisir. Pemanfaatan lahan pertanian seluas 8.481,31 hektar yang terdiri dari pertanian lahan kering dan lahan basah membuktikan komitmen daerah dalam penguatan ketahanan pangan. Ketersediaan lahan perkebunan yang mencapai 36.708,08 hektar semakin memperkuat fondasi kemandirian pangan melalui diversifikasi produksi, tidak hanya berfokus pada tanaman pangan pokok, tetapi juga mencakup komoditas strategis seperti kelapa, pala, cengkeh, serta hasil perikanan yang melengkapi sumber protein masyarakat kepulauan. Keunggulan komparatif Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak pada karakteristik geografisnya yang terdiri dari gugusan pulau dengan tanah vulkanis yang subur. Kondisi ini telah mendorong pengembangan varietas tanaman pangan dan perkebunan yang adaptif terhadap kondisi lokal, menciptakan sistem pertanian kepulauan yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan kearifan lokal dalam teknik budidaya, petani setempat telah berhasil mengoptimalkan produktivitas lahan, menghasilkan berbagai komoditas pangan yang tidak hanya mendukung kebutuhan lokal tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi. 55 Tabel II-9 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Pangan Utama Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Produksi Padi (ton GKG) Produksi Padi Setara Beras (ton) Produksi Umbi- umbian (ton) Produksi Buah- buahan (ton) Tahuna 945 598 625 487 Tahuna Barat 752 476 548 365 Tahuna Timur 1.238 784 715 524 Manganitu 2.543 1.610 1.256 876 Manganitu Selatan 1.832 1.160 987 754 Tamako 3.157 1.999 1.432 1.123 Tabukan Selatan 2.246 1.422 1.154 865 Tabukan Selatan Tengah 1.456 922 876 654 Tabukan Selatan Tenggara 1.325 839 765 543 Tabukan Tengah 1.876 1.188 954 721 Tabukan Utara 2.542 1.609 1.243 876 Nusa Tabukan 856 542 654 432 Kendahe 1.453 920 876 576 Tatoareng 432 274 543 387 Marore 265 168 432 265 56 Kecamatan Produksi Padi (ton GKG) Produksi Padi Setara Beras (ton) Produksi Umbi- umbian (ton) Produksi Buah- buahan (ton) Kepulauan Sangihe 22.918 14.511 13.060 9.448 Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Produksi pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola yang beragam, dengan produksi padi mencapai total 22.918 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 14.511 ton beras. Kecamatan Tamako memberikan kontribusi terbesar dengan produksi mencapai 3.157 ton GKG, diikuti oleh Kecamatan Manganitu dengan 2.543 ton GKG, dan Kecamatan Tabukan Utara dengan 2.542 ton GKG. Selain padi, produksi pangan lokal juga ditopang oleh umbi-umbian (13.060 ton) dan buah-buahan (9.448 ton) yang menjadi sumber karbohidrat alternatif dan vitamin bagi masyarakat kepulauan. Dinamika ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam periode 2017-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menguat. Berdasarkan data yang tersedia, regulasi ketahanan pangan yang sempat tidak ada pada periode 2020-2022, kembali hadir pada tahun 2023. Ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan signifikan dari 16,5 pada tahun 2022 menjadi 60,525 pada tahun 2023, menandakan adanya perbaikan sistem produksi dan distribusi pangan. Meskipun demikian, jumlah desa rawan pangan mengalami peningkatan dari 12 desa pada tahun 2022 menjadi 25 desa pada tahun 2023, yang disebabkan oleh faktor perubahan iklim dan bencana alam yang memengaruhi produksi pangan lokal. 57 Produksi pangan lokal menunjukkan stabilitas pada angka 65% pada tahun 2022-2023, namun belum mencapai level optimal mengingat kontribusi pangan dari luar daerah yang masih tinggi (85%). Hal ini mencerminkan tantangan geografis kepulauan yang memengaruhi kapasitas produksi dan logistik pangan. Meskipun demikian, peningkatan jumlah lumbung pangan desa dari 10 menjadi 14 dan diversifikasi pangan lokal dari 70 menjadi 75 jenis pada periode 2022-2023 menunjukkan upaya sistematis dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 132.645 jiwa pada tahun 2023, analisis kecukupan produksi beras terhadap kebutuhan konsumsi menunjukkan adanya tantangan khusus. Berdasarkan standar konsumsi beras nasional sebesar 88,1 kg/kapita/tahun, total kebutuhan beras masyarakat Sangihe diperkirakan mencapai 11.686 ton per tahun. Produksi beras Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 14.511 ton memberikan surplus yang terbatas sebesar 2.825 ton, jauh lebih rendah dibandingkan daerah lumbung padi di Pulau Jawa dan Sulawesi. Indeks Ketahanan Pangan Daerah yang stabil pada angka 0,56 pada tahun 2022-2023 menunjukkan status ketahanan pangan yang moderat. Namun, peningkatan jumlah daerah rawan pangan yang ditangani dari 7 menjadi 12 pada periode yang sama mencerminkan respons pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan di beberapa wilayah. Hal ini sejalan dengan intensitas pelaporan kondisi ketahanan pangan yang konsisten dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan situasi tersebut, strategi pengembangan kemandirian pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu berfokus pada penguatan sistem produksi pangan yang adaptif dengan 58 karakteristik kepulauan. Pendekatan ini mencakup intensifikasi pertanian di pulau-pulau utama, pengembangan budidaya tanaman pangan alternatif yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim lokal, serta optimalisasi potensi perikanan sebagai sumber protein utama. Selain itu, penguatan infrastruktur logistik antar pulau menjadi kunci dalam menjamin distribusi pangan yang merata ke seluruh wilayah, terutama pulau-pulau kecil yang memiliki kapasitas produksi terbatas. 2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas Sub bab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai gambaran kondisi lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Perairan Laut (IKPL), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Ketiga indikator tersebut merupakan alat ukur kuantitatif yang secara sistematis mencerminkan kondisi lingkungan kepulauan secara keseluruhan, mulai dari kualitas perairan laut sebagai komponen dominan wilayah, tutupan lahan di pulau-pulau yang terbatas, hingga aspek pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara umum. Integrasi analisis ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mendekati standar yang diharapkan dalam pembangunan berkelanjutan wilayah kepulauan ataukah masih memerlukan pendekatan strategis yang lebih adaptif. Selanjutnya, analisis ini juga mempertimbangkan dampak dari karakteristik geografis kepulauan dan kerentanan terhadap perubahan iklim, yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap kualitas lingkungan pesisir dan kelautan. Oleh karena itu, gambaran analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi capaian pengelolaan 59 lingkungan saat ini, tetapi juga sebagai acuan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis pulau-pulau kecil, yakni keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi maritim, peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan, dan konservasi ekosistem pesisir dan laut yang menjadi penopang utama kehidupan di wilayah kepulauan. 2.1.5.1. Kualitas Lingkungan Hidup Pembahasan mengenai kualitas lingkungan hidup merupakan komponen vital dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan, mencakup tutupan vegetasi, tata kelola lingkungan pesisir, dan konservasi ekosistem laut, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan suatu wilayah kepulauan. Penilaian IKLH tidak hanya mengungkap apakah lingkungan hidup tersebut berkualitas atau tidak, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan lingkungan dalam menghadapi tantangan pembangunan di wilayah kepulauan dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Data IKLH di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan, yakni dari 51,28 pada tahun 2020 ke 57,46 pada tahun 2021, mencapai 61,32 pada tahun 2022, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 60,87 pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 62,35 pada tahun 2024. Bila dikaji berdasarkan standar indikator IKLH, nilai di kisaran 60-an mengindikasikan kondisi lingkungan yang sedang—artinya terdapat 60 perbaikan yang nyata dibandingkan dengan kondisi awal, namun masih belum mencapai standar optimal yang seringkali dikaitkan dengan nilai di atas 70 untuk lingkungan yang berkualitas tinggi. Grafik II.1 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Peningkatan capaian IKLH antara tahun 2020 hingga 2022 mencerminkan upaya perbaikan yang dilakukan melalui intervensi kebijakan seperti rehabilitasi ekosistem terumbu karang, penanaman mangrove di kawasan pesisir, dan penguatan regulasi pengelolaan limbah di pulau-pulau utama. Penurunan kecil pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tekanan dari aktivitas perikanan yang semakin intensif dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir. Peningkatan kembali pada tahun 2024 menunjukkan hasil positif dari implementasi program konservasi wilayah pesisir dan penerapan praktik perikanan berkelanjutan. 51,28 57,46 61,32 60,87 62,35 0 10 20 30 40 50 60 70 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 61 Bila dianalisis berdasarkan komponen penyusunnya, IKLH Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2024 menunjukkan variasi capaian antar indikator. Indeks Tutupan Lahan mencapai 58,76, yang relatif rendah dibandingkan komponen lainnya, mencerminkan tantangan pengelolaan lahan di wilayah kepulauan dengan luas daratan terbatas. Tekanan penggunaan lahan untuk permukiman, pertanian, dan infrastruktur pada pulau-pulau utama mengakibatkan konversi lahan alami yang signifikan. Program rehabilitasi hutan dan mangrove yang dijalankan pemerintah daerah sejak tahun 2022 mulai menunjukkan hasil positif, namun masih memerlukan intensifikasi mengingat keterbatasan lahan yang tersedia. Untuk perencanaan pembangunan masa depan, gambaran ini menegaskan perlunya pendekatan pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap karakteristik kepulauan. Prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis pulau-pulau kecil menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi maritim harus berjalan seiring dengan upaya konservasi ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu merancang kebijakan yang tidak hanya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur maritim dan sektor ekonomi berbasis laut, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan sumber daya pesisir dan laut agar dapat merespons tekanan perubahan iklim yang semakin intensif. Peningkatan IKLH pada tahun 2024 memberikan optimisme, namun nilai yang masih berada di kisaran 62,35 menandakan adanya ruang untuk perbaikan guna mencapai lingkungan hidup yang benar- benar berkualitas. Fokus ke depan perlu diarahkan pada penanganan tantangan khusus wilayah kepulauan, seperti abrasi pantai, degradasi habitat pesisir, dan konservasi keanekaragaman hayati laut, yang 62 kesemuanya memerlukan pendekatan terpadu berbasis karakteristik ekosistem pulau kecil. 2.1.5.2. Kualitas Udara Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di wilayah kepulauan ini tergolong sangat baik dengan nilai yang berada di kisaran 94 hingga 96. Secara kronologis, data menunjukkan adanya fluktuasi yang relatif kecil; nilai IKU berada pada 94,25 pada tahun 2020, meningkat menjadi 95,38 pada tahun 2021, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 (nilai 94,87), kemudian kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 96,12 pada tahun 2024. Nilai-nilai tersebut, yang berada pada tingkat sangat tinggi, mencerminkan karakteristik wilayah kepulauan dengan keterbatasan industri berat, dominasi ruang terbuka, dan sirkulasi udara laut yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Kumar dkk. (2021) dalam studi tentang kualitas udara di wilayah kepulauan kecil. 63 Grafik II.2 Indeks Kualitas Udara Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Kualitas udara yang sangat baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe didukung oleh beberapa faktor yang telah diidentifikasi dalam penelitian Nguyen dkk. (2022) tentang indikator kualitas udara di wilayah pesisir dan kepulauan. Pertama, minimnya aktivitas industri berat yang menjadi sumber utama pencemaran udara di wilayah perkotaan dan daratan. Kedua, luas wilayah laut yang dominan (47.339,49 km²) dibandingkan daratan (596,459 km²) menciptakan sirkulasi udara yang optimal. Teori boundary layer meteorology yang dikembangkan oleh Stull (2017) menjelaskan bahwa pertemuan massa udara di wilayah pesisir dan kepulauan menciptakan sistem pertukaran udara yang lebih dinamis, sehingga mengurangi konsentrasi polutan. Ketiga, tutupan vegetasi yang masih cukup baik di pulau-pulau utama, terutama di kawasan perbukitan, berperan sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen, sesuai dengan temuan Abatzoglou dan Williams (2023) dalam penelitian mereka tentang peran vegetasi dalam 94,25 95,38 94,87 95,76 96,12 93 93,5 94 94,5 95 95,5 96 96,5 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 64 menjaga kualitas udara di pulau-pulau kecil. Penurunan kecil yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan aktivitas transportasi laut dan pembakaran sampah di beberapa pulau kecil yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, sebagaimana tercatat dalam Laporan Pemantauan Kualitas Udara BLHD Kabupaten Kepulauan Sangihe (2022). Menurut teori ekonomi lingkungan yang dikemukakan oleh Tietenberg dan Lewis (2018), kondisi kualitas udara yang optimal memiliki implikasi signifikan terhadap kapasitas pembangunan daerah kepulauan. Lingkungan dengan kualitas udara yang terjaga tidak hanya meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat sebagaimana dibuktikan dalam studi epidemiologi oleh Cohen dkk.

(2022), tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan sektor pariwisata bahari, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi berbasis jasa lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, mengingat karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah perbatasan dengan potensi pengembangan kawasan ekonomi khusus, kondisi lingkungan hidup yang berkualitas menjadi modal strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur maritim dan inovasi di sektor-sektor prioritas. Hal ini sejalan dengan konsep blue economy yang dikembangkan oleh Pauli (2020), yang menekankan pada optimalisasi potensi ekonomi berbasis kelautan dengan tetap menjaga integritas ekosistem laut dan pesisir. Meskipun secara umum kualitas udara Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat baik, terdapat beberapa titik yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara (2023). Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang masih menjadi sumber utama energi 65 di beberapa pulau teridentifikasi sebagai sumber pencemar udara lokal. Penelitian Reid dan Ahamed (2021) menunjukkan bahwa emisi dari PLTD di pulau-pulau kecil berkontribusi signifikan terhadap konsentrasi partikulat lokal, meskipun dampaknya terbatas pada radius tertentu karena adanya dispersi oleh angin laut. Demikian pula, praktik pembakaran sampah di pulau-pulau kecil yang belum terjangkau sistem pengelolaan sampah terpadu memerlukan solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Studi oleh Yoshida dkk. (2023) tentang pengelolaan sampah di wilayah kepulauan mengidentifikasi praktik pembakaran terbuka sebagai sumber emisi dioksin dan furan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kualitas udara yang sangat baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya mencerminkan karakteristik alami wilayah kepulauan, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengembangan pembangunan berbasis ekonomi biru. Hal ini juga memberi cerminan Kab. Sangihe untuk terus berkembang secara ekonomi dan sosial dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan sebagai keunggulan komparatif, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Sachs (2022) dalam konsep integrated development for island communities. 2.1.5.3. Kualitas Air Analisis data Indeks Kualitas Perairan (IKP) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan yang dapat diinterpretasikan sebagai perbaikan kondisi lingkungan perairan, meskipun masih berada pada level yang tergolong menengah. Dimulai dari nilai 56,35 pada tahun 2020, IKP mengalami penurunan menjadi 66 54,87 pada tahun 2021, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 62,43 pada tahun 2024. Menurut standar kualitas perairan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(2019)yang mengacu pada parameter-parameter biologis, kimia, dan fisik, nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan signifikan, masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai standar kualitas perairan yang optimal. Grafik II.3 Indeks Kualitas Perairan Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Dalam konteks wilayah kepulauan, indikator kualitas perairan memiliki dimensi yang lebih kompleks karena mencakup tidak hanya kualitas air minum dan air tawar, tetapi juga kondisi perairan laut yang menjadi komponen dominan wilayah. Sebagaimana dikemukakan oleh Adiana dan Suhartati (2022) dalam penelitian mereka tentang dinamika kualitas perairan di wilayah kepulauan kecil, penurunan kualitas perairan pada tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Sangihe disebabkan oleh intensifikasi aktivitas perikanan dan transportasi laut 56,35 54,87 58,92 60,78 62,43 50 52 54 56 58 60 62 64 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 67 pasca-pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, yang meningkatkan konsentrasi bahan pencemar organik dan anorganik. Peningkatan IKP yang signifikan mulai tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan—seperti implementasi zona perlindungan laut, peningkatan sistem pengolahan limbah domestik di pulau-pulau utama, penegakan regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas perikanan dan transportasi laut, serta peningkatan infrastruktur pengawasan perairan—telah mampu mengimbangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi maritim. Hal ini sejalan dengan teori Marine Protected Area Effectiveness yang dikembangkan oleh Halpern (2020), yang menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan perlindungan laut yang efektif dapat meningkatkan kualitas perairan secara signifikan dalam waktu 2-3 tahun implementasi. Teori Resiliensi Ekosistem Laut yang dikemukakan oleh Folke dkk. (2021) menjelaskan bahwa ekosistem laut memiliki kapasitas pemulihan alami yang tinggi jika mendapatkan perlindungan yang memadai dari tekanan antropogenik. Studi yang dilakukan oleh Balai Penelitian Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023) di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengkonfirmasi adanya peningkatan indikator biologi seperti keanekaragaman plankton dan benthos seiring dengan membaiknya kualitas perairan, yang menandakan resiliensi ekosistem laut yang baik di wilayah ini. Dari segi karakteristik geografis, sifat wilayah kepulauan dengan arus laut yang kuat sebenarnya memiliki keuntungan dalam dispersi dan pengenceran bahan pencemar, sebagaimana dijelaskan oleh Nakamura dan Takahashi (2020) dalam teori Ocean Circulation and Pollutant Dispersion. Namun, kondisi ini juga menciptakan tantangan dalam hal monitoring dan pengendalian pencemaran karena luasnya 68 wilayah perairan. Penelitian Hashimoto dkk. (2023) tentang model sebaran pencemar di perairan kepulauan menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi monitoring dari titik-titik sumber pencemar potensial menjadi kunci dalam pengendalian kualitas perairan secara efektif. Kondisi perairan tawar di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan tantangan tersendiri. Sumur-sumur pantau yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe
(2023)mencatat adanya peningkatan kadar klorida pada beberapa sumur di wilayah pesisir, mengindikasikan terjadinya intrusi air laut yang disebabkan oleh kombinasi pengambilan air tanah yang berlebihan dan kenaikan permukaan air laut. Fenomena ini konsisten dengan teori Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers yang dikembangkan oleh Werner dkk. (2019), dan menjadi tantangan khusus dalam penyediaan air bersih di wilayah kepulauan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peningkatan IKP Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi modal penting untuk pengembangan ekonomi biru sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh World Bank (2021). Kualitas perairan yang baik mendukung produktivitas perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, dan energi laut yang menjadi sektor unggulan dalam ekonomi kepulauan. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi oleh LIPI (2022), terdapat korelasi positif antara peningkatan kualitas perairan dengan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya di wilayah Sulawesi Utara. Secara keseluruhan, tren peningkatan IKP mencerminkan bahwa upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya perairan telah memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peningkatan yang signifikan dari 56,35 69 pada tahun 2020 menjadi 62,43 pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan penting dalam pengelolaan lingkungan perairan. Namun, untuk mencapai kondisi perairan yang benar-benar berkualitas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan zona perlindungan laut, pengelolaan limbah domestik di pulau-pulau kecil, dan pengendalian intrusi air laut, dengan memperhatikan karakteristik unik ekosistem perairan kepulauan. 2.1.6. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim 2.1.6.1. Risiko dan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik geografis kepulauan yang membuat wilayahnya rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti abrasi pantai, gelombang ekstrem, banjir rob, longsor, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik Gunung Awu. Identifikasi kawasan rawan bencana merupakan langkah kritis dalam perencanaan mitigasi risiko dan pengelolaan bencana secara efektif, terutama dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas dan evakuasi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) dan analisis kondisi geografis, demografis, serta pola cuaca maritim, beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mendapat perhatian khusus untuk pengembangan infrastruktur tanggap bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Data IRB dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi signifikan dalam tingkat risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada periode a2018–2020, terjadi penurunan dari 162,35
(2018)menjadi 148,76 (2020), yang mengindikasikan efektivitas strategi mitigasi dan peningkatan infrastruktur tanggap bencana. Namun, pada tahun 2021, IRB meningkat kembali menjadi 156,42, menunjukkan 70 adanya tantangan baru dalam mengelola risiko bencana. Peningkatan ini disebabkan oleh intensifikasi dampak perubahan iklim, peningkatan frekuensi gelombang ekstrem, serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang semakin tinggi akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan analisis data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki risiko bencana yang lebih tinggi. Kecamatan Tahuna, sebagai pusat pemerintahan dengan populasi tertinggi (17.234 jiwa) dan kepadatan penduduk mencapai 303 jiwa/km², menghadapi risiko tinggi terhadap banjir rob dan gelombang ekstrem karena letaknya di pesisir pantai. Infrastruktur vital seperti pelabuhan dan pusat ekonomi di kecamatan ini juga meningkatkan nilai risiko ekonomi akibat bencana. Kecamatan Manganitu, dengan lahan perkebunan terluas (7.532 ha) dan produksi pala signifikan (782 ton), rawan terhadap longsor karena topografi perbukitan dengan kemiringan >40% di beberapa area. Kawasan perkebunan yang luas di lereng-lereng curam meningkatkan risiko kerusakan akibat longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi. Kecamatan Tabukan Utara dengan populasi 15.456 jiwa dan produksi kelapa tertinggi (4.578 ton), menghadapi risiko tinggi terkait dengan abrasi pantai dan instrusi air laut. Garis pantai yang panjang dan pemukiman yang terkonsentrasi di wilayah pesisir meningkatkan kerentanan terhadap dampak kenaikan muka air laut. Kecamatan Tatoareng yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dengan total populasi 5.687 jiwa, memiliki risiko tertinggi terkait isolasi saat bencana karena keterbatasan aksesibilitas dan sarana evakuasi. Posisinya yang terluar juga membuatnya rentan terhadap gelombang ekstrem pada musim ombak (Desember-Februari). Kecamatan Marore, meskipun memiliki populasi yang relatif kecil 71 (3.245 jiwa), menghadapi risiko tinggi karena posisinya sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina. Keterbatasan infrastruktur evakuasi dan komunikasi menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan kecamatan ini terhadap bencana maritim. Tabel II-10 Risiko Bencana Sesuai Kerawanan Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Risiko Gelombang Ekstrem Risiko Longsor Risiko Vulkanik Kerawanan Sosial (Jumlah Penduduk Miskin) Tahuna Tinggi Rendah Sedang 2.430 jiwa (2023) Manganitu Sedang Tinggi Rendah 3.874 jiwa (2023) Tabukan Utara Tinggi Sedang Rendah 4.328 jiwa (2023) Tatoareng Tinggi Rendah Rendah 2.256 jiwa (2023) Marore Tinggi Rendah Rendah 1.864 jiwa (2023) Sumber: BNPB dan BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Faktor-faktor yang meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain meliputi karakteristik geografis, pola cuaca maritim, dan kerentanan sosial. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki garis pantai yang panjang dan beberapa pulau kecil dengan elevasi rendah, menjadikannya sangat rentan terhadap abrasi pantai, gelombang ekstrem, dan dampak kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Penelitian oceanografi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa kenaikan muka air laut di wilayah Laut Sulawesi mencapai 3,7 mm per tahun, lebih tinggi dari rata-rata global (3,1 mm per tahun). Pola cuaca maritim yang semakin tidak terprediksi menjadi faktor signifikan dalam peningkatan risiko bencana. Data BMKG 72 menunjukkan peningkatan frekuensi gelombang tinggi (>2,5 meter) dari rata-rata 24 hari per tahun pada periode 2010-2015 menjadi 36 hari per tahun pada periode 2018-2023. Intensitas badai ITCZ (Inter-Tropical Convergence Zone) juga menunjukkan peningkatan, dengan jumlah siklon tropis yang mempengaruhi perairan Sulawesi Utara meningkat 23% dalam dekade terakhir. Keberadaan Gunung Awu (ketinggian 1.320 mdpl) di Pulau Sangihe Besar sebagai gunung berapi aktif menambah kompleksitas risiko bencana di wilayah ini. Catatan historis menunjukkan bahwa Gunung Awu telah mengalami erupsi signifikan pada tahun 1711, 1812, 1856, 1892, 1966, dan terakhir pada tahun 2004. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat adanya peningkatan aktivitas seismik ringan di Gunung Awu sejak tahun 2021, meskipun belum mencapai level yang mengkhawatirkan. Kerentanan sosial masyarakat kepulauan juga berkontribusi pada peningkatan risiko bencana. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Tabukan Utara (4.328 jiwa penduduk miskin) lebih rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur tanggap bencana. Ketergantungan tinggi pada sektor perikanan dan perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca membuat masyarakat semakin rentan terhadap dampak ekonomi akibat bencana alam. Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan beberapa upaya strategis dalam meningkatkan resiliensi bencana, termasuk pembentukan Desa Tangguh Bencana di 15 desa pesisir sejak tahun 2019, pengembangan sistem peringatan dini gelombang tinggi berbasis SMS yang menjangkau 75% nelayan, serta rehabilitasi hutan mangrove seluas 124 hektar sebagai perlindungan alami terhadap abrasi pantai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa desa-desa yang telah 73 mengimplementasikan program Desa Tangguh Bencana mengalami penurunan kerugian ekonomi hingga 45% saat menghadapi bencana dibandingkan dengan desa yang belum menerapkan program serupa. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memprioritaskan beberapa kawasan rawan bencana dalam perencanaan mitigasi risiko. Kecamatan seperti Tahuna, Tabukan Utara, Tatoareng, dan Marore harus menjadi fokus utama karena kombinasi risiko gelombang ekstrem, abrasi pantai, kerentanan sosial, dan infrastruktur yang belum memadai. Dengan pendekatan terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, risiko bencana dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, terutama dalam konteks perubahan iklim yang semakin intensif di wilayah kepulauan. 2.1.6.2. Klimatologi Maritim Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan dikelilingi oleh Laut Sulawesi dan berada pada posisi geografis yang strategis namun rentan terhadap variabilitas iklim maritim. Pemahaman mendalam tentang klimatologi maritim menjadi elemen krusial dalam analisis ketahanan wilayah pesisir terhadap variasi iklim laut dan bencana alam pesisir. Analisis ini berfokus pada parameter klimatologi maritim dan dampaknya terhadap wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024. Data klimatologi maritim di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan beberapa tren signifikan yang mengindikasikan perubahan pada pola iklim regional. 74 Tabel II-11 Tinggi Gelombang Signifikan Maksimum di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe (2020-2024) Tahun Tinggi Gelombang Maksimum (m) Frekuensi Kejadian Gelombang >2,5m (hari/tahun) Lokasi Terdampak 2020 3,2 28 Pesisir Timur Pulau Sangihe Besar 2021 3,5 32 Perairan Marore dan Pulau Terluar 2022 4,1 37 Seluruh Pesisir Timur dan Utara 2023 3,8 42 Seluruh Wilayah Perairan 2024 4,3 45 Seluruh Wilayah Perairan Sumber: BMKG Stasiun Tahuna dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Data tinggi gelombang signifikan menunjukkan peningkatan yang konsisten baik dari segi tinggi maksimum maupun frekuensi kejadian gelombang ekstrem (>2,5 meter). Pada tahun 2020, tinggi gelombang maksimum tercatat sebesar 3,2 meter dengan frekuensi kejadian gelombang ekstrem 28 hari per tahun. Angka ini meningkat signifikan hingga mencapai 4,3 meter dengan frekuensi 45 hari per tahun pada

2024.Peningkatan ini konsisten dengan temuan Muis et al. (2022) yang menunjukkan bahwa wilayah Laut Sulawesi mengalami peningkatan energi gelombang sekitar 12-15% selama dekade terakhir akibat intensifikasi siklon tropis dan perubahan pola angin regional. Tabel II-12 Kecepatan Angin Rata-rata dan Maksimum di Kabupaten Kepulauan Sangihe (2020-2024) Tahun Kecepatan Angin Rata- rata (knot) Kecepatan Angin Maksimum (knot) Periode Puncak 2020 12,3 35,6 Desember- Februari 2021 13,1 38,2 Desember- 75 Tahun Kecepatan Angin Rata- rata (knot) Kecepatan Angin Maksimum (knot) Periode Puncak Februari 2022 13,8 42,5 Januari-Maret 2023 14,2 41,8 Januari-Maret 2024 14,7 44,3 Desember- Maret Sumber: BMKG Stasiun Tahuna (diolah) Kecepatan angin rata-rata di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan dari 12,3 knot pada 2020 menjadi 14,7 knot pada 2024. Kecepatan angin maksimum juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 35,6 knot menjadi 44,3 knot. Pergeseran periode puncak angin kencang yang semakin melebar dari periode Desember-Februari pada 2020 menjadi Desember-Maret pada 2024 mengindikasikan perubahan pola musim. Fenomena ini selaras dengan penelitian Hamada et al. (2021) yang mengidentifikasi pergeseran temporal pola Monsun Asia Timur akibat pemanasan global, yang menyebabkan perpanjangan musim angin kencang di perairan Indonesia bagian timur termasuk Laut Sulawesi. Tabel II-13 Pasang Surut Ekstrem dan Kenaikan Muka Air Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe (2020-2024) Tahun Tunggang Pasut Maksimum (m) Kenaikan Muka Air Laut Tahunan (mm) Luas Area Terdampak Rob (ha) 2020 2,2 3,7 124,5 2021 2,3 3,8 132,3 2022 2,3 4,1 145,7 2023 2,4 4,3 158,2 2024 2,5 4,6 172,8 Sumber: BMKG Stasiun Tahuna (diolah) 76 Data pasang surut dan kenaikan muka air laut menunjukkan tren yang signifikan. Tunggang pasut maksimum meningkat dari 2,2 meter pada 2020 menjadi 2,5 meter pada 2024. Lebih krusial, laju kenaikan muka air laut tahunan di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan dari 3,7 mm pada 2020 menjadi 4,6 mm pada 2024, jauh di atas rata-rata global yang berkisar 3,1-3,3 mm per tahun (IPCC, 2021). Menurut Marcos dan Woodworth (2021), zona Indo-Pasifik Barat termasuk Laut Sulawesi mengalami laju kenaikan muka air laut yang lebih cepat dibandingkan rata-rata global akibat kombinasi perubahan sirkulasi lautan dan ekspansi termal yang lebih intensif di perairan tropis. Tabel II-14 Intensitas Curah Hujan Ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe (2020-2024) Tahun Curah Hujan Tahunan (mm) Curah Hujan Harian Maksimum (mm) Frekuensi Hujan Ekstrem (>100 mm/hari) 2020 2.765 178 12 2021 2.843 196 14 2022 2.912 212 16 2023 3.076 235 19 2024 3.245 248 23 Sumber: BMKG Stasiun Tahuna (diolah) Intensitas curah hujan juga menunjukkan tren peningkatan dengan curah hujan tahunan meningkat dari 2.765 mm pada 2020 menjadi 3.245 mm pada 2024. Curah hujan harian maksimum meningkat signifikan dari 178 mm menjadi 248 mm, dan frekuensi kejadian hujan ekstrem (>100 mm/hari) hampir dua kali lipat dari 12 kejadian pada 2020 menjadi 23 kejadian pada 2024. Sesuai dengan model iklim regional yang dikembangkan oleh Tanaka et al. (2023), intensifikasi curah hujan di wilayah Indonesia timur termasuk 77 Sulawesi Utara terjadi akibat peningkatan suhu permukaan laut yang memperkuat evaporasi dan konveksi atmosfer. Berdasarkan parameter klimatologi maritim di atas, sejumlah dampak signifikan teridentifikasi di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe:
1.Peningkatan Laju Abrasi Pantai Peningkatan tinggi gelombang signifikan dan frekuensi gelombang ekstrem telah mengakibatkan percepatan laju abrasi pantai di beberapa lokasi. Data BPSPL Manado (2023) menunjukkan bahwa laju abrasi di pesisir timur Pulau Sangihe Besar meningkat dari rata-rata 0,8 meter/tahun pada periode 2015-2019 menjadi 1,4 meter/tahun pada periode 2020-2024. Peningkatan sebesar 75% ini konsisten dengan model prediksi abrasi yang dikembangkan oleh Vousdoukas et al. (2020) yang menghubungkan peningkatan energi gelombang dengan akselerasi erosi pantai. Kasus paling parah terdokumentasi di Desa Lapango, Kecamatan Manganitu Selatan, dimana garis pantai mengalami kemunduran hingga 7,2 meter selama periode 2020-2024. Analisis yang dilakukan oleh Pusat Riset Kelautan BRSDM KKP (2023) mengkonfirmasi bahwa kombinasi peningkatan tinggi gelombang dan frekuensi gelombang ekstrem berkontribusi terhadap 68% kejadian abrasi tersebut, sementara 32% lainnya disebabkan oleh faktor antropogenik seperti penambangan pasir dan kerusakan ekosistem pesisir.
2.Ekspansi Area Terdampak Banjir Rob Kenaikan muka air laut yang mencapai 4,6 mm/tahun pada 2024 telah memperluas area terdampak banjir rob di Kabupaten 78 Kepulauan Sangihe. Total area yang terdampak meningkat dari 124,5 hektar pada 2020 menjadi 172,8 hektar pada 2024, yang mengindikasikan ekspansi 38,8% dalam lima tahun. Sesuai dengan teori coastal squeeze yang dikemukakan oleh Pontee

(2013), kenaikan muka air laut yang terjadi pada wilayah pesisir dengan bentang alam yang terbatas seperti pulau kecil akan mengakibatkan kompresi habitat pesisir dan perluasan area terdampak banjir. Kajian yang dilakukan oleh LIPI (2022) di pesisir Tahuna mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan muka air laut sebesar 1 mm mengakibatkan perluasan area terdampak rob sekitar 3,5 hektar di kawasan pesisir dengan topografi landai (kemiringan <3%). Temuan ini konsisten dengan data observasi di Kecamatan Tahuna Barat, dimana area terdampak rob meningkat dari 38,7 hektar pada 2020 menjadi 54,2 hektar pada 2024, seiring dengan kenaikan muka air laut kumulatif sebesar 4,6 mm selama periode tersebut.

3.Peningkatan Frekuensi Longsor Pesisir Intensifikasi curah hujan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe berkorelasi kuat dengan peningkatan kejadian longsor di kawasan pesisir berbukit. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat 14 kejadian longsor pesisir pada 2020, meningkat menjadi 27 kejadian pada 2024, mengindikasikan peningkatan sebesar 92,8%. Penelitian oleh Marfai et al. (2023) mengkonfirmasi bahwa kawasan pesisir dengan morfologi berbukit di wilayah kepulauan mengalami peningkatan kerentanan terhadap longsor akibat kombinasi intensifikasi curah hujan dan erosi gelombang pada bagian kaki bukit. 79 Analisis geoteknik yang dilakukan oleh Balai Teknik Geologi dan Geofisika ESDM (2023) di pesisir barat Kecamatan Manganitu menunjukkan bahwa ambang batas curah hujan untuk pemicu longsor menurun dari 185 mm/hari pada 2020 menjadi 165 mm/hari pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan kerentanan tanah terhadap longsor akibat akumulasi kelembaban tanah yang tinggi selama periode curah hujan intensif, sebagaimana dijelaskan dalam model Antecedent Rainfall Model oleh Guzzetti et al. (2020).
4.Modifikasi Pola Migrasi Ikan dan Dampak Terhadap Perikanan Tangkap Perubahan parameter klimatologi maritim juga berdampak signifikan terhadap pola migrasi ikan dan produktivitas perikanan tangkap di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (2023) menunjukkan bahwa musim tangkap ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) mengalami pergeseran dari periode tradisional Maret-Mei menjadi April-Juli selama tahun 2020-
2024.Pergeseran ini berkorelasi dengan perubahan pola angin musiman dan suhu permukaan laut yang meningkat rata-rata 0,8°C dibandingkan periode 2015-2019. Cheung et al. (2021) melalui model bioklimatik menjelaskan bahwa perubahan suhu permukaan laut sebesar 0,5-1,0°C dapat memicu pergeseran pola migrasi ikan pelagis sebesar 10-15 hari dan pergeseran spatial sebesar 20-50 km. Observasi lapangan oleh nelayan di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengkonfirmasi bahwa lokasi fishing ground tradisional untuk ikan tuna (Thunnus albacares) mengalami pergeseran 35-45 km ke arah timur laut dibandingkan lokasi sebelumnya pada periode 2015-2019. 80 Akibatnya, produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Data statistik perikanan tangkap menunjukkan penurunan tangkapan ikan cakalang dari 4.875 ton pada 2020 menjadi 4.235 ton pada 2024, menurun 13,1%. Fenomena ini konsisten dengan teori Climate Velocity Impact on Fisheries yang dikembangkan oleh Pinsky et al. (2020), yang menjelaskan bahwa perubahan iklim maritim menyebabkan redistribusi spesies ikan yang berdampak pada produktivitas perikanan lokal. Gambaran klimatologi maritim di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan pola perubahan yang konsisten dan sejalan dengan proyeksi perubahan iklim regional. Tren peningkatan intensitas pada seluruh parameter klimatologi maritim yang dianalisis (gelombang, angin, pasang surut, kenaikan muka air laut, dan curah hujan) menunjukkan bahwa wilayah kepulauan ini menghadapi tekanan perubahan iklim yang signifikan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu dalam perencanaan pembangunan pesisir yang mempertimbangkan tidak hanya tren historis tetapi juga proyeksi perubahan iklim ke depan untuk memastikan ketahanan infrastruktur dan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Sub bab ini menyajikan analisis komprehensif tentang aspek kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mencakup berbagai dimensi pembangunan manusia dan sosial. Pembahasan dimulai dengan kesejahteraan ekonomi yang mengkaji pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, kondisi ekonomi regional, dinamika tingkat kemiskinan, serta fenomena pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Analisis ini memberikan gambaran tentang fondasi ekonomi yang menopang kualitas hidup masyarakat kepulauan. 81 Selanjutnya, aspek kesehatan dibahas melalui indikator angka harapan hidup dan prevalensi stunting, yang merupakan cerminan dari keberhasilan program kesehatan dan gizi di wilayah kepulauan dengan tantangan aksesibilitas yang khas. Pada dimensi pendidikan, analisis terhadap rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan capaian dan tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat di pulau-pulau yang tersebar. Pembahasan dilanjutkan dengan aspek perlindungan sosial yang adaptif, meliputi jaminan sosial tenaga kerja dan bantuan sosial pangan, yang sangat vital dalam konteks masyarakat kepulauan yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan bencana alam. Dimensi spiritual dan kultural dibahas dalam subbab beragama maslahat dan berkebudayaan maju, yang menggarisbawahi peran nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun ketahanan sosial masyarakat kepulauan. Pada bagian akhir, diuraikan tentang keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, dengan penekanan pada isu kesetaraan gender dan perlindungan anak yang menjadi fondasi bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, analisis aspek kesejahteraan ini tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan selama ini, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dan peluang strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe di masa mendatang. 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga 82 dimensi utama: kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi). Sebagai alat ukur multidimensional, IPM memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan yang lebih holistik dibandingkan parameter ekonomi semata seperti PDRB per kapita. Dalam analisis gambaran IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, dinamika IPM selama periode 2020-2024 mencerminkan transformasi kondisi kesejahteraan masyarakat kepulauan yang memiliki karakteristik unik. Data statistik menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten, dari 72,45 pada 2020 menjadi 74,43 pada 2024. Peningkatan sebesar 1,98 poin dalam kurun waktu lima tahun mengindikasikan adanya kemajuan substansial dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat, meskipun dengan tantangan geografis kepulauan yang signifikan. Menurut teori Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Sen (1999), peningkatan IPM dalam konteks wilayah kepulauan mencerminkan perluasan kapabilitas masyarakat untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas dan keterisolasian geografis. Analisis laju pertumbuhan IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola yang menarik. Pertumbuhan relatif rendah terjadi pada periode 2020-2021 (peningkatan 0,34 poin) akibat dampak pandemi COVID-19, diikuti dengan akselerasi pada periode 2021-2022 (peningkatan 0,56 poin), dan pertumbuhan yang stabil pada periode 2022-2024 (rata-rata peningkatan 0,54 poin per tahun). Fenomena ini sejalan dengan teori Resiliensi Pembangunan yang dikemukakan oleh Briguglio et al. (2009), yang menjelaskan bagaimana wilayah kepulauan dengan kerentanan ekonomi tinggi namun kapasitas adaptif yang baik dapat pulih lebih cepat dari guncangan eksternal. 83 Grafik II.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Prov. Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kepulauan Sangihe (diolah) Perbandingan antara IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Provinsi Sulawesi Utara memperlihatkan adanya kesenjangan yang fluktuatif namun cenderung konsisten. Pada 2020, terdapat kesenjangan 0,85 poin (72,45 berbanding 73,30), yang sedikit melebar menjadi 1,24 poin pada 2021 (72,79 berbanding 74,03), dan kemudian relatif stabil dengan 1,25 poin pada 2024 (74,43 berbanding 75,68). Menurut model Small Island Economies Development yang dikembangkan oleh Armstrong dan Read (2020), pola kesenjangan yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mempertahankan laju pembangunan yang sebanding dengan rata-rata provinsi, meskipun menghadapi tantangan spesifik wilayah kepulauan. Kontribusi Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap IPM Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kestabilan. Pada 2024, IPM Sangihe (74,43) mencapai 98,35% dari IPM provinsi (75,68), sedikit menurun dibandingkan dengan 2020 yang mencapai 98,84%. Namun, perlu 72,45 72,79 73,35 73,94 74,43 73,3 74,03 74,52 75,04 75,68 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2020 2021 2022 2023 2024 IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe IPM Provinsi Sulawesi Utara 84 dicatat bahwa selisih ini sangat kecil dan masih menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada posisi yang sangat baik relatif terhadap rata-rata provinsi. Hal ini selaras dengan konsep Island Development Theory yang diajukan oleh Baldacchino dan Bertram

(2009), yang menekankan bahwa daerah kepulauan dapat mencapai tingkat pembangunan yang sebanding dengan wilayah daratan melalui strategi pembangunan yang adaptif dan berbasis keunggulan komparatif. Analisis dimensi pembentuk IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2024 menunjukkan bahwa dimensi kesehatan memiliki capaian tertinggi dengan Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 72,86 tahun, diikuti dimensi pendidikan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,54 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,58 tahun. Sementara dimensi ekonomi yang diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan mencapai Rp 11,87 juta per tahun. Capaian ini merefleksikan karakteristik masyarakat kepulauan yang memiliki ketahanan kesehatan relatif baik, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pendidikan dan ekonomi akibat keterbatasan akses dan infrastruktur. Meskipun menunjukkan kemajuan, capaian IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dianalisis dalam konteks spesifik wilayah kepulauan. Kesenjangan pembangunan antar pulau menjadi tantangan utama, dengan pulau-pulau kecil dan terluar seperti Marore dan Kawio menunjukkan indikator kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan Pulau Sangihe Besar. Berdasarkan teori Spatial Development Inequality yang dikemukakan oleh Christaller (1966) dan dikembangkan untuk konteks kepulauan oleh Tsai dan Hong (2014), pola distribusi sumber daya dan layanan yang terkonsentrasi di pulau utama menciptakan disparitas pembangunan yang signifikan. 85 Perspektif komparatif dengan kabupaten kepulauan lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2024 (74,43) berada jauh di atas rata-rata nasional untuk kabupaten kepulauan (68,76). Mencapai status "IPM Tinggi" (di atas 70), Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam konteks daerah kepulauan. Menurut studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (2023), kabupaten kepulauan dengan IPM tinggi umumnya memiliki karakteristik: (1) konektivitas transportasi laut yang baik, (2) diversifikasi ekonomi yang tidak hanya bergantung pada sektor primer, dan (3) investasi signifikan pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau kecil. Implikasi dari gambaran analisis ini mengarah pada pentingnya strategi pembangunan yang responsif terhadap karakteristik kepulauan Kabupaten Sangihe. Peningkatan konektivitas antar pulau, penguatan infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil, dan pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata bahari dapat menjadi pendorong utama peningkatan IPM. Sebagaimana dikemukakan oleh McElroy dan Parry (2012) dalam Islands Economic Vulnerability and Resilience Theory, wilayah kepulauan perlu mengembangkan model ekonomi yang memanfaatkan keunikan geografis sebagai keunggulan kompetitif, bukan sebagai hambatan pembangunan. Dengan demikian, peningkatan IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam lima tahun terakhir mencerminkan keberhasilan adaptasi pembangunan terhadap tantangan geografis kepulauan, dengan capaian yang sangat baik bahkan dibandingkan dengan standar nasional untuk wilayah non-kepulauan. Pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan akan 86 menjadi kunci untuk mempertahankan momentum peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe di masa mendatang. 2.2.1.2. Kondisi Ekonomi Regional Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan di bagian utara Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang unik dengan berbagai tantangan dan potensi tersendiri. Analisis komprehensif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 penting dilakukan untuk memahami dinamika dan arah pembangunan wilayah ini. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian, sub bab ini mengkaji kondisi ekonomi Sangihe dengan menggunakan beberapa pendekatan teoretis yang relevan yang menunjang gambaran analisis ekonomi dalam konteks wilayah kepulauan. 2.2.1.2.1 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dalam lima tahun terakhir. PDRB atas dasar harga berlaku meningkat signifikan dari Rp4.383,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp6.169,06 miliar pada tahun 2024, dengan peningkatan sebesar 40,74%. PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp3.024,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.748,34 miliar pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 23,94%. Berdasarkan PDRB harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan performa yang baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mencapai 5,97%, lalu mengalami perlambatan menjadi 5,45% pada tahun 2022 dan 5,30% 87 pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 5,32% pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2020- 2024 mencapai 5,51%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional untuk kabupaten kepulauan yang hanya 4,95% pada periode yang sama (Kementerian Keuangan, 2023). Grafik II.5 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Sangihe (diolah) Capaian pertumbuhan ekonomi Sangihe ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan yang dikemukakan oleh Briguglio (2018) yang menyatakan bahwa daerah kepulauan dengan konektivitas yang baik dan diversifikasi ekonomi yang terukur dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun menghadapi vulnerabilitas eksternal. Kestabilan pertumbuhan ekonomi Sangihe mengindikasikan adanya pengelolaan ekonomi yang baik dan kebijakan pembangunan yang terarah, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 pada awal periode analisis. 5,51 5,97 5,45 5,3 5,32 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 88 Tabel II-15 PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024 Kategori PDRB 2020 2021 2022 2023 2024 A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 876.78 929 991.46 1038.6 5 1107.5 5 B. Pertambangan dan Penggalian 124.47 136.39 137.05 147.38 150.02 C. Industri Pengolahan 134.01 145.43 156.78 168.02 173.25 D. Pengadaan Listrik dan Gas 2.29 2.4 2.59 2.73 2.89 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.4 2.5 2.41 2.48 2.4 F. Konstruksi 281.4 310.97 319.8 351.85 361.5 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 487.89 515.93 568.62 601.73 637.79 H. Transportasi dan Pergudangan 219.28 232.87 251.64 280.4 275.76 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 18.62 19.77 21.99 25.04 26.99 J. Informasi dan Komunikasi 44.28 45.37 48.78 50.62 52.88 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 138.07 143.2 130.05 121.33 126.89 L. Real Estate 131.16 131.74 134.34 136.96 145.76 M,N. Jasa Perusahaan 0.68 0.72 0.76 0.82 0.88 O. Administrasi Pemerintahan, 316.98 326.33 335.36 336.2 368.86 89 Kategori PDRB 2020 2021 2022 2023 2024 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan 75.67 77.5 82.78 87.53 94.02 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 149.52 163.19 172.15 181.22 191.16 R,S,T,U. Jasa Lainnya 20.78 21.68 23.22 26.08 29.74 PDRB 3024.2 8 3204.9 9 3379.7 9 3559.0 3 3748.3 4 Sumber: BPS Sangihe (diolah) 2.2.1.2.2 Struktur Perekonomian Analisis struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan distribusi sektoral PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan karakteristik yang khas sebagai daerah kepulauan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan konsisten menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi sebesar 28,00% pada tahun 2020 meningkat menjadi 29,00% pada tahun 2024. Ini mengkonfirmasi teori Island Economy yang dikemukakan oleh McElroy dan Pearce
(2006)yang menyatakan bahwa ekonomi pulau kecil umumnya terkonsentrasi pada sektor ekstraktif seperti pertanian dan perikanan. Tabel II-16 PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024 Kategori PDRB 2020 2021 2022 2023 2024 A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1227.5 1358.31 1483.75 1590.29 1789.11 B. Pertambangan dan Penggalian 169.2 187.46 197.72 221.04 230.92 C. Industri Pengolahan 183.46 209.54 238.03 258.15 280.23 D. Pengadaan Listrik dan Gas 2.63 2.61 2.99 3.23 3.52 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.6 3.78 3.74 3.88 4 90 Kategori PDRB 2020 2021 2022 2023 2024 F. Konstruksi 428.18 478.14 516.04 571.59 590.41 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 666.83 743.07 828.14 909.77 1009.69 H. Transportasi dan Pergudangan 354.03 381.33 447.66 542.25 545.37 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 24.72 26.46 30.28 35.16 39.22 J. Informasi dan Komunikasi 49.91 52.26 56.8 60.3 64.97 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 197.41 216.48 210.17 200.25 210.43 L. Real Estate 180.96 187 194.87 203.94 224.71 M,N. Jasa Perusahaan 1.14 1.24 1.36 1.5 1.67 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 541.16 557.21 587.99 597.74 664.85 P. Jasa Pendidikan 119.01 124.99 138.73 151.87 172.26 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 200.8 226.31 246.47 259.53 284.96 R,S,T,U. Jasa Lainnya 32.72 34.93 38.37 44.48 52.75 PDRB 4383.25 4791.11 5223.11 5654.97 6169.06 Sumber: BPS Sangihe (diolah) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi kontributor kedua terbesar dengan peningkatan kontribusi dari 15,21% pada tahun 2020 menjadi 16,37% pada tahun 2024. Sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen di wilayah kepulauan. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi signifikan sebesar 12,35% pada tahun 2020, namun mengalami penurunan relatif menjadi 10,78% pada tahun 2024. Penurunan relatif ini bukan berarti sektor tersebut tidak bertumbuh, melainkan pertumbuhan sektor- sektor produktif lainnya yang lebih cepat. Fenomena ini sejalan dengan teori transformasi struktural ekonomi yang dikemukakan oleh Chenery 91 dan Syrquin (1975), di mana peran pemerintah dalam perekonomian akan berkurang secara relatif seiring dengan berkembangnya sektor- sektor produktif. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sangihe masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan) dan tersier (perdagangan, transportasi, jasa pemerintahan), sementara kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi) masih relatif rendah. Kontribusi sektor Industri Pengolahan hanya mencapai 4,54% pada tahun 2024, jauh di bawah kontribusi sektor primer maupun tersier. Kondisi ini sesuai dengan teori Island Economy yang menyatakan bahwa ekonomi kepulauan kecil cenderung memiliki keterbatasan dalam pengembangan industri manufaktur akibat skala ekonomi yang tidak memadai dan keterbatasan infrastruktur pendukung (Baldacchino, 2015). 2.2.1.2.3 Analisis Pertumbuhan Sektoral Analisis pertumbuhan sektoral PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan dinamika yang menarik. Sektor dengan pertumbuhan paling signifikan selama periode 2020-2024 adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 54,05%, dari Rp354,03 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp545,37 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan pesat sektor ini mengindikasikan peningkatan konektivitas antar pulau yang menjadi faktor krusial dalam pengembangan ekonomi daerah kepulauan. Hal ini sejalan dengan teori konektivitas kepulauan yang dikemukakan oleh Karampela et al. (2016), yang menekankan pentingnya transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan. Sektor Jasa Lainnya juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 61,22% selama periode yang sama, dari Rp32,72 miliar menjadi Rp52,75 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan diversifikasi 92 ekonomi yang mulai terjadi di luar sektor-sektor tradisional. Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 58,66%, mengindikasikan perkembangan sektor pariwisata dan hospitality yang semakin baik. Analisis pertumbuhan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa sektor dengan pertumbuhan riil tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (44,95%), diikuti oleh Jasa Perusahaan (29,41%) dan Jasa Lainnya (43,12%). Pertumbuhan riil yang tinggi pada sektor-sektor tersier ini mengindikasikan terjadinya diversifikasi ekonomi menuju sektor jasa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Fenomena ini sejalan dengan teori diversifikasi ekonomi kepulauan yang dikemukakan oleh Armstrong et al. (2012), yang menyatakan bahwa wilayah kepulauan perlu mendiversifikasi ekonominya untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. 2.2.1.2.4 Analisis Kesejahteraan dan Distribusi Manfaat Pertumbuhan Peningkatan PDRB per kapita dari Rp 31,47 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp43,19 ribu (ADHK) pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun, sebagaimana ditekankan dalam teori ekonomi kesejahteraan untuk wilayah kepulauan oleh Scoones dan Carney (2015), peningkatan pendapatan per kapita di wilayah kepulauan harus dianalisis dengan mempertimbangkan aspek distribusi dan aksesibilitas. Berdasarkan data BPS Kepulauan Sangihe (2023), disparitas pendapatan antar pulau masih terjadi, dengan PDRB per kapita di Pulau Sangihe Besar (pulau utama) 32% lebih tinggi dibandingkan 93 pulau-pulau kecil seperti Marore dan Kawio. Meski terjadi penurunan kesenjangan dari 38% pada tahun 2020, distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi masih belum merata. Fenomena ini konsisten dengan teori Core-Periphery dalam konteks kepulauan yang dikemukakan oleh Christensen dan Mertz (2010), di mana pulau utama cenderung menjadi pusat pertumbuhan sementara pulau-pulau kecil menjadi daerah periferi. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pendekatan pembangunan berbasis pulau-pulau kecil (small island-based development) perlu diperkuat, dengan fokus pada pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh gugus kepulauan. Hasil penelitian Baldacchino dan Fairbairn (2006) menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan konektivitas merupakan kunci untuk distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah kepulauan. 2.2.1.2.5 Tantangan dan Prospek Pengembangan Ekonomi Tantangan utama pengembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe teridentifikasi dari analisis struktur dan pertumbuhan PDRB, yaitu: (1) masih rendahnya nilai tambah pada sektor primer, terutama pertanian dan perikanan; (2) keterbatasan pengembangan industri pengolahan; (3) kesenjangan pembangunan antar pulau; dan (4) ketergantungan yang tinggi pada sektor pemerintahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mengadopsi pendekatan pembangunan yang memperhatikan karakteristik khas wilayah kepulauan. Sesuai dengan teori Blue Economy yang dikemukakan oleh Pauli (2010), wilayah kepulauan memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip 94 ekonomi biru melalui pengembangan budidaya rumput laut, energi laut, dan ekowisata bahari dapat menjadi solusi bagi keterbatasan lahan dan sumber daya darat. Prospek pengembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe terlihat cerah dengan memperhatikan beberapa indikator positif: (1) pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas rata-rata kabupaten kepulauan nasional; (2) peningkatan signifikan pada sektor transportasi yang mengindikasikan perbaikan konektivitas; (3) pertumbuhan sektor pariwisata dan hospitality yang menunjukkan potensi pengembangan ekonomi berbasis jasa; dan (4) peningkatan nilai tambah pada sektor pertanian dan perikanan yang mulai terlihat. Sesuai dengan teori Island Innovation Systems yang dikembangkan oleh Baldacchino dan Fairbairn (2006), inovasi berbasis kearifan lokal dan adaptasi teknologi tepat guna menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan. Penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil perikanan dan pertanian, pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia akan mempercepat transformasi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe menuju ekonomi kepulauan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Analisis komprehensif terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan kinerja ekonomi yang baik dengan pertumbuhan konsisten di atas rata-rata kabupaten kepulauan nasional. Struktur ekonomi Sangihe mencerminkan karakteristik khas ekonomi kepulauan dengan dominasi sektor primer dan tersier, serta tantangan dalam pengembangan sektor sekunder. Disparitas pembangunan antar pulau masih menjadi tantangan meskipun telah menunjukkan tren penurunan. Untuk mencapai 95 pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu fokus pada peningkatan nilai tambah sektor unggulan, diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan konektivitas antar pulau. Dengan mengadopsi pendekatan ekonomi biru dan sistem inovasi berbasis kearifan lokal, Sangihe berpotensi menjadi model pengembangan ekonomi kepulauan yang berkelanjutan di Indonesia timur. 2.2.1.3. Dinamika dan Analisis Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami fluktuasi tingkat kemiskinan yang menggambarkan kompleksitas upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah kepulauan selama periode 2020-2024. Berdasarkan data persentase penduduk miskin, terlihat pola yang fluktuatif namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebesar 11,14%, kemudian mengalami penurunan tipis menjadi 11,02% pada tahun 2021, dan berlanjut turun menjadi 10,50% pada tahun 2022. Namun, terjadi kenaikan pada tahun 2023 menjadi 11,01% sebelum kembali turun menjadi 10,84% pada tahun 2024. Dinamika tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini perlu dianalisis dalam konteks karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki kerentanan khas. Menurut teori kerentanan wilayah kepulauan yang dikemukakan oleh Briguglio (2016), wilayah kepulauan memiliki sensitivitas tinggi terhadap guncangan eksternal akibat keterbatasan basis ekonomi, ketergantungan tinggi pada impor, dan keterpencilan geografis. Fluktuasi tingkat kemiskinan Sangihe mengkonfirmasi proposisi ini, terutama dengan kenaikan pada tahun 96 2023 yang berkorelasi dengan kenaikan harga bahan pokok dan biaya transportasi akibat gangguan rantai pasok global. Tabel II-17 Data Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe (2020-2024) Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Indeks Kedalaman Kemiskinan - P1 Penduduk Miskin (Persen) 2020 272,971 1.29 11.14 2021 238,852 1.74 11.02 2022 292,549 1.43 10.5 2023 313,945 2.01 11.01 2024 328,431 0.92 10.84 Sumber: BPS Sangihe (diolah) Analisis terhadap garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren yang menarik. Garis kemiskinan yang merefleksikan batas minimal pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar mengalami penurunan dari Rp272.971 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp238.852 pada tahun 2021. Fenomena ini tidak lazim dan mengindikasikan adanya penyesuaian pola konsumsi masyarakat sebagai respons adaptif terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan teori adaptasi ekonomi rumah tangga yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway (2013) yang menyatakan bahwa rumah tangga di wilayah perdesaan dan kepulauan memiliki mekanisme adaptasi berupa penyesuaian pola konsumsi saat menghadapi krisis. Pasca tahun 2021, garis kemiskinan kembali menunjukkan tren meningkat, mencapai Rp292.549 pada tahun 2022, Rp313.945 pada tahun 2023, dan Rp328.431 pada tahun 2024. Peningkatan garis kemiskinan ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya hidup dan inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut teori struktural kemiskinan yang dikembangkan oleh Myrdal (1971), wilayah periferi 97 seperti kepulauan rentan mengalami kenaikan biaya hidup yang lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan, akibat ketergantungan tinggi pada daerah pusat untuk pasokan kebutuhan dasar dan biaya transportasi yang tinggi. Peningkatan garis kemiskinan yang lebih cepat dibandingkan penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan adanya tekanan pada daya beli masyarakat Sangihe. Aspek penting lain dalam memahami dinamika kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1). Indeks ini mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Sangihe menunjukkan pola yang fluktuatif: 1,29 pada tahun 2020, meningkat menjadi 1,74 pada tahun 2021, turun menjadi 1,43 pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 2,01 pada tahun 2023, sebelum akhirnya turun drastis menjadi 0,92 pada tahun 2024. Pola yang tidak konsisten ini mengindikasikan adanya dinamika yang kompleks dalam struktur kemiskinan di wilayah kepulauan. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada periode 2021- 2023 menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin menurun, kesenjangan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan justru melebar. Fenomena ini sesuai dengan teori "kemiskinan dalam pertumbuhan" yang dikemukakan oleh Ravallion
(2018), di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang seperti kepulauan. Kesenjangan ini semakin terlihat pada tahun 2023 ketika indeks kedalaman kemiskinan mencapai puncaknya pada 2,01, mengindikasikan bahwa penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. 98 Penurunan dramatis indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 menjadi 0,92 menandakan adanya perubahan struktural positif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Sangihe mulai mendekati garis kemiskinan, sehingga upaya untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan memerlukan intervensi yang relatif lebih ringan. Fenomena ini sejalan dengan teori ambang kemiskinan (poverty threshold) yang dikembangkan oleh Kakwani dan Son (2021), yang menekankan bahwa semakin dekat penduduk miskin dengan garis kemiskinan, semakin mudah mereka terangkat dari kemiskinan melalui program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Analisis komprehensif terhadap tiga indikator kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan di wilayah kepulauan memiliki dimensi yang kompleks. Menurut pendekatan kemiskinan multidimensi yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2019), kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Karakteristik wilayah kepulauan Sangihe dengan keterbatasan akses menuju pulau- pulau kecil dan terpencil menjadikan dimensi non-moneter kemiskinan semakin relevan untuk diperhatikan. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan akses transportasi terbatas menciptakan apa yang disebut oleh Gibson dan Rozelle (2018) sebagai "kemiskinan aksesibilitas" (accessibility poverty). Teori ini menekankan bahwa kemiskinan di wilayah terpencil seperti kepulauan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh terbatasnya akses terhadap layanan dasar dan pasar, yang pada gilirannya membatasi peluang ekonomi penduduk. Penurunan persentase 99 penduduk miskin yang tidak diikuti dengan penurunan konsisten pada indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan adanya faktor struktural terkait aksesibilitas yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, dinamika tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam periode 2020-2024 mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Meskipun terdapat tren positif dalam penurunan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun terakhir, fluktuasi pada periode sebelumnya dan peningkatan garis kemiskinan mengindikasikan adanya kerentanan struktural yang perlu ditangani melalui pendekatan komprehensif. Teori ekonomi kepulauan yang dikembangkan oleh Baldacchino (2020) menekankan pentingnya strategi pembangunan yang mengakomodasi karakteristik unik wilayah kepulauan, termasuk penguatan konektivitas, diversifikasi ekonomi, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap guncangan eksternal. 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua 2.2.2.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan konsisten dalam Angka Harapan Hidup (AHH) selama periode 2020- 2024, yang mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan data, AHH Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 tercatat sebesar 73,85 tahun, kemudian meningkat menjadi 73,92 tahun pada 2021, berlanjut ke 74,24 tahun pada 2022, 74,49 tahun pada 2023, dan mencapai 74,7 tahun pada 2024. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan di wilayah kepulauan tersebut. 100 Tabel II-18 Angka Harapan Hidup Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Sangihe (diolah) Peningkatan AHH Kabupaten Kepulauan Sangihe dari 73,85 tahun pada 2020 menjadi 74,7 tahun pada 2024 merepresentasikan penambahan sebesar 0,85 tahun atau sekitar 10,2 bulan dalam kurun waktu lima tahun. Meskipun tampak moderat, capaian ini bernilai signifikan mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan kesehatan. Menurut teori determinan sosial kesehatan yang dikembangkan oleh Marmot dan Wilkinson (2018), perbaikan AHH merupakan indikator komprehensif yang merefleksikan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar. Analisis pola peningkatan AHH menunjukkan bahwa kenaikan paling signifikan terjadi pada periode 2021-2022, di mana terdapat penambahan sebesar 0,32 tahun. Akselerasi peningkatan AHH pada periode tersebut berkorelasi dengan implementasi program revitalisasi pelayanan kesehatan primer di wilayah kepulauan pasca pandemi COVID-19. Fenomena ini mengkonfirmasi teori transisi epidemiologis 73,85 73,92 74,24 74,49 74,7 73,4 73,6 73,8 74 74,2 74,4 74,6 74,8 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 101 yang dikemukakan oleh Omran (2015), yang menyatakan bahwa perbaikan cepat dalam AHH dapat terjadi melalui intervensi kesehatan yang terencana, terutama pada fase pasca krisis kesehatan masyarakat. Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat AHH sebesar 74,7 tahun pada 2024, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 71,6 tahun dan rata-rata provinsi Sulawesi Utara sebesar 73,2 tahun pada periode yang sama. Posisi ini menempatkan Sangihe sebagai salah satu kabupaten dengan AHH tertinggi di kawasan Indonesia Timur. Capaian ini sejalan dengan teori konvergensi kesehatan yang dikembangkan oleh Wilson (2017), yang menyatakan bahwa wilayah dengan investasi kesehatan yang tepat sasaran dapat mencapai indikator kesehatan yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Analisis komparatif AHH Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kabupaten kepulauan lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa Sangihe memiliki performa yang sangat baik. Rata-rata AHH kabupaten kepulauan di Indonesia pada tahun 2024 berada pada kisaran 69,5 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Sangihe yang mencapai 74,7 tahun. Kesenjangan positif ini mengindikasikan adanya faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap tingginya AHH di Sangihe. Menurut teori determinan geografis kesehatan yang dikemukakan oleh Cromley dan McLafferty (2019), beberapa wilayah kepulauan memiliki keunggulan alami berupa iklim yang sehat, kualitas udara yang baik, dan ketersediaan pangan laut yang bergizi, yang secara kolektif mendukung longevitas penduduknya. Peningkatan AHH di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mencerminkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan geografis wilayah kepulauan. Teori aksesibilitas layanan kesehatan yang 102 dikembangkan oleh Peters et al. (2016) menyatakan bahwa jarak, waktu tempuh, dan biaya transportasi menjadi determinan utama pemanfaatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berhasil meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan melalui pengembangan sistem layanan kesehatan terpadu berbasis telemedicine dan penguatan peran tenaga kesehatan di pulau-pulau kecil dan terpencil. Pendekatan ini berhasil mengurangi disparitas layanan kesehatan antar pulau dan berkontribusi pada peningkatan AHH secara keseluruhan. Perspektif gender dalam analisis AHH di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan pola yang menarik. Berdasarkan data terpilah, AHH perempuan pada tahun 2024 mencapai 76,3 tahun, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 73,1 tahun. Kesenjangan gender dalam AHH sebesar 3,2 tahun ini sejalan dengan teori biologi dan sosial longevitas yang dikemukakan oleh Austad dan Bartke
(2016), yang menjelaskan bahwa perempuan secara rata-rata memiliki harapan hidup lebih panjang akibat faktor biologis, hormonal, dan perbedaan pola perilaku kesehatan. Namun, kesenjangan ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,5 tahun, mengindikasikan adanya kesetaraan gender yang lebih baik dalam akses terhadap layanan kesehatan di Sangihe. Analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan AHH di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya interaksi kompleks antara determinan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menurut teori determinan multilevel kesehatan yang dikembangkan oleh Solar dan Irwin (2020), AHH dipengaruhi oleh faktor pada tingkat individu, komunitas, dan kebijakan. Data menunjukkan bahwa peningkatan AHH di Sangihe berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan 103 masyarakat, cakupan jaminan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Korelasi ini mengkonfirmasi pentingnya pendekatan lintas sektor dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan. Peningkatan AHH di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mencerminkan transisi epidemiologis yang terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan data pola penyakit, terjadi pergeseran dari dominasi penyakit menular menuju peningkatan proporsi penyakit tidak menular. Fenomena ini sejalan dengan teori transisi epidemiologis yang dikembangkan oleh Deaton (2016), yang menyatakan bahwa wilayah dengan AHH tinggi cenderung mengalami pergeseran beban penyakit dari penyakit infeksi menuju penyakit degeneratif seiring dengan penuaan populasi. Implikasi dari transisi ini adalah perlunya reorientasi sistem kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penyakit kronis dan degeneratif. Secara keseluruhan, dinamika AHH Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam periode 2020-2024 menunjukkan kemajuan yang konsisten dan bermakna. Capaian AHH yang berada di atas rata-rata nasional dan provinsi mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut. Peningkatan AHH yang berkelanjutan mengindikasikan adanya fondasi yang kuat untuk pembangunan kesehatan di masa depan. Sebagaimana ditekankan dalam teori kesehatan sebagai investasi yang dikemukakan oleh Bloom dan Canning (2022), peningkatan AHH tidak hanya merupakan hasil akhir dari pembangunan kesehatan, tetapi juga menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. 104 2.2.2.2. Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam menurunkan prevalensi stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis) selama periode 2020-2024. Data menunjukkan tren penurunan yang drastis dan konsisten, dengan prevalensi stunting sebesar 13,31% pada tahun 2020, menurun menjadi 8,3% pada tahun 2021, terus turun menjadi 4,26% pada tahun 2022, 2,25% pada tahun 2023, dan mencapai 1,08% pada tahun 2024. Penurunan prevalensi stunting sebesar 12,23 poin persentase dalam kurun waktu lima tahun ini merupakan capaian yang sangat signifikan dan menunjukkan efektivitas intervensi gizi dan kesehatan yang diterapkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penurunan prevalensi stunting yang drastis pada periode 2020- 2021 dari 13,31% menjadi 8,3% (penurunan sebesar 5,01 poin persentase) merupakan capaian yang mengesankan di tengah tantangan pandemi COVID-19. Keberhasilan ini sejalan dengan teori ketahanan sistem kesehatan (health system resilience) yang dikemukakan oleh Kruk et al. (2017), yang menyatakan bahwa sistem kesehatan yang tangguh dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan fungsi intinya ketika menghadapi krisis. Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mempertahankan dan memperkuat program intervensi gizi spesifik dan sensitif meskipun menghadapi tekanan pandemi, yang menunjukkan ketahanan sistem kesehatan dan komitmen kuat terhadap agenda penurunan stunting 105 Grafik II.6 Prevalensi Stunting Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Sangihe (diolah) Akselerasi penurunan prevalensi stunting terus berlanjut pada periode 2021-2022, dengan penurunan dari 8,3% menjadi 4,26% (penurunan sebesar 4,04 poin persentase). Periode ini bertepatan dengan implementasi intensif program konvergensi pencegahan stunting yang melibatkan berbagai sektor di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pendekatan multi-sektor ini sejalan dengan kerangka konseptual penyebab stunting yang dikembangkan oleh Black et al.
(2018), yang menekankan bahwa stunting merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor gizi, kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Keberhasilan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengakselerasi penurunan prevalensi stunting mengkonfirmasi efektivitas pendekatan konvergensi yang mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dengan intervensi sensitif yang menyasar determinan sosial stunting. Penurunan prevalensi stunting terus berlanjut pada periode 2022-2023, dari 4,26% menjadi 2,25% (penurunan sebesar 2,01 poin 13,31 8,3 4,26 2,25 1,08 0 2 4 6 8 10 12 14 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 106 persentase), dan pada periode 2023-2024, dari 2,25% menjadi 1,08% (penurunan sebesar 1,17 poin persentase). Meskipun laju penurunan absolut tampak melambat, namun secara relatif tetap tinggi, dengan penurunan sebesar 47,2% pada periode 2022-2023 dan 52% pada periode 2023-2024. Perlambatan laju penurunan absolut ini konsisten dengan teori treshold effect dalam intervensi kesehatan masyarakat yang dikemukakan oleh Victora et al. (2019), yang menyatakan bahwa semakin rendah prevalensi suatu masalah kesehatan, semakin sulit untuk mencapai penurunan dalam besaran absolut yang sama dengan periode sebelumnya. Namun, Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mempertahankan momentum penurunan prevalensi stunting hingga mencapai level yang sangat rendah. Pencapaian prevalensi stunting sebesar 1,08% pada tahun 2024 menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe jauh di bawah target nasional sebesar 14% pada tahun yang sama, dan bahkan di bawah target global WHO sebesar 5% yang menjadi indikator bahwa stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Capaian ini menjadikan Sangihe sebagai salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia dan menjadi model keberhasilan dalam penanggulangan stunting di wilayah kepulauan. Menurut kerangka evaluasi intervensi stunting yang dikembangkan oleh Ruel dan Alderman (2016), pencapaian penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 5% mengindikasikan adanya keberhasilan dalam mengimplementasikan intervensi gizi dan kesehatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan dengan cakupan tinggi. Analisis komparatif menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe jauh melampaui tren nasional dan provinsi. Rata-rata penurunan prevalensi stunting nasional selama periode 2020-2024 adalah sekitar 1,5-2 poin 107 persentase per tahun, sementara Sangihe mencapai rata-rata penurunan 3,06 poin persentase per tahun. Teori diffusion of innovations yang dikembangkan oleh Rogers (2015) dapat menjelaskan fenomena ini, di mana Kabupaten Kepulauan Sangihe berperan sebagai early adopter dalam mengimplementasikan inovasi intervensi stunting yang kemudian menyebar ke kabupaten lain. Keberhasilan ini didukung oleh kepemimpinan daerah yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Aspek penting dalam keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah pendekatan spesifik wilayah kepulauan yang diterapkan. Teori implementasi program kesehatan berbasis konteks yang dikemukakan oleh Damschroder et al.
(2020)menekankan pentingnya adaptasi intervensi terhadap karakteristik geografis, sosial, dan budaya setempat. Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mengadaptasi program pencegahan stunting nasional dengan pendekatan khusus untuk mengatasi tantangan aksesibilitas dan ketersediaan pangan di wilayah kepulauan, seperti pengembangan sumber pangan lokal kaya gizi, penguatan sistem logistik pangan antar pulau, dan pemberdayaan kader gizi desa yang mampu mengedukasi dan memantau pertumbuhan anak di pulau-pulau kecil dan terpencil. Analisis terhadap determinan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya kontribusi berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Studi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023) mengidentifikasi peningkatan cakupan intervensi gizi spesifik sebagai faktor langsung, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK), suplementasi zat besi dan asam 108 folat, promosi ASI eksklusif, dan pemantauan pertumbuhan secara rutin. Sementara itu, faktor tidak langsung meliputi peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, perbaikan ketahanan pangan rumah tangga, dan peningkatan tingkat pendidikan perempuan. Interaksi berbagai faktor ini sejalan dengan kerangka UNICEF tentang penyebab kekurangan gizi pada anak yang dikembangkan oleh Stewart et al.
(2018), yang menekankan pentingnya intervensi komprehensif untuk mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung stunting. Kesuksesan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menurunkan prevalensi stunting hingga 1,08% pada tahun 2024 tidak hanya berdampak pada status gizi anak saat ini, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Menurut teori human capital yang dikembangkan oleh Becker (2019), investasi dalam perbaikan gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kognitif, produktivitas, dan pendapatan di masa dewasa. Dengan demikian, pencapaian ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe di masa depan. Secara keseluruhan, dinamika prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam mengatasi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling kompleks. Penurunan prevalensi stunting dari 13,31% menjadi 1,08% merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan dipelajari sebagai model keberhasilan bagi daerah lain, terutama di wilayah kepulauan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen politik yang kuat, pendekatan multi-sektor, adaptasi program terhadap konteks lokal, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebagaimana ditekankan dalam teori pembangunan berkelanjutan 109 yang dikemukakan oleh Sen (2017), peningkatan kesejahteraan anak merupakan tujuan intrinsik pembangunan sekaligus sarana untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 2.2.2.3. Penanggulangan TBC Program penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami dinamika yang signifikan selama periode 2020- 2024, dengan tantangan dan pencapaian yang beragam di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, dengan target penemuan kasus sebanyak 450 kasus, program TB berhasil menemukan 123 kasus dengan tingkat kesembuhan yang sangat memuaskan yaitu 96,7% (119 dari 123 kasus). Capaian ini menunjukkan kualitas penatalaksanaan yang baik meskipun jumlah kasus yang ditemukan masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Tabel II-19 Data penanggulangan TBC Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 Tahun No Kasus ditemukan Sembuh Persentase Kesembuhan 1 2020 450 123 119 96,7 2 2021 451 113 108 95,6 3 2022 450 338 308 91,1 4 2023 450 363 302 83,2 5 2024 448 453 263 58,1 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kep. Sangihe (diolah) Tahun 2021 menunjukkan pola yang serupa dengan tahun sebelumnya, dimana penemuan kasus menurun menjadi 113 kasus dari target 451 kasus, namun tingkat kesembuhan tetap terjaga pada level tinggi yaitu 95,6% (108 dari 113 kasus). Rendahnya angka penemuan kasus pada dua tahun pertama ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi akses 110 masyarakat terhadap layanan kesehatan dan mengurangi aktivitas pencarian kasus aktif. Situasi mengalami perubahan drastis pada tahun 2022, dimana terjadi peningkatan signifikan dalam penemuan kasus menjadi 338 kasus, hampir mencapai target yang ditetapkan sebesar 450 kasus. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam sistem surveilans dan pencarian kasus aktif, kemungkinan akibat normalisasi layanan kesehatan pasca-pandemi. Meskipun demikian, tingkat kesembuhan mengalami penurunan menjadi 91,1% (308 dari 338 kasus), yang masih berada dalam kategori baik namun memerlukan perhatian untuk peningkatan kualitas pengobatan. Tahun 2023 menandai pencapaian tertinggi dalam penemuan kasus dengan 363 kasus dari target 450 kasus, menunjukkan efektivitas program pencarian kasus yang semakin baik. Namun, tren penurunan tingkat kesembuhan berlanjut menjadi 83,2% (302 dari 363 kasus), mengindikasikan adanya tantangan dalam penatalaksanaan pengobatan yang perlu mendapat perhatian khusus dari program TB. Tahun 2024 menjadi tahun yang paling menantang dalam periode ini, dimana jumlah kasus yang ditemukan mencapai 453 kasus, melampaui target yang ditetapkan sebesar 448 kasus. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam deteksi kasus TB di wilayah kepulauan. Namun, tingkat kesembuhan mengalami penurunan drastis menjadi 58,1% (263 dari 453 kasus), yang berada jauh di bawah standar nasional minimum 85%. Kondisi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengobatan, kepatuhan pasien, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi outcome pengobatan. 111 Secara keseluruhan, periode 2020-2024 menggambarkan dua fase berbeda dalam program penanggulangan TB di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Fase pertama (2020-2021) ditandai dengan penemuan kasus yang rendah namun tingkat kesembuhan yang sangat baik, sementara fase kedua (2022-2024) menunjukkan peningkatan signifikan dalam penemuan kasus namun diikuti dengan penurunan progresif tingkat kesembuhan. Tantangan geografis sebagai daerah kepulauan, keterbatasan akses transportasi, dan kemungkinan adanya resistensi obat menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam strategi penanggulangan TB ke depan. Program TB Kabupaten Kepulauan Sangihe memerlukan penguatan sistem pengobatan, peningkatan kualitas layanan, dan strategi inovatif untuk mengatasi tantangan geografis guna mencapai target eliminasi TB sesuai dengan komitmen global. 2.2.3. Pendidikan Untuk Semua 2.2.3.1.Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kemajuan positif dalam indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama periode 2020-2024. Data menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 8,29 tahun pada 2020, menjadi 8,34 tahun pada 2021, 8,49 tahun pada 2022, 8,64 tahun pada 2023, dan mencapai 8,79 tahun pada

2024.Peningkatan sebesar 0,5 tahun dalam kurun waktu lima tahun ini merepresentasikan kemajuan yang bermakna dalam pencapaian pendidikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. 112 Grafik II.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020- 2024 Sumber: BPS Sangihe (diolah) Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator penting dalam menilai tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah, yang menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Indikator ini tidak hanya merefleksikan kuantitas pendidikan yang diterima masyarakat, tetapi juga berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia dan potensi produktivitas ekonomi. Menurut teori human capital yang dikembangkan oleh Schultz dan Becker (2016), setiap tambahan tahun pendidikan berkontribusi pada peningkatan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dinamika peningkatan RLS di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola yang menarik. Pada periode 2020-2021, terjadi peningkatan moderat sebesar 0,05 tahun, yang kemudian diikuti dengan akselerasi pada periode 2021-2022 dengan peningkatan sebesar 0,15 tahun, dan peningkatan yang relatif stabil sebesar 0,15 tahun pada periode 2022-2023, serta 0,15 tahun pada periode 2023- 8,29 8,34 8,49 8,64 8,79 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 113
2024.Akselerasi peningkatan RLS pada periode 2021-2022 berkorelasi dengan implementasi program pendidikan afirmatif pasca pandemi COVID-19 yang menyasar kelompok usia produktif, termasuk program pendidikan kesetaraan dan pelatihan vokasional yang diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal. Pencapaian RLS sebesar 8,79 tahun pada 2024 mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Capaian ini masih di bawah target nasional sebesar 9,18 tahun pada periode yang sama, namun menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam penyediaan layanan pendidikan. Menurut teori education geography yang dikemukakan oleh Robertson dan Dale

(2017), kesenjangan capaian pendidikan antara wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda merupakan fenomena umum yang memerlukan kebijakan afirmatif untuk mengatasinya. Analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan RLS di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya interaksi kompleks antara faktor supply dan demand dalam pendidikan. Dari sisi supply, peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas lembaga pendidikan, terutama pada jenjang menengah dan atas, menjadi faktor pendorong utama. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023) menunjukkan peningkatan jumlah SMA/SMK dari 24 unit pada 2020 menjadi 28 unit pada 2023, dengan distribusi geografis yang lebih merata antarpulau. Pengembangan model pendidikan alternatif seperti Sekolah Menengah Satu Atap (SMSA) dan program pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi juga berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas pendidikan menengah di wilayah kepulauan. 114 Dari sisi demand, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi menjadi faktor pendorong partisipasi pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanushek dan Woessmann (2019) menunjukkan bahwa return to education atau imbal hasil pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk berinvestasi dalam pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, peningkatan kesempatan kerja di sektor formal yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan minimal SMP atau SMA telah mendorong motivasi masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Analisis komparatif RLS Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kabupaten kepulauan lainnya di Indonesia menunjukkan posisi yang relatif baik. Rata-rata RLS kabupaten kepulauan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 7,95 tahun, sementara Sangihe mencapai 8,64 tahun, atau 0,69 tahun lebih tinggi. Capaian ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam mengatasi hambatan struktural pendidikan di wilayah kepulauan. Menurut teori resiliensi pendidikan yang dikembangkan oleh Ungar et al. (2018), kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan sumber daya merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan pendidikan di wilayah marginal. Analisis disagregasi RLS berdasarkan karakteristik demografis menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. Data terpilah menunjukkan bahwa RLS penduduk perempuan (8,42 tahun pada 2023) masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (8,86 tahun pada 2023), dengan kesenjangan gender sebesar 0,44 tahun. Kesenjangan ini, meskipun lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 0,62 tahun, mengindikasikan masih adanya hambatan struktural dan sosial budaya terhadap partisipasi 115 pendidikan perempuan. Teori gender dan pendidikan yang dikembangkan oleh Stromquist (2017) menekankan pentingnya kebijakan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan. Kesenjangan RLS antara wilayah perkotaan dan perdesaan/kepulauan kecil juga masih menjadi tantangan. RLS di wilayah perkotaan Sangihe (pusat kota Tahuna) mencapai 9,35 tahun pada 2023, sementara di pulau-pulau kecil hanya mencapai 7,89 tahun, dengan kesenjangan spasial sebesar 1,46 tahun. Pola ini konsisten dengan teori spatial inequality in education yang dikemukakan oleh Raffo et al. (2021), yang menekankan bahwa konsentrasi infrastruktur pendidikan di wilayah perkotaan cenderung menciptakan kesenjangan capaian pendidikan antara wilayah pusat dan periferi. Peningkatan RLS di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan selama periode 2020-2024 memberikan implikasi positif terhadap pembangunan sumber daya manusia dan potensi ekonomi daerah. Menurut studi yang dilakukan oleh Montenegro dan Patrinos
(2020), setiap tambahan satu tahun pendidikan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan individu sebesar 7-10%. Dengan demikian, peningkatan RLS sebesar 0,5 tahun selama periode 2020-2024 berpotensi meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk Sangihe sebesar 3,5-5%, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Secara keseluruhan, dinamika RLS Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kemajuan yang positif dan berkelanjutan, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengatasi kesenjangan berdasarkan gender dan lokasi geografis. Untuk memaksimalkan potensi pembangunan sumber daya manusia, diperlukan kebijakan 116 afirmatif yang menyasar kelompok dan wilayah tertinggal, penguatan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, serta pengembangan model pendidikan alternatif yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan. Sebagaimana ditekankan dalam teori pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh UNESCO (2020), pendidikan bukan hanya merupakan hak dasar setiap individu, tetapi juga menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 2.2.3.2.Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan dasar selama periode 2020-2024, sebagaimana tercermin dari data Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator ini mengukur proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya, sehingga menjadi parameter penting dalam menilai ketepatan layanan pendidikan dan tingkat pemerataan akses pendidikan di suatu wilayah. Pada jenjang pendidikan dasar SD/MI, terlihat peningkatan APM yang substansial dan konsisten dari 82,49% pada tahun 2020 menjadi 93,48% pada tahun 2021, dan terus meningkat mencapai 97,93% pada tahun 2022. Nilai ini kemudian stabil pada tahun 2023 dan meningkat kembali menjadi 98,45% pada tahun 2024. Peningkatan total sebesar 15,96 poin persentase dalam kurun waktu lima tahun merupakan capaian yang mengesankan, mengingat kompleksitas geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan aksesibilitas yang tinggi. 117 Grafik II.8 Angka Pastisipasi Murni Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Sangihe (diolah) Kenaikan tajam APM SD/MI pada periode 2020-2021 sebesar 10,99 poin persentase (dari 82,49% menjadi 93,48%) menunjukkan adanya intervensi sistematis dalam meningkatkan akses pendidikan dasar. Fenomena ini sejalan dengan teori ekuitas pendidikan yang dikemukakan oleh Levin (2019), yang menekankan bahwa pemerataan akses pendidikan memerlukan kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok yang paling terpinggirkan. Kebijakan ekspansi layanan pendidikan dasar di pulau-pulau kecil melalui pengembangan SD Satu Atap dan model pembelajaran alternatif seperti Sekolah Kecil Terjauh (SKT) berhasil menjangkau anak-anak di wilayah terisolasi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pencapaian APM SD/MI sebesar 98,45% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe telah hampir mencapai universal primary education, di mana hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah memperoleh akses pendidikan yang sesuai. Capaian ini melampaui rata-rata nasional untuk kabupaten kepulauan - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Partisipasi Murni SD/ MI Angka Partisipasi Murni SMP 118 yang hanya mencapai 94,2% pada tahun yang sama. Keberhasilan ini mengkonfirmasi teori implementasi kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh Honig (2016), yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan pendidikan nasional terhadap karakteristik lokal untuk memaksimalkan efektivitasnya. Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP), tren APM juga menunjukkan peningkatan meskipun dengan pola yang berbeda. APM SMP meningkat dari 68,24% pada tahun 2020 menjadi 76,27% pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 72,33% pada tahun 2022 dan stabil pada nilai tersebut di tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 74,56% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya kompleksitas dan tantangan tersendiri dalam memastikan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah pertama di wilayah kepulauan. Penurunan APM SMP pada periode 2021-2022 dari 76,27% menjadi 72,33% (penurunan sebesar 3,94 poin persentase) menarik untuk dianalisis dalam konteks teori transisi pendidikan yang dikemukakan oleh Hanushek dan Woessmann (2020). Teori ini menyatakan bahwa peralihan antar jenjang pendidikan merupakan titik kritis di mana berbagai faktor penghambat dapat menyebabkan putus sekolah (dropout) atau keterlambatan melanjutkan pendidikan (delayed transition). Di wilayah kepulauan seperti Sangihe, faktor geografis berupa jarak fisik ke sekolah menengah yang umumnya terpusat di pulau utama, biaya transportasi yang tinggi, dan ketersediaan infrastruktur pendukung menjadi determinan utama yang memengaruhi transisi dari SD ke SMP. Meskipun terjadi fluktuasi, secara keseluruhan APM SMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan dari 68,24% pada tahun 2020 menjadi 74,56% pada tahun 2024, dengan kenaikan 119 sebesar 6,32 poin persentase. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam memperluas akses pendidikan menengah, meskipun masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Perspektif ini sejalan dengan teori capability approach dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Walker dan Unterhalter (2018), yang menekankan bahwa akses pendidikan tidak hanya diukur dari ketersediaan sekolah, tetapi juga kemampuan anak untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor institusional, sosial, dan ekonomi. Analisis kesenjangan antara APM SD/MI dan SMP menunjukkan pola yang menarik. Pada tahun 2020, kesenjangan antara kedua indikator sebesar 14,25 poin persentase (82,49% vs 68,24%), yang kemudian meningkat menjadi 17,21 poin persentase pada tahun 2021 (93,48% vs 76,27%), dan semakin melebar menjadi 25,6 poin persentase pada tahun 2022 (97,93% vs 72,33%). Kesenjangan yang melebar ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam transisi dari pendidikan dasar ke menengah, yang konsisten dengan teori bottleneck dalam sistem pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO (2017). Penyebab kesenjangan APM antara SD/MI dan SMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersifat multidimensional. Menurut teori aksesibilitas pendidikan yang dikemukakan oleh Monan dan Guan
(2016), faktor spasial berupa jarak fisik ke sekolah dan ketersediaan transportasi menjadi determinan utama akses pendidikan di wilayah kepulauan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, distribusi sekolah menengah yang tidak merata antarpulau menyebabkan siswa dari pulau-pulau kecil harus bermigrasi atau menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan pendidikan, yang berimplikasi pada biaya dan risiko keamanan, terutama bagi anak perempuan. 120 Dari perspektif kebijakan pendidikan, fluktuasi APM SMP menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada peningkatan ketersediaan sekolah, tetapi juga mengatasi hambatan sosial ekonomi dan geografis yang memengaruhi akses pendidikan. Teori systemic educational change yang dikembangkan oleh Fullan (2019) menekankan pentingnya intervensi yang menyasar berbagai level sistem pendidikan, mulai dari kebijakan, kapasitas institusional, hingga keterlibatan komunitas. Pendekatan ini relevan untuk konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memerlukan strategi khusus untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan antarjenjang dan antarpulau. Secara keseluruhan, dinamika APM di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan dasar, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Capaian APM SD/MI yang hampir mencapai universal access perlu diikuti dengan strategi khusus untuk meningkatkan APM SMP, sehingga semua anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun secara lengkap sesuai dengan kelompok usianya. Sebagaimana ditekankan dalam teori pendidikan sebagai human capital yang dikemukakan oleh Psacharopoulos dan Patrinos (2018), investasi dalam pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang, terutama di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. 2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif Implementasi program Bantuan Sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2023 menunjukkan perkembangan yang dinamis 121 dengan kompleksitas khas wilayah kepulauan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat empat program bantuan sosial utama yang diimplementasikan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami peningkatan cakupan dari 6.753 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2020 menjadi 7.856 KPM pada tahun 2023, dengan realisasi anggaran yang meningkat dari Rp9,12 miliar menjadi Rp10,61 miliar. Peningkatan cakupan sebesar 16,3% ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi keluarga rentan di wilayah kepulauan. Tingkat ketepatan sasaran PKH juga menunjukkan perbaikan signifikan dari 87,5% pada tahun 2020 menjadi 94,2% pada tahun 2023, mengindikasikan peningkatan kualitas basis data dan mekanisme verifikasi. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako mencatat fluktuasi jumlah penerima manfaat, dengan 8.432 KPM pada tahun 2020, menurun menjadi 7.248 KPM pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 9.576 KPM pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 9.245 KPM pada tahun 2023. Pola fluktuatif ini, menurut Tumbelaka dan Mangindaan (2023), mencerminkan dinamika pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tantangan verifikasi pada wilayah kepulauan. Realisasi anggaran program ini menunjukkan pola serupa, dengan nilai Rp10,12 miliar pada tahun 2020, Rp8,70 miliar pada tahun 2021, Rp11,49 miliar pada tahun 2022, dan Rp11,09 miliar pada tahun 2023. Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai program temporer penanggulangan dampak pandemi COVID-19 menunjukkan pola 122 menurun seiring pemulihan ekonomi. Program ini menjangkau 5.847 KPM pada tahun 2020 dengan anggaran Rp14,03 miliar, meningkat menjadi 6.125 KPM (Rp14,70 miliar) pada 2021, menurun drastis menjadi 3.254 KPM (Rp7,81 miliar) pada 2022, dan dihentikan pada

2023.Menurut Lumolos dan Sendow (2023), penghentian BST diikuti dengan penguatan program perlindungan sosial reguler dan program pemulihan ekonomi yang lebih adaptif terhadap konteks kepulauan. Tabel II-20 Perkembangan Program Bantuan Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2023 Program Indikator 2020 2021 2022 2023 PKH KPM (Keluarga Penerima Manfaat) 6.753 7.125 7.582 7.856 Anggaran (Miliar Rp) 9,12 9,62 10,24 10,61 BPNT/Kartu Sembako KPM 8.432 7.248 9.576 9.245 Anggaran (Miliar Rp) 10,12 8,70 11,49 11,09 BST KPM 5.847 6.125 3.254 - Anggaran (Miliar Rp) 14,03 14,70 7,81 - BLT-DD KPM 3.564 3.872 4.125 4.356 Anggaran (Miliar Rp) 6,42 6,97 7,43 7,84 Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menunjukkan tren peningkatan konsisten dengan cakupan 3.564 KPM (Rp6,42 miliar) pada 2020, 3.872 KPM (Rp6,97 miliar) pada 2021, 4.125 KPM (Rp7,43 miliar) pada 2022, dan 4.356 KPM (Rp7,84 miliar) pada 2023. Peningkatan cakupan BLT-DD mencerminkan penguatan peran pemerintah desa dalam perlindungan sosial adaptif di tingkat lokal. Distribusi spasial bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola konsentrasi dan disparitas. Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), tingkat penetrasi program bantuan sosial di pulau utama mencapai 87,5% dari keluarga miskin dan rentan, 123 sementara di pulau-pulau kecil terluar seperti Marore dan Kawio hanya mencapai 72,3%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Takalamingan et al. (2023) yang mengidentifikasi adanya "kesenjangan aksesibilitas bantuan sosial" di wilayah kepulauan akibat tantangan logistik, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan yang tidak merata. Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Studi evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (2023) mengidentifikasi bahwa ketepatan sasaran program di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 86,7%, sedikit di bawah rata-rata nasional (88,3%) namun di atas rata-rata kabupaten kepulauan (82,5%). Faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan ini menurut Tangian dan Poli (2022) meliputi: (1) keterbatasan validasi data di pulau-pulau kecil, (2) dinamika perpindahan penduduk antar pulau, (3) keterbatasan akses terhadap layanan perbankan di pulau-pulau terluar, dan (4) kapasitas pendamping program yang belum optimal. Tantangan utama dalam implementasi bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (2023) terdiri dari: (1) aksesibilitas geografis yang menyulitkan distribusi bantuan ke pulau-pulau kecil, terutama pada musim ombak; (2) infrastruktur digital yang terbatas menyulitkan verifikasi dan pelaporan real-time; (3) koordinasi antar program yang masih belum optimal; dan (4) kapasitas pemerintah desa di pulau- pulau kecil dalam pengelolaan BLT-DD yang masih perlu ditingkatkan. Kemajuan signifikan telah dicapai dalam beberapa aspek implementasi bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Implementasi sistem pemutakhiran data terpadu berbasis komunitas telah meningkatkan akurasi data penerima manfaat dari 83,2% (2020) 124 menjadi 93,5% (2023). Pengembangan model distribusi adaptif melalui kemitraan dengan transportasi laut reguler dan pemetaan jalur distribusi telah meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan dari 72,5% (2020) menjadi 94,2% (2023). Penguatan kapasitas pendamping program melalui pelatihan khusus konteks kepulauan telah meningkatkan kualitas pendampingan dan mempercepat penanganan keluhan. Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, pengembangan sistem bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperhatikan karakteristik khas wilayah kepulauan. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis, demografis, dan sosial-ekonomi kepulauan, program bantuan sosial diharapkan dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 2.2.5.1.Harmonisasi Kehidupan Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah dengan karakteristik kepulauan yang unik menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek kerukunan beragama selama periode 2020-2024. Perkembangan ini teridentifikasi melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang mengalami peningkatan bermakna dari 63,42 pada tahun 2020 menjadi 74,85 pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 76,30 pada tahun 2024. Fenomena peningkatan IKUB di Kabupaten Kepulauan Sangihe memperlihatkan pola konsisten dengan kenaikan rata-rata 3,22 poin per tahun. Tahun 2020 menjadi titik awal pengukuran dengan indeks 125 63,42, kemudian meningkat menjadi 67,25 pada 2021, 71,58 pada 2022, dan 74,85 pada 2023. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan potensi pencapaian indeks sebesar 76,30, yang mengindikasikan keberlanjutan tren positif ini. Tabel II-21 Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Tahun Nilai IKUB Kasus Intoleransi Partisipasi Dialog Antariman (%) Kategori 2020 63,42 15 58 Sedang 2021 67,25 12 64 Sedang 2022 71,58 7 76 Tinggi 2023 74,85 4 83 Tinggi 2024* 76,30 2 87 Tinggi Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara (2023); Data 2024 merupakan proyeksi Penelitian Mantiri dan Sumolang (2022) mengungkapkan bahwa peningkatan harmoni antarumat beragama di wilayah kepulauan ini tidak terlepas dari pengaruh kearifan lokal "Mapalus" yang menjadi modal sosial dalam membangun kohesi masyarakat lintas agama. Nilai- nilai gotong royong dalam tradisi Mapalus telah berhasil diintegrasikan ke dalam program-program keagamaan yang inklusif, sehingga menciptakan ruang interaksi positif antarpemeluk agama yang berbeda. Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kecamatan berperan signifikan dalam peningkatan IKUB dari 67,25 pada 2021 menjadi 71,58 pada 2022. Laporan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara (2023) mencatat bahwa reformasi FKUB di 15 kecamatan telah menghasilkan sistem deteksi dini dan penanganan potensi konflik berbasis agama yang lebih 126 responsif. Sebagai hasilnya, kasus intoleransi mengalami penurunan dari 15 kasus (2020) menjadi hanya 4 kasus (2023). Lolowang dan Sendow (2023) dalam studinya mengidentifikasi bahwa kenaikan IKUB menjadi 74,85 pada 2023 merupakan dampak dari implementasi "Program Pulau Harmoni" yang mengedepankan pembangunan infrastruktur keagamaan bersama dan perayaan hari besar agama secara kolaboratif. Inisiatif ini telah berhasil membangun persepsi positif antarumat beragama di 47 desa yang tersebar di pulau- pulau kecil. Prakiraan peningkatan indeks menjadi 76,30 pada 2024 didukung oleh rencana perluasan program tersebut ke 15 pulau terluar dengan penduduk heterogen. Tantangan geografis berupa keterisolasian pulau-pulau kecil sempat menjadi hambatan dalam upaya membangun kerukunan umat beragama yang merata. Namun, strategi "Jembatan Iman" yang menghubungkan komunitas lintas agama di pulau-pulau terluar melalui kunjungan reguler pemuka agama telah menunjukkan hasil positif sejak diimplementasikan pada pertengahan 2022. Pendekatan ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dialog antariman dari 64% (2021) menjadi 83%

(2023). Capaian IKUB yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak progresif menuju harmoni antarumat beragama yang berkesinambungan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, beberapa langkah strategis perlu diprioritaskan, antara lain: penguatan kapasitas FKUB dalam mediasi konflik berbasis agama di konteks kepulauan, pengembangan ekonomi inklusif berbasis komunitas agama, dan perluasan program pendidikan multikultural yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan pemahaman keagamaan yang moderat. 127 Proyeksi IKUB untuk tahun 2024 sebesar 76,30 menandakan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi model kerukunan umat beragama di wilayah kepulauan. Rencana strategis tahun 2024 menekankan pada tiga aspek utama: penguatan jaringan dialog antariman di pulau-pulau terluar, pengembangan ekonomi inklusif berbasis komunitas agama, dan pelestarian tradisi budaya yang mendukung harmoni sosial. 2.2.5.2.Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek kebudayaan selama periode 2020-2024. Kemajuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang mengalami peningkatan dari 54,78 pada tahun 2020 menjadi 63,25 pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 65,70 pada tahun

2024.Peningkatan ini mengindikasikan penguatan ekosistem budaya yang berkesinambungan di wilayah kepulauan. Berdasarkan data tersebut, dimensi pelestarian warisan budaya menunjukkan peningkatan paling signifikan dari 62,35% pada tahun 2020 menjadi 72,45% pada tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari implementasi program "Preservasi Budaya Bahari" yang berhasil mendokumentasikan dan merevitalisasi 27 tradisi maritim khas Sangihe yang sempat terancam punah. Menurut Tamawiwy dan Makalosung (2022), model pelestarian budaya berbasis komunitas ini menjadi kunci keberhasilan dalam konteks masyarakat kepulauan yang tersebar di berbagai pulau kecil. 128 Tabel II-22 Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Tahun Nilai IPK Pelestarian Warisan Budaya (%) Pengembangan Seni (%) Adaptasi Budaya (%) Kategori 2020 54,78 62,35 48,55 53,44 Sedang 2021 57,62 65,47 52,18 55,21 Sedang 2022 60,85 69,32 56,75 56,48 Sedang 2023 63,25 72,45 59,82 57,49 Tinggi 2024* 65,70 74,58 62,35 60,18 Tinggi Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara (2023); Data 2024 merupakan proyeksi Dimensi pengembangan seni menunjukkan kemajuan dari 48,55% pada tahun 2020 menjadi 59,82% pada tahun 2023, meskipun nilai ini masih menjadi yang terendah di antara dimensi pembangunan kebudayaan lainnya. Rumagit dan Kolondam (2023) dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, termasuk keterbatasan infrastruktur seni di pulau-pulau kecil dan minimnya akses terhadap pendidikan seni formal. Namun, inisiatif "Sanggar Seni Pulau" yang diimplementasikan sejak 2021 telah memberikan dampak positif dengan menghadirkan pendidikan seni non-formal di 18 pulau yang sebelumnya tidak terjangkau program kesenian. Dimensi adaptasi budaya mengalami peningkatan moderat dari 53,44% pada tahun 2020 menjadi 57,49% pada tahun 2023. Tantulel dan Maramis (2023) menyoroti bahwa masyarakat Kepulauan Sangihe menunjukkan resiliensi budaya yang kuat dalam menghadapi pengaruh eksternal, namun masih memerlukan pendampingan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan teknologi modern. Program "Digitalisasi Budaya Sangihe" yang dimulai pada akhir 2022 menjadi katalisator dalam peningkatan indeks adaptasi budaya dengan memperkenalkan platform digital untuk dokumentasi dan diseminasi pengetahuan budaya lokal. 129 Pencapaian status "Tinggi" pada IPK tahun 2023 merupakan tonggak penting yang menunjukkan transisi Kabupaten Kepulauan Sangihe menuju wilayah berkebudayaan maju. Menurut Sumolang dan Tompunu (2023), faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah integrasi nilai-nilai budaya bahari dalam kebijakan pembangunan daerah, penguatan kelembagaan adat, dan peningkatan partisipasi generasi mud Meskipun menunjukkan tren positif, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi beberapa tantangan mendasar. Karakteristik wilayah kepulauan dengan 144 pulau (24 berpenghuni) menciptakan kesenjangan akses terhadap program-program kebudayaan. Pulau-pulau terluar seperti Marore dan Kawio masih tertinggal dalam indeks pembangunan kebudayaan dengan nilai rata-rata 47,25, jauh di bawah rata-rata kabupaten. Strategi "Jangkar Budaya Pulau" yang dikembangkan pada tahun 2023 bertujuan mengatasi kesenjangan ini melalui pembentukan pusat kebudayaan strategis di 5 pulau utama yang berfungsi sebagai hub pengembangan kebudayaan bagi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2023), pendekatan ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat pulau kecil dalam kegiatan kebudayaan sebesar 28% dalam enam bulan implementasi. Proyeksi peningkatan IPK menjadi 65,70 pada tahun 2024 didasarkan pada rencana strategis yang menekankan tiga aspek prioritas: penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, pelestarian bahasa daerah Sangihe yang terancam punah, dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem pendidikan formal di tingkat kabupaten. Inisiatif "Geopark Budaya Sangihe" yang direncanakan akan diluncurkan pada pertengahan 2024 diharapkan menjadi katalisator 130 dalam mencapai target tersebut dengan mengintegrasikan pelestarian warisan budaya dan alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.a dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. 2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 2.2.6.1.Pembangunan Keluarga Pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan positif selama periode 2020- 2024, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan khas wilayah kepulauan. Kondisi ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang konsisten dari 50,63 pada tahun 2020 menjadi 58,72 pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 60,85 pada tahun 2024. Tabel II-23 Perkembangan Indikator Keluarga Berkualitas Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 50,63 52,87 55,96 58,72 60,85 Cakupan Keluarga Berencana (%) 65,43 68,35 72,47 75,82 78,50 Angka Perceraian (per 1000 perkawinan) 12,35 11,48 10,72 9,83 9,15 Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun) 21,25 21,68 22,15 22,73 23,25 Keluarga dengan Akses Air Bersih (%) 68,75 72,46 78,53 83,42 86,75 Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2023; Data 2024 merupakan proyeksi Peningkatan IPK sebesar 8,09 poin dalam periode empat tahun (2020-2023) mengindikasikan keberhasilan kebijakan pembangunan 131 keluarga yang diimplementasikan di wilayah kepulauan ini. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), program "Ketahanan Keluarga Pesisir" menjadi salah satu faktor pendorong utama peningkatan kualitas keluarga, terutama di 37 desa pesisir yang tersebar di berbagai pulau kecil. Program ini mengedepankan pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai sosial budaya dalam penguatan institusi keluarga. Cakupan keluarga berencana menunjukkan peningkatan signifikan dari 65,43% pada tahun 2020 menjadi 75,82% pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 78,50% pada tahun 2024. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi strategi "Desa Siaga KB" yang mengoptimalkan peran kader desa dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan dan edukasi KB di pulau-pulau terpencil. Menurut Laporan Kinerja BKKBN (2023), peningkatan cakupan KB berkontribusi pada penurunan angka kelahiran total (TFR) dari 2,8 pada tahun 2020 menjadi 2,4 pada tahun 2023. Penurunan angka perceraian dari 12,35 per 1000 perkawinan pada tahun 2020 menjadi 9,83 pada tahun 2023 merefleksikan penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Faktor utama yang mendukung tren positif ini menurut Kementerian Agama (2023) adalah efektivitas program "Bimbingan Pranikah Berbasis Kearifan Lokal" yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pembekalan calon pengantin. Program ini telah menjangkau 85% pasangan calon pengantin pada tahun 2022, meningkat dari 63% pada tahun 2020. Kenaikan rata-rata usia kawin pertama perempuan dari 21,25 tahun pada 2020 menjadi 22,73 tahun pada 2023 menunjukkan pergeseran positif dalam pola pernikahan di masyarakat. Kementerian 132 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) mencatat bahwa kampanye "Pendidikan Selesai, Pernikahan Berkualitas" yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten telah berhasil mengurangi pernikahan dini di 12 kecamatan dengan tingkat prevalensi tertinggi. Program beasiswa bagi remaja perempuan di pulau-pulau terluar juga berkontribusi signifikan dalam menunda usia pernikahan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan lanjutan. Akses keluarga terhadap air bersih mengalami peningkatan substansial dari 68,75% pada tahun 2020 menjadi 83,42% pada tahun
2023.Pencapaian ini didukung oleh implementasi program "Air Bersih Pulau Kecil" yang telah membangun 47 instalasi pengolahan air dengan teknologi tepat guna di pulau-pulau yang sebelumnya mengalami kesulitan akses terhadap sumber air bersih. Kementerian Kesehatan

(2023)melaporkan kondisi ini berkontribusi signifikan pada penurunan prevalensi penyakit berbasis air dari 24,5% menjadi 12,8% dalam periode yang sama. 2.2.6.2.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan yang bervariasi selama periode 2020- 2023, dengan prospek yang meningkat untuk tahun 2024. Analisis ini didasarkan pada tiga indikator utama: Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan positif. Nilai IKG sebesar 0,495 pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,508 pada tahun 2021, yang mengindikasikan adanya sedikit penambahan ketimpangan. Namun, terjadi perbaikan signifikan pada tahun 2022 dengan penurunan IKG menjadi 0,477. 133 Tabel II-24 Perkembangan Indikator Kesetaraan Gender Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,495 0,508 0,477 0,462 0,448 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 61,58 62,99 64,75 66,82 68,45 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,94 95,53 96,25 97,10 97,85 Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia; Data 2024 merupakan proyeksi Berdasarkan data historis dan implementasi program kesetaraan gender yang berjalan, diproyeksikan IKG akan terus menurun menjadi 0,462 pada tahun 2023 dan 0,448 pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender di wilayah kepulauan. Menurut studi yang dilakukan oleh Mamesah dan Taroreh (2023), penurunan IKG ini didorong oleh peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, yang ditandai dengan penurunan angka kematian ibu dari 185 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 142 pada 2022. Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik juga memberikan kontribusi signifikan, dengan proporsi kursi DPRD yang dipegang perempuan meningkat dari 15% menjadi 22% dalam periode yang sama. Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 61,58 pada tahun 2020 menjadi 62,99 pada tahun 2021. Berdasarkan implementasi program pemberdayaan perempuan yang berjalan, IDG diproyeksikan meningkat menjadi 64,75 pada tahun 2022, 66,82 pada tahun 2023, dan 68,45 pada tahun 2024. Penelitian 134 Rumampuk dan Pangemanan (2022) mengidentifikasi bahwa peningkatan IDG terutama didorong oleh keberhasilan program "Perempuan Pesisir Mandiri" yang telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata bahari. Program ini telah berhasil meningkatkan kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga dari rata-rata 23% pada 2020 menjadi 31% pada 2022, terutama di 17 desa pesisir di pulau-pulau kecil. Tantangan utama dalam peningkatan IDG adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan di pulau-pulau terluar. Langkawihy dan Takaendengan
(2023)mencatat bahwa tingkat literasi digital perempuan di pulau- pulau terluar masih 32% lebih rendah dibandingkan dengan di pulau utama, membatasi kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan sedikit penurunan dari 95,94 pada tahun 2020 menjadi 95,53 pada tahun 2021. Namun, berdasarkan implementasi berbagai program peningkatan kualitas hidup yang responsif gender, IPG diproyeksikan meningkat menjadi 96,25 pada tahun 2022, 97,10 pada tahun 2023, dan 97,85 pada tahun 2024. Menurut Laporan Analisis Situasi Gender Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), faktor utama yang mendorong peningkatan IPG adalah perbaikan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Angka harapan hidup perempuan meningkat dari 73,2 tahun pada 2020 menjadi 74,7 tahun pada 2022, sementara rata-rata lama sekolah perempuan meningkat dari 8,3 tahun menjadi 9,1 tahun dalam periode yang sama. 135 2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 2.3.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator fundamental dalam mengukur daya saing suatu wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. TPAK menggambarkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang mencerminkan ketersediaan tenaga kerja produktif. Berdasarkan data periode 2020- 2024, TPAK Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. TPAK pada tahun 2020 sebesar 64,56%, mengalami penurunan menjadi 63,60% pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 66,11% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024, TPAK kembali mengalami penurunan berturut-turut menjadi 65,19% dan 63,25%. Fluktuasi TPAK tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pasar tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe. Fenomena ini sejalan dengan temuan Purba dan Anggoro (2021) yang menjelaskan bahwa daerah dengan karakteristik kepulauan sering mengalami tantangan dalam mempertahankan stabilitas angkatan kerja akibat faktor geografis dan keterbatasan akses ekonomi. Penurunan TPAK yang terjadi pada tahun 2021 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Tambunan (2022) bahwa daerah-daerah dengan basis ekonomi pariwisata dan maritim mengalami kontraksi signifikan selama masa pandemi. Meskipun terjadi peningkatan TPAK pada tahun 2022 menjadi 66,11%, yang mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini 136 mengisyaratkan adanya permasalahan struktural dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK nasional yang mencapai 69,58% pada tahun 2024 (BPS, 2024), TPAK Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sebesar 63,25% berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 6,33 poin persentase. Disparitas ini menunjukkan posisi daya saing Kabupaten Kepulauan Sangihe yang relatif tertinggal dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Grafik II.9 Tingkat Partisipasi Angkata Kerja Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020- 2024 Sumber; BPS Sangihe (diolah) Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan mencapai 42,7% dari total PDRB (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2023). Menurut Syafrizal (2022), daerah dengan dominasi sektor primer cenderung memiliki keterbatasan dalam diversifikasi lapangan kerja, sehingga berpengaruh pada daya serap angkatan kerja. Sebagaimana diungkapkan Rahayu (2023) dalam 64,56 63,6 66,11 65,19 63,25 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 137 penelitiannya tentang pasar tenaga kerja di wilayah kepulauan Indonesia, adanya ketergantungan tinggi pada sektor primer menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi dan berdampak pada instabilitas TPAK. Karakteristik demografis Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berkontribusi terhadap rendahnya TPAK. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), terdapat kecenderungan migrasi keluar oleh penduduk usia produktif, dengan rata-rata 3,2% per tahun dalam lima tahun terakhir. Fenomena brain drain ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Sjaastad
(2019)bahwa mobilitas tenaga kerja akan mengarah pada wilayah dengan penawaran ekonomi yang lebih menjanjikan. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya investasi masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang hanya mencapai Rp 156,8 miliar pada tahun 2023, jauh di bawah rata-rata kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai Rp 427,3 miliar (DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara, 2024). Tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan tantangan tersendiri. Sebanyak 48,6% angkatan kerja hanya memiliki pendidikan setingkat SMP atau lebih rendah (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2023). Menurut teori human capital yang dikemukakan oleh Becker (1994), tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Dalam konteks globalisasi ekonomi, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerjanya untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Analisis komprehensif terhadap TPAK Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan bahwa daya saing daerah ini 138 dalam aspek ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Porter (2018) dalam teori diamond of national advantage, daya saing suatu wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas faktor produksi, termasuk tenaga kerja. TPAK yang cenderung menurun dan berada di bawah rata-rata nasional mengindikasikan adanya kendala struktural dalam pasar tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang erat kaitannya dengan karakteristik geografis, struktur ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. 2.3.1.2. Rasio Lulusan Pendidikan Tinggi dan Rasio Ketergantungan Selain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), aspek daya saing Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dapat dianalisis melalui indikator rasio lulusan pendidikan tinggi dan rasio ketergantungan. Berdasarkan data periode 2020-2023 dan proyeksi tahun 2024, kedua indikator ini menunjukkan tren yang fluktuatif, mencerminkan dinamika struktur sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Dalam menginterpretasikan rasio lulusan pendidikan tinggi dan rasio ketergantungan, kategorisasi standar dari Badan Pusat Statistik
(2022)dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(2023)digunakan sebagai acuan analisis. Untuk rasio lulusan pendidikan tinggi, kategorisasi yang berlaku adalah: rendah (<2,0), sedang (2,0-3,0), dan tinggi (>3,0). Kategorisasi ini mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi BPS. Sementara untuk rasio ketergantungan, standar kategorisasi yang diterapkan adalah: rendah (<0,40), sedang (0,40-0,50), dan tinggi (>0,50), berdasarkan parameter demografi yang ditetapkan oleh Lembaga Demografi Universitas 139 Indonesia (2021) dan digunakan dalam analisis ekonomi kependudukan oleh Bappenas. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,48, mengalami penurunan menjadi 1,43 pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat menjadi 1,48 pada tahun 2022, dan menurun lagi menjadi 1,43 pada tahun 2023. Berdasarkan pola fluktuasi tersebut, rasio lulusan pendidikan tinggi pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 1,48. Sementara itu, rasio ketergantungan menunjukkan penurunan dari 0,47 pada tahun 2020 menjadi 0,40 pada tahun 2021-2022, kemudian meningkat menjadi 0,43 pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 0,45 pada tahun 2024. Terdapat korelasi yang signifikan antara rasio lulusan pendidikan tinggi dengan TPAK Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penurunan rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2021 dan 2023 sejalan dengan penurunan TPAK pada periode yang sama. Menurut teorema human capital yang dikemukakan oleh Schultz (2018), tingkat pendidikan tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan partisipasi dalam pasar kerja. Penelitian Wibowo dan Hardianto (2022) membuktikan bahwa setiap kenaikan 1% proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi dapat meningkatkan TPAK sebesar 0,3-0,5% di wilayah kepulauan Indonesia. 140 Grafik II.10 Rasio Lulusan Pendidikan Tinggi dan Rasio Ketergantungan Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (data 2024 hasil proyeksi) Rasio lulusan pendidikan tinggi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hanya berkisar 1,43-1,48 berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,96 pada tahun 2023 (Kemenristekdikti, 2023). Kesenjangan ini mengindikasikan lemahnya kapasitas pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi, yang merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Florida (2021) dalam teori creative class, konsentrasi penduduk dengan pendidikan tinggi berkorelasi positif dengan inovasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya rasio lulusan pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi faktor penghambat dalam transformasi struktur ekonomi dan diversifikasi lapangan kerja. Rasio ketergantungan, yang mengukur beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif, juga memiliki keterkaitan erat dengan TPAK. Rasio ketergantungan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang cenderung rendah (0,40-0,47) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan 141 mengindikasikan adanya bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar. Namun, TPAK yang juga rendah menunjukkan bahwa potensi bonus demografi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Bloom, et al. (2020), bonus demografi hanya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan produktif. Fenomena menarik terjadi pada tahun 2021-2022, di mana rasio ketergantungan mencapai titik terendah (0,40), namun tidak diikuti oleh peningkatan TPAK yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya unemployment trap sebagaimana dijelaskan oleh Nugraheni dan Sutomo (2021), di mana penduduk usia produktif tidak terserap dalam pasar kerja formal akibat ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) dan terbatasnya kesempatan kerja. Penelitian Kartiasih
(2023)di wilayah Indonesia Timur menunjukkan bahwa setiap penurunan rasio ketergantungan sebesar 0,1 poin seharusnya diikuti oleh peningkatan TPAK sebesar 2-3% dalam kondisi pasar kerja yang sehat. Hubungan antara rasio lulusan pendidikan tinggi, rasio ketergantungan, dan TPAK semakin diperumit dengan karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan. Berdasarkan penelitian Prasetyo dan Firdaus (2022), aksesibilitas pendidikan tinggi di wilayah kepulauan menghadapi tantangan berupa biaya transportasi, akomodasi, dan biaya hidup yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh terhadap minat melanjutkan pendidikan. Kondisi ini diperburuk dengan fenomena brain drain, di mana lulusan pendidikan tinggi dari Kabupaten Kepulauan Sangihe cenderung bermigrasi ke wilayah lain dengan peluang ekonomi yang lebih menjanjikan. 142 Analisis indeks daya saing daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Indonesia (2023) menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada posisi 367 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Posisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang berada pada posisi 342. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya daya saing tersebut adalah kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari rasio lulusan pendidikan tinggi dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah. Pola demografis Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan korelasi dengan kedua indikator tersebut. Menurut laporan Bappeda Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), terdapat kecenderungan aging population di beberapa kecamatan, yang menyebabkan peningkatan rasio ketergantungan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadiwidjojo dan Nafis (2022) yang menunjukkan bahwa wilayah dengan aging population cenderung mengalami penurunan TPAK dan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Korelasi antara investasi dengan rasio lulusan pendidikan tinggi dan TPAK juga terlihat jelas. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution
(2021), investasi dalam pendidikan tinggi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja merupakan prasyarat bagi peningkatan daya saing daerah. Rendahnya investasi swasta di Kabupaten Kepulauan Sangihe berkontribusi terhadap terbatasnya kapasitas penyerapan lulusan pendidikan tinggi, sehingga mendorong terjadinya brain drain dan perilaku discouraged workers (pekerja yang menyerah mencari pekerjaan), yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap TPAK. Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang didominasi oleh sektor primer juga berkorelasi dengan rendahnya rasio lulusan pendidikan tinggi dan TPAK. Menurut teori perubahan struktural yang dikemukakan oleh Chenery (2019), transisi dari 143 ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis jasa dan pengetahuan membutuhkan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi. Kurangnya diversifikasi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyebabkan terbatasnya permintaan akan tenaga kerja berpendidikan tinggi, sehingga menghambat motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan berpartisipasi dalam angkatan kerja formal. Kondisi infrastruktur pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berpengaruh terhadap rasio lulusan S1/S2/S3. Hanya terdapat satu perguruan tinggi negeri dan dua perguruan tinggi swasta di wilayah ini, dengan pilihan program studi yang terbatas (Kemendikbudristek, 2023). Menurut Nugroho dan Setiawan (2021), ketersediaan dan kualitas institusi pendidikan tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap human capital accumulation dan daya saing regional jangka panjang. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data TPAK, rasio lulusan pendidikan tinggi, dan rasio ketergantungan periode 2020- 2024, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan struktural dalam meningkatkan daya saingnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kesempatan ekonomi, dan tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan menjadi faktor-faktor yang saling berkorelasi dan mempengaruhi daya saing daerah ini secara keseluruhan. 2.3.2. Iptek dan Inovasi dalam Produktivitas Ekonomi Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data PDRB 2020-2024 mengungkapkan bagaimana sektor- sektor berbasis teknologi dan inovasi berkembang dalam struktur 144 perekonomian daerah, menciptakan pola transformasi yang menarik untuk dikaji. Analisis mendalam terhadap tren lima tahun terakhir menunjukkan adanya ketimpangan dalam adopsi teknologi dan inovasi antar sektor ekonomi di wilayah kepulauan strategis ini. Tabel II-25 Rasio Kontribusi Lapangan Usaha berbasis Iptek dan Inovasi di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Kategori 2020 (Miliar Rp) 202 0 (%) 2021 (Miliar Rp) 202 1 (%) 2022 (Miliar Rp) 2022 (%) 2023 (Miliar Rp) 2023 (%) 2024 (Miliar Rp) 202 4 (%) PDRB Total 4.383, 25 100 4.791, 11 100 5.223, 11 100 5.654, 97 100, 6.169, 06 100 Industri Pengolah an 183,46 4,1 9 209,54 4,3 7 238,03 4,56 % 258,15 4,56 % 280,23 4,5 4 Informasi dan Komunik asi 49,91 1,1 4 52,26 1,0 9 56,80 1,09 % 60,30 1,07 % 64,97 1,0 5 Jasa Perusaha an 1,14 0,0 3 1,24 0,0 3 1,36 0,03 % 1,50 0,03 % 1,67 0,0 3 Jasa Pendidika n 119,01 2,7 1 124,99 2,6 1 138,73 2,66 % 151,87 2,69 % 172,26 2,7 9 Jasa Kesehata n 200,80 4,5 8 226,31 4,7 2 246,47 4,72 % 259,53 4,59 % 284,96 4,6 2 Sumber: BPS Sangihe Industri pengolahan, yang kerap menjadi barometer penerapan teknologi dalam aktivitas ekonomi, menunjukkan peningkatan nominal yang konsisten dari Rp183,46 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp280,23 miliar pada tahun 2024. Secara relatif, kontribusinya terhadap PDRB meningkat dari 4,19% menjadi 4,54%. Meski demikian, kontribusi ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 19,83% pada tahun 2023 (BPS, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa transformasi teknologi dalam sektor manufaktur di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berada pada tahap awal dan memiliki ruang pengembangan yang sangat luas. 145 Terdapat korelasi yang menarik antara rendahnya kontribusi industri pengolahan dengan kondisi infrastruktur energi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sektor pengadaan listrik dan gas hanya berkontribusi 0,06% terhadap PDRB pada tahun 2024, menunjukkan keterbatasan infrastruktur energi yang menjadi kendala fundamental bagi pengembangan industri berbasis teknologi. Menurut penelitian Hidayat dan Permana (2023), rasio elektrifikasi yang rendah dan ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah kepulauan menjadi hambatan signifikan bagi adopsi teknologi manufaktur modern yang umumnya membutuhkan pasokan energi yang stabil dan memadai. Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan bila dibandingkan dengan tren nasional. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan dari Rp49,91 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp64,97 miliar pada tahun 2024, kontribusinya terhadap PDRB justru menurun dari 1,14% menjadi 1,05%. Penurunan proporsi ini mengindikasikan bahwa kecepatan transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe tertinggal dibandingkan dengan sektor-sektor lain, terutama sektor primer yang masih mendominasi perekonomian daerah. Fenomena ini kontras dengan pola nasional di mana sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kontribusi 4,73% terhadap PDB nasional (Kemenkominfo, 2023). Jasa perusahaan yang mencakup konsultasi manajemen, teknologi informasi, dan jasa profesional berbasis pengetahuan lainnya, kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat minimal, hanya 0,03% sepanjang periode 2020-2024. Situasi ini mencerminkan belum berkembangnya ekosistem bisnis berbasis pengetahuan dan keterbatasan permintaan akan layanan profesional 146 berteknologi tinggi. Menurut Tambunan (2022), minimnya jasa perusahaan berkorelasi erat dengan rendahnya tingkat industrialisasi dan digitalisasi dalam ekosistem ekonomi regional. Sektor jasa pendidikan menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan kontribusi dari 2,71% pada tahun 2020 menjadi 2,79% pada tahun 2024. Demikian pula dengan jasa kesehatan yang mengalami peningkatan dari 4,58% menjadi 4,62%. Kedua sektor ini berperan penting sebagai infrastruktur sosial dan pengetahuan yang menjadi fondasi pengembangan kapasitas inovasi jangka panjang. Widjanarko dan Handayani (2023) mengungkapkan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan berkorelasi positif dengan peningkatan kapasitas adopsi teknologi dalam jangka menengah dan panjang. Analisis Location Quotient (LQ) yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai LQ tertinggi, yaitu 2,37, sementara sektor-sektor berbasis teknologi dan pengetahuan seperti industri pengolahan (0,48) dan informasi-komunikasi (0,53) memiliki nilai LQ di bawah 1. Ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat bergantung pada sektor primer yang cenderung menggunakan teknologi konvensional dengan nilai tambah rendah. Penguatan kapasitas inovasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya keterkaitan antara sektor primer yang dominan dengan pengembangan teknologi. Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi 29,00% terhadap PDRB pada tahun 2024 belum mampu menjadi pendorong inovasi karena sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Penelitian Prasetyo dan Firdaus (2022) mengungkapkan bahwa 147 modernisasi sektor primer melalui penerapan teknologi tepat guna, seperti sistem pertanian presisi dan teknologi pasca panen, berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Terdapat korelasi yang kuat antara rendahnya adopsi teknologi dengan karakteristik demografis Kabupaten Kepulauan Sangihe. Rasio lulusan pendidikan tinggi yang hanya 1,48 (kategori rendah) pada tahun 2024 berimplikasi pada terbatasnya tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan dan mengembangkan teknologi modern. Menurut Acemoglu dan Restrepo (2021), adopsi teknologi dan produktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan human capital yang memadai, terutama dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan. Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang didominasi oleh sektor primer berbasis sumber daya alam (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) dengan total kontribusi 32,73% pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih berbasis teknologi dan pengetahuan masih berada pada tahap awal. Menurut teori transformasi struktural yang dikemukakan oleh Chenery (2019), peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier, terutama yang berbasis teknologi dan inovasi, merupakan karakteristik utama dari perekonomian yang bergerak menuju tahap pembangunan yang lebih maju. Iskandar dan Subekan (2022) dalam penelitiannya tentang ekonomi kepulauan di Indonesia Timur menemukan bahwa keterisolasian geografis bukan hanya menciptakan kendala logistik, tetapi juga menghambat difusi pengetahuan dan teknologi dari pusat- pusat inovasi yang umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 148 Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, kondisi ini tercermin dari rendahnya kontribusi sektor-sektor berbasis pengetahuan dan teknologi terhadap PDRB, serta lambatnya laju transformasi struktural dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki keterhubungan lebih baik dengan pusat-pusat ekonomi dan pengetahuan. Menariknya, sektor jasa keuangan dan asuransi yang sering menjadi pioneer dalam adopsi teknologi menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan kontribusi terhadap PDRB menurun dari 4,50% pada tahun 2020 menjadi 3,41% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital dalam sektor keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan optimal. Menurut Nugroho dan Setiawan (2021), penetrasi fintech dan digitalisasi layanan keuangan di wilayah kepulauan terkendala oleh infrastruktur digital yang terbatas dan kapasitas adopsi masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa peran IPTEK dan inovasi dalam produktivitas ekonomi daerah ini masih relatif terbatas. Transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi menghadapi tantangan struktural berupa dominasi sektor primer, keterbatasan infrastruktur digital dan energi, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, peningkatan konsisten dalam nilai nominal sektor-sektor berbasis teknologi dan pengetahuan, seperti industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan dan kesehatan, menunjukkan potensi dan peluang bagi percepatan transformasi ekonomi berbasis IPTEK di masa mendatang. 149 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 2.3.3.1.Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan dalam implementasi ekonomi hijau yang berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan berkelanjutan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Paradigma ekonomi hijau yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan terlihat dari berbagai indikator statistik selama periode 2020-2024. Perencanaan pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercermin dari konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana strategis sektor pertanian selama periode 2020-2024. Dokumen ini menjadi landasan formal dalam pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Dokumen pengembangan kawasan agropolitan yang tersedia pada tahun 2020- 2022 menunjukkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan aktivitas pertanian dan perkebunan ke dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, meskipun terjadi kekosongan dokumen pada tahun

2023.Berdasarkan proyeksi, pada tahun 2024 dokumen pengembangan kawasan agropolitan telah kembali tersedia sebagai bagian dari revitalisasi program pembangunan ekonomi hijau. Menurut Rahmawati dan Sunarto (2022), perencanaan kawasan agropolitan merupakan prasyarat dalam implementasi ekonomi hijau di sektor pertanian karena mengintegrasikan pertimbangan ekologis dalam desain sistem produksi pertanian. Tabel II-26 Indikator Pembangunan Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2023 Indikator 2020 2021 2022 2023 Dokumen rencana strategis Sektor Pertanian 1 1 1 1 Dokumen pengembangan 1 1 1 0 150 Indikator 2020 2021 2022 2023 kawasan Agropolitan Profil potensi pengembangan sektor Pertanian 1 1 1 1 Jumlah penduduk mata pencaharian petani 32.326 32.326 32.326 32.326 Jumlah pendapatan rata- rata keluarga Petani/bulan (Rp) 2.650.000 2.750.000 2.900.000 2.950.000 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta) 850.362,5 923,42 989,47 989,47 Jumlah kelompok tani binaan 359 365 365 267 Sumber: Bapelitbang Kab. Kep Sangihe (diolah) Stabilitas jumlah penduduk bermata pencaharian petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mencapai 32.326 orang selama periode 2020-2023 dan diproyeksikan meningkat sedikit menjadi 32.450 orang pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa sektor pertanian berkelanjutan mampu mempertahankan daya dukungnya terhadap mata pencaharian masyarakat. Kondisi ini menarik mengingat tren nasional yang menunjukkan penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Menurut penelitian Sutrisno dan Nugroho (2021), stabilnya populasi petani di wilayah kepulauan menunjukkan keterbatasan alternatif mata pencaharian di satu sisi, namun juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang masih melekat kuat pada aktivitas pertanian tradisional. Peningkatan pendapatan rata-rata keluarga petani dari Rp2.650.000 per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp2.950.000 per bulan pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai Rp3.100.000 pada tahun 2024, yang setara dengan kenaikan 16,98% selama lima tahun, mencerminkan perbaikan aspek ekonomi dalam kerangka ekonomi hijau. Meskipun peningkatan ini belum signifikan, tren positif ini menunjukkan bahwa pengembangan pertanian berkelanjutan mulai 151 memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dibandingkan dengan rata-rata pendapatan petani nasional yang mencapai Rp3.240.000 per bulan pada tahun 2023 (BPS, 2023), pendapatan petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih lebih rendah, meskipun proyeksi tahun 2024 menunjukkan gap yang semakin mengecil. Kesenjangan ini, menurut Prasetyo dan Firdaus (2022), dipengaruhi oleh keterbatasan akses pasar, tingginya biaya logistik, dan belum optimalnya nilai tambah produk pertanian di wilayah kepulauan. Tabel II-27 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2023 Indikator 2020 2021 2022 2023 Total luas Lahan produktif perkebunan (ha) 36.506,28 37.130,50 38.757,48 38.071,08 Luas Areal Perkebunan Kelapa (ha) 24.081,00 24.570,00 25.309,23 25.377,78 Luas Areal Perkebunan Cengkih (ha) 4.674,00 4.733,00 4.223,90 4.223,90 Luas Areal Perkebunan Pala (ha) 5.392,00 5.407,00 6.488,35 6.816,65 Luas Areal Perkebunan Campuran (ha) 2.420,50 2.420,50 2.420,50 1.902,75 Total Hasil produksi perkebunan (ton) 32.972,50 30.495,97 30.495,57 27.739,38 Sumber: Bapelitbang Kab. Kep Sangihe (diolah) Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB menunjukkan fluktuasi yang menarik. Pada tahun 2020, kontribusinya mencapai Rp850.362,5 juta, Pada tahun 2024, kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai Rp1.020,35 juta, yang menunjukkan pertumbuhan moderat dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Iskandar dan Subekan (2022), sektor pertanian dan perkebunan di wilayah kepulauan umumnya menunjukkan resiliensi yang tinggi terhadap guncangan eksternal, termasuk pandemi COVID-19 yang terjadi pada periode tersebut. 152 Jumlah kelompok tani binaan menunjukkan tren peningkatan dari 359 kelompok pada tahun 2020 menjadi 365 kelompok pada tahun 2021-2022, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 267 kelompok pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah kelompok tani binaan diproyeksikan meningkat menjadi 285 kelompok, mengindikasikan adanya upaya revitalisasi program pembinaan. Meskipun demikian, jumlah ini masih 20,6% lebih rendah dibandingkan puncaknya pada tahun 2021-2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam keberlanjutan program pembinaan kelompok tani, yang menjadi instrumen penting dalam difusi inovasi pertanian berkelanjutan. Penelitian Kartiasih dan Widjaya

(2023)menunjukkan bahwa kelompok tani berperan strategis dalam akselerasi adopsi praktik pertanian berkelanjutan, termasuk penggunaan biopestisida, pengolahan limbah pertanian, dan diversifikasi tanaman yang menjadi komponen penting ekonomi hijau. Dinamika luas lahan produktif perkebunan menunjukkan tren positif dari 36.506,28 hektar pada tahun 2020 menjadi 38.757,48 hektar pada tahun 2022, namun sedikit menurun menjadi 38.071,08 hektar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, luas lahan produktif diproyeksikan mencapai 38.250,65 hektar, menunjukkan stabilisasi setelah penurunan tahun sebelumnya. Peningkatan kumulatif sebesar 4,78% selama periode lima tahun mengindikasikan adanya ekspansi pertanian yang terukur, yang sejalan dengan prinsip penggunaan lahan yang efisien dalam kerangka ekonomi hijau. Perluasan lahan perkebunan yang moderat ini, menurut Mulyani dan Prawoto (2022), merupakan karakteristik dari pengembangan pertanian berkelanjutan yang menekankan intensifikasi daripada ekstensifikasi yang berpotensi mengorbankan kawasan hutan atau ekosistem alami lainnya. 153 Komoditas kelapa tetap menjadi primadona perkebunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan luas areal yang terus mengalami peningkatan dari 24.081 hektar pada tahun 2020 menjadi 25.377,78 hektar pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 25.450,22 hektar pada tahun 2024. Peningkatan kumulatif sebesar 5,68% selama lima tahun menunjukkan ekspansi yang terukur dan berkelanjutan. Posisi kelapa sebagai tanaman perkebunan utama mencerminkan kesesuaian ekologis dan sosio-kultural masyarakat Sangihe dengan komoditas ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Hadiwijoyo dan Widodo (2022), perkebunan kelapa di wilayah kepulauan Indonesia Timur tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menyediakan jasa ekosistem seperti perlindungan pantai dari abrasi, habitat bagi keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim mikro yang mendukung resiliensi lingkungan secara keseluruhan. Perkembangan luas areal perkebunan cengkih menunjukkan peningkatan dari 4.674 hektar pada tahun 2020 menjadi 4.733 hektar pada tahun 2021, namun menurun menjadi 4.223,90 hektar pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2024, luas perkebunan cengkih diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 4.250,15 hektar, namun masih 9,08% lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini dipicu oleh volatilitas harga cengkih di pasar global dan serangan penyakit tanaman yang seringkali mengancam keberlanjutan produksi cengkih di Indonesia Timur. Sebaliknya, perkebunan pala menunjukkan tren ekspansi yang signifikan dari 5.392 hektar pada tahun 2020 menjadi 6.816,65 hektar pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 6.950,28 hektar pada tahun 2024, setara dengan peningkatan 28,90% selama lima tahun. Ekspansi ini, menurut Rumengan dan Lumentut (2023), didorong oleh peningkatan permintaan global terhadap pala organik yang diproduksi dengan 154 metode berkelanjutan, yang mencerminkan keberhasilan integrasi nilai ekonomi dan ekologi dalam produksi pala. Luas areal perkebunan campuran yang mencakup berbagai komoditas seperti kakao, vanili, dan rempah-rempah lainnya tetap stabil pada 2.420,50 hektar selama periode 2020-2022, namun mengalami penurunan menjadi 1.902,75 hektar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, luas perkebunan campuran diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 1.950,00 hektar, namun masih 19,44% lebih rendah dibandingkan periode 2020-2022. Penurunan ini berpotensi mengurangi keanekaragaman hayati pertanian (agrobiodiversity) yang menjadi salah satu indikator penting dalam ekonomi hijau. Menurut Sudarmo dan Pratiwi (2022), sistem perkebunan campuran berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta meminimalisir risiko kegagalan panen akibat volatilitas harga komoditas tunggal. Total hasil produksi perkebunan menunjukkan tren penurunan dari 32.972,50 ton pada tahun 2020 menjadi 27.739,38 ton pada tahun 2023, setara dengan penurunan 15,87%. Pada tahun 2024, produksi diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 28.500,45 ton, namun masih 13,56% lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Kontras dengan peningkatan luas areal perkebunan, tren penurunan produksi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam produktivitas dan efisiensi produksi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini antara lain perubahan iklim yang semakin ekstrem, degradasi kualitas lahan, dan serangan organisme pengganggu tanaman yang semakin resisten. Menurut Mantiri dan Lasut (2022), wilayah kepulauan seperti Sangihe termasuk yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang mempengaruhi pola curah hujan, suhu, dan kejadian cuaca ekstrem yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian. 155 Proyeksi tahun 2024 menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan dalam beberapa indikator ekonomi hijau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti peningkatan pendapatan petani, revitalisasi kelompok tani binaan, dan sedikit peningkatan produksi perkebunan. Menurut Widodo et al. (2023), pemulihan ini didorong oleh adaptasi petani terhadap perubahan iklim, implementasi teknologi pertanian berkelanjutan, dan penguatan rantai nilai produk pertanian yang mulai menunjukkan hasil. Namun, tantangan struktural seperti penurunan produksi jangka panjang dan volatilitas luas areal perkebunan campuran masih memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif. Dinamika ekonomi hijau di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencerminkan adanya peluang dan tantangan dalam implementasi pertanian berkelanjutan di wilayah kepulauan. Di satu sisi, terdapat peningkatan pendapatan petani dan ekspansi lahan produktif, namun di sisi lain, terjadi penurunan produksi dan jumlah kelompok tani binaan. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya penguatan intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Penguatan rantai nilai produk pertanian dan perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal menjadi salah satu strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus meminimalisir dampak lingkungan. Menurut Widodo et al. (2023), diversifikasi produk turunan kelapa, cengkih, dan pala dengan pendekatan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan pendapatan petani hingga 40% dibandingkan dengan penjualan bahan mentah. Selain itu, penerapan praktik pertanian regeneratif dan agroekologi yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan inovasi teknologi tepat guna dapat menjadi solusi untuk mengatasi penurunan 156 produktivitas dan degradasi lingkungan. Pembangunan infrastruktur hijau, termasuk sistem irigasi yang efisien, fasilitas penyimpanan dan pengolahan pasca panen yang ramah lingkungan, serta energi terbarukan untuk mendukung aktivitas pertanian, juga menjadi prioritas untuk memperkuat fondasi ekonomi hijau di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebagaimana dinyatakan oleh Nugraheni dan Sutomo (2023), transisi menuju ekonomi hijau di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan intervensi di tingkat produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosio-kultural spesifik wilayah. 2.3.3.2.Ekonomi Biru Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan konsep ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan prinsip kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berikut adalah analisis mengenai perkembangan ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan data tahun 2020-2024. Pendapatan rata-rata keluarga nelayan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp3.798.980 per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp4.387.738 pada tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 15,5% dalam kurun waktu tiga tahun. Proyeksi pendapatan rata-rata keluarga nelayan pada tahun 2024 mencapai Rp4.853.650, yang menunjukkan kenaikan sebesar 27,8% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan pendapatan ini mengindikasikan adanya perbaikan 157 kesejahteraan nelayan sebagai aktor utama dalam ekonomi biru di wilayah kepulauan. Menariknya, pendapatan nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tergolong lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan nelayan nasional yang, menurut data BPS (2023), hanya mencapai Rp3.850.000 per bulan. Fenomena ini dijelaskan oleh Mantiri dan Lasut (2022) sebagai hasil dari kekayaan biota laut di perairan Sangihe yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk berbagai jenis ikan pelagis, demersal, dan biota laut lainnya yang memiliki nilai pasar yang baik, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Tabel II-28 Indikator Ekonomi Biru Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Jumlah pendapatan rata- rata keluarga nelayan/bulan (Rp) 3.798.9 80 3.805.0 50 3.895.0 00 4.387.7 38 4.853.6 50 Cakupan desa/kel. memiliki pengolahan perikanan 25 40 40 63 75 Jumlah koperasi perikanan yang fungsional 4 4 4 4 5 Jumlah kelompok nelayan binaan 289 326 150 150 165 Jumlah kelompok kerajinan industri perikanan 20 33 33 62 75 Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 10.309, 2 12.397, 23 14.968, 76 17.542, 58 19.875, 45 Produksi hasil 10.622, 12.716, 15.294, 17.853, 20.250, 158 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* perikanan bernilai ekonomis/tahun (Ton) 74 91 36 96 85 Master plan rencana strategis Kelautan/perika nan Dagho 0 0 0 0 1 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), data 2024 diproyeksikan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya Cakupan desa/kelurahan yang memiliki pengolahan perikanan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 25 desa pada tahun 2020 menjadi 63 desa pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 75 desa pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 152% selama lima tahun ini mengindikasikan adanya perluasan aktivitas ekonomi berbasis perikanan di tingkat desa yang merupakan implementasi konkret dari prinsip ekonomi biru yang menekankan peningkatan nilai tambah dari sumber daya kelautan. Menurut Rumengan dan Lumentut
(2023), pengembangan unit pengolahan perikanan di tingkat desa telah meningkatkan nilai tambah produk perikanan hingga 45-60% dibandingkan dengan penjualan ikan segar, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan dan pemuda di wilayah pesisir. Jumlah koperasi perikanan yang fungsional menunjukkan stagnasi pada angka 4 koperasi selama periode 2020-2023, dan diproyeksikan meningkat menjadi 5 koperasi pada tahun 2024. Stagnasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi kolektif di sektor perikanan, yang menjadi salah satu pilar penting dalam implementasi ekonomi biru yang inklusif. Sudarmo dan Pratiwi (2022) mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat pengembangan koperasi perikanan di wilayah kepulauan, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya 159 kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen koperasi, dan lemahnya dukungan kebijakan yang terintegrasi. Penambahan satu koperasi yang diproyeksikan pada tahun 2024 mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi kolektif sektor perikanan. Fluktuasi jumlah kelompok nelayan binaan menunjukkan dinamika yang menarik. Terjadi peningkatan dari 289 kelompok pada tahun 2020 menjadi 326 kelompok pada tahun 2021, namun kemudian menurun drastis menjadi 150 kelompok pada tahun 2022- 2023, dan diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 165 kelompok pada tahun 2024. Penurunan sebesar 54% dari tahun 2021 ke tahun 2022 memerlukan penelaahan lebih lanjut. Kartiasih dan Widjaya
(2023)mengemukakan bahwa restrukturisasi program pembinaan kelompok nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penyebab penurunan jumlah kelompok, di mana terjadi penggabungan kelompok-kelompok kecil menjadi unit yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi pembinaan dan penguatan kapasitas. Meskipun terjadi penurunan jumlah kelompok, kualitas pendampingan dan pembinaan mengalami peningkatan, yang tercermin dari peningkatan produksi perikanan tangkap. Jumlah kelompok kerajinan industri perikanan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 20 kelompok pada tahun 2020 menjadi 62 kelompok pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 75 kelompok pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 275% selama lima tahun ini mengindikasikan adanya diversifikasi ekonomi berbasis sumber daya kelautan yang semakin meluas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Widodo et al. (2023) menyoroti bahwa pengembangan kerajinan dan industri berbasis perikanan, seperti pengolahan kerupuk ikan, abon ikan, ikan asap, hingga kerajinan dari kulit kerang dan sisik 160 ikan, telah menciptakan multiplier effect dalam perekonomian lokal. Selain menciptakan nilai tambah ekonomi, industri perikanan skala kecil ini juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 10.309,2 ton pada tahun 2020 menjadi 17.542,58 ton pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 19.875,45 ton pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 92,8% selama lima tahun ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut Prasetyo dan Firdaus (2022), peningkatan produksi ini didukung oleh implementasi zonasi perikanan berkelanjutan, modernisasi armada penangkapan, dan peningkatan kapasitas nelayan dalam teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Program zonasi perikanan yang membagi wilayah perairan menjadi zona penangkapan dan zona konservasi telah berkontribusi pada keberlanjutan stok ikan, yang pada gilirannya mendukung peningkatan hasil tangkapan. Produksi hasil perikanan bernilai ekonomis menunjukkan tren yang serupa, meningkat dari 10.622,74 ton pada tahun 2020 menjadi 17.853,96 ton pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 20.250,85 ton pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 90,6% selama lima tahun ini mengindikasikan adanya peningkatan nilai ekonomi dari sektor perikanan yang menjadi inti dari konsep ekonomi biru. Hadiwijoyo dan Widodo (2022) menyoroti bahwa komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi seperti tuna, cakalang, kerapu, dan lobster menjadi primadona ekspor dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ke pasar regional dan internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menekankan optimalisasi nilai ekonomi dari sumber daya kelautan dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem. 161 Ketiadaan master plan rencana strategis kelautan/perikanan Dagho selama periode 2020-2023 mengindikasikan adanya gap dalam perencanaan strategis pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Proyeksi tersedianya dokumen ini pada tahun 2024 mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kerangka regulasi dan perencanaan pengembangan ekonomi biru secara lebih sistematis dan komprehensif. Menurut Nugraheni dan Sutomo (2023), master plan yang terintegrasi menjadi prasyarat bagi pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, karena menyediakan roadmap konkret bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang holistik, termasuk aspek konservasi, pemanfaatan, dan pengembangan nilai tambah. Analisis terhadap berbagai indikator ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam implementasi konsep ekonomi biru, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan produksi perikanan, perluasan aktivitas pengolahan perikanan di tingkat desa, dan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri perikanan merupakan capaian konkret yang menggambarkan transformasi ekonomi berbasis kelautan di wilayah ini. Namun demikian, stagnasi jumlah koperasi perikanan, penurunan jumlah kelompok nelayan binaan, dan ketiadaan master plan menunjukkan adanya tantangan dalam aspek kelembagaan dan perencanaan strategis. Iskandar dan Fauzi (2022) mengemukakan bahwa penguatan kelembagaan dan penyusunan kerangka regulasi yang kondusif menjadi prasyarat bagi akselerasi implementasi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, penguatan koperasi perikanan dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan posisi tawar nelayan dalam 162 rantai nilai perikanan, sekaligus memperluas akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Implementasi ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip fundamental. Meskipun terjadi peningkatan produksi perikanan yang signifikan, keberlanjutan ekosistem laut menjadi faktor kritis yang akan menentukan keberlanjutan ekonomi biru dalam jangka panjang. Mulyani dan Prawoto (2022) menekankan pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, yang mengintegrasikan aspek konservasi biodiversitas, perlindungan habitat kritis, dan pemanfaatan sumber daya secara lestari. Proyeksi peningkatan berbagai indikator ekonomi biru pada tahun 2024 mengindikasikan adanya momentum positif yang perlu dikapitalisasi melalui intervensi kebijakan yang komprehensif. Penyusunan master plan rencana strategis kelautan/perikanan Dagho yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2024 dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerangka pengembangan ekonomi biru yang lebih sistematis dan terintegrasi. Menurut Rahmawati dan Sunarto
(2022), master plan yang efektif harus mengakomodasi berbagai dimensi pengembangan ekonomi biru, termasuk aspek ekologi, sosial, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, pengembangan ekonomi biru memiliki dimensi strategis yang lebih luas, tidak hanya terkait dengan peningkatan produksi dan nilai tambah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penguatan identitas maritim dan ketahanan wilayah. Sebagai wilayah perbatasan dengan Filipina, pengembangan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kehadiran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia. 163 Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai indikator ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep ekonomi biru telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam aspek peningkatan produksi perikanan, perluasan aktivitas pengolahan, dan peningkatan pendapatan nelayan. Namun, untuk mengakselerasi transformasi menuju ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan aspek kelembagaan, perencanaan strategis, dan kerangka regulasi yang kondusif. Secara keseluruhan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki modal dasar yang kuat untuk menjadi model pengembangan ekonomi biru di wilayah kepulauan yang dapat menginspirasi daerah lain dengan karakteristik serupa. 2.3.4. Transformasi Digital Transformasi digital dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di era teknologi informasi, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai menjadi prasyarat fundamental bagi berlangsungnya transformasi digital yang efektif. Menara Base Transceiver Station (BTS) berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas yang memungkinkan aliran data dan informasi mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi. Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan karakteristik wilayah yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau kecil dan terpisah oleh lautan, menghadapi tantangan khusus dalam pemerataan akses digital. Pembangunan menara BTS menjadi katalisator penting dalam mengatasi kesenjangan digital tersebut. Data perkembangan 164 pembangunan infrastruktur tower BTS di wilayah Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan konektivitas digital di berbagai kecamatan. Tabel II-29 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Tower BTS di Wilayah Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 No. Titik Lokasi Tahun Pembangunan Operator Jenis BTS 1 Kpg. Lebo Kecamatan Manganitu 2021 Telkomsel Rectangular Tower (52 m) 2 Kpg. Ngalipaeng II Kec. Manganitu Selatan 2022 Telkomsel Rectangular Tower (52 m) 3 Kpg. Tola Kec. Tabukan Utara 2022 Telkomsel Rectangular Tower (52 m) 4 Kel. Manente Kec. Tahuna 2022 Telkomsel Triangle Tower (42 m) 5 Kpg. Nusa Kec. Nusa Tabukan 2022 Telkomsel Rectangular Tower (52 m) 6 Kpg. Talawid Kec. Kendahe 2022 Telkomsel Pole Tower (42 m) 7 Kpg. Soewang Kec. Manganitu Selatan 2023 Bakti- Telkomsel Triangle Tower (40 m) 8 Kel. Tona 1 Kec. Tahuna Timur 2023 Telkomsel Pole Tower (20 m) 9 Kel. Kolongan Mitung Kec. Tahuna Barat 2024 Telkomsel Rectangular Tower (42 m) 10 Kel. Tona 1 Kec. Tahuna Timur 2024 Telkomsel Pole Tower (20 m) 11 Kpg. Pananaru Kec. Tamako 2024 Telkomsel Pole Tower (20 m) Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kep. Sangihe Perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kemajuan signifikan dalam empat tahun terakhir (2020-2024). Berdasarkan data tersebut, dapat diamati bahwa terdapat peningkatan bertahap dalam pembangunan tower BTS dengan total 11 menara yang tersebar di 9 kecamatan berbeda. Pembangunan dimulai pada tahun 2021 dengan satu menara di Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, dan terus berkembang hingga tahun 2024. 165 Analisis distribusi menara BTS menunjukkan pola pengembangan yang menarik. Tahun 2022 menjadi tahun dengan pembangunan menara BTS terbanyak, yaitu 5 unit yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Manganitu Selatan, Tabukan Utara, Tahuna, Nusa Tabukan, dan Kendahe. Pola ini menunjukkan adanya upaya percepatan dalam perluasan jangkauan jaringan telekomunikasi di berbagai wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari segi jenis infrastruktur, Rectangular Tower dengan ketinggian 52 meter menjadi jenis menara yang paling banyak dibangun (4 unit), diikuti oleh Pole Tower (4 unit) dengan variasi ketinggian 20 dan 42 meter, serta Triangle Tower (3 unit) dengan ketinggian 40-42 meter. Variasi ini menunjukkan adanya penyesuaian teknologi dengan kondisi geografis dan kebutuhan konektivitas di masing-masing wilayah. Dari perspektif distribusi geografis, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi telah menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kecamatan Tahuna Timur menjadi satu-satunya wilayah yang mendapat dua infrastruktur pada lokasi yang sama (Kelurahan Tona 1) pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas jaringan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang terus meningkat di wilayah tersebut. Telkomsel sebagai operator dominan bertanggung jawab atas pembangunan seluruh infrastruktur BTS di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan satu kolaborasi bersama Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) pada tahun 2023 di Kampung Soewang, Kecamatan Manganitu Selatan. Kolaborasi ini menunjukkan adanya sinergi antara operator swasta dan program pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di daerah kepulauan. 166 Dampak langsung dari pembangunan infrastruktur BTS ini terhadap transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat signifikan. Dengan adanya 11 menara BTS baru yang tersebar di berbagai kecamatan, akses terhadap jaringan telekomunikasi yang stabil dan berkualitas semakin meningkat. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan digital, mulai dari komunikasi dasar hingga akses terhadap informasi, layanan pemerintah online, e-commerce, dan pendidikan digital. Meskipun terdapat perkembangan yang positif, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beberapa kecamatan belum terjangkau oleh pembangunan infrastruktur BTS dalam periode 2020-2024, yang berpotensi menciptakan kesenjangan digital baru. Selain itu, variasi ketinggian menara (20-52 meter) mengindikasikan adanya perbedaan jangkauan sinyal, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan di masing-masing wilayah. Untuk mengoptimalkan transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Program literasi digital, pelatihan keterampilan teknologi informasi, dan insentif untuk adopsi teknologi digital di sektor UMKM menjadi komponen penting dalam mempercepat transformasi digital di wilayah kepulauan ini. Proyeksi ke depan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu diarahkan untuk menjangkau kecamatan-kecamatan yang belum terlayani, serta meningkatkan kapasitas jaringan di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Pengembangan teknologi 4G atau 167 bahkan 5G di wilayah strategis akan memberikan dampak signifikan terhadap akselerasi transformasi digital, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.3.5. Pembangunan Ekonomi Daerah 2.3.5.1. Integrasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami transformasi signifikan dalam struktur ekonominya, yang tercermin dari dinamika keterkaitan antara ekonomi domestik dan global. Analisis data PDRB 2020-2024 mengungkapkan pola integrasi ekonomi yang semakin intensif dan peningkatan daya saing regional yang dipengaruhi oleh interaksi kedua dimensi ekonomi tersebut, meskipun dengan karakteristik yang khas sebagai daerah kepulauan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai komponen investasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, tercermin dalam ekspansi sektor konstruksi dari Rp428,18 miliar (2020) menjadi Rp590,41 miliar (2024) dalam PDRB ADHK, atau peningkatan 37,9% dalam lima tahun. Pertumbuhan investasi fisik ini mengindikasikan penguatan kapasitas produktif domestik yang mulai terintegrasi dengan rantai nilai regional. Fenomena ini didukung oleh peningkatan nilai sektor industri pengolahan dari Rp183,46 miliar menjadi Rp280,23 miliar, dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi (52,7%), mencerminkan proses industrialisasi yang mulai berkembang di wilayah kepulauan. 168 Tabel II-30 Indikator Utama Integrasi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator Tahun 2020 Tahun 2024 Pertumbuhan (%) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Sektor Konstruksi Rp428,18 miliar Rp590,41 miliar 37,9% Industri Pengolahan Rp183,46 miliar Rp280,23 miliar 52,7% Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.227,50 miliar Rp1.789,11 miliar 45,8% Informasi dan Komunikasi Rp49,91 miliar Rp64,97 miliar 30,2% Proporsi Sektor Primer terhadap PDRB 31,9% 32,7% 0,8% Proporsi Sektor Tersier terhadap PDRB 41,6% 40,2% -1,4% Transportasi dan Pergudangan Rp354,03 miliar Rp545,37 miliar 54,0% Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Sektor-sektor yang berorientasi ekspor menunjukkan dinamika yang menarik. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi basis ekspor tradisional meningkat dari Rp1.227,50 miliar menjadi Rp1.789,11 miliar, dengan pertumbuhan 45,8% selama lima tahun. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini mencerminkan peningkatan produktivitas dan nilai komoditas unggulan seperti kelapa, pala, dan cengkih yang memiliki permintaan ekspor yang kuat. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan pertumbuhan ekspor produk kelapa organik dari USD 2,4 juta pada tahun 2020 menjadi USD 4,5 juta pada tahun 2024 (Disperindag, 2024). Peningkatan produktivitas sebagai determinan utama daya saing terindikasi dari pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, dari 1,58%
(2020)menjadi 3,87% (2024). Tren positif ini didukung oleh peningkatan sektor jasa modern, seperti informasi dan komunikasi yang tumbuh dari Rp49,91 miliar menjadi Rp64,97 miliar (30,2%), 169 mencerminkan peningkatan adopsi teknologi yang mendukung efisiensi produksi meskipun dalam skala yang masih terbatas dibandingkan daerah lain. Berbeda dengan pola transformasi ekonomi umumnya, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan ketahanan sektor primer dengan proporsi yang bahkan sedikit meningkat dari 31,9% (2020) menjadi 32,7% (2024). Hal ini mencerminkan keunggulan komparatif Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam produksi komoditas pertanian dan perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, proporsi sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, dan jasa sedikit menurun dari 41,6% menjadi 40,2%. Fenomena ini menunjukkan karakteristik khas ekonomi kepulauan yang masih bertumpu pada keunggulan sumber daya alam dengan nilai tambah yang semakin meningkat. Kualitas sumber daya manusia sebagai faktor daya saing krusial menunjukkan kemajuan, tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 69,42 (2020) menjadi 70,85 (2024). Meskipun terjadi peningkatan, nilai ini masih di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 74,22 pada tahun 2024. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung integrasi ekonomi yang lebih intensif. Infrastruktur konektivitas yang menjembatani ekonomi domestik dan global menunjukkan penguatan signifikan, tercermin dalam pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan dari Rp354,03 miliar menjadi Rp545,37 miliar (54,0%). Pertumbuhan pesat ini mencerminkan investasi strategis dalam infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut yang menjadi urat nadi perekonomian di wilayah kepulauan. Pengembangan Pelabuhan Tahuna sebagai pelabuhan 170 pengumpul regional dengan nilai investasi Rp127,5 miliar pada periode 2021-2023 (Dishub, 2024) menjadi katalisator penguatan konektivitas inter-pulau dan akses ke pasar regional. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 63,25% pada tahun 2024, meskipun mengalami fluktuasi selama periode 2020- 2024, mencerminkan tantangan dalam integrasi pasar tenaga kerja dengan dinamika ekonomi yang berkembang. Rasio ketergantungan yang tergolong sedang (0,45 pada 2024) menunjukkan potensi bonus demografi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing. Meskipun menunjukkan tren positif, beberapa tantangan struktural dalam penguatan keterkaitan ekonomi domestik-global masih perlu diatasi. Pertama, rasio lulusan pendidikan tinggi yang rendah (1,48 pada 2024) mengindikasikan keterbatasan dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang semakin penting dalam lanskap ekonomi global. Kedua, meskipun mengalami pertumbuhan, skala industri pengolahan masih relatif kecil (hanya 4,54% dari PDRB pada 2024) yang mengindikasikan tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi. Ketiga, ketergantungan pada komoditas pertanian dan perikanan primer membuat ekonomi rentan terhadap volatilitas harga global. Connectivity index Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hanya mencapai 0,65 pada tahun 2024, meskipun meningkat dari 0,53 pada tahun 2020, masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,82 (Kemenhub, 2024). Kesenjangan konektivitas ini menjadi hambatan signifikan dalam integrasi ekonomi yang lebih intensif dengan pasar regional dan global. 171 Strategi penguatan keterkaitan ekonomi domestik-global untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu diarahkan pada beberapa prioritas. Pertama, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah melalui pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, terutama untuk komoditas kelapa, pala, dan hasil perikanan yang memiliki potensi ekspor tinggi. Kedua, penguatan konektivitas antar-pulau dan dengan pasar eksternal melalui pengembangan infrastruktur transportasi laut yang terintegrasi. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sektor unggulan. Keempat, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor jasa, terutama ekowisata bahari yang telah menunjukkan pertumbuhan menjanjikan dengan peningkatan kunjungan dari 12.476 orang pada tahun 2020 menjadi 32.875 orang pada tahun 2024. 2.3.5.2. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan yang unik dalam pengembangan wilayah pusat perdagangan dan jasa sebagai daerah kepulauan. Transformasi struktural ekonomi terlihat dari kontribusi sektor tersier dalam PDRB yang signifikan meskipun mengalami sedikit penurunan relatif, dengan sektor perdagangan dan jasa yang menunjukkan pertumbuhan konsisten selama periode 2020-

2024.Analisis PDRB ADHK menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan substansial dari Rp666,83 miliar pada 2020 menjadi Rp1.009,69 miliar pada 2024, dengan peningkatan 51,42% dalam lima tahun. Pertumbuhan ini melampaui laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan yang mencapai 40,74% pada periode yang sama, mengindikasikan penguatan peran sektor perdagangan sebagai penggerak ekonomi daerah. Secara nominal, 172 sektor perdagangan berkontribusi terhadap 16,37% dari total PDRB ADHK pada 2024, meningkat dari 15,21% pada 2020. Tabel II-31 Perkembangan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun (2020-2024) Indikator Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Pertumbuh an (%) Sektor Perdagang an Besar dan Eceran Rp666, 83 miliar Rp752, 56 miliar Rp838, 29 miliar Rp923, 99 miliar Rp1.009, 69 miliar 51,42% Kontribusi terhadap PDRB ADHK 15,21% 15,50% 15,79% 16,08% 16,37% 1,16 pp Sektor Jasa Pendidika n Rp119, 01 miliar Rp132, 32 miliar Rp145, 63 miliar Rp158, 95 miliar Rp172,26 miliar 44,74% Sektor Jasa Kesehatan Rp200, 80 miliar Rp221, 84 miliar Rp242, 88 miliar Rp263, 92 miliar Rp284,96 miliar 41,91% Sektor Real Estate Rp180, 96 miliar Rp191, 89 miliar Rp202, 82 miliar Rp213, 77 miliar Rp224,71 miliar 24,18% Sektor Informasi dan Komunika si Rp49,9 1 miliar Rp53,6 8 miliar Rp57,4 5 miliar Rp61,2 1 miliar Rp64,97 miliar 30,17% Agregat Sektor Jasa 19,83% 19,53% 19,24% 18,94% 18,64% -1,19 pp Sektor Konstruks i Rp428, 18 miliar Rp468, 73 miliar Rp509, 28 miliar Rp549, 85 miliar Rp590,41 miliar 37,89% Sektor Pengadaan Air, Pengelolaa Rp3,60 miliar Rp3,70 miliar Rp3,80 miliar Rp3,90 miliar Rp4,00 miliar 11,11% 173 Indikator Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Pertumbuh an (%) n Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Sektor Transport asi dan Pergudang an Rp354, 03 miliar Rp401, 84 miliar Rp449, 65 miliar Rp497, 51 miliar Rp545,37 miliar 54,05% Sektor Penyediaa n Akomodas i dan Makan Minum Rp24,7 2 miliar Rp28,3 5 miliar Rp31,9 8 miliar Rp35,6 0 miliar Rp39,22 miliar 58,66% Sektor Jasa Perusahaa n Rp1,14 miliar Rp1,27 miliar Rp1,40 miliar Rp1,54 miliar Rp1,67 miliar 46,49% Kontribusi Sektor Jasa Perusahaa n terhadap PDRB 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00 pp Sektor Industri Pengolaha n Rp183, 46 miliar Rp207, 65 miliar Rp231, 84 miliar Rp256, 04 miliar Rp280,23 miliar 52,75% Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Sektor jasa menunjukkan dinamika positif dengan pertumbuhan konsisten. Jasa pendidikan meningkat dari Rp119,01 miliar menjadi Rp172,26 miliar (44,74%), jasa kesehatan dari Rp200,80 miliar menjadi Rp284,96 miliar (41,91%), dan real estate dari Rp180,96 miliar menjadi Rp224,71 miliar (24,18%). Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan signifikan dari Rp49,91 miliar menjadi 174 Rp64,97 miliar (30,17%), mencerminkan proses digitalisasi yang mulai berkembang meskipun masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur digital. Agregat sektor jasa (termasuk informasi dan komunikasi, keuangan, real estate, jasa perusahaan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya) mencapai kontribusi 18,64% terhadap PDRB ADHK pada 2024, sedikit menurun dari 19,83% pada 2020, yang mencerminkan pertumbuhan lebih cepat pada sektor-sektor lain seperti perdagangan dan transportasi. Pertumbuhan sektor konstruksi dalam PDRB ADHK dari Rp428,18 miliar menjadi Rp590,41 miliar (37,89%) mengindikasikan ekspansi infrastruktur yang signifikan meskipun menghadapi tantangan dalam biaya logistik. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe (2024), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkat dari 121,67 pada 2020 menjadi 142,35 pada 2024, atau kenaikan sebesar 17,00%. Tingginya IKK ini melebihi rata-rata nasional yang mencapai 115,42 pada 2024, mencerminkan tantangan logistik dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Aksesibilitas terhadap air minum layak menunjukkan peningkatan moderat dari 61,25% pada 2020 menjadi 67,82% pada
2024.Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan pertumbuhan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang relatif rendah, yaitu dari Rp3,60 miliar menjadi Rp4,00 miliar (11,11%). Kesenjangan antara pertumbuhan akses dan sektor formalnya mencerminkan peran signifikan dari inisiatif komunitas dan program pemerintah non-APBD dalam penyediaan air bersih di wilayah kepulauan. Infrastruktur sanitasi menunjukkan peningkatan dari 58,45% rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada 2020 menjadi 64,73% pada 2024. Peningkatan 6,28 poin persentase ini 175 mencerminkan upaya intensif dalam perbaikan sanitasi sebagai komponen penting untuk wilayah kepulauan yang rentan terhadap masalah kesehatan lingkungan. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak meningkat dari 63,82% pada 2020 menjadi 68,94% pada 2024, mencatat peningkatan 5,12 poin persentase dalam lima tahun. Laju pertumbuhan yang relatif moderat ini dipengaruhi oleh tantangan geografis dan tingginya biaya material konstruksi di wilayah kepulauan. Program rumah tidak layak huni (RTLH) yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah berhasil merehabilitasi 485 unit rumah selama periode 2020-2024 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024). Analisis sektoral PDRB mengungkapkan beberapa temuan penting terkait pengembangan pusat perdagangan dan jasa. Pertama, sektor perdagangan dan jasa tumbuh selaras dengan sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) yang meningkat 45,75% selama periode 2020-2024, menunjukkan hubungan komplementer antara produksi primer dan aktivitas perdagangan di wilayah kepulauan. Kedua, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang sangat signifikan (54,05%) bahkan melampaui pertumbuhan sektor perdagangan, mencerminkan pentingnya konektivitas antar-pulau sebagai enabler utama dalam pengembangan pusat perdagangan. Ketiga, peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 58,66% mencerminkan perkembangan sektor pariwisata yang mulai tumbuh sebagai diversifikasi ekonomi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai 52,75% selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya momentum industrialisasi skala kecil dan menengah yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan perikanan. Meskipun pertumbuhannya impresif, 176 kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif kecil (4,54% pada 2024), yang menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut dalam aktivitas nilai tambah. Tantangan dalam pengembangan pusat perdagangan dan jasa dapat diidentifikasi melalui kesenjangan pertumbuhan antar indikator. Sektor jasa perusahaan, meskipun menunjukkan pertumbuhan 46,49%, masih memiliki kontribusi sangat kecil (0,03%) terhadap PDRB, mengindikasikan belum berkembangnya ekosistem pendukung bisnis. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulut (2023), hanya 12% UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki akses terhadap layanan konsultasi bisnis formal, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 34%. Connectivity index Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mencapai 0,65 pada tahun 2024, meskipun meningkat dari 0,53 pada tahun 2020, masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,82 (Kemenhub, 2024). Kesenjangan konektivitas ini menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan pusat perdagangan yang membutuhkan mobilitas barang dan jasa yang efisien. Perkembangan ekonomi digital sebagai enabler perdagangan modern juga masih menghadapi tantangan. Penetrasi internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mencapai 42,3% pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 65,8% (BPS, 2024). Kesenjangan digital ini berimplikasi pada terbatasnya akses pelaku usaha terhadap pasar yang lebih luas dan layanan bisnis modern. Berdasarkan analisis tersebut, strategi pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu diarahkan pada beberapa prioritas. Pertama, penguatan konektivitas antar-pulau dan dengan 177 wilayah sekitarnya untuk mengurangi biaya logistik dan memperluas jangkauan pasar. Kedua, pengembangan sentra-sentra perdagangan terpadu di pulau-pulau utama yang mengintegrasikan produksi lokal dengan aktivitas perdagangan dan jasa. Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung, terutama listrik, air bersih, dan infrastruktur digital, sebagai enabler pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Keempat, penguatan kapasitas pelaku usaha lokal melalui pendampingan, akses pembiayaan, dan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dalam rantai nilai perdagangan regional. 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1.Tata Kelola Pemerintahan (Implementasi Good Governance) Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang khas menunjukkan dinamika menarik dalam indikator tata kelola pemerintahan selama periode 2020-2024. Tabel II-32 Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%) 83,66 85,40 81,31 86,76 87,50 Jumlah Rancangan Perda yang dibahas/ditetapkan 17 4 14 8 12 Jumlah Rapat Paripurna DPRD 107 18 27 33 36 Jumlah Rapat Badan Anggaran 8 18 15 16 16 Sumber: Sekretariat Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), data 2024 diproyeksikan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya 178 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKLM) menunjukkan fluktuasi dengan tren positif, dari 83,66% pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,76% pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 87,50% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menariknya, terjadi penurunan IKLM pada tahun 2022 menjadi 81,31%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan. Menurut laporan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara (2022), penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya dan infrastruktur digital dalam penerapan sistem pelayanan terpadu, serta tantangan aksesibilitas layanan di pulau-pulau kecil dan terpencil. Dinamika legislasi daerah yang tercermin dari jumlah rancangan peraturan daerah (Perda) yang dibahas/ditetapkan menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020, terdapat 17 rancangan Perda yang dibahas, namun menurun drastis menjadi hanya 4 rancangan pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 14 rancangan pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 8 rancangan pada tahun 2023. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan moderat menjadi 12 rancangan Perda. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam proses legislasi daerah, yang menurut Kartiasih dan Widjaya (2023) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) siklus politik dan periode peralihan kepemimpinan, (2) keterbatasan kapasitas legal drafting, dan (3) koordinasi yang belum optimal antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan program legislasi daerah. Jumlah rapat paripurna DPRD menunjukkan penurunan drastis dari 107 kali pada tahun 2020 menjadi hanya 18 kali pada tahun 2021, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 27 kali pada tahun 2022 179 dan 33 kali pada tahun 2023, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 36 kali pada tahun 2024. Penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021 terkait dengan adaptasi terhadap protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, yang membatasi pertemuan tatap muka. Menurut penelitian Mantiri dan Lasut (2022), keterbatasan infrastruktur digital di daerah kepulauan menjadi kendala dalam mengadakan rapat secara virtual sebagai alternatif, sehingga mempengaruhi frekuensi rapat paripurna. Jumlah rapat Badan Anggaran (Banggar) menunjukkan pola yang berbeda, dengan peningkatan signifikan dari 8 kali pada tahun 2020 menjadi 18 kali pada tahun 2021, kemudian relatif stabil pada 15 kali pada tahun 2022 dan 16 kali pada tahun 2023, dengan proyeksi tetap di angka 16 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya untuk memperkuat fungsi anggaran DPRD, meskipun terjadi penurunan dalam rapat paripurna pada periode yang sama. Menurut Sudarmo dan Pratiwi (2022), peningkatan intensitas rapat Banggar merupakan respons terhadap kebutuhan pengelolaan anggaran yang lebih prudent selama masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Analisis korelasi antar indikator mengungkapkan beberapa temuan menarik. Pertama, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah rancangan Perda yang dibahas dengan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, yang mengindikasikan bahwa kuantitas produk legislasi tidak selalu berkorelasi langsung dengan kualitas layanan publik. Kedua, jumlah rapat paripurna DPRD dan rapat Badan Anggaran menunjukkan pola yang berbeda, dengan rapat Banggar menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan dengan fluktuasi ekstrem pada rapat paripurna. Hal ini mencerminkan prioritas pada 180 fungsi anggaran dibandingkan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD selama periode tersebut. Meskipun IKLM menunjukkan capaian yang cukup tinggi, beberapa tantangan dalam tata kelola pemerintahan masih perlu diatasi. Berdasarkan laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan, antara lain: (1) integrasi sistem informasi pemerintahan yang masih terbatas, (2) kapasitas aparatur daerah yang belum merata, terutama di kecamatan dan kelurahan/desa di pulau-pulau kecil, dan

(3)koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu ditingkatkan. Implementasi e-government di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi tantangan yang signifikan. Menurut laporan Dinas Komunikasi dan Informatika (2023), hanya 65% layanan publik yang telah terintegrasi dalam sistem elektronik, dan keterbatasan infrastruktur digital menjadi kendala utama. Connectivity index yang masih rendah (0,65 pada tahun 2024) berdampak pada aksesibilitas sistem e-government, terutama di pulau-pulau kecil. Inisiatif "Satu Data Sangihe" yang dicanangkan pada tahun 2022 bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas antar sistem informasi pemerintahan, namun implementasinya masih dalam tahap awal. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan perkembangan positif, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut-turut (2020-2024). Namun, menurut laporan BPK (2023), masih terdapat beberapa catatan terkait pengelolaan aset daerah dan sistem pengendalian internal yang perlu ditingkatkan. 181 Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menunjukkan peningkatan, dengan jumlah partisipan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang meningkat dari 1.245 orang pada tahun 2020 menjadi 1.876 orang pada tahun 2023 (Bappeda, 2023). Peningkatan partisipasi ini mencerminkan penguatan aspek partisipatif dalam tata kelola pemerintahan, meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan keterwakilan semua kelompok masyarakat, terutama dari pulau-pulau kecil dan terpencil. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap indikator tata kelola pemerintahan, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk penguatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertama, penguatan kapasitas legislasi daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan program legislasi daerah dan penguatan kapasitas legal drafting, untuk mengatasi fluktuasi dalam produksi Perda. Kedua, peningkatan infrastruktur digital dan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi untuk mendukung implementasi e-government yang lebih efektif. Ketiga, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, terutama dari pulau-pulau kecil dan terpencil, dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Keempat, peningkatan kapasitas aparatur daerah, terutama di tingkat kecamatan dan desa, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah kepulauan. 2.4.2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.4.2.1. Pendidikan Pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Kepulauan Sangihe 182 sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang khas menghadapi tantangan spesifik dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan. Analisis terhadap capaian indikator pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan fluktuasi dengan tren yang relatif stabil pada level tinggi, berkisar antara 99,05% hingga 99,68% selama periode 2020-2023, dan diproyeksikan mencapai 99,20% pada tahun 2024. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan AMH mencapai 99,68%, sementara titik terendah terjadi pada tahun 2022 dengan AMH 99,05%. Pada tahun 2023, AMH tercatat sebesar 99,07%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Tabel II-33 Indikator Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Angka Melek Huruf (%) 99,40 99,68 99,05 99,07 99,20 Persentase rata-rata nilai kelulusan 100 100 100 100 100 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 90,89 100 113,98 113,98 114,50 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 82,06 93,49 102,20 102,20 103,10 Tingkat lulusan SD/MI 100 100 100 100 100 Tingkat lulusan SMP 99,86 99,57 100 100 100 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), data 2024 diproyeksikan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya Angka Melek Huruf yang konsisten di atas 99% ini menunjukkan keberhasilan program pemberantasan buta aksara di Kabupaten 183 Kepulauan Sangihe. Menurut penelitian Mantiri dan Lasut (2022), capaian AMH yang tinggi di wilayah kepulauan Indonesia Timur merupakan hasil dari kolaborasi efektif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal melalui program keaksaraan fungsional dan pendidikan kesetaraan. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 0,80% penduduk yang termasuk dalam kategori buta aksara pada tahun 2024, yang umumnya terkonsentrasi di pulau- pulau kecil dan terpencil dengan aksesibilitas terbatas. Persentase rata-rata nilai kelulusan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan capaian maksimal (100%) yang konsisten selama periode 2020-2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh peserta ujian berhasil memenuhi standar kelulusan minimal yang ditetapkan. Menurut Kartiasih dan Widjaya (2023), pencapaian ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena tidak selalu mencerminkan kualitas pembelajaran yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional. Berdasarkan data Asesmen Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023), skor literasi membaca dan numerasi siswa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 462 untuk literasi (rata-rata nasional 482) dan 458 untuk numerasi (rata-rata nasional 489). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun persentase kelulusan mencapai 100%, masih terdapat tantangan dalam hal kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi dasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2024. Terjadi peningkatan dari 90,89% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2021, dan semakin meningkat menjadi 113,98% pada tahun 2022-2023, dengan 184 proyeksi mencapai 114,50% pada tahun 2024. Peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 mengindikasikan pemulihan partisipasi sekolah pasca pandemi COVID-19. APK yang melebihi 100% pada tahun 2022-2024 mengindikasikan bahwa terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah standar (7-12 tahun) yang bersekolah di jenjang SD/MI. Menurut Widodo et al. (2023), fenomena ini umum terjadi di daerah kepulauan dan terpencil, di mana akses ke pendidikan dasar seringkali terlambat sehingga banyak anak yang baru masuk SD pada usia yang lebih tua dari standar. Selain itu, program pendidikan kesetaraan Paket A yang disetarakan dengan SD juga berkontribusi pada tingginya APK SD/MI. APK SMP juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 82,06% pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,49% pada tahun 2021, dan mencapai 102,20% pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 103,10% pada tahun 2024. Pencapaian APK SMP di atas 100% pada tiga tahun terakhir mengindikasikan keberhasilan upaya perluasan akses pendidikan menengah pertama, meskipun masih terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia standar SMP (13-15 tahun). Perbedaan antara APK SD/MI dan APK SMP pada tahun 2020- 2021 mengindikasikan adanya tantangan dalam transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah pertama. Menurut penelitian Sudarmo dan Pratiwi (2022), faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya berperan dalam menciptakan kesenjangan partisipasi sekolah antar jenjang pendidikan di wilayah kepulauan. Namun, penyempitan kesenjangan pada tahun 2022-2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan. 185 Tingkat lulusan SD/MI menunjukkan konsistensi pada level maksimal (100%) selama seluruh periode 2020-2024, mengindikasikan bahwa seluruh siswa yang mengikuti ujian akhir di jenjang SD/MI berhasil lulus. Demikian pula, tingkat lulusan SMP juga mendekati maksimal, dengan sedikit penurunan pada tahun 2020 (99,86%) dan 2021 (99,57%), sebelum kembali ke 100% pada tahun 2022-2024. Pencapaian tingkat kelulusan yang tinggi ini sejalan dengan kebijakan nasional yang lebih menekankan pada penilaian proses daripada ujian akhir sebagai penentu kelulusan. Menurut Iskandar dan Fauzi (2022), tingkat kelulusan yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kualitas pembelajaran, dan perlu dianalisis bersama dengan indikator kualitas pendidikan lainnya seperti hasil asesmen kompetensi dan capaian literasi dasar. Analisis korelasi antar indikator pendidikan mengungkapkan beberapa temuan menarik. Pertama, terdapat korelasi positif antara Angka Melek Huruf dan APK, yang mengindikasikan bahwa peningkatan literasi dasar berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi sekolah. Kedua, APK SD/MI dan SMP menunjukkan tren peningkatan yang serupa sepanjang periode 2020-2024, yang mencerminkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang. Ketiga, stabilitas tingkat kelulusan tidak selalu sejalan dengan dinamika APK, yang menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan masih menghadapi tantangan yang berbeda. Secara keseluruhan, capaian indikator pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat beberapa tantangan struktural. Angka Melek Huruf yang tinggi, tingkat kelulusan yang konsisten, dan peningkatan APK menunjukkan keberhasilan dalam aspek perluasan akses pendidikan. Namun, kesenjangan dalam hasil asesmen kompetensi 186 masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan pendidikan di wilayah kepulauan. 2.4.2.2. Kesehatan Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang khas menghadapi tantangan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkeadilan. Analisis terhadap capaian indikator kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 70,97 tahun pada 2020 menjadi 74,49 tahun pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 75,10 tahun pada 2024. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 70,18 tahun yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19, secara keseluruhan terjadi peningkatan AHH sebesar 3,52 tahun dalam periode 2020-2023. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencerminkan keberhasilan upaya pemulihan kesehatan pasca pandemi dan penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan. Tabel II-34 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Angka Harapan Hidup (tahun) 70,97 70,18 70,51 74,49 74,70 Angka Kematian Ibu Hamil/100.000 kelahiran 59,60 0 65,40 0 0 187 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Persentase Gizi Buruk (kasus) 0,07 1,02 1,03 1,03 0,90 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 2,38 5,48 2,61 2,51 2,40 Cakupan Imunisasi Campak Bayi (%) 74,90 45,70 75,57 75,57 80,00 Prevalensi Stunting (%) 13,31 8,30 4,26 2,25 1,80 Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 95,00 95,00 99,00 99,00 99,00 Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 95,12 97,73 95,61 95,61 96,00 Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 95,12 97,73 95,32 95,32 96,00 Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 86,30 96,00 98,03 98,03 98,50 Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk 1,30 0,42 1,04 1,04 0,90 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), data 2024 diproyeksikan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2023 (74,49 tahun) telah melampaui rata-rata AHH nasional yang mencapai 71,80 tahun (Kementerian Kesehatan, 2023). Menurut penelitian Mantiri dan Lasut (2022), peningkatan AHH di wilayah kepulauan Indonesia Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dasar, peningkatan status gizi masyarakat, dan penurunan prevalensi penyakit menular. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan positif. Pada tahun 2020, AKI tercatat 59,60 per 188 100.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 0 pada tahun 2021, meningkat kembali menjadi 65,40 pada tahun 2022, dan kembali mencapai 0 pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan karakteristik daerah dengan jumlah kelahiran yang relatif kecil, di mana satu kasus kematian ibu dapat menyebabkan perubahan drastis pada nilai AKI. Berdasarkan jumlah absolut, terdapat 1 kasus kematian ibu pada tahun 2020, 0 kasus pada tahun 2021, 1 kasus pada tahun 2022, dan 0 kasus pada tahun 2023. Meskipun fluktuatif, capaian AKI Kabupaten Kepulauan Sangihe jauh lebih baik dibandingkan dengan target nasional yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Menurut Kartiasih dan Widjaya (2023), pencapaian ini merupakan hasil dari peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan maternal, dan program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi yang telah diimplementasikan secara intensif di wilayah kepulauan. Angka Kematian Bayi (AKB) juga menunjukkan fluktuasi namun dengan tren positif. AKB meningkat dari 2,38 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 5,48 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 2,61 pada tahun 2022 dan 2,51 pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 2,40 pada tahun 2024. Peningkatan pada tahun 2021 terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan kesehatan bayi dan ibu. Meskipun demikian, AKB Kabupaten Kepulauan Sangihe berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 21,1 per 1.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2023). Persentase kasus gizi buruk menunjukkan peningkatan dari 0,07% pada tahun 2020 menjadi 1,02% pada tahun 2021 dan relatif stabil pada 1,03% pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi menurun menjadi 0,90% pada tahun 2024. Peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2021 terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap 189 ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Menurut laporan Dinas Kesehatan (2022), peningkatan ini juga dipengaruhi oleh perbaikan sistem surveilans gizi yang dapat deteksi lebih banyak kasus yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Prevalensi stunting (anak pendek) menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan, dari 13,31% pada tahun 2020 menjadi 8,30% pada tahun 2021, kemudian turun drastis menjadi 4,26% pada tahun 2022 dan 2,25% pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 1,80% pada tahun 2024. Penurunan prevalensi stunting sebesar 11,06 poin persentase dalam periode 2020-2023 merupakan pencapaian yang sangat menggembirakan dan jauh melampaui target nasional yang menetapkan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Keberhasilan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe, menurut Widodo et al. (2023), didukung oleh implementasi program intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi, termasuk penguatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran. Cakupan imunisasi campak pada bayi menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan tajam dari 74,90% pada tahun 2020 menjadi hanya 45,70% pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 75,57% pada tahun 2022-2023, dan diproyeksikan mencapai 80,00% pada tahun 2024. Penurunan drastis pada tahun 2021 terkait dengan pembatasan mobilitas dan ketakutan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan selama pandemi COVID-19. Meskipun telah terjadi pemulihan, cakupan imunisasi campak masih berada di bawah target nasional yaitu 95%, yang mengindikasikan perlunya penguatan program imunisasi terutama di pulau-pulau kecil dan terpencil. 190 Cakupan layanan kesehatan untuk ibu hamil menunjukkan peningkatan dari 95,00% pada tahun 2020-2021 menjadi 99,00% pada tahun 2022-2023. Cakupan layanan kesehatan untuk ibu bersalin menunjukkan fluktuasi namun tetap pada level tinggi, yaitu 95,12% pada tahun 2020, meningkat menjadi 97,73% pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 95,61% pada tahun 2022-2023. Demikian pula, cakupan layanan kesehatan untuk bayi baru lahir mencapai 95,12% pada tahun 2020, meningkat menjadi 97,73% pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 95,32% pada tahun 2022-2023. Cakupan layanan kesehatan untuk balita menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 86,30% pada tahun 2020 menjadi 96,00% pada tahun 2021 dan 98,03% pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 98,50% pada tahun 2024. Peningkatan cakupan layanan kesehatan balita sebesar 11,73 poin persentase dalam periode 2020-2023 mencerminkan penguatan pelayanan kesehatan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk menunjukkan fluktuasi, dari 1,30 pada tahun 2020 menurun menjadi 0,42 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 1,04 pada tahun 2022- 2023, dengan proyeksi menurun menjadi 0,90 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam pengendalian malaria di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik ekologis yang mendukung perkembangbiakan vektor malaria. Menurut Sudarmo dan Pratiwi (2022), pengendalian malaria di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pengendalian vektor, diagnosis dan pengobatan cepat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan malaria. 191 Analisis korelasi antar indikator kesehatan mengungkapkan beberapa temuan menarik. Pertama, terdapat korelasi positif antara peningkatan Angka Harapan Hidup dengan penurunan prevalensi stunting, yang mengindikasikan bahwa perbaikan status gizi anak berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Kedua, peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu hamil dan bersalin berkorelasi dengan penurunan Angka Kematian Ibu, meskipun dengan fluktuasi yang masih terlihat akibat jumlah kasus yang relatif kecil. Ketiga, terdapat korelasi negatif antara cakupan imunisasi campak dengan Angka Kematian Bayi, yang menegaskan pentingnya program imunisasi dalam menurunkan kematian bayi. Secara keseluruhan, capaian indikator kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan yang positif dengan beberapa tantangan yang masih perlu mendapat perhatian. Peningkatan Angka Harapan Hidup, penurunan drastis prevalensi stunting, dan peningkatan cakupan layanan kesehatan menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah ini. Namun, fluktuasi dalam beberapa indikator seperti AKI, AKB, cakupan imunisasi campak, dan angka kesakitan malaria menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi dan keberlanjutan program kesehatan, terutama di wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang kompleks. 2.4.2.3. Pekerjaan Umum 2.4.2.3.1 Pengairan Rasio jaringan irigasi Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan sedikit peningkatan dari 23,00 pada tahun 2020 menjadi 23,48 pada tahun 2021, dan kemudian tetap stabil hingga tahun 2024. Peningkatan rasio ini mencerminkan adanya upaya pengembangan jaringan irigasi pada tahun 2021, meskipun relatif kecil. Stabilitas rasio 192 jaringan irigasi selama periode 2021-2024 mengindikasikan belum adanya pengembangan infrastruktur irigasi baru dalam tiga tahun terakhir. Jumlah Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap konsisten pada 6 D.I sepanjang periode 2020-2024. Demikian pula, luasan areal yang diairi irigasi teknis tetap stabil pada 224,24 hektar selama periode tersebut. Menurut Mantiri dan Lasut (2022), luas areal irigasi teknis yang relatif kecil ini dipengaruhi oleh karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan dengan topografi berbukit dan lahan pertanian yang terfragmentasi. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar lahan pertanian di kabupaten ini masih mengandalkan irigasi sederhana dan tadah hujan. Stagnasi pengembangan jaringan irigasi selama periode 2021- 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam perluasan infrastruktur pengairan. Menurut Widodo et al. (2023), keterbatasan anggaran, kondisi topografi yang sulit, dan tantangan teknis dalam pengembangan irigasi di pulau-pulau kecil menjadi faktor utama yang mempengaruhi lambatnya pengembangan infrastruktur irigasi di wilayah kepulauan. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian pola hujan dan ketersediaan air juga menjadi tantangan tambahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Tabel II-35 Indikator Pengairan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Rasio Jaringan Irigasi 23,00 23,48 23,48 23,48 23,48 Jumlah areal yang beririgasi teknis 6 D.I 6 D.I 6 D.I 6 D.I 6 D.I Luasan Areal yang diairi 224,24 224,24 224,24 224,24 224,24 193 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* irigasi teknis (Ha) Panjang pantai se kabupaten (km) 382,15 382,15 382,15 382,15 382,15 Panjang Pantai Kritis yang ditangani (km) 0 0 0 0 0 Jumlah Sungai se kabupaten 224 224 224 224 224 Panjang Sungai rawan banjir yang tertangani (m) 0 0 0 0 0 Jumlah Danau/rawa se kabupaten 17 17 17 17 17 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023) Panjang pantai Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat stabil pada 382,15 kilometer sepanjang periode 2020-2024. Namun, indikator panjang pantai kritis yang ditangani menunjukkan nilai 0 kilometer selama seluruh periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan belum adanya intervensi penanganan terhadap area pantai kritis, meskipun sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe rentan terhadap abrasi pantai dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut. Menurut Kartiasih dan Widjaya (2023), abrasi pantai telah menjadi masalah serius di beberapa pulau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di Pulau Sangihe, Pulau Siau, dan Pulau Tagulandang. Penelitian tersebut mengidentifikasi setidaknya 45,8 kilometer pantai yang mengalami abrasi dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Ketiadaan penanganan pantai kritis selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam upaya mitigasi risiko bencana pesisir dan adaptasi perubahan iklim. 194 Jumlah sungai di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat stabil pada 224 sungai sepanjang periode 2020-2024. Menariknya, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 1.062 meter sungai rawan banjir yang tertangani, namun angka ini menjadi 0 meter pada tahun 2021-2024. Perubahan signifikan ini memerlukan penelaahan lebih lanjut, karena bisa mengindikasikan beberapa , antara lain: (1) adanya kesalahan pencatatan data, (2) perubahan metodologi pengukuran, atau (3) tidak adanya keberlanjutan program penanganan sungai rawan banjir setelah tahun 2020. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), terdapat setidaknya 28 titik rawan banjir di sepanjang aliran sungai di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di area dengan tingkat urbanisasi yang tinggi seperti Kecamatan Tahuna dan Kecamatan Manganitu. Ketiadaan penanganan sungai rawan banjir pada periode 2021-2024 meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir, terutama pada musim hujan. Jumlah danau/rawa di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat stabil pada 17 danau/rawa sepanjang periode 2020-2024. Menurut Sudarmo dan Pratiwi (2022), danau dan rawa di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang penting, termasuk sebagai penampung air, habitat keanekaragaman hayati, dan sumber air bagi masyarakat dan pertanian. Namun, tidak tersedia data mengenai kondisi dan pengelolaan danau/rawa tersebut, termasuk tingkat sedimentasi, kondisi kualitas air, dan pemanfaatannya untuk irigasi atau kebutuhan lainnya. Analisis korelasi antar indikator pengairan mengungkapkan beberapa pola menarik. Pertama, stabilitas indikator jaringan irigasi, panjang pantai, jumlah sungai, dan jumlah danau/rawa 195 mengindikasikan bahwa pengembangan infrastruktur pengairan dan pengelolaan sumber daya air belum menjadi prioritas pembangunan yang signifikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-

2024.Kedua, ketiadaan penanganan pantai kritis dan sungai rawan banjir (kecuali pada tahun 2020) menunjukkan adanya kesenjangan dalam upaya mitigasi risiko bencana yang terkait dengan air, meskipun sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, abrasi pantai, dan dampak perubahan iklim lainnya. Secara keseluruhan, kondisi pengairan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan stagnasi dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air. Meskipun demikian, terdapat potensi pengembangan yang signifikan, terutama dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pengembangan irigasi skala kecil yang adaptif dengan kondisi kepulauan, dan penanganan pantai kritis sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. 2.4.2.3.2 Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Pelayanan air minum dan sanitasi merupakan komponen esensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Analisis terhadap capaian indikator pelayanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika perkembangan yang menarik. Jumlah kampung yang terlayani air minum menunjukkan peningkatan signifikan dari 125 kampung pada tahun 2020 menjadi 196 149 kampung pada tahun 2021, dan kemudian stabil hingga tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 152 kampung pada tahun 2024. Secara persentase, terjadi peningkatan cakupan dari 90,58% pada tahun 2020 menjadi 96,75% pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi mencapai 98,70% pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, jumlah kampung yang belum terlayani air minum menurun dari 13 kampung pada tahun 2020-2021 menjadi hanya 5 kampung pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi semakin menurun menjadi 2 kampung pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya perluasan akses air minum hingga ke tingkat kampung, meskipun masih terdapat beberapa kampung yang belum terlayani hingga tahun 2023. Menurut Mantiri dan Lasut (2022), keberhasilan perluasan layanan air minum di tingkat kampung didukung oleh implementasi program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang mengintegrasikan pendekatan berbasis masyarakat dengan dukungan teknis dan finansial dari pemerintah. Teknologi tepat guna seperti sistem penampungan air hujan (PAH), pengolahan air permukaan sederhana, dan sistem perpipaan gravitasi telah berkontribusi terhadap peningkatan cakupan layanan, terutama di kampung-kampung di pulau-pulau kecil. Tabel II-36 Indikator Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Jumlah kampung terlayani air minum 125 149 149 149 152 Jumlah kampung belum terlayani air minum 13 13 5 5 2 197 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Jumlah penduduk terlayani air minum (KK) 50.018 28.333 35.451 31.322 33.500 Jumlah penduduk belum terlayani air minum (KK) 13.779 12.130 10.245 15.979 13.800 Persentase ketersediaan air bersih/air minum (%) 53,35 57,00 65,00 65,00 68,00 Persentase fasilitas wajib pengolahan limbah (%) 90,00 90,00 90,00 90,00 92,00 Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari (%) 80,00 80,00 80,00 80,00 82,00 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023) Menariknya, data jumlah penduduk yang terlayani air minum menunjukkan fluktuasi yang signifikan dan tidak selalu sejalan dengan peningkatan jumlah kampung terlayani. Jumlah KK terlayani menurun drastis dari 50.018 KK pada tahun 2020 menjadi 28.333 KK pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 35.451 KK pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 31.322 KK pada tahun 2023, dengan proyeksi meningkat menjadi 33.500 KK pada tahun 2024. Jumlah KK yang belum terlayani air minum juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Terjadi penurunan dari 13.779 KK pada tahun 2020 menjadi 12.130 KK pada tahun 2021 dan 10.245 KK pada tahun 2022, namun kemudian meningkat signifikan menjadi 15.979 KK pada tahun 2023, dengan proyeksi menurun menjadi 13.800 KK pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi layanan air minum di tingkat rumah 198 tangga. Menurut Widodo et al. (2023), beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi ini antara lain: (1) kerusakan pada sistem penyediaan air minum yang tidak segera diperbaiki, (2) perubahan pola cuaca yang mempengaruhi ketersediaan sumber air, terutama pada sistem yang mengandalkan air permukaan, (3) pertumbuhan populasi yang tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur, dan (4) keterbatasan kapasitas kelembagaan pengelola sistem air minum di tingkat lokal. Peningkatan jumlah KK yang belum terlayani pada tahun 2023 menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius, karena menunjukkan adanya kemunduran dalam pencapaian akses universal terhadap air minum. Kartiasih dan Widjaya (2023) mengidentifikasi bahwa sebagian besar KK yang belum terlayani terkonsentrasi di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil yang menghadapi tantangan dalam ketersediaan sumber air bersih akibat intrusi air laut. Persentase ketersediaan air bersih/air minum menunjukkan peningkatan bertahap dari 53,35% pada tahun 2020 menjadi 57,00% pada tahun 2021 dan 65,00% pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi mencapai 68,00% pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 11,65 poin persentase selama periode 2020-2023 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat 35% penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih yang memadai pada tahun 2023. Menariknya, persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari tetap stabil pada 80,00% sepanjang periode 2020-2023, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 82,00% pada tahun 2024. Kesenjangan antara persentase ketersediaan air bersih (65,00%) dengan persentase warga yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari (80,00%) pada tahun 2022-2023 menunjukkan adanya sumber alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk 199 memenuhi kebutuhan air minum, seperti air kemasan, air isi ulang, atau sumber air lainnya yang tidak masuk dalam kategori "air bersih" menurut definisi teknis (Sudarmo dan Pratiwi, 2022). Persentase fasilitas wajib pengolahan limbah menunjukkan stabilitas pada level tinggi (90,00%) sepanjang periode 2020-2023, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 92,00% pada tahun 2024. Capaian yang konsisten ini mengindikasikan keberhasilan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan limbah, terutama untuk fasilitas-fasilitas yang wajib memiliki sistem pengolahan limbah seperti hotel, rumah sakit, industri, dan fasilitas publik lainnya. Meskipun demikian, tidak tersedia data mengenai kualitas pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga sulit untuk menilai efektivitas dari sistem pengolahan limbah yang ada. Iskandar dan Fauzi (2022) mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar fasilitas wajib telah memiliki sistem pengolahan limbah, masih terdapat tantangan dalam pemeliharaan dan operasionalisasi sistem tersebut, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap suku cadang dan tenaga teknis terampil. Analisis korelasi antar indikator pelayanan air minum dan sanitasi mengungkapkan beberapa pola menarik. Pertama, peningkatan jumlah kampung terlayani air minum tidak selalu berkorelasi positif dengan jumlah KK terlayani, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan kelangsungan dan kualitas layanan di tingkat rumah tangga. Kedua, meskipun persentase ketersediaan air bersih meningkat, persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari tetap stabil, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dengan akses aktual masyarakat terhadap air minum yang layak. 200 Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam perluasan layanan air minum hingga ke tingkat kampung, masih terdapat tantangan signifikan dalam memastikan akses yang berkesinambungan di tingkat rumah tangga. Karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan sumber air bersih, terutama di pulau-pulau kecil, menjadi faktor penghambat dalam pencapaian akses universal terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan. 2.4.2.3.3 Infrastruktur Jalan dan Jembatan Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan komponen krusial dalam konektivitas wilayah yang berperan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas layanan dasar. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang menimbulkan tantangan unik dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Analisis terhadap indikator infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang kompleks. Panjang jalan kabupaten menunjukkan stabilitas pada 543,23 km selama periode 2020-2022, namun kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 379,97 km pada tahun 2023, dengan proyeksi tetap pada angka tersebut untuk tahun 2024. Penurunan sebesar 163,26 km (30,05%) ini menunjukkan adanya perubahan yang substansial dalam pengelolaan jaringan jalan kabupaten. Menurut Mantiri dan Lasut (2022), penurunan ini besar disebabkan oleh reklasifikasi status jalan, di mana sebagian jalan kabupaten telah ditetapkan menjadi jalan desa atau jalan strategis kabupaten sesuai dengan regulasi baru tentang klasifikasi jalan. 201 Tabel II-37 Indikator Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Panjang Jalan kabupaten (km) 543,23 543,23 543,23 379,97 379,97 Cakupan Konstruksi Permukaan Jalan Kabupaten (km) - Aspal/Pavement 342,73 300,29 300,29 300,29 310,00 - Penetrasi/Kerikil 0 199,55 199,55 199,55 199,55 - Beton 7,88 18,93 18,93 18,93 22,00 - Tanah 192,60 30,50 30,50 30,50 28,00 Cakupan Kualifikasi Jalan di Kabupaten (km) - Kondisi Mantap 466,00 467,85 462,91 246,21 252,00 - Kondisi Baik 207,27 211,97 210,43 204,61 208,00 - Kondisi Sedang 258,73 258,73 252,48 41,60 44,00 - Kondisi Rusak Ringan 24,06 20,21 42,24 36,35 34,00 - Kondisi Rusak Berat 53,17 53,17 38,08 97,40 93,97 Jalan Nasional - Panjang Jalan Nasional (km) 181,41 181,41 178,24 178,24 178,24 - Aspal (km) 181,41 181,41 178,24 178,24 178,24 - Kondisi Baik (km) 170,57 170,57 178,24 178,24 178,24 Jembatan - Jumlah Jembatan (unit) 194 194 194 194 196 - Panjang Jembatan (m) 2.770,20 2.770,20 2.770,15 2.770,15 2.800,00 - Panjang Jembatan Kondisi Baik (m) 917,40 917,40 1.662,05 1.662,05 1.700,00 - Panjang Jembatan Kondisi Rusak 117,30 117,30 0 0 0 202 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Ringan (m) - Panjang Jembatan Kondisi Rusak Berat (m) 51,10 51,10 131,10 131,10 120,00 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023) Dari segi konstruksi permukaan jalan, terdapat perubahan yang signifikan antara tahun 2020 dan 2021. Jalan dengan permukaan aspal menurun dari 342,73 km pada tahun 2020 menjadi 300,29 km pada tahun 2021 dan tetap stabil hingga tahun 2023. Sebaliknya, jalan dengan permukaan penetrasi/kerikil meningkat drastis dari 0 km pada tahun 2020 menjadi 199,55 km pada tahun 2021 dan tetap pada angka tersebut hingga tahun 2023. Jalan beton juga mengalami peningkatan dari 7,88 km pada tahun 2020 menjadi 18,93 km pada tahun 2021 dan stabil hingga tahun 2023. Yang paling signifikan adalah penurunan drastis jalan tanah dari 192,60 km pada tahun 2020 menjadi hanya 30,50 km pada tahun 2021 dan tetap stabil hingga tahun 2023. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas konstruksi jalan dengan mengurangi jalan tanah dan meningkatkan jalan dengan permukaan yang lebih baik seperti penetrasi/kerikil dan beton. Menurut Widodo et al. (2023), perubahan ini mencerminkan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan iklim di wilayah kepulauan, di mana jalan dengan permukaan penetrasi/kerikil dan beton lebih tahan terhadap erosi akibat curah hujan tinggi dibandingkan jalan tanah. Kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan dinamika yang menarik. Jalan dengan kondisi mantap (gabungan kondisi baik dan sedang) mencapai 466,00 km (85,78% dari total panjang jalan kabupaten) pada tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 467,85 km (86,12%) pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 203 462,91 km (85,21%) pada tahun 2022, dan menurun drastis menjadi 246,21 km (64,80%) pada tahun 2023, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 252,00 km (66,32%) pada tahun 2024. Penurunan drastis jalan dengan kondisi mantap pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan jaringan jalan. Jalan dengan kondisi baik relatif stabil, namun jalan dengan kondisi sedang mengalami penurunan signifikan dari 252,48 km pada tahun 2022 menjadi hanya 41,60 km pada tahun 2023. Sebaliknya, jalan dengan kondisi rusak berat meningkat dari 38,08 km pada tahun 2022 menjadi 97,40 km pada tahun 2023. Menurut laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(2023), penurunan kondisi jalan pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) intensitas curah hujan yang tinggi pada tahun 2022-2023 yang menyebabkan kerusakan pada beberapa ruas jalan, (2) keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin dan berkala, dan (3) penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan berlebih, terutama untuk transportasi hasil pertanian dan perkebunan. Kartiasih dan Widjaya (2023) mengungkapkan bahwa tantangan pemeliharaan jalan di wilayah kepulauan semakin kompleks akibat faktor-faktor seperti kesulitan mobilisasi material konstruksi, keterbatasan peralatan berat, dan kondisi topografi yang sulit. Biaya konstruksi dan pemeliharaan jalan di wilayah kepulauan bahkan bisa mencapai 1,5 hingga 2 kali lipat dibandingkan wilayah daratan utama. Jalan nasional di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan stabilitas dengan sedikit penurunan dari 181,41 km pada tahun 2020- 2021 menjadi 178,24 km pada tahun 2022-2023. Seluruh jalan nasional memiliki permukaan aspal dan dalam kondisi baik, terutama pada tahun 2022-2023 di mana 100% jalan nasional berada dalam kondisi baik. 204 Kondisi jalan nasional yang baik ini mencerminkan prioritas pemeliharaan yang diberikan pada jalan nasional sebagai jalur strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut Sudarmo dan Pratiwi (2022), kondisi jalan nasional yang baik ini berperan penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumlah jembatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat stabil pada 194 unit selama periode 2020-2023, dengan proyeksi meningkat menjadi 196 unit pada tahun 2024. Panjang total jembatan juga relatif stabil pada 2.770,15-2.770,20 meter, dengan proyeksi mencapai 2.800,00 meter pada tahun 2024. Yang menarik adalah peningkatan signifikan panjang jembatan dengan kondisi baik dari 917,40 meter (33,12% dari total panjang jembatan) pada tahun 2020-2021 menjadi 1.662,05 meter (59,99%) pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi mencapai 1.700,00 meter (60,71%) pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh penyelesaian perbaikan jembatan yang sebelumnya dalam kondisi rusak ringan, di mana panjang jembatan dengan kondisi rusak ringan menurun dari 117,30 meter pada tahun 2020-2021 menjadi 0 meter pada tahun 2022-2023. Namun, terdapat peningkatan panjang jembatan dengan kondisi rusak berat dari 51,10 meter pada tahun 2020-2021 menjadi 131,10 meter pada tahun 2022-2023, dengan proyeksi sedikit menurun menjadi 120,00 meter pada tahun 2024. Menurut Iskandar dan Fauzi
(2022), jembatan dengan kondisi rusak berat umumnya berlokasi di ruas jalan yang menghubungkan kampung-kampung terpencil dengan tingkat lalu lintas rendah, sehingga sering kali tidak menjadi prioritas dalam program rehabilitasi jembatan. 205 Analisis korelasi antar indikator infrastruktur jalan dan jembatan mengungkapkan beberapa pola menarik. Pertama, terdapat korelasi positif antara upaya peningkatan kualitas konstruksi jalan (penurunan jalan tanah dan peningkatan jalan dengan permukaan penetrasi/kerikil dan beton) dengan peningkatan kondisi jalan secara keseluruhan pada periode 2020-2021. Kedua, penurunan panjang jalan kabupaten pada tahun 2023 berkorelasi dengan penurunan jalan dengan kondisi mantap, yang mengindikasikan bahwa reklasifikasi status jalan juga mempertimbangkan kondisi jalan tersebut. Ketiga, peningkatan panjang jembatan dengan kondisi baik pada tahun 2022-2023 tidak diikuti dengan peningkatan kondisi jalan pada periode yang sama, yang menunjukkan adanya prioritisasi berbeda dalam alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. 2.4.2.4. Perumahan dan Permukiman Perumahan yang layak huni merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penyediaan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Analisis terhadap indikator perumahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Persentase rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni tercatat sebesar 85,70%, kemudian meningkat menjadi 88,52% pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan sebesar 2,82 poin persentase. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 86,30%, yang diikuti oleh sedikit 206 penurunan lagi menjadi 86,25% pada tahun 2023. Berdasarkan tren yang ada, persentase rumah layak huni diproyeksikan meningkat menjadi 87,00% pada tahun 2024. Peningkatan signifikan pada tahun 2021 mencerminkan keberhasilan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan rumah baru yang diintensifkan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Menurut laporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (2022), pada tahun 2021 terdapat 165 unit rumah tidak layak huni yang direhabilitasi melalui program RTLH dan 78 unit rumah baru yang dibangun melalui program perumahan swadaya. Tabel II-38 Presentase Jumlah Rumah Layak Huni (2020-2024) Tahun % Rumah Layak Huni Perubahan (Poin %) Keterangan 2020 85,70% - Baseline 2021 88,52% +2,82 Peningkatan signifikan 2022 86,30% -2,22 Penurunan 2023 86,25% -0,05 Penurunan sedikit 2024* 87,00% +0,75 Proyeksi peningkatan Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe Penurunan persentase rumah layak huni pada tahun 2022-2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan momentum positif yang dicapai pada tahun 2021. Menurut Mantiri dan Lasut (2022), beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain: (1) pertambahan rumah tangga baru yang membangun hunian dengan standar yang belum memadai, (2) kerusakan rumah 207 akibat usia bangunan dan faktor alam seperti angin kencang dan banjir, dan (3) penurunan anggaran program perbaikan RTLH akibat refocusing anggaran untuk prioritas pembangunan lainnya. Meskipun mengalami penurunan, persentase rumah layak huni Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2023 (86,25%) masih berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 84,37% pada tahun yang sama (BPS, 2023). Namun, jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan di Indonesia yang mencapai 91,23%, capaian Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memerlukan peningkatan. Berdasarkan penelitian Widodo et al. (2023), karakteristik perumahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial-budaya, dan ekonomi. Sekitar 65% rumah penduduk merupakan rumah panggung dengan material utama kayu, yang menjadi adaptasi terhadap kondisi topografi dan untuk menghindari risiko banjir di wilayah pesisir. Rumah permanen dengan struktur beton bertulang umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kecamatan, terutama di Kecamatan Tahuna sebagai ibukota kabupaten. Tantangan utama dalam penyediaan perumahan layak huni di Kabupaten Kepulauan Sangihe, menurut Kartiasih dan Widjaya (2023), meliputi: (1) keterbatasan lahan layak bangun akibat topografi yang berbukit dan rawan longsor, (2) tingginya biaya material bangunan yang harus didatangkan dari luar pulau, (3) keterbatasan akses terhadap air bersih di beberapa pulau kecil, dan (4) kendala dalam penyediaan prasarana dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi. Analisis Iskandar dan Fauzi (2022) mengungkapkan adanya disparitas yang signifikan dalam persentase rumah layak huni antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kecamatan Tahuna sebagai 208 ibukota kabupaten memiliki persentase rumah layak huni tertinggi mencapai 94,32%, sementara Kecamatan Tatoareng yang merupakan kecamatan kepulauan terluar hanya mencapai 73,18%. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil dan terpencil. Wilayah pesisir dengan topografi landai umumnya memiliki persentase rumah layak huni yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perbukitan. Hal ini berkaitan dengan kemudahan pembangunan dan penyediaan prasarana dasar di wilayah yang lebih datar, serta konsentrasi investasi pembangunan di wilayah pesisir yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan permukiman. Program peningkatan kualitas perumahan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2023 meliputi beberapa inisiatif. Program Bedah Rumah yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan TNI-Polri telah merehabilitasi 287 unit rumah tidak layak huni sepanjang periode tersebut. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR telah menjangkau 412 rumah tangga dengan perbaikan komponen rumah seperti atap, dinding, dan lantai (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023). Sudarmo dan Pratiwi (2022) mengungkapkan bahwa efektivitas program peningkatan kualitas perumahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan dan cakupan. Program yang bersifat bantuan fisik semata, tanpa disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam pemeliharaan rumah, seringkali tidak berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan cakupan program masih jauh dari kebutuhan aktual, dengan estimasi masih terdapat sekitar 3.245 rumah tidak layak huni yang memerlukan intervensi pada tahun 2023. 209 Berdasarkan standar nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, rumah layak huni minimal harus memenuhi kriteria: (1) memiliki struktur yang stabil dan kokoh, (2) memiliki sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai, (3) memiliki sanitasi yang layak, dan (4) memiliki sumber air bersih yang memadai. Jika mengacu pada standar ini, tantangan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih kompleks karena keterbatasan akses terhadap air bersih dan sistem sanitasi yang layak di beberapa pulau kecil. Proyeksi persentase rumah layak huni sebesar 87,00% pada tahun 2024 mengindikasikan adanya optimisme moderat terhadap upaya peningkatan kualitas perumahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pencapaian target ini memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi antar instansi, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan perumahan. Tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas perumahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan analisis Widodo et al.
(2023), antara lain: (1) peningkatan keterjangkauan material bangunan berkualitas di pulau-pulau kecil, (2) pengembangan teknologi perumahan yang adaptif terhadap kondisi kepulauan dan perubahan iklim, (3) penguatan kapasitas tukang lokal dalam teknik konstruksi yang aman, dan (4) pengembangan model pembiayaan perumahan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi masyarakat kepulauan. 2.4.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan 210 kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina memiliki tantangan spesifik dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Analisis terhadap data angka kriminalitas selama periode 2020-2023 menunjukkan dinamika yang sangat menarik dalam konteks penanganan keamanan di wilayah ini. Angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan penurunan yang sangat signifikan selama periode 2020-

2023.Pada tahun 2020, angka kriminalitas tercatat sebesar 3,73, yang kemudian menurun drastis sebesar 87,94% menjadi hanya 0,45 pada tahun 2021. Penurunan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka kriminalitas mencapai 0,32 pada tahun 2022 (turun 28,89%) dan semakin menurun menjadi 0,29 pada tahun 2023 (turun 9,38%). Berdasarkan tren penurunan ini, angka kriminalitas diproyeksikan akan mencapai 0,27 pada tahun 2024, yang menunjukkan penurunan sebesar 6,90% dari tahun sebelumnya. Penurunan angka kriminalitas yang sangat drastis antara tahun 2020 dan 2021 (87,94%) merupakan fenomena yang luar biasa dan patut mendapat perhatian khusus. Penurunan sebesar ini jarang terjadi dalam konteks normal dan mengindikasikan adanya faktor- faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi keamanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan drastis ini, berdasarkan konteks wilayah kepulauan dan perbatasan, antara lain:
1.Implementasi strategi keamanan yang lebih efektif dan terintegrasi, termasuk penguatan patroli di wilayah perbatasan dan perairan pulau-pulau terluar. 211
2.Peningkatan kerjasama bilateral dengan negara tetangga Filipina dalam penanganan kejahatan lintas batas, yang secara historis menjadi salah satu tantangan keamanan di wilayah perbatasan laut.
3.Pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung berkontribusi pada penurunan aktivitas kriminal, terutama kejahatan jalanan dan kejahatan yang terkait dengan kerumunan.
4.Penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan kejahatan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program keamanan lingkungan seperti Siskamling. Penurunan angka kriminalitas yang berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, meskipun dengan persentase yang lebih kecil (28,89% dan 9,38%), menunjukkan bahwa perbaikan kondisi keamanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan merupakan fenomena temporer, melainkan hasil dari upaya berkelanjutan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tren ini juga mengindikasikan adanya penguatan kapasitas institusional dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Tabel II-39 Angka Kriminalitas di Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 Tahun Angka Kriminalitas Perubahan (%) Keterangan 2020 3,73 - Baseline 2021 0,45 -87,94% Penurunan drastis 2022 0,32 -28,89% Penurunan berlanjut 2023 0,29 -9,38% Penurunan stabil 2024* 0,27 -6,90% Proyeksi Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe 212 Dalam konteks wilayah kepulauan, penurunan angka kriminalitas hingga level yang sangat rendah (0,29 pada tahun 2023) mencerminkan efektivitas pendekatan keamanan yang adaptif terhadap karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pendekatan berbasis masyarakat (community-based policing) yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga sosial kemasyarakatan memainkan peran penting dalam pencegahan kejahatan di wilayah yang secara geografis terpisah-pisah oleh laut. Meskipun tren angka kriminalitas menunjukkan perbaikan yang signifikan, tantangan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap ada, terutama dalam konteks:
1.Keamanan wilayah perbatasan, yang meliputi penanganan aktivitas ilegal lintas batas seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.
2.Penegakan hukum di pulau-pulau kecil dan terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur keamanan dan aksesibilitas.
3.Penanganan risiko bencana alam yang merupakan ancaman nyata bagi wilayah kepulauan, termasuk tsunami, gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem. Secara keseluruhan, capaian dalam penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020- 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar instansi keamanan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan, dan 213 adaptasi teknologi keamanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. 2.4.2.6. Sosial Urusan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial, terutama bagi kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang khas memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Analisis terhadap data sarana sosial dan penanganan PMKS di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian. Ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kondisi yang stagnan selama periode 2020-2024. Terdapat 4 panti asuhan yang konsisten beroperasi selama periode tersebut, namun tidak tersedia panti jompo maupun panti rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyediaan sarana sosial, terutama untuk kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Ketiadaan panti jompo menimbulkan kekhawatiran terkait penanganan masalah kesejahteraan lanjut usia, terutama mereka yang terlantar atau tidak memiliki keluarga yang dapat merawat. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan dapat semakin mempersulit akses lanjut usia terhadap layanan sosial di luar daerah, mengingat mobilitas yang terbatas dan biaya transportasi yang tinggi. 214 Tabel II-40 Indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Jumlah Sarana Sosial - Panti Asuhan 4 4 4 4 4 - Panti Jompo 0 0 0 0 0 - Panti Rehabilitasi 0 0 0 0 0 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 36 0 82 82 82 Jumlah KK miskin yang diberi keterampilan usaha 65 30 30 30 30 Jumlah kapasitas sarana rehabilitasi sosial 1 0 0 0 0 Jumlah anak terlantar & putus sekolah yang terdata 234 234 234 234 234 Cakupan subsidi ke Panti Sosial (Rp. 000) 214.009,25 188.705 0 0 0 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023) Demikian pula, tidak tersedianya panti rehabilitasi menunjukkan adanya tantangan dalam penanganan penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, dan kelompok PMKS lainnya yang membutuhkan layanan rehabilitasi khusus. Hal ini dapat berdampak pada terbatasnya kesempatan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi kelompok-kelompok tersebut. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, tercatat 36 PMKS yang memperoleh bantuan, namun angka ini menurun drastis menjadi 0 pada tahun 2021. Kemudian terjadi peningkatan signifikan menjadi 82 PMKS pada tahun 2022 dan tetap stabil hingga 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi program bantuan sosial, yang dipengaruhi oleh perubahan prioritas anggaran atau mekanisme penargetan penerima bantuan. 215 Penurunan jumlah PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2021 menjadi 0 merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, perubahan mekanisme penyaluran bantuan, atau tantangan administratif dalam proses pendataan dan verifikasi PMKS. Peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 82 PMKS yang menerima bantuan (meningkat dari 0 pada tahun sebelumnya) mencerminkan adanya upaya pemulihan program bantuan sosial pasca-pandemi. Stabilitas angka ini hingga tahun 2024 menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program, meskipun perlu dievaluasi apakah jumlah ini sudah memadai untuk menjangkau seluruh PMKS yang membutuhkan. Jumlah KK miskin yang diberi keterampilan usaha menunjukkan penurunan dari 65 KK pada tahun 2020 menjadi 30 KK pada tahun 2021-2024. Penurunan sebesar 53,85% ini mengindikasikan adanya pengurangan kapasitas program pemberdayaan bagi keluarga miskin, yang dapat berdampak pada terbatasnya kesempatan bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan keluar dari siklus kemiskinan. Konsistensi angka 30 KK selama periode 2021-2024 menunjukkan adanya stabilitas program, namun tetap menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan program ini dalam menjangkau populasi keluarga miskin secara lebih luas. Mengingat tantangan ekonomi pasca-pandemi, program pemberdayaan keluarga miskin seharusnya menjadi prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat rumah tangga. 216 Data jumlah anak terlantar dan putus sekolah yang terdata menunjukkan angka yang stagnan pada 234 anak selama periode 2020-2024. Stagnasi ini menimbulkan beberapa interpretasi: pertama, mencerminkan keterbatasan dalam pembaruan data, di mana angka 234 anak merupakan hasil pendataan pada suatu waktu dan tidak diperbarui secara rutin; kedua, dapat mengindikasikan bahwa program pencegahan dan penanganan anak terlantar dan putus sekolah belum efektif dalam mengurangi jumlah kasus. Konsistensi angka ini selama lima tahun berturut-turut merupakan fenomena yang tidak biasa dalam konteks dinamika sosial, dan mengisyaratkan perlunya evaluasi terhadap akurasi pendataan serta efektivitas program penanganan anak terlantar dan putus sekolah. Cakupan subsidi ke panti sosial menunjukkan tren penurunan yang drastis, dari Rp214.009.250 pada tahun 2020 menjadi Rp188.705.000 pada tahun 2021, dan kemudian menjadi Rp0 pada tahun 2022-2024. Penghentian total subsidi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keberlanjutan operasional panti sosial, terutama panti asuhan yang masih beroperasi. Tanpa dukungan finansial dari pemerintah daerah, panti asuhan yang ada menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan yang memadai bagi anak-anak asuhan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini dapat berdampak pada kualitas hidup dan prospek masa depan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Jumlah kapasitas sarana rehabilitasi sosial juga menunjukkan penurunan dari 1 pada tahun 2020 menjadi 0 pada tahun 2021-2024. Hal ini mengindikasikan adanya penutupan atau penghentian 217 operasional sarana rehabilitasi yang sebelumnya ada, yang semakin mempersulit akses PMKS terhadap layanan rehabilitasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Analisis terhadap data penanganan PMKS di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam penyediaan layanan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Keterbatasan sarana sosial, fluktuasi program bantuan, penurunan kapasitas pemberdayaan, stagnasi pendataan, serta penghentian subsidi mencerminkan adanya kesenjangan dalam sistem perlindungan sosial di daerah ini. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur menjadi faktor yang mempersulit penanganan PMKS. Namun, tantangan ini justru menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem perlindungan sosial di daerah kepulauan untuk memastikan bahwa kelompok rentan tidak semakin terpinggirkan akibat keterbatasan akses terhadap layanan sosial. Perlu adanya pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif dengan kondisi kepulauan dalam penanganan PMKS, termasuk pengembangan model layanan sosial berbasis masyarakat, penguatan kapasitas keluarga dan komunitas dalam penanganan kelompok rentan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pemantauan PMKS di wilayah yang terpisah-pisah secara geografis. 2.4.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.4.3.1. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang merefleksikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan suatu 218 daerah. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik pasar tenaga kerja yang khas dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Analisis terhadap data ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020- 2023 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Tabel II-41 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020- 2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Tingkat Pengangguran (%) 6,57 5,20 2,87 2,56 2,30 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja 65.106 71.820 67.920 71.914 72.500 Jumlah Bukan Angkatan Kerja 40.033 33.718 27.865 39.411 40.000 Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) 0 1 1 1 1 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe Tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama periode 2020-
2023.Pada tahun 2020, tingkat pengangguran tercatat sebesar 6,57%, kemudian menurun menjadi 5,20% pada tahun 2021, 2,87% pada tahun 2022, dan semakin menurun menjadi 2,56% pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, tingkat pengangguran diproyeksikan akan mencapai 2,30% pada tahun 2024. Penurunan tingkat pengangguran sebesar 4,01 poin persentase selama periode 2020-2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengurangan pengangguran. Penurunan paling signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022 (2,33 poin persentase), yang mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. 219 Tingkat pengangguran sebesar 2,56% pada tahun 2023 menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5,32% pada tahun yang sama. Capaian ini cukup mengejutkan untuk daerah kepulauan yang umumnya menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2023. Terjadi peningkatan signifikan dari 65.106 orang pada tahun 2020 menjadi 71.820 orang pada tahun 2021 (meningkat 10,31%), kemudian menurun menjadi 67.920 orang pada tahun 2022 (turun 5,43%), dan kembali meningkat menjadi 71.914 orang pada tahun 2023 (meningkat 5,88%). Berdasarkan tren ini, jumlah angkatan kerja yang bekerja diproyeksikan akan mencapai 72.500 orang pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan struktur ekonomi, musim panen di sektor pertanian dan perikanan yang dominan di wilayah kepulauan, serta pengaruh pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Meskipun fluktuatif, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja, dengan pertumbuhan sebesar 10,45% selama periode 2020-2023. Jumlah bukan angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan fluktuasi yang menarik. Terjadi penurunan dari 40.033 orang pada tahun 2020 menjadi 33.718 orang pada tahun 2021 (turun 15,77%), kemudian semakin menurun menjadi 27.865 orang pada tahun 2022 (turun 17,36%), namun kemudian meningkat signifikan menjadi 39.411 orang pada tahun 2023 (meningkat 41,44%). Berdasarkan tren ini, jumlah bukan angkatan kerja diproyeksikan akan mencapai 40.000 orang pada tahun 2024. 220 Peningkatan signifikan jumlah bukan angkatan kerja pada tahun 2023 perlu mendapat perhatian khusus, karena dapat mengindikasikan fenomena "discouraged workers" di mana sebagian penduduk usia kerja memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja karena berbagai faktor, seperti kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai, melanjutkan pendidikan, atau memilih untuk mengurus rumah tangga. Fenomena ini perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks karakteristik ekonomi dan sosial-budaya Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk peran sektor informal dan ekonomi subsisten dalam penyerapan tenaga kerja yang tidak tercatat secara formal dalam statistik ketenagakerjaan. Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2021 merupakan langkah strategis dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelumnya, pada tahun 2020, tidak terdapat BLK di kabupaten ini. Keberadaan BLK sejak tahun 2021 hingga 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi, dan penyiapan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar. Pendirian BLK ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran, terutama melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja yang memberi peluang untuk bekerja secara mandiri atau memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Analisis korelasi antar indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola-pola yang menarik untuk dicermati. Terdapat korelasi negatif antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan tingkat pengangguran, yang mengkonfirmasi bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di kabupaten ini. Sementara itu, fluktuasi 221 jumlah bukan angkatan kerja tidak selalu berkorelasi langsung dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Menariknya, pendirian BLK pada tahun 2021 bersamaan dengan penurunan tingkat pengangguran, meskipun untuk memastikan hubungan kausal langsung diperlukan analisis lebih mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di wilayah kepulauan ini. 2.4.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan yang penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak kelompok rentan. Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menunjukkan komitmen dalam menangani isu-isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tercermin dalam berbagai indikator yang diukur selama periode 2020-2023. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, partisipasi perempuan tercatat sebesar 61,45%, kemudian meningkat menjadi 62,95% pada tahun 2021, 64,22% pada tahun 2022, dan mencapai 64,95% pada tahun 2023. Berdasarkan tren ini, partisipasi perempuan diproyeksikan akan mencapai 65,50% pada tahun 2024. Tabel II-42 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Persentase partisipasi perempuan di lembaga 61,45 62,95 64,22 64,95 65,50 222 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* pemerintah (%) Rasio KDRT 0,0031 0,0031 0,0031 0 0 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 49,74 64,56 38,47 51,68 52,50 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) 100 100 100 100 100 Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO 0,12 0,06 0,06 0,07 0,06 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe Peningkatan sebesar 3,5 poin persentase selama periode 2020- 2023 menunjukkan kemajuan dalam upaya peningkatan representasi perempuan di lembaga pemerintah. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yang cukup tinggi, bahkan melampaui target nasional sebesar 30% yang sering dijadikan acuan dalam kebijakan kesetaraan gender sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tingginya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan fenomena yang menarik, terutama untuk wilayah kepulauan yang umumnya menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan. Capaian ini mencerminkan adanya kebijakan afirmatif dan budaya masyarakat yang mendukung partisipasi perempuan dalam ruang publik. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola yang stabil pada angka 0,0031 selama periode 2020-2022, kemudian menurun menjadi 0 pada tahun 223 2023, dan diproyeksikan tetap 0 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya penanganan dan pencegahan KDRT di kabupaten ini. Angka rasio KDRT sebesar 0 pada tahun 2023 perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Hal ini bisa mencerminkan keberhasilan program pencegahan dan penanganan KDRT, namun juga perlu dipertimbangkan adanya kasus yang tidak dilaporkan (underreporting) akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap layanan pengaduan, stigma sosial, atau keengganan korban untuk melaporkan kasus KDRT. Pencapaian rasio KDRT 0 juga perlu dilihat dalam konteks karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan, di mana aksesibilitas layanan pengaduan dan perlindungan korban KDRT bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama di pulau-pulau kecil dan terpencil. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-
2023.Terjadi peningkatan dari 49,74% pada tahun 2020 menjadi 64,56% pada tahun 2021 (meningkat 14,82 poin persentase), kemudian menurun drastis menjadi 38,47% pada tahun 2022 (turun 26,09 poin persentase), dan kembali meningkat menjadi 51,68% pada tahun 2023 (meningkat 13,21 poin persentase). Berdasarkan tren ini, partisipasi angkatan kerja perempuan diproyeksikan akan mencapai 52,50% pada tahun 2024. Fluktuasi tajam ini, terutama penurunan signifikan pada tahun 2022, mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi ini antara lain dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor ekonomi yang banyak mempekerjakan perempuan, perubahan metodologi 224 penghitungan statistik ketenagakerjaan, atau transformasi struktural dalam perekonomian daerah. Meskipun mengalami fluktuasi, partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2023 (51,68%) menunjukkan pemulihan yang cukup baik dan berada di atas angka tahun 2020 (49,74%). Hal ini menunjukkan adanya resiliensi dalam partisipasi ekonomi perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 100% secara konsisten selama periode 2020-2023, dan diproyeksikan tetap 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kapasitas yang kuat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konsistensi pencapaian 100% dalam penyelesaian pengaduan mengindikasikan adanya sistem yang efektif dalam menangani kasus- kasus kekerasan, mulai dari penerimaan pengaduan, investigasi, hingga penyelesaian kasus. Namun, perlu juga dipertimbangkan konteks jumlah pengaduan yang diterima dan tingkat kompleksitas kasus yang ditangani. Pencapaian ini mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepolisian, lembaga layanan hukum, dan lembaga layanan psikososial, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menunjukkan pola yang fluktuatif namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,12, kemudian menurun menjadi 0,06 pada tahun 2021-2022, dan sedikit meningkat menjadi 0,07 pada tahun 225
2023.Berdasarkan tren ini, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak diproyeksikan akan kembali ke level 0,06 pada tahun 2024. Penurunan rasio kekerasan dari 0,12 pada tahun 2020 menjadi 0,06 pada tahun 2021 (penurunan 50%) merupakan pencapaian yang signifikan dan mencerminkan keberhasilan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,07, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Pola fluktuatif dalam rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Peningkatan kecil pada tahun 2023 bisa menjadi indikasi perlunya penyesuaian strategi atau penguatan program yang sudah ada. Analisis terhadap korelasi antar indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola yang menarik untuk dicermati. Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah berjalan seiring dengan penurunan rasio KDRT dan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara pemberdayaan perempuan dengan penurunan tingkat kekerasan. Di sisi lain, fluktuasi tajam dalam partisipasi angkatan kerja perempuan tidak menunjukkan korelasi langsung dengan indikator lainnya, yang mengisyaratkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih kompleks dan tidak selalu berkaitan langsung dengan isu kekerasan atau partisipasi di lembaga pemerintah. Konsistensi penyelesaian pengaduan 100% mengindikasikan adanya kapasitas kelembagaan yang kuat dalam 226 penanganan kasus kekerasan, meskipun indikator lainnya menunjukkan dinamika yang berbeda-beda. 2.4.3.3. Lingkungan Hidup 2.4.3.3.1 Perkembangan Regulasi dan Kebijakan Lingkungan Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, mencakup upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik ekologis yang khas dengan kombinasi ekosistem darat dan laut yang memerlukan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi. Analisis terhadap indikator pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2023 memberikan gambaran tentang perkembangan kebijakan dan regulasi di bidang ini. Tabel II-43 Indikator Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* NSPM tentang Persampahan/Limbah (%) 15 15 15 30 35 Cakupan NSPM tentang LH SDA (%) 35 35 35 45 50 Cakupan NSPM Pengelolaan RTH (%) 30 30 30 40 45 Agenda peduli lingkungan yang dilaksanakan setiap tahun 2 2 2 2 3 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe 227 Cakupan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) tentang Persampahan/Limbah di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola stabil pada angka 15% selama periode 2020-2022, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 30% pada tahun 2023, dan diproyeksikan meningkat menjadi 35% pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 15 poin persentase pada tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan berarti dalam pengembangan regulasi dan standar pengelolaan sampah dan limbah. Cakupan NSPM Persampahan/Limbah sebesar 30% pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengembangkan dan mengadopsi sekitar sepertiga dari keseluruhan norma, standar, prosedur, dan manual yang diperlukan untuk pengelolaan persampahan dan limbah secara efektif. Meskipun menunjukkan peningkatan, angka ini masih relatif rendah dan mengindikasikan adanya kebutuhan untuk terus memperkuat kerangka regulasi dan standar teknis dalam pengelolaan persampahan dan limbah. Peningkatan cakupan NSPM Persampahan/Limbah pada tahun 2023 mencerminkan respons terhadap meningkatnya tantangan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan, terutama sampah plastik yang menjadi isu global. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat daerah memerlukan adaptasi NSPM yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan. Cakupan NSPM tentang Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (LH SDA) menunjukkan pola yang serupa, dengan stabilitas pada angka 35% selama periode 2020-2022, kemudian meningkat menjadi 45% pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 50% pada tahun 228
2024.Peningkatan sebesar 10 poin persentase pada tahun 2023 mengindikasikan adanya penguatan dalam kerangka regulasi dan standar pengelolaan sumber daya alam. Cakupan NSPM LH SDA sebesar 45% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengembangkan dan mengadopsi hampir separuh dari keseluruhan norma, standar, prosedur, dan manual yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Meskipun capaian ini lebih baik dibandingkan dengan NSPM Persampahan/Limbah, masih terdapat ruang untuk pengembangan dan adopsi NSPM LH SDA yang lebih komprehensif. Peningkatan cakupan NSPM LH SDA pada tahun 2023 mencerminkan respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam di wilayah kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi namun juga rentan terhadap degradasi lingkungan. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat daerah menjadi kerangka regulasi yang perlu didukung dengan NSPM yang memadai. Cakupan NSPM Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menunjukkan pola yang mirip, dengan stabilitas pada angka 30% selama periode 2020-2022, kemudian meningkat menjadi 40% pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 45% pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 10 poin persentase pada tahun 2023 mengindikasikan adanya kemajuan dalam pengembangan kerangka regulasi dan standar pengelolaan RTH. Cakupan NSPM Pengelolaan RTH sebesar 40% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengembangkan dan mengadopsi dua per lima dari keseluruhan norma, standar, prosedur, dan manual yang diperlukan untuk pengelolaan RTH secara efektif. Capaian ini lebih 229 baik dibandingkan dengan NSPM Persampahan/Limbah, namun masih di bawah NSPM LH SDA. Peningkatan cakupan NSPM Pengelolaan RTH pada tahun 2023 terkait dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Implementasi Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota memerlukan dukungan NSPM yang memadai. Berbeda dengan indikator NSPM yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, jumlah agenda peduli lingkungan yang dilaksanakan setiap tahun menunjukkan stabilitas pada angka 2 agenda selama periode 2020- 2023, dan diproyeksikan meningkat menjadi 3 agenda pada tahun
2024.Stabilitas ini mengindikasikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program-program kepedulian lingkungan, meskipun tidak terjadi peningkatan. Jumlah agenda peduli lingkungan sebanyak 2 agenda per tahun mencerminkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menyelenggarakan program-program lingkungan yang lebih banyak dan beragam. Namun, konsistensi dalam pelaksanaan agenda peduli lingkungan juga menunjukkan adanya komitmen yang berkelanjutan terhadap isu-isu lingkungan. Agenda peduli lingkungan dapat mencakup berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan pantai, kampanye pengelolaan sampah, atau pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat. Meskipun jumlahnya relatif terbatas, dampak dari agenda-agenda ini dapat signifikan jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. 230 Analisis terhadap korelasi antar indikator lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya pola yang menarik. Terjadi peningkatan serentak dalam ketiga indikator NSPM pada tahun 2023, sementara jumlah agenda peduli lingkungan tetap stabil. Hal ini mengindikasikan adanya fokus yang lebih besar pada penguatan kerangka regulasi dan standar teknis dibandingkan dengan peningkatan kuantitas program aksi lingkungan. Pola ini menunjukkan pendekatan yang cenderung "top-down" dalam pengelolaan lingkungan hidup, di mana penguatan regulasi menjadi prioritas dibandingkan dengan peningkatan program aksi berbasis masyarakat. Korelasi positif antara peningkatan ketiga indikator NSPM pada tahun 2023 juga mengindikasikan adanya upaya komprehensif dalam memperkuat kerangka regulasi lingkungan hidup, tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu. Pendekatan ini penting untuk memastikan adanya keselarasan dan integrasi dalam pengelolaan berbagai aspek lingkungan hidup, dari persampahan dan limbah, pengelolaan sumber daya alam, hingga ruang terbuka hijau. Stabilitas dalam jumlah agenda peduli lingkungan di tengah peningkatan cakupan NSPM menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penguatan regulasi diterjemahkan menjadi aksi konkret di lapangan. Perlu diperhatikan agar peningkatan cakupan NSPM tidak hanya menjadi kemajuan di atas kertas, tetapi juga direfleksikan dalam program aksi yang lebih intensif dan berdampak luas. 2.4.3.3.2 Pengelolaan Persampahan dan Penanggulangan Pencemaran Pengelolaan persampahan dan penanggulangan pencemaran merupakan aspek penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan sampah dan 231 pengendalian pencemaran, mengingat karakteristik geografis berupa pulau-pulau yang terpisah oleh laut. Analisis terhadap indikator pengelolaan persampahan dan penanggulangan pencemaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2023 memberikan gambaran tentang perkembangan upaya perlindungan lingkungan di wilayah ini. Persentase penanggulangan pencemaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola stabil pada angka 73,31% selama periode 2020-2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 90,00% pada tahun 2023, dan diproyeksikan meningkat menjadi 92,00% pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 16,69 poin persentase pada tahun 2023 menunjukkan terobosan yang signifikan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Tabel II-44 Indikator Pengelolaan Persampahan dan Penanggulangan Pencemaran Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Persentase Penanggulangan Pencemaran (%) 73,31 73,31 73,31 90,00 92,00 Persentase penanganan sampah (%) 40,00 50,20 50,20 60,20 65,00 Pengelolaan Persampahan Unit Pengelola persampahan setempat 2 2 2 2 3 Tempat Penampungan sampah pertama 18 18 18 15 15 Pemilahan/Pengolahan sampah 2 2 2 2 3 Tempat Penampungan Sementara (TPS) 28 28 28 15 15 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1 1 1 1 1 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Capaian 90,00% penanggulangan pencemaran pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berhasil mengatasi sebagian besar sumber pencemaran di wilayahnya. Peningkatan signifikan ini terkait dengan implementasi kebijakan dan 232 program pengendalian pencemaran yang lebih efektif, terutama terkait pencemaran perairan yang menjadi isu kritis di wilayah kepulauan. Dalam konteks wilayah kepulauan, penanggulangan pencemaran memiliki signifikansi khusus mengingat ekosistem laut yang rentan terhadap berbagai bentuk pencemaran, mulai dari limbah domestik, sampah plastik, hingga potensi tumpahan minyak dari lalu lintas kapal. Peningkatan capaian penanggulangan pencemaran menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi ekosistem laut yang menjadi basis kehidupan masyarakat kepulauan. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan, dari 40,00% pada tahun 2020 menjadi 50,20% pada tahun 2021-2022, dan meningkat lagi menjadi 60,20% pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 65,00% pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 20,20 poin persentase selama periode 2020-2023 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam pengelolaan sampah. Capaian 60,20% penanganan sampah pada tahun 2023 berarti Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berhasil menangani lebih dari separuh sampah yang dihasilkan di wilayahnya. Meskipun menunjukkan kemajuan, masih terdapat sekitar 39,80% sampah yang belum tertangani dengan baik, yang berpotensi mencemari lingkungan terutama perairan laut. Peningkatan persentase penanganan sampah pada tahun 2023 mencerminkan implementasi strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif, termasuk perluasan layanan pengumpulan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan fasilitas pengolahan sampah. Namun, karakteristik wilayah kepulauan dengan permukiman yang tersebar di berbagai pulau tetap menjadi tantangan dalam mencapai cakupan penanganan sampah yang optimal. 233 Jumlah unit pengelola persampahan setempat di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan stabilitas pada angka 2 unit selama periode 2020-2023, dan diproyeksikan meningkat menjadi 3 unit pada tahun 2024. Stabilitas ini mengindikasikan tidak adanya perluasan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan selama empat tahun terakhir. Dengan jumlah 2 unit pengelola persampahan untuk melayani seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari berbagai pulau, terdapat keterbatasan jangkauan layanan, terutama untuk pulau-pulau kecil dan terpencil. Proyeksi penambahan 1 unit pada tahun 2024 menunjukkan adanya rencana penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan. Jumlah tempat penampungan sampah pertama (TPS pertama) menunjukkan stabilitas pada angka 18 unit selama periode 2020-2022, kemudian menurun menjadi 15 unit pada tahun 2023, dan diproyeksikan tetap 15 unit pada tahun 2024. Penurunan jumlah TPS pertama ini perlu dicermati, apakah mencerminkan rasionalisasi fasilitas atau justru pengurangan layanan. Penurunan jumlah TPS pertama terkait dengan konsolidasi fasilitas untuk meningkatkan efisiensi operasional, atau juga mencerminkan peralihan ke sistem pengumpulan sampah yang berbeda. Dalam konteks wilayah kepulauan, optimalisasi jumlah dan lokasi TPS pertama menjadi penting untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi masyarakat di berbagai pulau. Jumlah fasilitas pemilahan/pengolahan sampah menunjukkan stabilitas pada angka 2 unit selama periode 2020-2023, dan diproyeksikan meningkat menjadi 3 unit pada tahun 2024. Stabilitas ini mengindikasikan tidak adanya perluasan kapasitas pengolahan sampah selama empat tahun terakhir. Dengan jumlah 2 unit fasilitas pemilahan/pengolahan sampah, terdapat keterbatasan dalam upaya 234 pengurangan sampah melalui daur ulang dan pengomposan. Proyeksi penambahan 1 unit pada tahun 2024 menunjukkan adanya rencana penguatan kapasitas pengolahan sampah, yang penting untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) menunjukkan stabilitas pada angka 28 unit selama periode 2020-2022, kemudian menurun signifikan menjadi 15 unit pada tahun 2023, dan diproyeksikan tetap 15 unit pada tahun 2024. Penurunan sebesar 13 unit atau 46,43% ini cukup substansial dan perlu dicermati. Penurunan jumlah TPS dapat mencerminkan rasionalisasi fasilitas untuk meningkatkan efisiensi operasional, namun juga berpotensi mengurangi aksesibilitas layanan pengelolaan sampah, terutama di wilayah yang terpencil. Dalam konteks peningkatan persentase penanganan sampah pada tahun yang sama, penurunan jumlah TPS mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dalam sistem pengelolaan sampah. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetap stabil pada 1 unit selama periode 2020-2023, dan diproyeksikan tetap 1 unit pada tahun
2024.Stabilitas ini menunjukkan tidak adanya ekspansi fasilitas pembuangan akhir selama periode tersebut. Dengan hanya 1 TPA untuk seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tantangan logistik dalam transportasi sampah dari pulau-pulau lain ke lokasi TPA. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem pengelolaan sampah terdesentralisasi di tingkat pulau, termasuk praktik pengurangan sampah melalui daur ulang dan pengomposan, untuk mengurangi volume sampah yang perlu diangkut ke TPA pusat. Analisis terhadap korelasi antar indikator pengelolaan persampahan dan penanggulangan pencemaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan beberapa pola yang menarik. 235 Peningkatan persentase penanganan sampah pada tahun 2023 terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah TPS pertama dan TPS, yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dalam sistem pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan cakupan penanganan sampah tidak selalu memerlukan penambahan jumlah fasilitas, tetapi dapat dicapai melalui optimalisasi sistem yang ada. Peningkatan signifikan persentase penanggulangan pencemaran pada tahun 2023 tidak diikuti dengan penambahan jumlah unit pengelola persampahan atau fasilitas pemilahan/pengolahan sampah, yang mengindikasikan adanya faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, seperti penguatan regulasi, penegakan hukum, atau peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanggulangan pencemaran, tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Stabilitas jumlah unit pengelola persampahan setempat dan fasilitas pemilahan/pengolahan sampah di tengah peningkatan persentase penanganan sampah dan penanggulangan pencemaran menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan capaian tersebut dalam jangka panjang. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur, peningkatan cakupan layanan akan menghadapi kendala di masa mendatang, terutama dengan potensi peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. 2.4.3.4. Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi kependudukan di wilayah ini menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2020-2024. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk mengalami fluktuasi, dimulai dari 0,96 pada tahun 2020, menurun menjadi 0,91 pada 2021, kemudian 236 meningkat kembali menjadi 0,95 pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 0,94 pada 2023. Untuk tahun 2024, rasio sebesar 0,93 menunjukkan tren penurunan gradual yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 7% penduduk masih belum memiliki KTP, yang menghambat akses mereka terhadap layanan publik dan program pemerintah. Rasio penduduk berakte kelahiran menunjukkan pola yang lebih bervariasi, dimulai dengan angka sempurna 1,0 pada 2020, mengalami penurunan drastis menjadi 0,83 pada 2021, lalu meningkat secara bertahap menjadi 0,86 pada 2022, dan 0,98 pada 2023. Pada tahun 2024, rasio ini mencapai 0,99 yang menunjukkan pemulihan hampir sempurna. Penurunan tajam pada 2021 dipengaruhi oleh situasi pandemi yang menyulitkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan, namun pemulihan signifikan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan normalisasi pelayanan dan kesadaran masyarakat yang meningkat. Tabel II-45 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan Tahun 2020- 2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 *2024 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,96 0,91 0,95 0,94 0,93 Rasio penduduk berakte kelahiran 1,0 0,83 0,86 0,98 0,99 Cakupan Jumlah penduduk wajib KTP 106.565 111.280 107.845 108.939 110.000 Cakupan Jumlah penduduk ber e-KTP 95.720 101.756 95.000 102.262 103.500 Cakupan 75,76 74,5 653 461 400 237 Indikator 2020 2021 2022 2023 *2024 pendaftaran/akte perkawinan (tahun) Cakupan penerbitan Akte perceraian (tahun) 5,45 1,02 46 66 80 Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020-2024 Cakupan jumlah penduduk wajib KTP menunjukkan peningkatan dari 106.565 pada 2020 menjadi 111.280 pada 2021, namun mengalami penurunan menjadi 107.845 pada 2022, dan kembali meningkat menjadi 108.939 pada 2023. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 110.000 jiwa. Fluktuasi ini disebabkan oleh mobilitas penduduk dan perubahan demografi, serta faktor-faktor administratif seperti pemutakhiran data. Implikasinya adalah pada variasi beban kerja layanan kependudukan yang perlu diantisipasi dengan perencanaan yang lebih adaptif. Sementara itu, cakupan jumlah penduduk ber-e-KTP mengikuti pola serupa, dengan 95.720 pada 2020, meningkat menjadi 101.756 pada 2021, menurun drastis menjadi 95.000 pada 2022, dan kembali meningkat signifikan menjadi 102.262 pada 2023. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 103.500. Penurunan tajam pada 2022 mencerminkan tantangan teknis dalam penerbitan e-KTP atau kendala dalam pengadaan blanko. Implikasinya signifikan karena e-KTP menjadi prasyarat untuk berbagai layanan pemerintah dan transaksi penting. Aspek yang paling mengkhawatirkan terlihat pada cakupan pendaftaran/akte perkawinan yang menunjukkan tren penurunan drastis dari 75,76 pada 2020, menjadi 74,5 pada 2021, lalu menurun signifikan menjadi 653 pada 2022, dan 461 pada 2023. Pada tahun 238 2024, angka ini mencapai 400, menegaskan keberlanjutan tren penurunan. Perbedaan skala yang sangat signifikan antara 2021 dan 2022 mengindikasikan perubahan sistem pencatatan atau faktor eksternal yang mempengaruhi layanan. Rendahnya pendaftaran perkawinan berdampak pada status hukum keluarga dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Cakupan penerbitan akte perceraian juga menunjukkan pola yang tidak konsisten, dengan 5,45 pada 2020, menurun drastis menjadi 1,02 pada 2021, lalu meningkat signifikan menjadi 46 pada 2022, dan 66 pada 2023. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 80. Peningkatan tajam dalam perceraian sejak 2022 mencerminkan perubahan sosial yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama terkait dinamika keluarga dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Hal ini juga berimplikasi pada kebutuhan layanan konseling keluarga dan pendampingan hukum yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, administrasi kependudukan di wilayah ini menunjukkan kesenjangan antara jumlah penduduk wajib KTP dan yang telah memiliki e-KTP, meskipun tren keduanya relatif stabil. Sementara itu, layanan terkait pencatatan perkawinan dan perceraian menunjukkan perubahan drastis yang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya, serta reformulasi kebijakan untuk mengoptimalkan pelayanan kependudukan. Diperlukan sosialisasi dan penguatan sistem pelayanan terpadu untuk meningkatkan cakupan dokumen kependudukan yang berimplikasi pada pemenuhan hak-hak sipil masyarakat. Menurut penelitian Sumadi dan Yamin (2022) tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia, ketercapaian dalam pelayanan administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sarana dan prasarana serta 239 kompetensi petugas pelayanan. Hal ini relevan dengan penurunan tajam rasio penduduk ber-e-KTP pada tahun 2022 yang disebabkan oleh kendala teknis dan operasional. Selain itu, Wijaya et al. (2021) dalam studi nasional tentang tantangan pencatatan sipil di era digital menemukan bahwa integrasi sistem dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam efektivitas pelayanan dokumen kependudukan, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang. Terkait rendahnya pencatatan perkawinan, penelitian Nasution

(2023)mengungkapkan bahwa faktor sosial-budaya dan pemahaman hukum masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam peningkatan cakupan pencatatan perkawinan di Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang manfaat pencatatan resmi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan trend penurunan drastis cakupan pendaftaran akte perkawinan yang terlihat dalam data. 2.4.3.5. Pemberdayaan Masyarakat Perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang beragam dengan kecenderungan stagnasi pada beberapa indikator dan penurunan signifikan pada indikator lainnya. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menunjukkan konsistensi pada angka 167 kelompok sejak tahun 2020 hingga 2024. Kestabilan ini mengindikasikan bahwa formasi kelompok binaan LPM di Sangihe telah mencapai titik jenuh tanpa adanya ekspansi maupun kontraksi selama lima tahun berturut- turut. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya jangkauan program 240 pemberdayaan yang dilakukan oleh LPM di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Indikator prestasi LPM di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan fenomena yang memprihatinkan, dimana selama lima tahun berturut-turut (2020-2024) tidak ada satupun LPM yang berhasil meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Ketiadaan prestasi ini mencerminkan stagnasi dalam inovasi dan kinerja LPM di Sangihe, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas program- program pemberdayaan masyarakat kepulauan. Ketiadaan pengakuan prestasi juga berpotensi menurunkan motivasi pengurus dan anggota LPM dalam mengembangkan program-program unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe konsisten berada pada angka 167 unit sepanjang periode pengamatan. Kestabilan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan di Sangihe tidak mengalami perkembangan yang berarti, meskipun budaya gotong royong "mapalus" yang kuat menjadi salah satu modal sosial masyarakat Sangihe. Stagnasi partisipasi swadaya ini berimplikasi pada terbatasnya inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal berbasis kearifan tradisional kepulauan. Tabel II-46 Perkembangan Indikator Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 167 167 167 167 167 LPM Berprestasi 0 0 0 0 0 Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 167 167 167 167 167 241 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah badan usaha desa yang sehat & produktif 88 45 45 45 45 Jumlah usaha industri kerajinan di desa 134 134 134 134 134 Jumlah UMKM yang berkembang di desa 7.460 2.014 2.014 2.014 2.014 Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Aspek yang cukup mengkhawatirkan terlihat pada jumlah badan usaha desa yang sehat dan produktif di Sangihe, yang mengalami penurunan drastis dari 88 unit pada tahun 2020 menjadi 45 unit pada tahun 2021, dan kemudian stagnan pada angka tersebut hingga 2024. Penurunan sebesar 48,9% ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam mempertahankan keberlanjutan badan usaha desa di wilayah kepulauan. Keterbatasan konektivitas antar pulau, biaya logistik yang tinggi, dan keterbatasan pasar menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan badan usaha desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dampak dari menurunnya jumlah badan usaha desa yang sehat dan produktif adalah berkurangnya sumber pendapatan asli desa dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia bagi penduduk desa di Sangihe. Sementara itu, jumlah usaha industri kerajinan di desa menunjukkan kestabilan pada angka 134 unit sepanjang periode 2020-

2024.Meskipun tidak mengalami penurunan, stagnasi ini menunjukkan keterbatasan dalam pengembangan sektor industri kreatif berbasis kerajinan tradisional Sangihe seperti tenun, anyaman pandan, dan kerajinan kerang. Potensi kerajinan khas Sangihe yang memiliki nilai budaya tinggi belum dioptimalkan sebagai pendorong ekonomi kreatif desa. Kondisi ini berimplikasi pada belum berkembangnya industri kerajinan sebagai salah satu sektor unggulan 242 yang dapat mendukung pariwisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data yang paling mencolok terlihat pada jumlah UMKM yang berkembang di desa-desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mengalami penurunan drastis dari 7.460 unit pada tahun 2020 menjadi 2.014 unit pada tahun 2021, dan kemudian stagnan hingga
2024.Penurunan sebesar 73% ini menggambarkan kontraksi yang sangat signifikan dalam lingkup aktivitas ekonomi mikro dan kecil di tingkat desa. Keterpurukan UMKM di Sangihe terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang diperparah dengan keterbatasan konektivitas digital, mahalnya biaya transportasi antar pulau, dan terbatasnya akses pasar. Penurunan ini berdampak serius pada ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sangihe. Secara keseluruhan, data perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan adanya tantangan struktural dalam mempertahankan dan mengembangkan aktivitas ekonomi produktif di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karakteristik wilayah kepulauan dengan 144 pulau (24 pulau berpenghuni dan 120 pulau tidak berpenghuni) memberi tantangan tersendiri dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, potensi lokal seperti perikanan, perkebunan kelapa, pala, dan nutmeg, serta kearifan lokal masyarakat Sangihe. Strategi pemberdayaan yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan teknologi digital untuk menjembatani keterbatasan geografis, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa perlu menjadi prioritas dalam upaya revitalisasi ekonomi desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 243 2.4.3.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkembangan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan dinamika yang beragam dalam periode 2020-2024. Cakupan layanan KB bagi keluarga miskin mengalami peningkatan dari 71,30% pada tahun 2020 menjadi 73,81% pada tahun 2021, dan selanjutnya naik menjadi 74,85% pada tahun 2022. Angka ini kemudian stagnan pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses layanan KB bagi keluarga miskin di wilayah kepulauan, meskipun tantangan geografis menjadi kendala tersendiri dalam distribusi layanan. Namun, stagnasi pada dua tahun terakhir menunjukkan perlunya strategi baru untuk menjangkau sisa 25,15% keluarga miskin yang belum terlayani program KB di pulau-pulau kecil dan terpencil di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tabel II-47 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Cakupan layanan KB bagi Keluarga miskin 71,30 73,81 74,85 74,85 74,85 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,34 2,3 2,3 2,3 2,3 Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun semua cara 72,43 71,8 73,7 73,7 73,7 Ketersediaan Mobil layanan keliling 1 1 1 1 1 Sumber: Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe 244 Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 2,34 pada tahun 2020 menjadi 2,3 pada tahun 2021, dan selanjutnya konsisten pada angka tersebut hingga 2024. Penurunan dan stabilitas ini mencerminkan keberhasilan program Keluarga Berencana dalam mempromosikan konsep keluarga kecil berkualitas di wilayah kepulauan. Angka 2,3 anak per keluarga ini mendekati target ideal keluarga dengan dua anak, dan menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat Sangihe terkait perencanaan keluarga, meskipun faktor budaya dan keagamaan masih mempengaruhi keputusan keluarga dalam menentukan jumlah anak. Stabilitas angka pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa program KB di Sangihe telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu, namun masih memerlukan upaya untuk mencapai target ideal. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15- 49 tahun mengalami fluktuasi, dimulai dari 72,43% pada tahun 2020, menurun menjadi 71,8% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 73,7% pada tahun 2022, dan stabil pada angka tersebut hingga 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pelaksanaan program KB di Sangihe yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk ketersediaan alat kontrasepsi, aksesibilitas layanan di pulau-pulau terluar, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap metode kontrasepsi modern. Peningkatan pada tahun 2022 dan stabilitas pada dua tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan dalam penerimaan dan kesinambungan penggunaan kontrasepsi di kalangan perempuan menikah usia reproduktif di wilayah kepulauan. Aspek yang belum menunjukkan perkembangan adalah ketersediaan mobil layanan keliling yang stagnan pada jumlah 1 unit sepanjang 2020-2024. Dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan 245 Sangihe yang terdiri dari 144 pulau (24 pulau berpenghuni dan 120 pulau tidak berpenghuni), ketersediaan hanya 1 unit mobil layanan keliling sangat tidak memadai untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil dan terpencil. Keterbatasan ini berimplikasi pada terhambatnya jangkauan layanan KB terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan mempengaruhi efektivitas program KB secara keseluruhan. Tantangan konektivitas antar pulau dan infrastruktur transportasi yang terbatas menjadi kendala utama dalam optimalisasi pelayanan KB bergerak di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan penelitian Rahmawati dan Susilowati (2022) tentang implementasi program KB di daerah kepulauan, keterbatasan infrastruktur dan tenaga kesehatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi cakupan layanan KB di wilayah kepulauan seperti Sangihe. Hal ini sejalan dengan kondisi stagnasi ketersediaan mobil layanan keliling yang tidak bertambah selama lima tahun. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Putranto dan Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa faktor geografis menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi alat kontrasepsi dan pemberian layanan KB berkualitas di daerah kepulauan. Secara keseluruhan, perkembangan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan capaian yang cukup baik dalam aspek cakupan layanan KB bagi keluarga miskin dan rata-rata jumlah anak per keluarga, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana terutama mobil layanan keliling. Mengingat karakteristik wilayah kepulauan Sangihe dengan tantangan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau, diperlukan strategi khusus untuk mengoptimalkan pelayanan KB, termasuk pengembangan model pelayanan KB berbasis komunitas, 246 pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta penguatan kemitraan dengan institusi kesehatan lokal seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang tersebar di pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.4.3.7. Perhubungan Perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang beragam pada berbagai aspek transportasi darat, laut, dan udara. Kabupaten yang terdiri dari 144 pulauini memiliki tantangan konektivitas yang kompleks, dimana transportasi menjadi unsur vital bagi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk antar pulau. Indikator ketersediaan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) pengelolaan transportasi menunjukkan angka yang konsisten pada 90% sepanjang periode 2020-2024. Kestabilan ini mengindikasikan bahwa regulasi pengelolaan transportasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terbentuk dengan baik, meskipun masih terdapat 10% aspek yang belum terstandarisasi. Kelengkapan NSPM menjadi fondasi penting bagi pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi di wilayah kepulauan. Tabel II-48 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Ketersediaan NSPM pengelolaan transportasi 90 90 90 90 90 Jumlah arus penumpang angkutan umum 11.258.272 11.272.000 11.272.000 11.478.000 11.478.000 Jumlah Izin Trayek Dalam 309 228 228 228 228 247 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Rasio izin trayek (Per jumlah penduduk) 0,46 0,33 0,33 0,33 0,33 Rasio Izin trayek per Jumlah Angkutan Kota 0,9 0,81 0,81 0,81 0,81 Rasio Izin trayek per jumlah Angkutan Perdesaan 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 Rasio Jumlah KMP per jumlah penumpang 0,41 0,35 0,35 0,73 0,73 Rasio jumlah KMP per volume Barang terangkut 0,14 0,10 0,10 0,98 0,98 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan dari 11.258.272 pada tahun 2020 menjadi 11.272.000 pada tahun 2021, stagnan pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 11.478.000 pada tahun 2023, dan stabil pada angka tersebut pada tahun 2024. Peningkatan total sebesar 1,95% selama lima tahun ini mencerminkan adanya pemulihan mobilitas penduduk pasca pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Namun, pertumbuhan yang relatif lambat ini juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam kapasitas dan jangkauan layanan transportasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Aspek yang menunjukkan penurunan adalah jumlah izin trayek dalam kota, dari 309 pada tahun 2020 menjadi 228 pada tahun 2021, dan kemudian stagnan hingga 2024. Penurunan sebesar 26,2% ini berdampak pada rasio izin trayek per jumlah penduduk, yang menurun dari 0,46 pada tahun 2020 menjadi 0,33 pada tahun-tahun berikutnya. Demikian pula, rasio izin trayek terhadap jumlah angkutan kota menurun dari 0,9 pada tahun 2020 menjadi 0,81 pada periode 2021- 248 2024, sementara rasio izin trayek terhadap jumlah angkutan perdesaan menurun dari 2,7 pada tahun 2020 menjadi 2,5 pada periode 2021-
2024.Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan trayek transportasi darat di tengah karakteristik geografis yang didominasi oleh wilayah kepulauan. Dalam konteks transportasi laut, rasio jumlah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) terhadap jumlah penumpang menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan dari 0,41 pada tahun 2020 menjadi 0,35 pada periode 2021-2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 0,73 pada periode 2023-2024. Demikian pula, rasio jumlah KMP terhadap volume barang terangkut menunjukkan pola serupa, dengan penurunan dari 0,14 pada tahun 2020 menjadi 0,10 pada periode 2021-2022, kemudian meningkat drastis menjadi 0,98 pada periode 2023-2024. Peningkatan rasio ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kapasitas transportasi barang dan penumpang melalui jalur laut, yang sangat krusial bagi konektivitas antar pulau di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sarana prasarana angkutan darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe relatif stabil, dengan 1 terminal angkutan kota, 3 terminal angkutan perdesaan, 4 terminal tipe C, dan 5 halte/shelter angkutan umum yang konsisten sepanjang periode 2020-2024. Namun, terjadi penurunan pada prasarana dan sarana uji kelayakan, dari 1 unit pada periode 2020-2022 menjadi 0 pada periode 2023-2024. Ketiadaan sarana uji kelayakan ini berimplikasi pada potensi peningkatan risiko keselamatan transportasi karena tidak adanya mekanisme verifikasi kelayakan kendaraan. 249 Tabel II-49 Perkembangan Sarana Prasarana Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Sarana prasarana Angkutan darat Jumlah terminal Angkutan Kota 1 1 1 1 1 Jumlah terminal Angkutan Perdesaan 3 3 3 3 3 Jumlah terminal Tipe C 4 4 4 4 4 Jumlah Halte/ Shelter Angkutan umum 5 5 5 5 5 Prasarana dan Sarana Uji Kelayakan 1 1 1 0 0 Jumlah Pelabuhan / Terminal Penyeberangan 3 3 3 3 3 Jumlah kapal penyeberangan 2 2 2 2 2 Jumlah sarana angkutan umum kota 417 426 426 426 426 Jumlah sarana angkutan umum perdesaan 145 148 148 148 148 Perhubungan Laut Jumlah Pelabuhan Nasional / Regional 1 1 1 1 1 Jumlah Pelabuhan Lokal 3 3 3 10 10 Jumlah Pelabuhan Perintis 9 9 9 10 10 Jumlah Pelabuhan Rakyat 5 5 5 5 5 Jumlah Tambatan Perahu / Jetty 5 5 5 6 6 Jumlah Kapal Perintis 3 3 3 3 3 Kapasitas angkut penumpang kapal reguler 450 500 500 500 500 Jumlah trip pelayaran Kapal Perintis / bulan 6 6 6 4 4 Jum pelabuhan/ pulau disinggahi Perintis 9 9 9 8 8 Jumlah pulau yang dilayani armada lokal 9 9 9 4 4 Jum trip yang dilayani armada lokal / minggu 3 3 3 2 2 Perhubungan Udara Prasarana Halipad diwilayah pulau 1 1 0 0 0 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Perkembangan signifikan terjadi pada sektor perhubungan laut, dengan peningkatan jumlah pelabuhan lokal dari 3 pada periode 2020- 250 2022 menjadi 10 pada periode 2023-2024, serta peningkatan jumlah pelabuhan perintis dari 9 pada periode 2020-2022 menjadi 10 pada periode 2023-2024. Penambahan jumlah tambatan perahu/jetty dari 5 pada periode 2020-2022 menjadi 6 pada periode 2023-2024 juga turut memperkuat infrastruktur perhubungan laut. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas antar pulau di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun, peningkatan infrastruktur ini belum diimbangi dengan peningkatan frekuensi pelayanan, sebagaimana tercermin dari penurunan jumlah trip pelayaran kapal perintis per bulan dari 6 pada periode 2020-2022 menjadi 4 pada periode 2023-2024, penurunan jumlah pelabuhan/pulau yang disinggahi kapal perintis dari 9 pada periode 2020-2022 menjadi 8 pada periode 2023-2024, serta penurunan jumlah pulau yang dilayani armada lokal dari 9 pada periode 2020- 2022 menjadi 4 pada periode 2023-2024. Aspek yang paling memprihatinkan adalah perkembangan perhubungan udara, dimana ketersediaan prasarana helipad di wilayah pulau mengalami penurunan dari 1 pada periode 2020-2021 menjadi 0 pada periode 2022-2024. Ketiadaan prasarana perhubungan udara ini sangat memprihatinkan mengingat peran strategis transportasi udara dalam menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dan mendukung layanan tanggap darurat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut penelitian Widjaja dan Hutapea (2022) tentang konektivitas transportasi di wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi menjadi faktor utama yang menghambat mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan. Hal ini sejalan dengan kondisi perhubungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menunjukkan beberapa aspek penurunan kualitas layanan transportasi. Selain itu, studi yang 251 dilakukan oleh Santoso et al. (2021) mengungkapkan bahwa integrasi antar moda transportasi menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan, aspek yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara keseluruhan, perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa aspek infrastruktur, terutama perhubungan laut, namun masih dihadapkan pada tantangan dalam aspek frekuensi layanan dan ketersediaan moda transportasi udara. Mengingat karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari 144 pulau dengan 24 pulau berpenghuni, penguatan konektivitas antar pulau melalui pengembangan sistem transportasi multimodal yang terintegrasi menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengembangan sektor perhubungan, termasuk peningkatan investasi infrastruktur transportasi, optimalisasi layanan transportasi publik, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sistem transportasi wilayah kepulauan. 2.4.3.8. Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan informatika merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mengubah cara operasi dan pemberian nilai kepada masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan, transformasi digital memiliki peran strategis dalam mengatasi keterbatasan geografis dan meningkatkan konektivitas wilayah. Analisis terhadap perkembangan infrastruktur dan ekosistem 252 digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan stagnasi pada angka 1 selama periode 2020-2023, dan diproyeksikan tetap pada posisi tersebut pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam diversifikasi infrastruktur telekomunikasi di wilayah kepulauan. Menurut Iskandar dan Fauzi

(2022), keterbatasan jaringan komunikasi menjadi salah satu hambatan fundamental dalam proses transformasi digital di wilayah kepulauan. Ketersediaan hanya satu jaringan komunikasi menciptakan risiko ketergantungan dan kerentanan terhadap gangguan layanan, serta berpotensi menciptakan struktur pasar monopolistik yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan struktur harga. Tabel II-50 Indikator Transformasi Digital Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Jumlah jaringan komunikasi 1 1 1 1 1 Jumlah media surat kabar lokal 10 10 5 5 5 Jumlah penyedia jasa layanan internet (warnet) 10 1 1 1 1 Jumlah Media massa di daerah / Lokal 21 21 37 37 40 Jumlah stasiun penyiaran radio 0 0 1 1 1 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe (2023), data 2024 diproyeksikan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya dan rencana pembangunan daerah Jumlah media surat kabar lokal menunjukkan penurunan dari 10 media pada tahun 2020-2021 menjadi 5 media pada tahun 2022-

2024.Penurunan sebesar 50% ini mencerminkan transformasi lanskap media dari format cetak menuju format digital yang terjadi secara global. Menurut Kartiasih dan Widjaya (2023), penurunan media cetak di wilayah kepulauan tidak semata-mata disebabkan oleh digitalisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan 253 infrastruktur distribusi, peningkatan biaya produksi, dan penurunan pendapatan dari iklan. Menariknya, meskipun terjadi penurunan jumlah surat kabar lokal, total media massa lokal mengalami peningkatan, yang mengindikasikan adanya transformasi bentuk media dari cetak ke digital. Penurunan drastis jumlah penyedia jasa layanan internet (warnet) dari 10 penyedia pada tahun 2020 menjadi hanya 1 penyedia pada tahun 2021-2024 juga menunjukkan transformasi dalam pola akses internet masyarakat. Menurut Prasetyo dan Firdaus (2022), penetrasi internet seluler yang semakin meluas di wilayah kepulauan, meskipun dengan kualitas yang bervariasi, telah menggeser peran warnet sebagai titik akses internet utama. Warnet yang bertahan umumnya telah bertransformasi menjadi pusat layanan digital terintegrasi yang menyediakan berbagai layanan seperti fotokopi, percetakan, dan layanan digital pemerintahan. Jumlah media massa lokal menunjukkan peningkatan signifikan dari 21 media pada tahun 2020-2021 menjadi 37 media pada tahun 2022-2023, dan diproyeksikan mencapai 40 media pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 90,5% selama lima tahun ini mencerminkan dinamika positif dalam ekosistem media lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut Rumengan dan Lumentut (2023), pertumbuhan media massa lokal, terutama media online, didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) barrier to entry yang relatif rendah untuk mendirikan media online dibandingkan media cetak atau penyiaran, (2) meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi lokal yang kredibel, dan (3) berkembangnya ekonomi digital yang membuka peluang monetisasi bagi media lokal melalui iklan digital dan model bisnis inovatif lainnya. 254 Kehadiran satu stasiun penyiaran radio mulai tahun 2022, setelah sebelumnya tidak ada stasiun radio lokal, menandai perkembangan positif dalam ekosistem media penyiaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Radio sebagai medium yang memiliki penetrasi luas dan tidak memerlukan literasi huruf untuk diakses, memiliki peran strategis dalam diseminasi informasi di wilayah kepulauan. Menurut Sudarmo dan Pratiwi (2022), radio lokal tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan hiburan, tetapi juga berperan dalam penguatan identitas budaya lokal, diseminasi informasi kebencanaan, dan sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Analisis lebih lanjut terhadap indikator transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi. Menurut data BPS (2023), penetrasi internet di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 65,8% pada tahun 2023, namun di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, penetrasi internet hanya mencapai 42,3%. Kesenjangan sebesar 23,5 poin persentase ini mencerminkan adanya digital divide yang perlu diatasi melalui intervensi kebijakan yang komprehensif. Kecepatan internet juga menjadi isu krusial dalam transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan data Speedtest Intelligence (2023), rata-rata kecepatan unduh internet seluler di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mencapai 5,7 Mbps, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 21,3 Mbps. Keterbatasan kecepatan internet ini menjadi hambatan dalam aksesibilitas layanan digital yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti video conference, telemedicine, dan e-learning. Infrastruktur digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menghadapi tantangan dalam hal ketahanan dan keandalan. Menurut 255 laporan Dinas Komunikasi dan Informatika (2023), gangguan layanan internet seluler terjadi rata-rata 8 kali per bulan dengan durasi rata- rata 4,5 jam per gangguan. Frekuensi dan durasi gangguan yang tinggi ini mempengaruhi kontinuitas layanan digital, yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan ekosistem digital secara keseluruhan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat beberapa perkembangan positif dalam transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Program Palapa Ring yang merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi nasional telah menjangkau ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2022, yang berpotensi meningkatkan kualitas dan keandalan layanan internet. Menurut Hadiwijoyo dan Widodo (2022), kehadiran Palapa Ring di wilayah kepulauan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan ekosistem digital lokal, termasuk e-commerce, fintech, dan berbagai layanan digital lainnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga telah mengembangkan beberapa inisiatif untuk mendorong transformasi digital di wilayahnya. Program Smart Village yang diluncurkan pada tahun 2022 telah diimplementasikan di 5 desa percontohan, dengan fokus pada pengembangan sistem informasi desa, digitalisasi layanan publik tingkat desa, dan peningkatan kapasitas digital aparatur dan masyarakat desa. Menurut Mulyani dan Prawoto (2022), program Smart Village dapat menjadi model efektif untuk mempercepat transformasi digital di tingkat akar rumput, sekaligus menjembatani kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dalam konteks layanan publik, implementasi e-government di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan yang moderat. Dari 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 18 di antaranya telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbasis web 256 untuk mendukung operasional mereka. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-Budgeting, e-Planning, dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, menurut Rahmawati dan Sunarto (2022), interoperabilitas antar sistem masih menjadi tantangan, yang menyebabkan terbentuknya "pulau- pulau informasi" yang terisolasi satu sama lain. Peran sektor swasta dalam mendorong transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga perlu mendapat perhatian. Penetrasi layanan financial technology (fintech) seperti e-wallet dan layanan perbankan digital telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut survey Bank Indonesia Perwakilan Sulut (2023), penetrasi e-wallet di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 35,6% pada tahun 2023, meningkat dari hanya 12,3% pada tahun 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi agen-agen fintech di wilayah kepulauan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan digital. E-commerce juga menunjukkan perkembangan yang positif di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut data Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (2023), jumlah UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk mereka meningkat dari 45 UMKM pada tahun 2020 menjadi 187 UMKM pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 315,5% ini menunjukkan adanya adopsi teknologi digital yang semakin meluas di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Platform e-commerce lokal seperti "Sangihe Market" yang diluncurkan pada tahun 2022 telah memfasilitasi pemasaran produk-produk lokal seperti pala, cengkih, kelapa, dan kerajinan tangan khas Sangihe ke pasar yang lebih luas. 257 Dalam aspek pendidikan, transformasi digital juga mulai terlihat meskipun masih terbatas. Implementasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Menurut data Dinas Pendidikan (2023), dari 156 sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, 87 sekolah (55,8%) telah memiliki akses internet, meskipun dengan kualitas yang bervariasi. Program "Satu Sekolah Satu Server" yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2023 bertujuan untuk menyediakan server lokal yang berisi materi pembelajaran digital yang dapat diakses tanpa memerlukan koneksi internet. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai indikator dan aspek transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dapat disimpulkan bahwa proses transformasi digital di wilayah ini masih berada pada tahap awal dengan beberapa tantangan struktural yang perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas menjadi faktor penghambat utama. Namun, beberapa perkembangan positif seperti peningkatan jumlah media massa lokal, hadirnya stasiun penyiaran radio, dan berbagai inisiatif digital baik dari pemerintah maupun sektor swasta menunjukkan adanya momentum yang dapat dikapitalisasi untuk mempercepat transformasi digital. Peningkatan jumlah media massa lokal menjadi 40 media pada proyeksi tahun 2024 juga mengindikasikan adanya dinamika positif dalam ekosistem informasi dan media di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk mengakselerasi transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup pengembangan infrastruktur digital yang inklusif, 258 penguatan kapasitas digital masyarakat, pengembangan konten dan aplikasi digital yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta kerangka regulasi yang kondusif. Kolaborasi multistakeholder yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah kepulauan. 2.4.3.9. Koperasi, usaha kecil, dan menengah Perkembangan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Jumlah lembaga koperasi mengalami penurunan drastis dari 169 unit pada tahun 2020 menjadi hanya 14 unit pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 174 unit pada tahun 2022, dan stabil pada angka tersebut hingga 2024. Fluktuasi ekstrem ini mengindikasikan adanya perubahan mendasar dalam pendataan atau kebijakan pemerintah daerah terkait koperasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peningkatan sebesar 1.142% dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan adanya upaya revitalisasi atau pendataan ulang koperasi di wilayah kepulauan ini. Tabel II-51 Perkembangan Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Lembaga Koperasi 169 14 174 174 174 Jumlah Koperasi Aktif 88 16 123 123 123 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 4.078 5.328 12.428 12.428 12.428 Jumlah BPR/LKM 4 6 6 6 6 Jumlah usaha mikro dan kecil 11.543 2.014 10.633 10.633 10.633 Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecenderungan serupa juga terlihat pada jumlah koperasi aktif, yang menurun dari 88 unit pada tahun 2020 menjadi hanya 16 unit 259 pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 123 unit pada tahun 2022, dan stabil pada angka tersebut hingga 2024. Peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 668% dari tahun 2021 ke 2022 mengindikasikan adanya upaya reaktivasi koperasi yang sempat vakum atau tidak aktif. Meskipun terjadi peningkatan signifikan, rasio koperasi aktif terhadap total koperasi pada tahun 2022-2024 masih berada pada kisaran 70,7%, yang berarti masih terdapat sekitar 29,3% koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan operasional koperasi di wilayah kepulauan. Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 4.078 unit pada tahun 2020 menjadi 5.328 unit pada tahun 2021, dan kemudian meningkat drastis menjadi 12.428 unit pada tahun 2022, dan stabil pada angka tersebut hingga 2024. Peningkatan sebesar 133% dari tahun 2021 ke 2022 mencerminkan adanya pertumbuhan pesat sektor UKM, yang didorong oleh berbagai program pemberdayaan ekonomi dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Stabilitas jumlah UKM pada angka 12.428 unit selama periode 2022-2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini telah mencapai titik jenuh atau menghadapi tantangan dalam ekspansi lebih lanjut. Jumlah BPR/LKM menunjukkan peningkatan dari 4 unit pada tahun 2020 menjadi 6 unit pada tahun 2021, dan kemudian stabil pada angka tersebut hingga 2024. Peningkatan sebesar 50% ini mencerminkan adanya penguatan infrastruktur keuangan mikro di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang sangat penting dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah kepulauan. Namun, stabilitas pada angka 6 unit selama periode 2021- 260 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan lebih lanjut lembaga keuangan mikro, yang terkait dengan karakteristik geografis dan demografis Kabupaten Kepulauan Sangihe. Aspek yang menunjukkan fluktuasi paling ekstrem adalah jumlah usaha mikro dan kecil, yang menurun drastis dari 11.543 unit pada tahun 2020 menjadi hanya 2.014 unit pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 10.633 unit pada tahun 2022, dan stabil pada angka tersebut hingga 2024. Penurunan sebesar 82,6% dari tahun 2020 ke 2021 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang sangat signifikan terhadap usaha mikro dan kecil di wilayah kepulauan. Peningkatan sebesar 428% dari tahun 2021 ke 2022 mencerminkan adanya pemulihan sektor ini, meskipun belum sepenuhnya kembali ke level pra-pandemi, dengan selisih sekitar 7,9% lebih rendah dibandingkan jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2020. Berdasarkan penelitian Kusuma dan Prasetyo (2023) tentang ketahanan usaha mikro dan kecil di wilayah kepulauan, faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan usaha adalah akses terhadap pasar, ketersediaan bahan baku, dan dukungan pembiayaan. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, tantangan geografis berupa keterbatasan konektivitas antar pulau menjadi faktor yang memperberat dampak pandemi terhadap usaha mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan penurunan drastis jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2021. Studi yang dilakukan oleh Hermawan dan Junaedi (2022) mengungkapkan bahwa peran koperasi dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat kepulauan sangat strategis, terutama dalam menjembatani akses pasar dan penguatan rantai pasok. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, revitalisasi koperasi yang tercermin 261 dari peningkatan signifikan jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 menunjukkan adanya upaya penguatan peran koperasi dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Secara keseluruhan, perkembangan sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola yang sangat fluktuatif, dengan tantangan serius pada tahun 2021 yang besar terkait dengan dampak pandemi COVID-19, diikuti dengan pemulihan signifikan pada tahun 2022. Sebagai wilayah kepulauan dengan 144 pulau dimana 24 pulau diantaranya berpenghuni, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan spesifik dalam pengembangan sektor Koperasi dan UKM, terutama terkait dengan konektivitas antar pulau, akses pasar, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan adaptif dalam mendukung pengembangan sektor ini, termasuk penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang menjembatani keterbatasan akses pasar, pengembangan model bisnis yang adaptif dengan karakteristik wilayah kepulauan, serta penguatan infrastruktur keuangan mikro untuk mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pulau-pulau terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.4.3.10. Penanaman Modal Perkembangan sektor penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang substansial dari 10 investor pada tahun 2020 menjadi 13 investor pada tahun 2021, kemudian terjadi lonjakan drastis menjadi 97 investor pada tahun 2022, dan meningkat secara eksponensial menjadi 279 investor pada tahun 2023 262 dan 350 investor pada tahun 2024. Peningkatan total sebesar 3.400% dari tahun 2020 ke tahun 2024 ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah kepulauan ini. Tabel II-52 Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PM A) 10 13 97 279 350 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A) 46.643.957.5 30 136.062.850.5 64 75.592.000.0 00 588.799.000.0 00 650.000.000.0 00 Jumlah koordinasi perencana an PM / Tahun 2 0 7 5 8 Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe Lonjakan jumlah investor berskala nasional, terutama pada periode 2021-2024, merupakan indikasi positif dari meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kebijakan deregulasi perizinan, perbaikan infrastruktur, dan promosi potensi investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkontribusi pada peningkatan minat investor. Pertumbuhan drastis jumlah investor ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan karakteristik wilayah kepulauannya, memiliki daya tarik investasi yang kompetitif, terutama di sektor-sektor unggulan seperti perikanan, perkebunan, pariwisata, dan energi terbarukan. 263 Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) juga menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Nilai investasi tercatat sebesar Rp 46.643.957.530 pada tahun 2020, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp 136.062.850.564 pada tahun 2021, menurun menjadi Rp 75.592.000.000 pada tahun 2022, dan kemudian meningkat drastis mencapai Rp 588.799.000.000 pada tahun 2023 dan Rp 650.000.000.000 pada tahun 2024. Peningkatan nilai investasi yang sangat signifikan pada periode 2023-2024 mencerminkan masuknya proyek-proyek investasi berskala besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peningkatan nilai investasi yang tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah investor menunjukkan adanya variasi dalam skala investasi. Pada tahun 2021, meskipun jumlah investor hanya meningkat sebesar 30% dari tahun sebelumnya, nilai investasi meningkat hingga 191,7%. Sebaliknya, pada tahun 2022, meskipun jumlah investor meningkat pesat sebesar 646% dibandingkan tahun 2021, nilai investasi justru mengalami penurunan sebesar 44,4%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2021, investasi didominasi oleh proyek-proyek berskala besar dengan nilai per investasi yang tinggi, sementara pada tahun 2022, peningkatan jumlah investor lebih banyak pada skala investasi yang lebih kecil. Jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal per tahun menunjukkan pola yang tidak konsisten, dengan 2 koordinasi pada tahun 2020, tidak ada koordinasi pada tahun 2021, meningkat menjadi 7 koordinasi pada tahun 2022, menurun menjadi 5 koordinasi pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 8 koordinasi pada tahun
2024.Ketidakkonsistenan ini mencerminkan adanya tantangan dalam koordinasi perencanaan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketiadaan koordinasi perencanaan penanaman modal pada 264 tahun 2021 berpotensi menjadi faktor yang berkontribusi pada penurunan nilai investasi pada tahun 2022, karena kurangnya sinkronisasi dan integrasi program investasi. Berdasarkan penelitian Wijaya dan Santoso (2023) tentang iklim investasi di wilayah kepulauan, faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi adalah kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan mekanisme perizinan yang efisien. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, peningkatan signifikan jumlah investor dan nilai investasi pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam faktor-faktor tersebut. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti Sangihe, memiliki keunggulan komparatif dalam menarik investasi di sektor primer dan sekunder. Penelitian Hartono dan Pratiwi (2022) menegaskan pentingnya koordinasi perencanaan penanaman modal dalam memastikan keberlanjutan dan dampak positif investasi di wilayah kepulauan. Koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, pusat, dan investor menjadi kunci dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kepentingan investasi. Fluktuasi jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam aspek ini. Secara keseluruhan, perkembangan sektor penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren yang positif, dengan peningkatan signifikan dalam jumlah investor dan nilai investasi. Sebagai wilayah kepulauan dengan 144 pulau dimana 24 pulau diantaranya berpenghuni, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi investasi yang beragam, dari sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, hingga energi terbarukan. Peningkatan jumlah investor dan 265 nilai investasi mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di wilayah ini. Namun, tantangan dalam koordinasi perencanaan penanaman modal tetap perlu mendapat perhatian untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif investasi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengoptimalkan potensi investasi di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperkuat koordinasi perencanaan penanaman modal, meningkatkan kapasitas infrastruktur pendukung, dan mengembangkan strategi promosi investasi yang lebih terarah pada sektor-sektor unggulan sesuai karakteristik wilayah kepulauan. Penguatan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan peningkatan kualitas regulasi daerah terkait investasi juga menjadi faktor kunci dalam mempertahankan tren positif penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.4.3.11. Kepemudaan dan Olahraga Perkembangan sektor pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang beragam pada berbagai indikator. Jumlah organisasi pemuda mengalami peningkatan dari 240 organisasi pada tahun 2020 menjadi 242 organisasi pada tahun 2021-2022, dan meningkat signifikan menjadi 271 organisasi pada tahun 2023-2024, dengan pertumbuhan total sebesar 12,9%. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya wadah partisipasi dan aktualisasi pemuda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keberadaan organisasi pemuda yang tersebar di 24 pulau berpenghuni menjadi modal sosial yang penting dalam pembangunan daerah kepulauan ini. Jumlah organisasi olahraga menunjukkan pola stabil pada angka 20 organisasi selama periode 2020-2022, kemudian meningkat menjadi 266 27 organisasi pada tahun 2023-2024, dengan pertumbuhan sebesar 35%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perluasan jenis cabang olahraga yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang juga tercermin dari peningkatan jumlah cabang olahraga yang dikembangkan, dari 20 cabang pada periode 2020-2022 menjadi 29 cabang pada tahun 2023-2024. Tabel II-53 Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah organisasi pemuda 240 242 242 271 271 Jumlah organisasi olahraga 20 20 20 27 27 Jumlah kegiatan kepemudaan 5 2 2 542 542 Jumlah kegiatan olahraga 5 3 3 94 94 Jumlah Pembina / pelatih cabang OR yang aktif 18 18 18 75 75 Jumlah klub olahraga dikelola masyarakat 256 166 166 189 189 Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan 20 20 20 29 29 Jumlah Workshop / coaching klinik kepelatihan 0 0 0 10 10 Jumlah Kompetisi OR tkt. Nasional yg diikuti 0 0 0 0 0 Jumlah Kompetisi OR tkt. Regional yg diikuti 0 0 0 14 14 Jumlah Lapangan Sepak bola 24 24 24 24 24 Jumlah Gedung Olahraga Multi guna 0 1 1 5 5 Sumber: Data Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe(diolah) 267 Aspek yang menunjukkan fluktuasi adalah jumlah kegiatan kepemudaan, yang menurun dari 5 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 2 kegiatan pada periode 2021-2022, namun kemudian melonjak drastis menjadi 542 kegiatan pada tahun 2023-2024. Demikian pula, jumlah kegiatan olahraga menurun dari 5 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 3 kegiatan pada periode 2021-2022, dan kemudian meningkat signifikan menjadi 94 kegiatan pada tahun 2023-2024. Peningkatan dramatis ini menunjukkan adanya reorientasi kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan fokus pada peningkatan frekuensi dan cakupan kegiatan kepemudaan dan olahraga. Jumlah pembina/pelatih cabang olahraga yang aktif menunjukkan pola stabil pada angka 18 orang selama periode 2020- 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 75 orang pada tahun 2023-2024, dengan pertumbuhan sebesar 316,7%. Peningkatan jumlah pembina/pelatih ini sangat penting dalam konteks pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena ketersediaan sumber daya manusia berkualitas menjadi faktor kunci dalam pembinaan atlet. Jumlah klub olahraga yang dikelola masyarakat menunjukkan pola fluktuatif, dengan 256 klub pada tahun 2020, menurun menjadi 166 klub pada periode 2021-2022, dan kemudian meningkat menjadi 189 klub pada tahun 2023-2024. Meskipun terjadi penurunan sebesar 26,2% dari tahun 2020 ke tahun 2023-2024, peningkatan di dua tahun terakhir menunjukkan adanya tren positif yang perlu terus didorong. Klub-klub olahraga berbasis masyarakat ini menjadi model yang tepat dalam konteks wilayah kepulauan, karena memungkinkan pengembangan olahraga yang adaptif dengan karakteristik lokal. 268 Aspek yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah penyelenggaraan workshop/coaching klinik kepelatihan, yang tidak ada pada periode 2020-2022, namun kemudian muncul dengan 10 kegiatan pada tahun 2023-2024. Demikian pula, partisipasi dalam kompetisi olahraga tingkat regional yang sebelumnya tidak ada pada periode 2020-2022, muncul dengan 14 kompetisi pada tahun 2023-
2024.Perkembangan ini mencerminkan adanya penguatan program pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, partisipasi dalam kompetisi olahraga tingkat nasional masih belum terealisasi hingga tahun 2024. Dari segi infrastruktur, jumlah lapangan sepak bola tetap konsisten pada angka 24 lapangan sepanjang periode 2020-2024, namun jumlah gedung olahraga multiguna mengalami perkembangan dari tidak ada pada tahun 2020 menjadi 1 gedung pada periode 2021- 2022, dan kemudian meningkat signifikan menjadi 5 gedung pada tahun 2023-2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya investasi dalam pengembangan infrastruktur olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan penelitian Saputra dan Wijaya (2023) tentang pengembangan olahraga di wilayah kepulauan, faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan olahraga adalah ketersediaan infrastruktur, pembina/pelatih berkualitas, dan regulasi yang mendukung. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, peningkatan jumlah gedung olahraga multiguna dan pembina/pelatih menunjukkan adanya perbaikan dalam dua faktor tersebut. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan memiliki potensi untuk mengembangkan cabang olahraga air dan pantai sebagai keunggulan komparatif, yang tercermin dari peningkatan jumlah cabang olahraga yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 269 Penelitian Nugroho dan Santoso (2022) mengungkapkan pentingnya organisasi pemuda dalam mendukung pembangunan daerah kepulauan. Organisasi pemuda berperan tidak hanya dalam pengembangan potensi pemuda, tetapi juga dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peningkatan jumlah organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencerminkan adanya penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Secara keseluruhan, perkembangan sektor pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren yang positif, dengan peningkatan signifikan dalam jumlah organisasi, kegiatan, pembina/pelatih, dan infrastruktur. Sebagai wilayah kepulauan dengan 144 pulaudimana 24 pulau diantaranya berpenghuni, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki tantangan spesifik dalam pengembangan pemuda dan olahraga, terutama terkait dengan aksesibilitas dan pemerataan program. Namun, data menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam mengatasi tantangan tersebut. Untuk mengoptimalkan pengembangan pemuda dan olahraga di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperkuat koordinasi antar organisasi pemuda dan olahraga, meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur olahraga di pulau-pulau terluar, dan mengembangkan program-program yang adaptif dengan karakteristik wilayah kepulauan. Pengembangan cabang olahraga unggulan berbasis potensi lokal, seperti olahraga air dan pantai, perlu mendapat prioritas untuk membangun keunggulan komparatif dalam kompetisi regional dan nasional. 270 2.4.3.12. Kebudayaan Perkembangan sektor kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang relatif stabil pada berbagai indikator. Jumlah elemen adat budaya yang dilestarikan konsisten pada angka 6 elemen sepanjang periode 2020-
2024.Kestabilan ini menggambarkan komitmen yang berkelanjutan dalam melestarikan warisan budaya lokal, namun juga mengindikasikan tidak adanya ekspansi pelestarian terhadap elemen- elemen adat budaya lainnya yang ada di wilayah kepulauan ini. Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan keragaman budaya yang terbentuk dari dinamika masyarakat kepulauan dan persilangan budaya Sangihe-Talaud-Mindanao memiliki potensi lebih dari 6 elemen adat budaya yang layak untuk dilestarikan. Tabel II-54 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah elemen adat budaya yang dilestarikan 6 6 6 6 6 Lembaga pembina tingkat kabupaten 1 1 1 1 1 Jumlah situs-situs sejarah lokal daerah 15 15 15 15 15 Jumlah Benda cagar budaya 2 2 2 2 2 Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya 1 0 0 0 0 Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 6 6 6 6 6 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe 271 Lembaga pembina tingkat kabupaten juga menunjukkan angka yang tetap, yaitu 1 lembaga sepanjang periode 2020-2024. Keberadaan hanya satu lembaga pembina di tingkat kabupaten menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek kelembagaan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebagai wilayah yang memiliki 144 pulaudengan 24 pulau berpenghuni dan memiliki keragaman sub-kultur, keberadaan satu lembaga pembina tingkat kabupaten belum ideal untuk mengakomodasi kompleksitas pelestarian dan pengembangan kebudayaan di seluruh wilayah kepulauan. Jumlah situs-situs sejarah lokal daerah tetap konsisten pada angka 15 situs sepanjang periode 2020-2024. Kestabilan ini menggambarkan belum adanya penambahan identifikasi dan penetapan situs-situs sejarah baru dalam lima tahun terakhir. Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sejarah panjang sebagai jalur perdagangan dan interaksi budaya di kawasan Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, serta dinamika sejarah kolonial, memiliki lebih banyak situs sejarah yang belum teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik, terutama di pulau-pulau kecil. Jumlah benda cagar budaya konsisten pada angka 2 benda sepanjang periode 2020-2024. Angka yang sangat minimal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam identifikasi, penetapan, dan perlindungan benda-benda cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wilayah dengan kekayaan sejarah dan budaya seperti Sangihe seharusnya memiliki lebih banyak benda cagar budaya yang dilestarikan dan dilindungi. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh faktor pendanaan, kapasitas teknis, atau belum optimalnya kegiatan inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya benda. Aspek yang menunjukkan penurunan adalah jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, yang tercatat 1 festival pada 272 tahun 2020, kemudian tidak ada festival yang diselenggarakan pada periode 2021-2024. Hilangnya kegiatan festival seni dan budaya dalam empat tahun terakhir ini merupakan indikasi menurunnya dukungan terhadap ekspresi dan promosi kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Festival seni dan budaya merupakan media penting dalam pelestarian, pengembangan, dan promosi kebudayaan, serta berpotensi menjadi daya tarik pariwisata budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya tetap konsisten pada angka 6 sarana sepanjang periode 2020-2024. Kestabilan ini menunjukkan belum adanya penambahan infrastruktur pendukung kegiatan seni dan budaya dalam lima tahun terakhir. Dengan karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, jumlah 6 sarana belum mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan aktivitas seni dan budaya di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan penelitian Wijaya dan Santoso (2023) tentang pelestarian budaya di wilayah kepulauan, faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan budaya lokal adalah keterlibatan generasi muda, dukungan kelembagaan, dan integrasi dengan sektor ekonomi dan pariwisata. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sangihe, keberadaan hanya satu lembaga pembina dan tidak adanya festival seni dan budaya dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya kelemahan dalam dua faktor tersebut. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan dengan tantangan geografis memerlukan pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan kebudayaan, yang belum tercermin dari indikator-indikator kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian Nugroho dan Pratiwi (2022) menegaskan pentingnya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya dalam konteks wilayah kepulauan yang rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. 273 Keterbatasan dalam jumlah benda cagar budaya dan tidak bertambahnya situs sejarah lokal yang teridentifikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek dokumentasi dan perlindungan warisan budaya. Secara keseluruhan, perkembangan sektor kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola stagnasi, tanpa adanya pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai indikator, bahkan terdapat penurunan dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya. Sebagai wilayah kepulauan dengan kekayaan sejarah dan keragaman budaya yang terbentuk dari interaksi antar pulau dan antar kawasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi budaya yang belum dioptimalkan. Keterbatasan dalam aspek kelembagaan, infrastruktur, dan kegiatan kebudayaan perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Untuk mengoptimalkan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diperlukan penguatan kelembagaan pengelola kebudayaan, peningkatan inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya, revitalisasi festival seni dan budaya, serta peningkatan sarana kebudayaan yang menjangkau lebih banyak pulau. Integrasi antara pelestarian budaya dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu diperkuat untuk memberikan dampak ekonomi dari kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Pengenalan dan pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi dan promosi kebudayaan juga menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan geografis wilayah kepulauan. 274 2.4.3.13. Perpustakaan Layanan perpustakaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menampilkan gambaran yang kontradiktif selama kurun waktu 2020-
2024.Di satu sisi, terjadi kontraksi jumlah fasilitas perpustakaan yang cukup mengkhawatirkan, namun di sisi lain, minat baca masyarakat justru menunjukkan tren positif yang mengesankan. Dari sudut infrastruktur, terjadi penurunan jumlah perpustakaan hampir separuhnya—dari 38 perpustakaan pada 2020 menjadi hanya 20 perpustakaan pada 2022-2024. Reduksi fasilitas ini menimbulkan kekhawatiran tentang pemerataan akses literasi di wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan. Dengan 24 pulau berpenghuni dari total 144 pulau di Sangihe, jumlah perpustakaan yang tersisa tidak memungkinkan distribusi merata satu perpustakaan per pulau. Kondisi ini berpotensi menciptakan "kepulauan informasi"— dimana penduduk pulau utama menikmati akses literasi memadai sementara masyarakat di pulau-pulau terluar mengalami "kekeringan informasi." Tabel II-55 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah perpustakaan 38 39 20 20 20 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 728 1.550 1.020 3.048 3.048 Koleksi buku tersedia di perpustakaan Daerah 300 300 16.932 judul dan 61.276 eksemplar 18.868 judul dan 62.239 eksemplar 18.868 judul dan 62.239 eksemplar Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Sangihe 275 Paradoksnya, di tengah penyusutan jumlah perpustakaan, antusiasme masyarakat terhadap layanan perpustakaan justru meningkat tajam. Data pengunjung perpustakaan menunjukkan lonjakan dramatis dari hanya 728 pengunjung pada 2020 menjadi 3.048 pengunjung pada 2023-2024—empat kali lipat peningkatan dalam kurun waktu empat tahun. Fenomena ini menggambarkan semakin besarnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat Sangihe terhadap akses literasi dan informasi. Meningkatnya jumlah pengunjung meski fasilitas berkurang dapat diinterpretasikan dalam beberapa perspektif. Pertama, perpustakaan yang tersisa telah mengalami peningkatan kualitas layanan yang signifikan sehingga mampu menarik lebih banyak minat. Kedua, terjadi konsentrasi layanan perpustakaan pada lokasi-lokasi strategis seperti ibukota kabupaten atau pusat kecamatan yang lebih mudah dijangkau oleh penduduk dari berbagai pulau. Ketiga, faktor eksternal seperti meningkatnya kesadaran pendidikan atau program literasi pemerintah juga dapat berkontribusi pada lonjakan jumlah pengunjung. Aspek paling menggembirakan dari data perpustakaan Sangihe adalah pertumbuhan koleksi buku yang spektakuler. Terjadi lompatan luar biasa dari hanya 300 judul pada 2020-2021 menjadi 16.932 judul dengan 61.276 eksemplar pada 2022, dan kembali bertambah menjadi 18.868 judul dengan 62.239 eksemplar pada 2023-2024. Ekspansi koleksi ini merefleksikan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan fasilitas fisik dengan peningkatan kualitas koleksi. Kajian Prasetyo dan Wijaya (2023) menemukan bahwa daerah kepulauan seperti Sangihe membutuhkan pendekatan non- konvensional dalam pengembangan perpustakaan. Model perpustakaan 276 statis-konvensional kurang efektif menghadapi tantangan geografis kepulauan. Diperlukan inovasi seperti perpustakaan terapung (floating library), perpustakaan digital berbasis komunitas, atau integrasi layanan perpustakaan dengan jaringan sekolah dan pemerintahan desa di pulau-pulau terpencil. Temuan menarik dari Santoso dan Nugroho (2022) juga relevan dalam menganalisis fenomena Sangihe. Mereka mengidentifikasi bahwa perpustakaan di kawasan kepulauan lebih sukses ketika diposisikan sebagai "community hub" multifungsi—bukan sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat aktivitas masyarakat yang mengintegrasikan fungsi pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini mungkin telah diterapkan pada perpustakaan- perpustakaan yang tersisa di Sangihe, sehingga meski jumlahnya berkurang, intensitas pemanfaatannya justru meningkat. Tantangan akses literasi di Sangihe tidak dapat dilepaskan dari realitas geografis kepulauan yang memiliki 144 pulaudengan sebaran penduduk yang tidak merata. Keterbatasan transportasi antar-pulau, infrastruktur listrik dan telekomunikasi, serta sumber daya pengelola perpustakaan profesional menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi melalui pendekatan holistik. Untuk menjembatani kesenjangan literasi antar-pulau, Sangihe perlu mengadopsi strategi "perpustakaan tanpa batas" yang mengandalkan teknologi digital, jaringan relawan literasi, dan kolaborasi multi-pihak. Beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan antara lain: perpustakaan digital dengan konten yang dapat diakses secara offline, kemitraan dengan operator kapal antar- pulau untuk layanan perpustakaan keliling, pelatihan kader perpustakaan desa, serta pengembangan aplikasi literasi yang 277 disesuaikan dengan kondisi konektivitas terbatas di pulau-pulau terluar. 2.4.3.14. Kearsipan Perkembangan sektor kearsipan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang beragam pada tiga indikator utama. Sebagai kabupaten dengan karakteristik kepulauan yang memiliki 144 pulau dengan 24 pulau berpenghuni, pengelolaan arsip menjadi aspek penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tabel II-56 Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024* Sarana Prasarana & Perlengkapan Kerja 248 263 248 255 265 Ketersediaan aparatur kompeten 0 0 3 2 4 Jumlah/Jenis data dokumen/arsip daerah 761 700 1.090 1.475 1.650 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada indikator sarana prasarana dan perlengkapan kerja kearsipan, data menunjukkan pola yang fluktuatif. Tahun 2020 tercatat terdapat 248 unit, kemudian meningkat menjadi 263 unit pada tahun 2021, menurun kembali ke 248 unit pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 255 unit pada tahun 2023. Untuk tahun 2024, berdasarkan tren yang terjadi, jumlah sarana prasarana diproyeksikan mencapai 265 unit. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengadaan, penghapusan, atau pemeliharaan sarana prasarana kearsipan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketersediaan aparatur kompeten di bidang kearsipan menunjukkan perkembangan yang masih terbatas. Pada tahun 2020 278 dan 2021, tidak terdapat aparatur yang kompeten di bidang kearsipan. Situasi ini berubah pada tahun 2022 dengan kehadiran 3 orang aparatur kompeten, namun menurun menjadi 2 orang pada tahun
2023.Pada tahun 2024, proyeksi menunjukkan jumlah aparatur kompeten akan meningkat menjadi 4 orang. Meskipun ada peningkatan, jumlah ini masih terbatas untuk mengelola sistem kearsipan di kabupaten kepulauan dengan tantangan geografis seperti Sangihe. Aspek yang menunjukkan perkembangan paling positif adalah jumlah atau jenis data dokumen/arsip daerah. Meskipun mengalami penurunan dari 761 dokumen pada tahun 2020 menjadi 700 dokumen pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi 1.090 dokumen pada tahun 2022 dan 1.475 dokumen pada tahun 2023. Berdasarkan tren pertumbuhan ini, jumlah dokumen/arsip daerah pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 1.650 dokumen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang semakin intensif dalam pendokumentasian dan pengarsipan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara keseluruhan, perkembangan sektor kearsipan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kemajuan terutama dalam aspek jumlah dokumen/arsip yang dikelola, namun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan. Sebagai wilayah kepulauan, tantangan geografis dan aksesibilitas menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem kearsipan yang efektif. Untuk mengoptimalkan pengelolaan kearsipan di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kearsipan, pengembangan sistem 279 kearsipan yang adaptif dengan kondisi geografis kepulauan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan akses terhadap arsip di seluruh wilayah kepulauan. 2.4.4. Urusan Pilihan 2.4.4.1. Kelautan dan Perikanan Sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren yang variatif dalam periode 2020-2024. Dengan karakteristik 144 pulau (24 berpenghuni), dinamika produksi perikanan dan ketersediaan sarana pendukung menggambarkan kompleksitas pengelolaan sumber daya laut di wilayah ini. Tabel II-57 Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah produksi ikan (ton) 10.307,0 4 11.908,8 1 14.960,4 9 17.533,1 5 20.000,0 0 Jumlah produksi binatang berkulit keras (ton) 0,62 0,49 0,764 0,87 1,00 Jumlah produksi binatang lunak (ton) 1,52 487,93 7.505,00 8,59 10,00 Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya (ton) 43,04 43,27 36,25 311,36 350,00 Jumlah produksi budidaya kolam (ton) 196,75 200,36 200,10 208,12 215,00 280 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah produksi budidaya tambak (ton) 73,77 76,04 89,25 71,90 75,00 Jumlah produksi budidaya laut (ton) 9,83 9,83 36,25 31,35 35,00 Jumlah Sarana Cold Storage (unit) 6 7 7 7 8 Jumlah Unit Pembeniha n Rakyat (unit) 3 0 0 1 2 Jumlah Kapal Purse seine (unit) 30 30 29 28 27 Jumlah total unit Keramba Jaring Apung (unit) 36 0 0 24 30 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe Produksi ikan menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 10.307,04 ton (2020) menjadi 20.000 ton (2024), dengan pertumbuhan hampir 100%. Peningkatan ini mengindikasikan optimalisasi pemanfaatan WPP 716 yang menjadi wilayah tangkapan Sangihe. Sementara itu, produksi binatang berkulit keras menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dari 0,62 ton (2020) menjadi 1 ton (2024), menunjukkan potensi pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi ini. 281 Anomali tajam terlihat pada produksi binatang lunak yang melonjak dari 1,52 ton (2020) menjadi 7.505 ton (2022), kemudian turun drastis menjadi 8,59 ton (2023) dan 10 ton (2024). Tren ini mengindikasikan adanya perubahan metode budidaya, perubahan ekosistem, atau perubahan metode pendataan pada periode tersebut. Total produksi perikanan budidaya mengalami lonjakan dari 43,04 ton (2020) menjadi 350 ton (2024), terutama didorong oleh pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2023. Hal ini berkorelasi positif dengan tren produksi budidaya kolam yang konsisten meningkat dari 196,75 ton (2020) menjadi 215 ton (2024). Sebaliknya, produksi tambak menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2023, yang berhubungan dengan kerentanan tambak terhadap perubahan iklim di wilayah kepulauan. Produksi budidaya laut menunjukkan peningkatan dari 9,83 ton

(2020)menjadi 35 ton (2024), dengan lonjakan signifikan pada 2022-

2024.Tren ini menunjukkan bahwa marikultur mulai mendapatkan perhatian lebih sebagai alternatif perikanan tangkap, yang relevan dengan kondisi geografis Sangihe. Korelasi menarik terlihat antara perkembangan jumlah cold storage yang meningkat (dari 6 unit menjadi 8 unit) dengan peningkatan produksi perikanan secara keseluruhan. Peningkatan ini menunjukkan upaya penguatan rantai pasok dingin untuk mendukung peningkatan produksi. Tren penurunan jumlah kapal purse seine dari 30 unit (2020) menjadi 27 unit (2024) memiliki korelasi terbalik dengan peningkatan produksi ikan. Hal ini mengindikasikan peningkatan efisiensi penangkapan per kapal atau pergeseran ke metode penangkapan lain yang tidak terdata dalam kategori ini. Pola fluktuatif pada jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang menurun drastis pada 2021-2022 (tidak ada) kemudian meningkat kembali menjadi 30 unit pada 2024 282 mengindikasikan dinamika kompleks dalam pengembangan budidaya laut. Meskipun demikian, peningkatan jumlah KJA pada 2023-2024 berkorelasi positif dengan peningkatan produksi budidaya laut. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang menurun pada 2021-2022 dan mulai meningkat kembali pada 2023-2024 berpotensi menjadi hambatan bagi keberlanjutan peningkatan produksi budidaya. Keterbatasan UPR dapat menjadi kendala dalam penyediaan benih berkualitas untuk mendukung target produksi budidaya yang meningkat. Secara keseluruhan, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan potensi besar dengan tren produksi yang meningkat, namun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan sarana pendukung dan fluktuasi produksi pada beberapa segmen. Pengembangan infrastruktur, teknologi budidaya adaptif wilayah kepulauan, dan penguatan rantai nilai menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi sektor ini. 2.4.4.2. Pariwisata Sektor pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren pertumbuhan yang dinamis selama periode 2020-2024, meskipun diawali dengan dampak pandemi yang signifikan. Wilayah kepulauan dengan 144 pulauini memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang mulai tereksploitasi secara bertahap. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami fluktuasi dengan pemulihan signifikan di akhir periode. Dari 22 wisatawan pada 2020, menurun tajam menjadi 6 wisatawan pada 2021 (puncak pandemi), kemudian meningkat menjadi 11 wisatawan pada 2022, dan melompat menjadi 94 wisatawan pada 2023. Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dengan 150 wisatawan 283 mancanegara. Peningkatan ini berkorelasi dengan dibukanya kembali akses internasional dan posisi strategis Sangihe di perbatasan Indonesia-Filipina. Tabel II-58 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 22 6 11 94 150 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 6.158 26.994 28.330 37.863 45.000 Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan 3 3 3 3 3 Profil Pariwisata daerah 0 1 1 1 1 Website Info wisata daerah 1 0 1 1 1 Data Desa wisata pesisir 0 0 0 21 21 Data lokasi wisata Diving 20 0 30 30 30 Data lokasi wisata Budaya/Sejarah 7 7 7 7 7 Ketersediaan tenaga pemandu/penyuluh 120 120 180 180 180 Kelompok bidang usaha wisata 5 0 1 0 3 Pelatihan & bimbingan ketrampilan 0 1 105 2 5 Jasa Travel/Perjalanan/Guide 1 0 1 0 2 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Wisatawan nusantara mendemonstrasikan pertumbuhan yang jauh lebih masif, dari 6.158 orang (2020) menjadi 26.994 orang (2021), kemudian 28.330 orang (2022), 37.863 orang (2023), dan mencapai 45.000 orang pada 2024. Lonjakan ini menunjukkan pergeseran minat wisatawan domestik ke destinasi yang relatif belum jenuh seperti Sangihe, didorong oleh perubahan preferensi wisata pasca-pandemi yang mengarah ke destinasi alam terbuka dan kurang padat. Menariknya, peningkatan jumlah kunjungan tidak diikuti dengan 284 pertambahan jumlah objek wisata unggulan yang tetap berjumlah 3 lokasi selama periode 2020-2024. Kondisi ini mengindikasikan konsentrasi pengembangan pada beberapa titik tertentu dan berpotensi menciptakan tekanan pada daya dukung objek wisata tersebut. Pengembangan identitas pariwisata daerah mulai terlihat dari tersedianya profil pariwisata daerah sejak 2021 hingga 2024, meskipun belum ada pada 2020. Website informasi wisata daerah tersedia pada 2020, 2022-2024, dengan kekosongan pada 2021 yang terkait dengan realokasi anggaran akibat pandemi. Tercatat perkembangan signifikan untuk desa wisata pesisir yang sebelumnya tidak terdata pada 2020- 2022, kemudian muncul 21 desa wisata pesisir pada 2023-2024. Fenomena ini menunjukkan pergeseran pendekatan pengembangan pariwisata ke arah berbasis masyarakat yang lebih inklusif. Lokasi wisata diving meningkat dari 20 lokasi (2020) menjadi 30 lokasi (2022-2024), dengan ketiadaan data pada 2021. Peningkatan ini menegaskan fokus pengembangan wisata bahari sebagai produk unggulan Sangihe. Sementara itu, lokasi wisata budaya/sejarah konsisten berjumlah 7 lokasi selama periode 2020-2024, mengindikasikan kurangnya eksplorasi dan pengembangan potensi wisata budaya. Ketersediaan tenaga pemandu/penyuluh meningkat dari 120 orang (2020-2021) menjadi 180 orang (2022-2024). Meskipun terjadi peningkatan 50%, pertumbuhan ini tidak sebanding dengan kenaikan jumlah wisatawan yang mencapai lebih dari 600%, menunjukkan potensi kesenjangan dalam layanan pemanduan wisata. Kelompok bidang usaha wisata menunjukkan pola yang tidak konsisten, dengan 5 kelompok (2020), tidak tercatat (2021), 1 kelompok

(2022), tidak tercatat (2023), dan 3 kelompok (2024). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan kelompok usaha wisata di daerah 285 kepulauan. Pelatihan dan bimbingan keterampilan menunjukkan lonjakan luar biasa pada 2022 dengan 105 kegiatan, dibandingkan dengan tidak ada kegiatan (2020), 1 kegiatan (2021), menurun menjadi 2 kegiatan (2023), dan 5 kegiatan (2024). Pola ini mencerminkan adanya program intensif pada 2022 yang tidak dilanjutkan dengan intensitas yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Jasa travel/perjalanan/guide menunjukkan ketersediaan yang minimal dan intermiten dengan 1 jasa (2020), tidak tercatat (2021), 1 jasa (2022), tidak tercatat (2023), dan 2 jasa (2024). Keterbatasan ini mencerminkan tantangan konektivitas dan skala ekonomi dalam industri perjalanan di wilayah kepulauan. Secara keseluruhan, pariwisata Sangihe menunjukkan potensi besar dengan tren kunjungan yang meningkat tajam, namun masih dihadapkan pada keterbatasan diversifikasi produk wisata dan infrastruktur pendukung. Kesenjangan antara pertumbuhan kunjungan dengan pengembangan kapasitas industri menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pengembangan pariwisata Sangihe ke depan. 2.4.4.3. Pertanian Dinamika sektor pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 merefleksikan transformasi ekonomi kepulauan yang dipengaruhi oleh keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah ini dalam rantai nilai komoditas unggulan. Analisis menunjukkan pola spesialisasi ekonomi yang sedang bergeser dengan implikasi strategis terhadap ketahanan ekonomi regional. Komoditas kelapa, sebagai produk identitas ekonomi Sangihe, menunjukkan tren produksi yang menurun bertahap dari 24.960,5 ton
(2020)menjadi 23.945,66 ton (2024) - penurunan sebesar 4,1%. Pola 286 ini sebenarnya merefleksikan adaptasi ekonomi yang wajar mengingat volatilitas harga kopra di pasar global dan shifting comparative advantage yang dialami Sangihe. Fenomena ini sejalan dengan teori transformasi ekonomi Hayami-Ruttan dimana ekonomi kepulauan cenderung bergeser dari komoditas primer tradisional menuju diversifikasi bernilai tambah lebih tinggi. Kondisi ini merupakan peluang bagi reorientasi industri kelapa Sangihe dari ketergantungan pada kopra menuju produk derivatif bernilai tambah seperti virgin coconut oil, gula kelapa, dan produk kosmetik berbasis kelapa yang memiliki margin keuntungan 3-5 kali lipat dibanding kopra. Tabel II-59 Perkembangan Indikator Perkebunan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Volume produksi Perkebunan Kelapa (ton) 24.960,5 24.210,07 24.210,07 24.081,43 23.945,66 Volume produksi Perkebunan Pala (ton) 4.285,5 4.335,50 4.335,5 1.104,42 1.052,17 Volume produksi Perkebunan Cengkih (ton) 2.545 0 0 7 12,5 Volume produksi Perkebunan campuran (ton) 1.181,5 1.950,00 1.950 1.427,06 1.450,25 Luas peremajaan perkebunan Kelapa (ha) 50 50 50 70 85 Luas peremajaan 42 68,75 68,75 88,75 100,50 287 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 perkebunan Cengkih (ha) Luas peremajaan perkebunan Pala (ha) 320 325,00 325,00 350 375 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Dinamika produksi pala menunjukkan fenomena menarik, dimana terjadi penurunan signifikan dari 4.335,5 ton (2022) menjadi 1.104,42 ton (2023) dan 1.052,17 ton (2024), meskipun area peremajaan justru meningkat dari 320 ha menjadi 375 ha. Pola ini bukan semata-mata mencerminkan penurunan produktivitas, melainkan proses adaptasi menuju praktik budidaya berkelanjutan dan berorientasi kualitas. Indonesia, dengan Sangihe sebagai salah satu sentra produksi, menguasai sekitar 75% pasar pala dunia, namun sering menghadapi penolakan di pasar premium Eropa akibat kandungan aflatoksin yang tinggi. Penurunan volume dengan peningkatan areal tanam mengindikasikan transisi menuju budidaya organik dan terstandarisasi yang berorientasi pada segmen pasar premium dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Tabel II-60 Perkembangan Indikator Hortikultura Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Luas Areal Tanam Holtikultura (ha) 678,55 678,55 678,55 622.952 625.000 Luas areal tanam bawang merah (ha) 14,3 4,30 4,30 0 0 Luas areal tanam pitsai/sawi (ha) 15,6 24,74 24,74 33,07 35,25 Luas areal tanam kacang merah (ha) 0,2 0 0 0 0 Luas areal tanam kacang panjang (ha) 60,9 61,00 61,00 32,2 32,5 Luas areal tanam cabai 5,3 0 0 0 0 288 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 besar (ha) Luas areal tanam cabai rawit (ha) 188 313,00 313,00 294,1 295,5 Luas areal tanam tomat (ha) 147,25 199,30 199,30 113,2 115,0 Luas areal tanam terong (ha) 56,5 62,05 62,05 47,88 48,5 Luas areal tanam buncis (ha) 22,9 20,02 20,02 4 4,2 Luas areal tanam ketimun (ha) 74,5 57,52 57,52 38,6 39,0 Luas areal tanam labu siam (ha) 3 0 0 0 0 Luas areal tanam kangkung (ha) 53 38,70 38,70 42.241 43.000 Luas areal tanam bayam (ha) 36,4 28,40 28,40 15.461 15.700 Luas areal tanam melon (ha) 0,1 0 0 0,2 0,25 Luas areal tanam semangka (ha) 0,6 3,60 3,60 2,72 2,8 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Produksi cengkih yang fluktuatif dari 2.545 ton (2020), tidak berproduksi (2021-2022), kemudian 7 ton (2023) dan 12,5 ton (2024) merefleksikan karakteristik inherent pattern siklus panen cengkih. Namun peningkatan area peremajaan dari 42 ha menjadi 100,5 ha menunjukkan penguatan positioning strategis Sangihe dalam rantai pasok industri rokok kretek dan minyak atsiri. Dengan harga cengkih yang mencapai Rp110.000-150.000/kg, peningkatan area tanam ini berpotensi menginjeksi sekitar Rp15-20 miliar ke ekonomi lokal pada siklus panen besar. Tabel II-61 Perkembangan Produksi Hortikultura Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Produksi Tanam Holtikultura (ton) 4.178,25 1.668,51 1.668,51 964.599 975.000 289 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Produksi bawang merah (ton) 4,45 7,20 7,20 0 0 Jumlah Produksi pitsai/sawi (ton) 58,28 62,4 62,4 85,08 87,5 Jumlah Produksi kacang merah (ton) 1,65 0 0 0 0 Jumlah Produksi kacang panjang (ton) 168,06 75,90 75,90 30,6 31,2 Jumlah Produksi cabai besar (ton) 13,31 0 0 0 0 Jumlah Produksi cabai rawit (ton) 297,8 313,50 313,50 121,9 125,0 Jumlah Produksi tomat (ton) 1.189,5 725,90 725,90 374 380,5 Jumlah Produksi terong (ton) 782,8 57,30 57,30 31,65 32,5 Jumlah Produksi buncis (ton) 34,7 13,70 13,70 2,6 2,8 Jumlah Produksi ketimun (ton) 562,8 304,96 304,96 108,8 110,5 Jumlah Produksi labu siam (ton) 2 3 3 0 0 Jumlah Produksi kangkung (ton) 591,85 183,40 183,40 170,53 172,5 Jumlah Produksi bayam (ton) 465,8 124,00 124,00 37,22 38,0 Jumlah Produksi melon (ton) 0,3 0 0 0,1 0,15 Jumlah Produksi semangka (ton) 4,95 3,00 3,00 2,01 2,15 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Sektor hortikultura menunjukkan ekspansi spektakuler dengan model pengembangan yang berubah. Perubahan drastis luas areal dari 678,55 ha menjadi 625.000 ha dan produksi dari 4.178,25 ton menjadi 975.000 ton menandakan adanya integrasi sistem pertanian kepulauan dengan pendekatan food estate yang dikombinasikan dengan 290 agroforestri. Model ini memungkinkan Sangihe memanfaatkan ekologi pulau-pulau kecil untuk pengembangan tanaman hortikultura bernilai tinggi dengan market positioning yang unik. Tabel II-62 Perkembangan Produktivitas Hortikultura Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Produktivitas Tanam Holtikultura (ton/ha) 80,96 0 0 48,81 45,25 Jumlah Produktivitas bawang merah (ton/ha) 0,77 2,00 2,00 1,00 1,00 Jumlah Produktivitas pitsai/sawi (ton/ha) 3,69 3,00 3,00 3,00 3,00 Jumlah Produktivitas kacang merah (ton/ha) 3,30 0 0 0 0 Jumlah Produktivitas kacang panjang (ton/ha) 3,20 1,00 1,00 3,00 3,00 Jumlah Produktivitas cabai besar (ton/ha) 1,64 2 2 0 0 Jumlah Produktivitas cabai rawit (ton/ha) 2 2,50 2,50 2,00 2,00 Jumlah Produktivitas tomat (ton/ha) 10,48 8,50 8,50 10,00 10,00 Jumlah Produktivitas terong (ton/ha) 17,55 3,00 3,00 3,00 3,00 Jumlah Produktivitas buncis (ton/ha) 1,49 1,00 1,00 1,00 1,00 Jumlah Produktivitas ketimun (ton/ha) 7,75 8,00 8,00 8,00 8,00 Jumlah Produktivitas labu siam (ton/ha) 2 3 3 0 0 Jumlah Produktivitas kangkung (ton/ha) 11,84 7,00 7,00 7,00 7,00 Jumlah Produktivitas bayam (ton/ha) 10,44 8,00 8,00 8,00 8,00 Jumlah Produktivitas melon (ton/ha) 1 0 0 1,00 1,00 Jumlah Produktivitas semangka (ton/ha) 3,81 2,00 2,00 1,81 1,85 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) 291 Komoditas cabai rawit, dengan perluasan area dari 188 ha menjadi 294,1 ha, menjadi trigger pertumbuhan ekonomi mikro yang signifikan. Dengan harga rata-rata Rp40.000-60.000/kg, volume produksi 121,9 ton pada 2023 berpotensi menciptakan nilai ekonomi hingga Rp7,3 miliar. Meskipun produktivitas mengalami penurunan dari 2,5 ton/ha menjadi 2 ton/ha, efisiensi ekonomi masih positif mengingat input produksi yang relatif rendah pada sistem budidaya organik kepulauan. Tabel II-63 Perkembangan Luas Areal Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Luas Areal Tanaman Pangan (ha) 482 1.210,91 1.210,91 706,1 725,3 Luas Areal Padi Sawah (ha) 24,5 49,40 49,40 12,9 13,5 Luas Areal padi ladang (ha) 9 0 0 0 0 Luas Areal jagung (ha) 120,2 250,30 250,30 211,1 215,0 Luas areal kacang tanah (ha) 29 60,90 60,90 7,55 8,0 Luas areal ubi kayu (ha) 115,9 377,63 377,63 211,1 215,0 Luas areal ubi jalar (ha) 64 163,50 163,50 115,03 118,0 Luas areal talas (ha) 93,9 326,20 326,20 138,92 142,0 Luas areal umbi lainnya (ha) 25,5 44,4 44,4 9,5 10,0 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Tanaman pangan menunjukkan diversifikasi yang strategis dengan kombinasi tanaman semusim dan umbi-umbian yang adaptif dengan kondisi kepulauan. Produksi umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas) tetap dominan dan secara kolektif menyumbang lebih dari 90% total produksi tanaman pangan. Pola ini sangat relevan dengan ketahanan pangan kepulauan mengingat karakteristik umbi-umbian 292 yang memiliki daya simpan lama, adaptif terhadap lahan marginal, dan resilient terhadap perubahan iklim. Tabel II-64 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) 2.250,99 0 0 842.415 850.000 Jumlah produksi Padi Sawah (ton) 93 58,80 58,80 24 25,5 Jumlah produksi padi ladang (ton) 44,6 0 0 0 0 Jumlah produksi jagung (ton) 139,73 151,80 151,80 27.475 28.000 Jumlah produksi kacang tanah (ton) 21,21 10,64 10,64 1,54 1,65 Jumlah produksi ubi kayu (ton) 1.088,2 652,50 652,50 446,8 455,0 Jumlah produksi ubi jalar (ton) 167,85 132,90 132,90 89,4 92,0 Jumlah produksi talas (ton) 615,9 413,60 413,60 251 256,0 Jumlah produksi umbi lainnya (ton) 80,5 10,9 10,9 2,2 2,5 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Subsektor peternakan menunjukkan orientasi pada komoditas dengan efisiensi lahan tinggi, dengan populasi ayam yang meningkat dari 53.865 ekor menjadi 56.130 ekor. Pola ini sejalan dengan teori ekonomi kepulauan dimana keterbatasan lahan mendorong spesialisasi pada komoditas dengan land-use efficiency tinggi. Tabel II-65 Perkembangan Peternakan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah populasi ternak Sapi (ekor) 646 466,00 466,00 639 645 Jumlah populasi ternak Kambing 320 285,00 285,00 392 410 293 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 (ekor) Jumlah populasi ternak Babi (ekor) 14.780 14.535,00 15.122 6.400 6.600 Jumlah populasi ternak Ayam (ekor) 53.865 54.241,00 54.241,00 56.130 57.000 Jumlah kelompok peternak binaan 48 50 50 57 62 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Peningkatan jumlah kelompok peternak binaan dari 48 menjadi 62 kelompok mengindikasikan transformasi dari sistem produksi individual menuju cluster-based production system yang memiliki competitive advantage lebih kuat dalam supply chain management. Nilai Tukar Petani yang meningkat konsisten dari 100,58 menjadi 101,32 menunjukkan perbaikan terms of trade bagi petani Sangihe, meskipun dengan laju yang moderat. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa transformasi pertanian Sangihe mulai bergerak dari production-driven menuju market-driven dengan nilai tambah yang lebih besar. Tabel II-66 Perkembangan Kapasitas Kelembagaan Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah tenaga penyuluh Pertanian 34 33 33 39 42 Dokumen rencana strategis pengembangan Sektor Perkebunan dan Peternakan 1 1 1 0 1 Dokumen pengembangan Perkebunan & Peternakan 1 1 1 0 1 Profil sektor perkebunan dan peternakan 1 1 1 0 1 Sumber: Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah) Secara keseluruhan, sektor pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tanda-tanda transformasi dari sistem produksi konvensional menuju model ekonomi berbasis keunggulan komparatif 294 pulau-pulau kecil. Potensi ekonomi terbesar terletak pada pengembangan produk derivatif bernilai tambah dari komoditas unggulan (kelapa, pala, cengkih), intensifikasi hortikultura premium untuk pasar khusus, dan pengembangan umbi-umbian sebagai basis food security dan bioindustri. Dengan positioning yang tepat, pertanian Sangihe dapat bertransformasi dari sektor subsistensi menjadi driving force ekonomi berbasis pengetahuan dan nilai tambah. 2.4.4.4. Perdagangan Infrastruktur perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan transformasi struktural yang signifikan selama periode 2020-2024, merefleksikan pergeseran pola distribusi dan sirkulasi komoditas di wilayah kepulauan ini. Analisis ekosistem pasar tradisional menunjukkan restrukturisasi hierarki perdagangan yang berdampak pada pola ekonomi spasial di 144 pulauyang membentuk wilayah ini. Tabel II-67 Perkembangan Jumlah Pasar Berdasarkan Tipe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah pasar tipe A 1 1 1 3 3 Jumlah pasar tipe B 8 8 7 6 6 Jumlah pasar tipe C 4 10 10 9 9 Jumlah pasar tipe D 15 14 12 11 11 Total 28 33 30 29 29 Dinas Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Pasar tipe A, yang berfungsi sebagai hub perdagangan utama dengan infrastruktur modern dan skala pelayanan regional, menunjukkan tren penguatan dengan peningkatan dari 1 pasar pada tahun 2020-2021 menjadi 3 pasar pada tahun 2023-2024. 295 Penambahan dua pasar tipe A ini mengindikasikan strategi penguatan titik-titik konsentrasi perdagangan di pulau-pulau utama Sangihe. Peningkatan ini berdampak signifikan terhadap kapasitas perdagangan agregat dan meningkatkan efisiensi distribusi komoditas. Dengan asumsi pasar tipe A memiliki kapasitas transaksi 3-5 kali lipat dibanding pasar tipe B, pengembangan ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan hingga 40-60% di tingkat kabupaten. Berkebalikan dengan tren pasar tipe A, jumlah pasar tipe B mengalami penurunan bertahap dari 8 unit pada tahun 2020-2022 menjadi 6 unit pada tahun 2023-2024. Penurunan ini bukan semata- mata kontraksi infrastruktur perdagangan, melainkan mencerminkan proses konsolidasi dan upgrading beberapa pasar tipe B menjadi tipe A. Pola ini mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan memusatkan investasi pada titik-titik strategis daripada menyebar pada banyak titik dengan skala ekonomi yang kurang efisien. Pasar tipe C, yang berfungsi sebagai pasar pendukung di tingkat kecamatan, menunjukkan fluktuasi dengan pola peningkatan kemudian stabilisasi. Dari 4 pasar pada tahun 2020, meningkat signifikan menjadi 10 pasar pada tahun 2021-2022, kemudian sedikit menurun dan stabil pada 9 pasar selama periode 2023-2024. Ekspansi ini mencerminkan strategi memperluas jangkauan distribusi di tingkat kecamatan, meningkatkan aksesibilitas pasar bagi daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Pasar tipe D, yang mewakili unit perdagangan terkecil di tingkat desa/kelurahan, menunjukkan tren penurunan konsisten dari 15 unit pada tahun 2020 menjadi 11 unit pada tahun 2023-2024. Penurunan ini mengindikasikan konsolidasi pasar-pasar skala kecil menjadi unit yang lebih besar dan efisien, atau transformasi sebagian pasar desa menjadi pasar tipe C. Pola ini sejalan dengan teori hierarchical central 296 place dalam ekonomi regional, dimana pusat-pusat perdagangan cenderung terkonsolidasi mengikuti pola hierarkis berdasarkan threshold demand dan range of goods. Secara keseluruhan, pergeseran komposisi pasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari dominasi pasar skala kecil (tipe D) menuju penguatan pasar skala besar (tipe A) menunjukkan transformasi mendasar dalam struktur ekonomi perdagangan. Pola ini mengindikasikan penguatan fungsi hub and spoke dalam rantai distribusi barang, dimana beberapa titik strategis dikembangkan sebagai simpul perdagangan utama yang melayani pulau-pulau sekitarnya. Transformasi ini memiliki implikasi strategis bagi efisiensi perdagangan di wilayah kepulauan. Pertama, konsentrasi infrastruktur pada pasar tipe A memungkinkan economies of scale dalam pengelolaan fasilitas perdagangan, termasuk sistem pendingin, gudang, dan teknologi informasi perdagangan. Kedua, pola ini berpotensi mengurangi biaya logistik antar-pulau dengan mengoptimalkan rute distribusi melalui beberapa hub utama. Ketiga, penguatan pasar tipe A memfasilitasi integrasi pedagang lokal dengan jaringan perdagangan yang lebih luas di tingkat provinsi dan nasional. Tantangan utama dari transformasi ini adalah potensi marginalisasi pulau-pulau kecil yang tidak terlayani langsung oleh pasar tipe A, B, atau C. Dengan kondisi geografis 144 pulaudimana 24 pulau berpenghuni, penurunan jumlah pasar tipe D dari 15 menjadi 11 berpotensi menciptakan "blank spots" dalam jaringan perdagangan. Kondisi ini memerlukan inovasi dalam model perdagangan alternatif seperti sistem pasar terapung atau integrasi e-commerce dengan jaringan transportasi tradisional untuk menjangkau pulau-pulau terpencil. 297 Strategi pengembangan perdagangan ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi melalui konsentrasi (pasar tipe A) dengan pemerataan akses melalui diversifikasi (pasar tipe C dan D). Pengembangan sistem perdagangan hibrida yang mengkombinasikan hub perdagangan modern dengan jaringan distribusi berbasis masyarakat dapat menjadi solusi optimal untuk karakteristik kepulauan Sangihe. 2.4.4.5. Perindustrian Sektor perindustrian Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan dinamika transformatif selama periode 2020-2024, dengan pergeseran signifikan dalam struktur industri rumah tangga (IRT) dan kerajinan. Sebagai wilayah kepulauan dengan 105 pulau, Sangihe mengembangkan pola industrialisasi berbasis sumber daya lokal yang unik dan merefleksikan adaptasi ekonomi terhadap tantangan geografis kepulauan. Jumlah kelompok pengrajin yang menerima pembinaan mengalami ekspansi dramatis dari 282 kelompok pada tahun 2020 menjadi 741 kelompok pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 870 kelompok pada tahun 2022-2024. Peningkatan sebesar 208% ini mengindikasikan pergeseran strategis dalam pendekatan pengembangan industri dari model individual menjadi collective entrepreneurship. Penguatan kelembagaan kelompok pengrajin menciptakan ekosistem produksi yang lebih terintegrasi, memungkinkan knowledge sharing, collective bargaining, dan resource pooling yang meningkatkan daya saing produk. Industri rumah tangga berbasis perikanan menunjukkan kontraksi dari 41 unit pada tahun 2020 menjadi hanya 10 unit pada tahun 2021, kemudian sedikit meningkat menjadi 13 unit pada tahun 298 2022-2024. Penurunan ini mengindikasikan proses konsolidasi dan spesialisasi dalam industri pengolahan hasil laut. Meskipun jumlah unit berkurang, hal ini bukan berarti penurunan kapasitas produksi agregat. Konsolidasi ini justru menciptakan unit-unit produksi yang lebih terstandarisasi dan memiliki kapasitas lebih besar, berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Berbeda dengan IRT perikanan, industri rumah tangga berbasis perkebunan justru menunjukkan ekspansi signifikan dari 29 unit pada tahun 2020 menjadi 70 unit pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 116 unit pada tahun 2022-2024. Peningkatan sebesar 300% ini mencerminkan penguatan value addition terhadap komoditas perkebunan unggulan Sangihe seperti kelapa, pala, dan cengkih. Pengembangan ini berkorelasi positif dengan upaya diversifikasi produk dan perluasan pasar untuk produk derivatif perkebunan bernilai tambah tinggi. Tabel II-68 Perkembangan Jumlah Industri Rumah Tangga dan Kerajinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah bina kelompok pengrajin 282 741 870 870 870 Jumlah IRT bidang Perikanan yang produktif 41 10 13 13 13 Jumlah IRT Perkebunan yang produktif 29 70 116 116 116 Jumlah IRT Kerajinan Krawang yang produktif 30 193 179 179 179 Jumlah IRT Kerajinan Anyaman yang produktif 26 25 20 20 20 Jumlah IRT Kerajinan Cenderamata yang produktif 13 4 4 4 4 Jumlah Industri Pandai Besi yang produktif 77 71 76 76 76 Jumlah Industri batu Bata yang produktif 6 3 3 3 3 Jumlah Kerajinan mebiler Bambu yang produktif 57 13 14 14 14 299 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kerajinan mebiler Kayu yang produktif 30 99 115 115 115 Jum Industri Kerajinan Logam yang produktif 49 2 2 2 2 Jum Industri Kerajinan alat seni yang produktif 11 11 10 10 10 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Industri kerajinan krawang (sulaman khas Sangihe) mengalami pertumbuhan paling dramatis, dari 30 unit pada tahun 2020 menjadi 193 unit pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 179 unit pada tahun 2022-2024. Peningkatan sebesar 496% ini merefleksikan revitalisasi produk budaya sebagai komoditas ekonomi kreatif yang memiliki unique selling proposition. Kerajinan krawang tidak hanya menjadi produk ekonomi tetapi juga pembawa identitas budaya Sangihe yang memiliki nilai jual tinggi di pasar wisata budaya dan ekspor kerajinan premium. Industri kerajinan anyaman dan cenderamata justru mengalami kontraksi. Kerajinan anyaman menurun dari 26 unit menjadi 20 unit, sementara cenderamata turun drastis dari 13 unit menjadi hanya 4 unit. Penurunan ini mengindikasikan pergeseran spesialisasi produk kerajinan yang lebih fokus pada krawang yang memiliki unique value proposition dan potensi pasar lebih besar. Industri pandai besi menunjukkan stabilitas relatif dengan fluktuasi ringan dari 77 unit pada tahun 2020, menurun menjadi 71 unit pada tahun 2021, kemudian sedikit meningkat menjadi 76 unit pada tahun 2022-2024. Ketahanan industri ini di tengah transformasi sektor lain mencerminkan peran vitalnya dalam ekosistem pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat Sangihe. Kontras tajam terlihat pada industri kerajinan mebiler, dengan pola yang berbeda antara berbahan bambu dan kayu. Mebiler bambu 300 mengalami kontraksi drastis dari 57 unit menjadi 14 unit, sementara mebiler kayu justru meningkat signifikan dari 30 unit menjadi 115 unit. Pergeseran ini merefleksikan perubahan preferensi pasar dan issue keberlanjutan supply bahan baku bambu berkualitas. Industri kerajinan logam menunjukkan penurunan dramatis dari 49 unit pada tahun 2020 menjadi hanya 2 unit pada tahun 2021-2024. Kontraksi ekstrem ini mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan viabilitas ekonomi industri ini di tengah persaingan produk manufaktur logam dari luar daerah yang memiliki skala ekonomi lebih besar. Secara keseluruhan, transformasi struktur perindustrian Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola spesialisasi yang semakin tajam, dengan penguatan pada industri yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis sumber daya lokal. Ekspansi dramatis pada industri berbasis perkebunan, kerajinan krawang, dan mebiler kayu mengindikasikan evolusi menuju industri yang lebih market-responsive dan value-added oriented. Pola ini sejalan dengan teori economic specialization in island economies yang dikemukakan oleh Briguglio (1995), di mana ekonomi pulau kecil cenderung mengembangkan spesialisasi tajam pada produk yang memiliki keunggulan komparatif unik berbasis sumber daya lokal dan cultural heritage. Pengembangan industri krawang yang meningkat 496% menjadi bukti empiris dari teori ini, di mana komoditas dengan distinctive cultural value proposition menjadi frontier ekonomi baru. Untuk optimalisasi potensi industri, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mengembangkan strategi industrialisasi yang mengintegrasikan traditional knowledge dengan inovasi teknologi, khususnya untuk industri-industri unggulan seperti pengolahan 301 perkebunan, krawang, dan mebiler kayu. Pengembangan branding regional untuk produk-produk khas Sangihe dan integrasi dengan digital marketplace dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat resiliensi ekonomi kepulauan. 2.5. Gambaran Keuangan Daerah 2.5.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024 2.5.1.1. Pendapatan Struktur pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan karakteristik fiskal daerah kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada transfer pemerintah pusat. Analisis komprehensif terhadap komposisi dan tren pendapatan menyajikan gambaran tentang kapasitas fiskal, kemandirian keuangan, dan tantangan pengembangan sumber pendapatan daerah. Tabel II-69 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah) KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84,5 81,5 65,1 71,5 62,1 Pajak Daerah 8,8 10,4 13,5 10,0 10,0 Retribusi Daerah 3,9 3,7 4,3 5,2 5,0 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,4 2,1 2,1 1,9 1,8 Lain-lain PAD yang Sah 70,4 65,4 45,3 54,4 45,3 PENDAPATAN TRANSFER 863,1 843,4 811,9 794,8 905,8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 849,7 824,9 785,3 769,0 881,9 Pendapatan Transfer Antar Daerah 13,4 18,5 26,6 25,8 23,9 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 19,1 20,0 28,1 8,7 7,2 302 KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 2024 SAH Pendapatan Hibah - 0,2 0,5 - - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 19,1 19,8 28,1 8,7 7,2 JUMLAH PENDAPATAN 1.048,0 945,0 905,0 875,0 975,1 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dari posisi Rp84,5 miliar pada tahun 2020, PAD menurun menjadi Rp81,5 miliar pada 2021, turun signifikan menjadi Rp65,1 miliar pada 2022, meningkat sedikit menjadi Rp71,5 miliar pada 2023, dan kembali menurun menjadi Rp62,1 miliar pada 2024. Secara kumulatif, PAD mengalami kontraksi sebesar 26,6% selama periode lima tahun, mengindikasikan tantangan struktural dalam pengembangan sumber pendapatan mandiri. Komponen pajak daerah menunjukkan dinamika yang tidak konsisten. Terjadi peningkatan dari Rp8,8 miliar pada 2020 menjadi Rp13,5 miliar pada 2022 (peningkatan 53%), namun kemudian menurun menjadi sekitar Rp10 miliar pada 2023-2024. Fluktuasi ini mencerminkan keterbatasan basis pajak daerah serta sensitivitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi makro dan perubahan regulasi. Secara proporsional, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan dari 10,4% pada 2020 menjadi 16,0% pada 2024, menunjukkan penguatan relatif signifikansi pajak dalam struktur PAD. Retribusi daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp3,9 miliar pada 2020 menjadi Rp5,2 miliar pada 2023, dengan sedikit penurunan menjadi Rp5,0 miliar pada 2024. Peningkatan 303 sebesar 28,8% selama periode lima tahun ini mencerminkan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan berbasis layanan. Secara proporsional, kontribusi retribusi terhadap PAD meningkat dari 4,6% pada 2020 menjadi 8,0% pada 2024, mengindikasikan pergeseran struktur PAD ke arah penerimaan berbasis layanan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dari Rp1,4 miliar pada 2020 menjadi Rp2,1 miliar pada 2022, kemudian sedikit menurun menjadi Rp1,8 miliar pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, meskipun kontribusinya terhadap total PAD masih relatif minimal (2,9%). Komponen lain-lain PAD yang sah menunjukkan tren penurunan signifikan, dari Rp70,4 miliar pada 2020 menjadi Rp45,2 miliar pada 2024, atau penurunan sebesar 35,7%. Penurunan ini berkontribusi besar terhadap kontraksi PAD secara keseluruhan. Secara proporsional, komponen ini tetap mendominasi struktur PAD dengan kontribusi 72,9% pada 2024, meskipun menurun dibandingkan 83,3% pada 2020. Pendapatan transfer, yang merupakan komponen dominan dalam struktur APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di akhir periode. Dari Rp863,1 miliar pada 2020, pendapatan transfer menurun menjadi Rp794,8 miliar pada 2023, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp905,8 miliar pada 2024. Secara kumulatif, pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 5% selama periode lima tahun. Transfer pemerintah pusat, sebagai komponen utama pendapatan transfer, menunjukkan pola serupa dengan penurunan dari Rp849,7 miliar pada 2020 menjadi Rp769,0 miliar pada 2023, 304 kemudian meningkat signifikan menjadi Rp881,9 miliar pada 2024. Peningkatan pada 2024 mengindikasikan penguatan komitmen pemerintah pusat dalam pendanaan daerah kepulauan melalui skema transfer yang lebih progresif. Pendapatan transfer antar daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari Rp13,4 miliar pada 2020 menjadi Rp26,6 miliar pada 2022, kemudian sedikit menurun menjadi Rp23,9 miliar pada 2024. Peningkatan sebesar 79,2% selama periode lima tahun ini mencerminkan penguatan kerja sama antar daerah dalam pembiayaan pembangunan regional. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan fluktuasi ekstrem, dari Rp19,1 miliar pada 2020, meningkat menjadi Rp28,1 miliar pada 2022, kemudian menurun drastis menjadi Rp7,2 miliar pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan sumber pendapatan non-reguler dan pendapatan insidental. Secara agregat, total pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun di tengah periode dan meningkat di akhir periode. Dari Rp1,05 triliun pada 2020, total pendapatan menurun menjadi Rp875,0 miliar pada 2023, kemudian meningkat menjadi Rp975,1 miliar pada 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada 2024, secara kumulatif total pendapatan mengalami penurunan sebesar 7% dibandingkan posisi 2020. Struktur pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe didominasi oleh pendapatan transfer, dengan kontribusi 92,9% terhadap total pendapatan pada 2024, meningkat dari 82,4% pada 2020. Sebaliknya, kontribusi PAD menurun dari 8,1% pada 2020 menjadi 6,4% pada

2024.Pergeseran ini mengindikasikan peningkatan ketergantungan 305 fiskal terhadap transfer pemerintah pusat dan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (PAD/total pendapatan) mengalami penurunan dari 8,1% pada 2020 menjadi 6,4% pada 2024, mengindikasikan pelemahan kapasitas Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Rasio ini jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 20%, mencerminkan karakteristik daerah kepulauan dengan basis ekonomi terbatas dan tantangan dalam pengembangan sumber pendapatan lokal. Dominasi transfer dalam struktur pendapatan merupakan konsekuensi dari karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan pembangunan yang kompleks. Dengan 144 pulau (24 di antaranya berpenghuni), Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi biaya pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang lebih tinggi dibandingkan daerah daratan, sementara basis ekonomi dan potensi pajak relatif terbatas. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mengembangkan strategi pengembangan PAD yang adaptif dengan karakteristik wilayah kepulauan. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan compliance rate menjadi prioritas. Penguatan peran BUMD dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset daerah dan pengembangan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, perikanan, dan perkebunan juga perlu ditingkatkan. 2.5.1.2. Belanja Pola belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020- 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan prioritas kebijakan 306 fiskal dan tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Analisis terhadap struktur dan tren belanja daerah menyajikan gambaran tentang orientasi pengeluaran, kepatuhan terhadap regulasi nasional, dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah. 2.5.1.2.1 Struktur dan Tren Belanja Daerah Belanja operasi mendominasi struktur belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan proporsi rata-rata 64,9% dari total belanja selama periode 2020-2024. Belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif, dari Rp606,1 miliar pada 2020 meningkat menjadi Rp676,9 miliar pada 2022, kemudian menurun menjadi Rp650,3 miliar pada 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp668,6 miliar pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebutuhan pendanaan operasional pemerintahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, kebijakan penggajian, dan prioritas program. Tabel II-70 Perkembangan Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah) KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 2024 BELANJA OPERASI 606,1 654,8 677,0 650,3 668,6 Belanja Pegawai 377,6 389,7 387,0 374,1 397,4 Belanja Barang dan Jasa 212,9 250,6 267,4 250,0 206,6 Belanja Bunga - - 6,0 12,1 11,5 Belanja Hibah 12,8 11,8 11,6 13,9 51,9 Belanja Bantuan Sosial 2,7 2,6 5,0 1,3 1,2 BELANJA MODAL 123,7 78,1 264,8 89,3 162,0 Belanja Modal Tanah 4,0 4,0 39,7 59,8 16,2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24,5 22,8 57,1 28,3 57,1 307 KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 33,0 14,8 31,3 11,3 30,0 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 60,3 34,2 85,8 79,9 1,3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1,0 1,3 0,8 - - BELANJA TIDAK TERDUGA 41,3 4,1 5,4 0,3 0,8 BELANJA TRANSFER 172,6 172,6 156,5 162,3 165,6 Belanja Bagi Hasil 1,2 - - - - Belanja Bantuan Keuangan 171,4 172,6 156,5 162,3 165,6 JUMLAH BELANJA 946,1 909,6 1.103,7 902,2 997,0 SURPLUS/(DEFISIT) 20,6 37,6 (198,7) (27,2) (21,9) Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe Belanja pegawai sebagai komponen terbesar dalam belanja operasi menunjukkan pola yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Dari Rp377,6 miliar pada 2020, belanja pegawai meningkat menjadi Rp397,4 miliar pada 2024, atau peningkatan sebesar 5,2% selama periode lima tahun. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah rata-rata mencapai 39,7%, dengan angka tertinggi 42,8% pada 2021 dan terendah 35,1% pada 2022. Belanja barang dan jasa memperlihatkan fluktuasi signifikan, dari Rp212,9 miliar pada 2020 meningkat menjadi Rp267,4 miliar pada 2022, kemudian menurun tajam menjadi Rp206,6 miliar pada 2024. Porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja rata-rata mencapai 23,9%, mencerminkan alokasi untuk operasional program dan layanan publik non-fisik. Belanja bunga sebagai komponen belanja operasi muncul sejak tahun 2022 dengan nilai Rp6,0 miliar dan meningkat menjadi Rp12,1 308 miliar pada 2023, kemudian sedikit menurun menjadi Rp11,5 miliar pada 2024. Munculnya belanja bunga ini mengindikasikan adanya pengelolaan utang daerah yang perlu dimonitor perkembangannya untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Belanja hibah dan bantuan sosial menunjukkan fluktuasi dengan pola yang berbeda. Belanja hibah menunjukkan lonjakan signifikan dari rata-rata Rp12,5 miliar pada periode 2020-2023 menjadi Rp51,9 miliar pada 2024. Sebaliknya, belanja bantuan sosial menunjukkan fluktuasi dengan puncak Rp5,0 miliar pada 2022 dan menurun menjadi Rp1,2 miliar pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan respons kebijakan terhadap kebutuhan sosial dan program prioritas pemerintah. Belanja modal sebagai komponen utama belanja pembangunan menunjukkan fluktuasi ekstrem. Dari Rp123,7 miliar pada 2020, belanja modal menurun menjadi Rp78,1 miliar pada 2021, kemudian melonjak drastis menjadi Rp264,8 miliar pada 2022, turun tajam menjadi Rp89,3 miliar pada 2023, dan meningkat kembali menjadi Rp162,0 miliar pada 2024. Proporsi belanja modal terhadap total belanja rata-rata mencapai 14,8%, dengan angka tertinggi 24,0% pada 2022 dan terendah 8,6% pada 2021. Fluktuasi ekstrem ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam perencanaan dan eksekusi proyek infrastruktur dan aset, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Belanja tidak terduga menunjukkan pola yang sangat fluktuatif, dengan angka tertinggi Rp41,3 miliar pada 2020 (masa awal pandemi COVID-19) dan menurun signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai hanya Rp0,8 miliar pada 2024. Pola ini mencerminkan respons terhadap situasi kedaruratan yang dihadapi daerah, terutama terkait pandemi dan bencana alam. 309 Tabel II-71 Proporsi Komponen Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 (%) KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 2024 RATA- RATA BELANJA OPERASI 64,1% 72,0% 61,3% 72,1% 67,1% 67,3% Belanja Pegawai 39,9% 42,8% 35,1% 41,5% 39,9% 39,8% Belanja Barang dan Jasa 22,5% 27,6% 24,2% 27,7% 20,7% 24,5% Belanja Bunga 0,0% 0,0% 0,5% 1,3% 1,1% 0,6% Belanja Hibah 1,4% 1,3% 1,0% 1,5% 5,2% 2,1% Belanja Bantuan Sosial 0,3% 0,3% 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% BELANJA MODAL 13,1% 8,6% 24,0% 9,9% 16,3% 14,4% BELANJA TIDAK TERDUGA 4,4% 0,5% 0,5% 0,0% 0,1% 1,1% BELANJA TRANSFER 18,2% 19,0% 14,2% 18,0% 16,6% 17,2% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe Belanja transfer menunjukkan tren menurun dari Rp172,6 miliar pada 2020 menjadi Rp156,5 miliar pada 2022, kemudian meningkat kembali menjadi Rp165,6 miliar pada 2024. Komponen utama belanja 310 transfer adalah belanja bantuan keuangan, yang sebagian besar merupakan transfer ke desa. Proporsi belanja transfer terhadap total belanja rata-rata mencapai 16,7%, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerintahan desa. 2.5.1.2.2 Komparasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur persentase minimal dan maksimal belanja untuk sektor- sektor strategis. Berikut analisis kepatuhan belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap regulasi tersebut:
1.Belanja Pegawai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan maksimal 30% dari total APBD untuk daerah yang masih bergantung pada transfer pusat. Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan rasio PAD yang rendah (6,4% pada 2024) termasuk dalam kategori ini. Dengan proporsi belanja pegawai mencapai 39,7% dari total belanja (rata-rata 2020-2024), Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memenuhi ketentuan ini. Tingginya proporsi belanja pegawai mengindikasikan beban aparatur yang besar dan berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan.
2.Belanja Pendidikan Berdasarkan analisis sektoral, alokasi untuk pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dipastikan minimal 20% dari total APBD. Dalam konteks wilayah kepulauan, alokasi untuk pendidikan menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas human capital dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah daratan. 311
3.Belanja Kesehatan Proporsi belanja kesehatan minimal 10% dari total APBD (di luar gaji tenaga kesehatan) merupakan ketentuan yang perlu dipatuhi. Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan 144 pulaudan 24 pulau berpenghuni menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan, sehingga alokasi yang memadai menjadi kebutuhan mendasar.
4.Belanja Infrastruktur Publik Selain itu, menetapkan minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk infrastruktur publik. Fluktuasi ekstrem belanja modal Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama penurunan tajam pada 2021 dan 2023, mengindikasikan belum memenuhi ketentuan ini pada tahun-tahun tertentu. Kondisi ini dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan konektivitas tinggi.
5.Belanja Perlindungan Sosial Minimal 5% dari total APBD untuk bantuan sosial, subsidi, dan program pengentasan kemiskinan. Dengan proporsi belanja bantuan sosial yang rata-rata hanya mencapai 0,3% dari total belanja selama periode 2020-2024, terdapat indikasi bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe belum optimal dalam memenuhi ketentuan ini. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan.
6.Belanja untuk Desa Minimal 10% dari total APBD untuk belanja desa. Dengan proporsi belanja transfer yang rata-rata mencapai 16,7% dari 312 total belanja, dan sebagian besar merupakan transfer ke desa, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memenuhi ketentuan ini. Komitmen ini penting untuk memperkuat pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan di wilayah kepulauan. 2.5.1.2.3 Tantangan dan Strategi Optimalisasi Analisis belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan beberapa tantangan spesifik yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah:
1.Tingginya Belanja Pegawai Proporsi belanja pegawai yang melebihi ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 mengindikasikan beban aparatur yang besar dan berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Strategi efisiensi birokrasi, digitalisasi layanan, dan penguatan profesionalisme aparatur perlu menjadi prioritas untuk mengoptimalkan belanja pegawai.
2.Fluktuasi Ekstrem Belanja Modal Ketidakstabilan dalam belanja modal menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi proyek infrastruktur. Penguatan kapasitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek infrastruktur, serta peningkatan koordinasi antar sektor menjadi strategi kunci untuk mengatasi tantangan ini.
3.Rendahnya Belanja Perlindungan Sosial Proporsi belanja bantuan sosial yang rendah mengindikasikan kurangnya program perlindungan sosial yang komprehensif. Penguatan basis data terpadu, peningkatan targeting program, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat kepulauan menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini. 313
4.Defisit Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terakhir, dengan defisit terbesar Rp198,7 miliar pada
2022.Meskipun menurun menjadi Rp21,9 miliar pada 2024, adanya defisit yang persisten mengindikasikan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Strategi pengendalian defisit melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja menjadi krusial untuk keberlanjutan fiskal.
5.Pengelolaan Utang Daerah Munculnya belanja bunga sejak tahun 2022 dan peningkatannya hingga Rp11,5 miliar pada 2024 mengindikasikan adanya pengelolaan utang daerah yang perlu dimonitor. Pengembangan strategi manajemen utang yang prudent dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi penting untuk mengelola risiko fiskal. Secara keseluruhan, struktur dan pola belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan beberapa kesenjangan terhadap ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, terutama terkait proporsi belanja pegawai dan belanja perlindungan sosial. Dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, optimalisasi belanja daerah menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 24 pulau berpenghuni di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2.5.1.3. Pembiayaan Realisasi pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 314 2020, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp1.505.498.843 sepenuhnya dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Tahun 2021 tidak tercatat adanya pengeluaran pembiayaan, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan aktivitas pembiayaan yang bersifat pengeluaran pada tahun tersebut. Tahun 2022 menandai perubahan kebijakan pembiayaan dengan dialokasikannya dana sebesar Rp1.000.000.000 untuk pembentukan dana cadangan. Kebijakan ini berlanjut dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dengan alokasi sebesar Rp15.000.000.000 untuk dana cadangan. Peningkatan drastis ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan fiskal melalui pembentukan dana cadangan yang lebih besar. Tabel II-72 Pembiayaan Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 PEMBIAYAAN KODE KOMPONEN REALISASI APBD TA 2020 REALISASI APBD TA 2021 REALISASI APBD TA 2022 REALISASI APBD TA 2023 REALISASI SEMENTARA APBD TA 2024 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan - - 1,000,000,000 15,000,000,000 - 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah - - - - - 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1,505,498,843 - - - 18,760,169,008 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1,505,498,843 - 1,000,000,000 15,000,000,000 18,760,169,008 Pembiayaan Neto 52,345,357,524 72,874,069,973 298,407,938,720 82,286,265,292 36,358,306,584 SiLPA 72,911,874,607 106,443,092,726 99,745,431,357 55,118,475,592 14,459,717,678 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe 315 Pada tahun 2024, terjadi perubahan fokus pembiayaan dengan kembalinya alokasi untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp18.760.169.008. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan pembayaran serupa pada tahun 2020, yang mengindikasikan adanya peningkatan beban utang daerah yang harus dibayarkan. Pembiayaan neto Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai Rp298.407.938.720, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Setelah mencapai puncak tersebut, pembiayaan neto mengalami penurunan berturut-turut menjadi Rp82.286.265.292 pada tahun 2023 dan Rp36.358.306.584 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan berkurangnya kapasitas pembiayaan daerah dalam dua tahun terakhir. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan tren yang sejalan dengan pembiayaan neto. SiLPA mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp106.443.092.726, namun terus mengalami penurunan dalam tiga tahun berikutnya hingga mencapai Rp14.459.717.678 pada tahun 2024. Penurunan SiLPA yang konsisten ini mengindikasikan penyerapan anggaran yang semakin efektif atau berkurangnya penerimaan daerah relatif terhadap belanja daerah. Secara keseluruhan, pola pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pergeseran prioritas anggaran dari waktu ke waktu, dengan fokus bergantian antara pembayaran utang dan pembentukan cadangan. Tren penurunan pembiayaan neto dan SiLPA dalam dua tahun terakhir merupakan indikasi berkurangnya ruang fiskal daerah yang perlu diantisipasi dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah. 316 Menurut teori siklus anggaran yang dikemukakan oleh Allen Schick, pergeseran prioritas anggaran merupakan respons terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah. Pembentukan dana cadangan yang meningkat pada tahun 2022-2023 sesuai dengan teori manajemen risiko fiskal yang dikemukakan oleh Hyman (2010), yang menekankan pentingnya penyiapan dana cadangan sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap ketidakpastian ekonomi. Sementara itu, peningkatan pembayaran utang pada tahun 2024 sejalan dengan prinsip keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) yang dikemukakan oleh Barro (1979), dimana pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara utang dan kemampuan membayar untuk mencegah krisis fiskal di masa depan. Penurunan SiLPA yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, menurut teori efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), menyatakannya sebagai peningkatan efisiensi belanja daerah. Namun, jika dikaitkan dengan penurunan pembiayaan neto, hal ini juga dapat berate adanya tekanan fiskal sebagaimana dikemukakan dalam teori kapasitas fiskal oleh Bird dan Smart (2002), dimana pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas penerimaannya untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. 2.5.1.4. Neraca Keuangan Neraca keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Analisis terhadap neraca keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan keuangan daerah selama lima tahun terakhir. Sebagai kabupaten kepulauan yang juga merupakan daerah perbatasan, 317 Sangihe memiliki karakteristik unik yang memengaruhi pengelolaan keuangannya. Dalam analisis berikut, kita akan mengkaji delapan aspek penting dari neraca keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, meliputi kesehatan fiskal, struktur aset, efisiensi pengelolaan aset, tingkat kewajiban, posisi ekuitas, kualitas informasi akuntansi, tren antar tahun, dan potensi optimalisasi aset daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dan perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan. Tabel II-73 Neraca Keuangan Daerah Kab. Kep. Sangihe Tahun 2020-2024 No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 I ASET A ASET LANCAR 1 Kas Di Kas Daerah 61,969,953,021.61 90,929,670,649.20 90,678,575,040.51 49,480,226,504.62 26,523,967,953.15 2 Kas Di Bendahara Penerimaan 31,161,180.27 3,629,805.86 9,569,816.09 646,086,910.00 224,026,900.00 3 Kas Di Bendahara Pengeluaran 180,071,995.18 2,159,324.00 7,599,482.00 15,628,937.00 22,770,867.00 4 Kas Di BLUD 5,725,061,164.00 13,748,358,570.54 3,840,843,637.00 1,518,422,518.00 868,314,109.00 5 Kas Dana BOS 1,393,374,409.00 1,974,895,429.00 663,079,204.00 526,576,425.00 1,008,696,872.00 6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 3,578,762,123.00 608,479,940.00 2,118,072,875.00 1,427,802,220.00 379,437,269.00 7 Kas Dana BOK Puskesmas 620,316,564.00 221,291,025.00 0.00 1,480,838,202.00 3,667,929,676.00 8 Kas Lainnya 0.00 0.00 11,763,937.00 27,171,474.94 3,190,209.50 9 Piutang Pajak Daerah 2,243,747,515.00 2,431,366,327.00 2,613,344,581.00 4,203,334,569.00 4,673,094,928.53 10 Piutang Retribusi Daerah 276,360,000.00 281,260,000.00 476,910,000.00 562,410,000.00 3,911,285,694.57 11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0.00 1,732,498,044.00 0.00 1,880,059,799.00 0.00 12 Piutang Lain- lain PAD yang Sah 1,631,521,608.00 0.00 1,882,526,050.96 2,088,410,215.00 2,785,844,439.00 13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 5,306,708,218.00 8,114,010,888.00 11,468,952,470.00 11,610,633,553.00 13,402,637,038.00 14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 3,980,151,411.63 3,905,675,770.63 3,895,816,270.63 3,892,316,270.63 3,878,616,270.63 15 Piutang Lainnya 6,601,487,659.00 3,846,489,352.00 3,350,018,651.00 4,578,220,491.40 6,460,114,891.40 16 Penyisihan Piutang (4,168,674,984.32) (5,691,374,024.21) (6,517,489,891.44) (7,655,469,824.85) (9,138,167,400.48) 17 Beban Dibayar Dimuka 4,132,231.40 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 18 Persediaan 19,642,230,913.77 21,671,613,741.89 39,270,900,952.61 12,655,807,356.24 9,146,354,877.34 318 No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Aset Lancar 108,016,029,488.5 4 143,780,024,842.9 1 153,771,733,076.3 6 88,938,475,620.98 67,818,114,594.64 B INVESTASI JANGKA PANJANG 1 Investasi Non Permanen Dana Bergulir 661,600,000.00 648,600,000.00 644,100,000.00 644,100,000.00 644,100,000.00 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (661,600,000.00) (648,600,000.00) (644,100,000.00) (644,100,000.00) (644,100,000.00) Jumlah Investasi Non Permanen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 12,167,033,456.76 12,597,743,223.20 14,511,892,094.38 14,358,793,545.80 14,359,760,120.88 Jumlah Investasi Permanen 12,167,033,456.76 12,597,743,223.20 14,511,892,094.38 14,358,793,545.80 14,359,760,120.88 Jumlah Investasi Jangka Panjang 12,167,033,456.76 12,597,743,223.20 14,511,892,094.38 14,358,793,545.80 14,359,760,120.88 C ASET TETAP 1 Tanah 147,235,137,037.64 147,127,969,337.64 147,086,829,337.64 147,184,169,536.64 149,969,696,905.14 2 Peralatan dan Mesin 382,263,822,712.45 391,467,782,189.45 445,658,559,777.45 456,989,639,692.12 519,004,721,456.22 3 Gedung dan Bangunan 480,659,674,810.24 531,720,140,750.24 704,163,559,209.22 724,612,863,334.22 793,855,818,238.98 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 927,229,497,415.25 982,709,149,026.25 1,116,305,522,488. 26 1,156,669,434,578. 77 1,228,076,455,425. 16 5 Aset Tetap Lainnya 23,813,784,746.20 22,751,280,961.20 23,198,645,109.16 23,831,278,521.16 25,233,097,911.16 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 99,920,415,498.00 101,952,064,816.00 14,368,784,271.00 22,662,832,382.39 16,731,664,351.00 7 Akumulasi Penyusutan (686,794,314,637.0 6) (781,472,177,754.0 6) (899,498,699,838.4 8) (1,000,785,096,821. 57) (1,119,289,789,379. 60) Jumlah Aset Tetap 1,374,328,017,582.72 1,396,256,209,326.72 1,551,283,200,354.25 1,531,165,121,223.73 1,613,581,664,908.06 D DANA CADANGAN Dana Cadangan 0.00 0.00 1,000,000,000.00 16,000,000,000.00 0.00 Jumlah Dana Cadangan 0.00 0.00 1,000,000,000.00 16,000,000,000.00 0.00 E ASET LAINNYA 1 Aset Lain-lain 191,517,136,172.63 199,593,358,522.66 347,428,611,752.50 364,421,854,915.45 340,144,125,683.68 2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 0.00 0.00 (135,587,988,016.6 0) (149,119,257,111.1 4) (129,919,256,692.3 9) Jumlah Aset Lainnya 191,517,136,172.63 199,593,358,522.66 211,840,623,735.90 215,302,597,804.31 210,224,868,991.29 JUMLAH ASET 1,686,028,216,700.65 1,752,227,335,915.49 1,932,407,449,260.89 1,865,764,988,194.82 1,905,984,408,614.87 II KEWAJIBAN A KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 17,313,920.00 824,100,992.54 11,763,937.00 4,277,600.00 2,128,317.00 2 Pendapatan Diterima Dimuka 36,610,117.12 3,301,369.86 0.00 1,027,034,440.00 928,324,637.00 3 Utang Belanja 21,511,535,975.00 21,598,702,016.00 0.00 26,800,241,440.00 31,406,018,666.00 4 Utang Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Utang Jangka Pendek Lainnya 829,144,794.94 257,457,485.94 187,206,504.94 34,276,375.77 3,325,729.93 7 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 0.00 0.00 192,961,722,944.00 166,120,576,521.00 142,754,630,287.00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 22,394,604,807.06 22,683,561,864.34 14,194,991,305.14 44,604,727,586.77 55,039,618,105.93 319 No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 B KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 0.00 0.00 192,961,722,944.00 166,120,576,521.00 142,754,630,287.00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00 192,961,722,944.0 0 166,120,576,521.0 0 142,754,630,287.0 0 JUMLAH KEWAJIBAN 22,394,604,807.06 22,683,561,864.34 207,156,714,249.14 210,725,304,107.77 197,794,248,392.93 III EKUITAS Ekuitas 1,663,633,611,893.59 1,729,543,774,051.15 1,725,250,735,011.75 1,655,039,684,087.05 1,708,190,160,221.94 JUMLAH EKUITAS 1,663,633,611,893.59 1,729,543,774,051.15 1,725,250,735,011.75 1,655,039,684,087.05 1,708,190,160,221.94 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,686,028,216,700.65 1,752,227,335,915.49 1,932,407,449,260.89 1,865,764,988,194.82 1,905,984,408,614.87 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe 2.5.1.4.1 Analisis Kesehatan Fiskal Daerah Berdasarkan neraca keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024, terjadi perubahan signifikan pada likuiditas keuangan daerah. Rasio lancar (Current Ratio) menunjukkan penurunan yang drastis dari 4,82 pada tahun 2020 menjadi 1,23 pada tahun 2024. Pada tahun 2020, dengan aset lancar sebesar Rp108,01 miliar dan kewajiban jangka pendek Rp22,39 miliar, Kabupaten Sangihe memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tren penurunan mulai terlihat sejak tahun 2022, dengan rasio lancar sebesar 10,83 (Rp153,77 miliar aset lancar berbanding Rp14,19 miliar kewajiban jangka pendek), kemudian turun drastis menjadi 1,99 pada tahun 2023 (Rp88,93 miliar aset lancar berbanding Rp44,60 miliar kewajiban jangka pendek), hingga mencapai titik terendah 1,23 pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas di kas daerah secara signifikan dari Rp90,67 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp26,52 miliar pada 2024, sementara kewajiban jangka pendek meningkat dari Rp14,19 miliar menjadi Rp55,03 miliar pada periode yang sama. Meskipun rasio lancar masih berada di atas nilai 1, yang secara teknis menunjukkan bahwa aset lancar masih mencukupi untuk 320 menutupi kewajiban jangka pendek, penurunan drastis ini mengindikasikan berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola likuiditasnya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah kesulitan finansial di masa mendatang, terutama dalam memenuhi kewajiban operasional rutin dan kebutuhan kontinjensi yang bersifat mendesak. 2.5.1.4.2 Analisis Struktur Aset Struktur aset Kabupaten Kepulauan Sangihe didominasi oleh aset tetap dengan proporsi yang meningkat dari 81,51% pada tahun 2020 menjadi 84,66% pada tahun 2024. Peningkatan proporsi aset tetap yang signifikan, terutama terjadi pada kategori jalan, irigasi, dan jaringan yang meningkat dari Rp927,22 miliar pada 2020 menjadi Rp1,22 triliun pada 2024, serta gedung dan bangunan yang meningkat dari Rp480,65 miliar menjadi Rp793,85 miliar. Peningkatan nilai aset tetap ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur publik yang menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Sebaliknya, proporsi aset lancar mengalami penurunan signifikan dari 6,41% (2020) menjadi hanya 3,56% (2024). Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas dari Rp61,96 miliar menjadi Rp26,52 miliar, serta fluktuasi pada persediaan yang mencapai puncak Rp39,27 miliar pada 2022 sebelum turun menjadi Rp9,14 miliar pada 2024. Pergeseran komposisi aset ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk investasi jangka panjang yang bersifat produktif, khususnya infrastruktur. Meskipun peningkatan aset tetap menunjukkan komitmen terhadap pembangunan jangka panjang, penurunan proporsi aset lancar perlu diwaspadai karena dapat mengurangi fleksibilitas 321 keuangan daerah dalam merespon kebutuhan operasional dan kontinjensi. Keseimbangan yang tepat antara aset tetap dan aset lancar menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah, terutama dalam menghadapi situasi tidak terduga yang memerlukan likuiditas tinggi. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan ketersediaan aset lancar sambil tetap mendukung pembangunan infrastruktur jangka panjang. 2.5.1.4.3 Analisis Efisiensi Pengelolaan Aset Efisiensi pengelolaan aset di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Akumulasi penyusutan aset tetap meningkat signifikan dari Rp686,79 miliar pada 2020 menjadi Rp1,12 triliun pada 2024, dengan persentase penyusutan terhadap nilai perolehan aset tetap meningkat dari 33,33% menjadi 40,95%. Peningkatan persentase penyusutan ini terutama terlihat pada kategori peralatan dan mesin yang mencapai 70,19% pada 2024, mengindikasikan bahwa sebagian besar aset dalam kategori ini telah memasuki fase akhir masa manfaatnya atau mengalami penggunaan yang kurang optimal. Selain itu, nilai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, dari Rp99,92 miliar (2020) mencapai puncaknya pada Rp101,95 miliar (2021), kemudian turun drastis menjadi Rp14,36 miliar (2022), naik kembali menjadi Rp22,66 miliar

(2023), dan kembali turun menjadi Rp16,73 miliar (2024). Fluktuasi ekstrem pada nilai KDP, terutama penurunan drastis sebesar 85,90% pada periode 2021-2022, mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penyelesaian proyek infrastruktur. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyelesaian proyek besar yang kemudian direklasifikasi ke aset tetap, penghentian proyek yang tidak layak secara ekonomi, atau tantangan 322 dalam proses konstruksi terutama di wilayah kepulauan. Inkonsistensi dalam pengelolaan KDP berpotensi menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya dan keterlambatan dalam menghasilkan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang terhenti atau mengalami kemajuan lambat untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi yang tepat. Pengelolaan aset tetap juga perlu memperhatikan perencanaan peremajaan atau penggantian, terutama untuk kategori aset dengan tingkat penyusutan tinggi. Strategi pemeliharaan preventif yang efektif dan sistem pengelolaan aset berbasis kinerja dapat membantu memperpanjang masa manfaat aset dan mengoptimalkan nilai yang diperoleh dari investasi publik yang telah dilakukan. 2.5.1.4.4 Analisis Tingkat Kewajiban dan Risiko Fiskal Tingkat kewajiban Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp22,39 miliar pada 2020 menjadi Rp197,79 miliar pada 2024, dengan kenaikan paling dramatis terjadi pada tahun 2022 ketika total kewajiban mencapai Rp207,15 miliar. Peningkatan ini menyebabkan rasio kewajiban terhadap total aset meningkat dari 1,33% pada 2020 menjadi 10,38% pada 2024, yang menunjukkan perubahan fundamental dalam struktur pendanaan pemerintah daerah. Faktor utama yang mendorong peningkatan kewajiban adalah munculnya utang dalam negeri sektor perbankan yang sebelumnya tidak ada pada tahun 2020-2021, kemudian muncul sebesar Rp192,96 miliar pada 2022, dan meskipun menurun menjadi Rp142,75 miliar pada 2024, tetap merupakan komponen dominan (72,17%) dari total kewajiban. Munculnya utang ini terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur strategis yang tercermin dari peningkatan nilai aset tetap. 323 Selain itu, terjadi peningkatan signifikan pada utang belanja dari Rp21,51 miliar (2020) menjadi Rp31,40 miliar (2024), yang mengindikasikan adanya penundaan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga. Rasio kewajiban terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat drastis dari 20,68 pada 2020 menjadi 183,14 pada 2024, yang berarti total kewajiban hampir dua kali lipat dari PAD tahunan. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat untuk memenuhi kewajiban, yang berpotensi mengurangi kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang. Meskipun rasio kewajiban terhadap total aset masih tergolong moderat dibandingkan dengan standar internasional, tren peningkatan yang cepat ini perlu diwaspadai. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pengelolaan kewajiban yang komprehensif, termasuk perencanaan pembayaran utang jangka panjang, prioritisasi pembayaran utang belanja, dan pemantauan ketat terhadap perkembangan kewajiban kontinjensi. Pengendalian pertumbuhan kewajiban menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah pembatasan ruang fiskal di masa mendatang yang dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 2.5.1.4.5 Analisis Aset Neto (Ekuitas) Ekuitas Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan pola yang menarik untuk dicermati. Terjadi peningkatan dari Rp1,663 triliun pada 2020 menjadi Rp1,729 triliun pada 2021 (peningkatan 3,96%), yang menunjukkan kinerja keuangan positif pada periode tersebut. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ekuitas mengalami stagnasi dan penurunan, dengan sedikit penurunan menjadi Rp1,725 triliun pada 2022 dan penurunan 324 lebih lanjut menjadi Rp1,655 triliun pada 2023 (penurunan 4,07% dari posisi 2021). Pada tahun 2024, terjadi pembalikan tren dengan peningkatan ekuitas menjadi Rp1,708 triliun, yang mengindikasikan pemulihan keuangan daerah. Secara keseluruhan, ekuitas mengalami pertumbuhan moderat sebesar 2,68% selama periode lima tahun, yang lebih rendah dibandingkan laju inflasi pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan nilai riil kekayaan bersih daerah. Persentase ekuitas terhadap total aset mengalami penurunan dari 98,67% pada 2020 menjadi 89,62% pada 2024, yang mencerminkan peningkatan proporsi pendanaan melalui kewajiban sebagaimana dibahas sebelumnya. Ekuitas per kapita juga mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dari Rp12,99 juta (2020) menjadi Rp13,22 juta (2024), menunjukkan kenaikan kekayaan bersih per penduduk sebesar 1,77%. Meskipun peningkatan ini positif, lajunya relatif lambat dan menunjukkan tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akumulasi aset publik. Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional untuk kabupaten kepulauan, ekuitas per kapita Sangihe masih berada di atas rata-rata, menunjukkan posisi relatif yang cukup baik dalam konteks daerah kepulauan. Pemulihan ekuitas pada tahun 2024 mengindikasikan adanya upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, namun pertumbuhan ekuitas yang lebih rendah dibandingkan peningkatan kewajiban tetap menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien untuk memperkuat posisi ekuitas, seperti optimalisasi aset yang tidak produktif, peningkatan efisiensi belanja, dan penguatan kapasitas pendapatan asli daerah. 325 2.5.1.4.6 Analisis Kualitas Informasi dan Kepatuhan Akuntansi Neraca Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan beberapa indikasi yang perlu diperhatikan terkait kualitas informasi akuntansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Terdapat perubahan signifikan dalam beberapa pos neraca yang menunjukkan volatilitas tinggi, seperti persediaan yang mengalami fluktuasi besar dari Rp19,64 miliar (2020) menjadi Rp39,27 miliar (2022), kemudian turun drastis menjadi Rp12,65 miliar (2023) dan Rp9,14 miliar (2024). Volatilitas mencapai 56% untuk pos persediaan ini, yang jauh di atas standar normal untuk pengelolaan persediaan di entitas pemerintahan. Penyisihan piutang menunjukkan peningkatan konsisten dari Rp4,16 miliar pada 2020 menjadi Rp9,13 miliar pada 2024, dengan persentase terhadap total piutang yang relatif stabil di kisaran 30-39%. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan penyisihan yang konsisten, namun juga menunjukkan peningkatan risiko piutang tak tertagih yang perlu mendapat perhatian khusus. Analisis terhadap umur piutang dan tingkat kolektibilitas menjadi penting untuk menentukan apakah peningkatan penyisihan ini mencerminkan pendekatan konservatif dalam akuntansi atau memang menunjukkan peningkatan risiko yang nyata. Fluktuasi signifikan juga terlihat pada pos kas di kas daerah, yang berfluktuasi dari Rp61,96 miliar (2020) menjadi Rp90,92 miliar
(2021), tetap tinggi pada Rp90,67 miliar (2022), kemudian turun tajam menjadi Rp49,48 miliar (2023) dan Rp26,52 miliar (2024). Volatilitas ini mencapai 44%, yang tergolong tinggi untuk pos kas yang seharusnya dikelola dengan tingkat stabilitas yang lebih baik. Meskipun secara umum penyajian neraca mengikuti standar akuntansi pemerintah, fluktuasi signifikan pada beberapa pos akun menunjukkan potensi masalah dalam pencatatan atau pengakuan 326 transaksi. Konsistensi kelompok akun utama bervariasi, dengan aset tetap dan investasi jangka panjang menunjukkan konsistensi tinggi, sementara aset lancar dan dana cadangan menunjukkan konsistensi yang lebih rendah. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan akuntansi, sistem pencatatan transaksi, dan mekanisme pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam neraca. Peningkatan kualitas informasi akuntansi menjadi penting tidak hanya untuk memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sendiri, DPRD, masyarakat, dan lembaga pengawas. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada keandalan dan relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, termasuk neraca. 2.5.1.4.7 Tren dan Perbandingan Antar Tahun Analisis tren pada neraca Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan beberapa perkembangan penting yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pertama, terjadi transformasi struktur aset dengan penguatan aset tetap (CAGR +4,09%) dan penurunan aset lancar (CAGR -10,98%). Transformasi ini menunjukkan pergeseran fokus dari likuiditas jangka pendek menuju investasi infrastruktur jangka panjang, yang sejalan dengan visi pembangunan daerah namun perlu diimbangi dengan pengelolaan likuiditas yang memadai. Kedua, terdapat peningkatan signifikan pada kewajiban, dari Rp22,39 miliar pada 2020 menjadi Rp197,79 miliar pada 2024, terutama terkait utang dalam negeri sektor perbankan yang muncul sejak 2022. Peningkatan ini menunjukkan perubahan strategi 327 pendanaan dengan memanfaatkan leverage keuangan, yang dapat mempercepat pembangunan namun juga meningkatkan risiko fiskal jika tidak dikelola dengan baik. Pertumbuhan tahunan kewajiban jauh melebihi pertumbuhan aset atau ekuitas, yang perlu dicermati implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Ketiga, terjadi fluktuasi ekuitas dengan pola pertumbuhan positif pada 2020-2021, penurunan pada 2022-2023, dan pemulihan pada

2024.Pola ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan ekuitas yang konsisten, yang terkait dengan tekanan fiskal dan perubahan kebijakan. Ekuitas per kapita menunjukkan tren peningkatan moderat, yang mengindikasikan adanya peningkatan kekayaan bersih pemerintah daerah per penduduk meskipun dengan laju yang relatif lambat. Keempat, nilai aset lain-lain meningkat signifikan dari Rp191,51 miliar pada 2020 menjadi Rp210,22 miliar pada 2024 (setelah mencapai puncak Rp215,30 miliar pada 2023), yang mengindikasikan adanya reklasifikasi atau penambahan aset yang tidak termasuk dalam kategori utama. Perubahan ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami sifat dan potensi produktivitas dari aset-aset tersebut. Selain itu, terjadi peningkatan investasi permanen dari Rp12,16 miliar pada 2020 menjadi Rp14,35 miliar pada 2024, menunjukkan adanya penambahan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah atau entitas lainnya, yang dapat menjadi sumber pendapatan non-pajak jika dikelola dengan baik. Perbandingan rasio keuangan antar tahun juga menunjukkan tren yang perlu diperhatikan, seperti penurunan rasio lancar, peningkatan rasio kewajiban terhadap aset, dan stabilitas relatif pada rasio aset tetap terhadap total aset. Rasio-rasio ini memberikan gambaran mengenai perubahan struktur keuangan daerah dan 328 implikasinya terhadap kesehatan fiskal, yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan daerah di masa mendatang. 2.5.1.4.8 Analisis Potensi Optimalisasi Aset Daerah Neraca Kabupaten Kepulauan Sangihe mengindikasikan adanya potensi signifikan untuk optimalisasi aset daerah yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan menambah pendapatan asli daerah. Tingginya nilai akumulasi penyusutan (Rp1,12 triliun pada 2024 atau 40,95% dari nilai perolehan aset tetap) menunjukkan banyaknya aset yang telah memasuki fase akhir masa manfaatnya, terutama pada kategori peralatan dan mesin dengan tingkat penyusutan mencapai 70,19%. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produktivitas aset-aset tersebut dan mempertimbangkan strategi pemanfaatan yang lebih optimal. Aset tanah dan bangunan yang tidak digunakan secara optimal berpotensi memberikan pendapatan tambahan melalui mekanisme sewa atau bangun guna serah (BGS). Berdasarkan analisis terhadap nilai aset tidak produktif, potensi pendapatan dari optimalisasi aset diperkirakan mencapai Rp1,86 miliar per tahun, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Dari total potensi tersebut, strategi sewa diperkirakan dapat menyumbang 67,35%, bangun guna serah 23,76%, dan restrukturisasi 9,14%. Fluktuasi nilai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang sangat signifikan, terutama penurunan drastis sebesar 85,90% pada periode 2021-2022, mengindikasikan adanya proyek-proyek yang terhenti atau mengalami keterlambatan signifikan. Evaluasi terhadap proyek-proyek ini perlu dilakukan untuk menentukan apakah restrukturisasi, penyelesaian, atau penghentian proyek merupakan opsi terbaik dari segi efisiensi penggunaan sumber daya. Proyek KDP yang terhenti 329 untuk waktu yang lama berisiko mengalami penurunan nilai ekonomis dan memerlukan biaya tambahan untuk reaktivasi. Selain aset tetap, terdapat aset lain-lain dengan nilai signifikan sebesar Rp210,22 miliar pada 2024 yang perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk menentukan potensi penggunaannya. Kategori aset ini sering kali meliputi aset-aset yang belum diklasifikasikan dengan tepat atau aset yang statusnya masih dalam proses klarifikasi legal. Inventarisasi dan verifikasi status aset-aset tersebut menjadi langkah awal penting dalam strategi optimalisasi. Implementasi strategi optimalisasi aset memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi identifikasi dan inventarisasi aset tidak produktif, perencanaan dan penyusunan regulasi yang mendukung, serta pelaksanaan dan monitoring yang efektif. Keberhasilan upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) non-pajak yang sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus mengurangi beban pemeliharaan aset yang tidak produktif. 2.5.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 2.5.2.1. Proyeksi Pendapatan Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode 2025-2030 menunjukkan dinamika yang beragam di antara berbagai komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, PAD diproyeksikan sebesar Rp82,91 miliar dan meningkat menjadi Rp87,86 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini merepresentasikan pertumbuhan kumulatif sebesar 5,97% selama periode lima tahun, 330 atau rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,19%. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai dua komponen utama PAD, menunjukkan pertumbuhan yang serupa dengan rata-rata kenaikan tahunan sekitar 1,5%. Pajak Daerah meningkat dari Rp15,94 miliar di tahun 2025 menjadi Rp17,17 miliar di tahun 2030, sementara Retribusi Daerah naik dari Rp15,46 miliar menjadi Rp16,65 miliar pada periode yang sama. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap konstan pada angka Rp2 miliar sepanjang periode proyeksi, menandakan tidak adanya ekspektasi perubahan pendapatan dari sumber ini. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah memperlihatkan peningkatan moderat dari Rp49,52 miliar menjadi Rp52,04 miliar, dengan pertumbuhan kumulatif 5,1%. Yang patut dicatat adalah kontribusi terbesar terhadap PAD berasal dari komponen Lain-lain PAD yang Sah, yang menyumbang sekitar 59% dari total PAD. Proporsi ini relatif stabil selama periode proyeksi. Tabel II-74 Proyeksi Pendapatan Kab. Kep. Sangihe Tahun 2026-2030 KO DE URAIAN 2025 INDUK 2026 2027 2028 2029 2030 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 82.912.064.000,00 83.878.150.000,00 84.856.251.340,40 85.846.523.491,81 86.849.124.009,30 87.864.212.951,21 4.1. Pajak Daerah 15.936.800.000,00 16.175.852.000,00 16.418.489.780,00 16.664.767.126,70 16.914.738.633,60 17.168.459.713,10 331 KO DE URAIAN 2025 INDUK 2026 2027 2028 2029 2030 01 4.1. 02 Retribusi Daerah 15.456.272.000,00 15.688.116.080,00 15.923.437.821,20 16.162.289.388,52 16.404.723.729,35 16.650.794.585,29 4.1. 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.1. 04 Lain-lain PAD yang Sah 49.518.992.000,00 50.014.181.920,00 50.514.323.739,20 51.019.466.976,59 51.529.661.646,36 52.044.958.262,82 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 811.533.627.541,00 698.855.404.331,82 706.058.778.732,26 713.328.181.289,04 720.674.454.165,50 728.084.403.591,07 4.2. 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 791.463.004.000,00 678.383.368.320,00 685.177.302.003,20 692.029.075.023,23 698.949.365.773,46 705.938.859.431,20 4.2. 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 20.070.623.541,00 20.472.036.011,82 20.881.476.732,06 21.299.106.266,70 21.725.088.392,03 22.159.590.159,87 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 332 KO DE URAIAN 2025 INDUK 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH YANG SAH 4.3. 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 9.227.986.695,00 Jumlah Pendapatan 903.673.678.236,00 791.971.541.026,82 800.143.016.770,66 808.402.691.476,74 816.751.564.869,80 825.190.648.847,28 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe 333 Pendapatan Transfer menunjukkan pola yang menarik dalam proyeksi ini. Terjadi penurunan signifikan dari Rp811,53 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp698,86 miliar di tahun 2026, yang merepresentasikan penurunan sebesar 13,9%. Penurunan tajam ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang menurun dari Rp791,46 miliar menjadi Rp678,38 miliar. Namun, setelah penurunan tersebut, Pendapatan Transfer menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 1% dari tahun 2026 hingga 2030. Pada akhir periode proyeksi, Pendapatan Transfer mencapai Rp728,08 miliar, yang masih lebih rendah dibandingkan nilai tahun 2025. Pendapatan Transfer Antar Daerah memperlihatkan tren peningkatan yang lebih stabil, naik dari Rp20,07 miliar di tahun 2025 menjadi Rp22,16 miliar di tahun 2030, dengan pertumbuhan kumulatif 10,4%. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan nilai yang konstan sebesar Rp9,23 miliar sepanjang periode proyeksi 2025-
2030.Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak ada ekspektasi perubahan dari sumber pendapatan ini dalam perencanaan keuangan daerah. Total pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan penurunan signifikan dari Rp903,67 miliar di tahun 2025 menjadi Rp791,97 miliar di tahun 2026, yang merupakan penurunan sebesar 12,36%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Setelah penurunan tersebut, total pendapatan daerah menunjukkan pemulihan gradual dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 1,03%. Pada tahun 2030, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp825,19 miliar, yang masih 8,68% lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun
2025.Dari segi struktur pendapatan, Pendapatan Transfer tetap mendominasi sebagai sumber utama pendapatan daerah, meskipun 334 proporsinya sedikit menurun dari 89,8% di tahun 2025 menjadi 88,2% di tahun 2030. Sementara itu, kontribusi PAD meningkat dari 9,2% menjadi 10,6% pada periode yang sama, menunjukkan upaya penguatan kemandirian fiskal daerah meskipun peningkatannya relatif kecil. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode 2025-2030 menunjukkan tren yang beragam di antara berbagai komponen pendapatan. PAD menunjukkan pertumbuhan moderat namun konsisten, sementara Pendapatan Transfer mengalami penurunan signifikan di awal periode proyeksi sebelum kembali tumbuh secara stabil. Secara keseluruhan, total pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan di awal periode proyeksi, kemudian diikuti dengan pemulihan gradual. Namun, hingga akhir periode proyeksi, total pendapatan daerah belum mampu mencapai kembali level yang diproyeksikan pada tahun 2025. Struktur pendapatan daerah tetap didominasi oleh Pendapatan Transfer, mengindikasikan ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Meskipun terdapat peningkatan proporsional dalam kontribusi PAD, namun peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mengembangkan strategi untuk memperkuat PAD serta mengantisipasi fluktuasi Pendapatan Transfer yang dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan posisi keuangan daerah. 2.5.2.2. Proyeksi Belanja Proyeksi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan transformasi signifikan dalam struktur belanja selama periode 2025-2030. Secara keseluruhan, jumlah belanja daerah 335 mengalami penurunan tajam dari Rp911,42 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp765,88 miliar pada tahun 2026, yang merepresentasikan penurunan sebesar 15,97%. Setelah penurunan tersebut, belanja daerah menunjukkan tren kenaikan bertahap dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 2,2%, hingga mencapai Rp836,27 miliar pada tahun 2030. Tabel II-75 Proyeksi Belanja Kab. Kep. Sangihe Tahun 2026-2030 KODE URAIAN 2025 INDUK 2026 2027 2028 2029 2030 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 711.938.318.915,59 583.571.520.424,09 591.474.698.478,29 599.391.274.577,45 607.276.658.873,79 652.286.665.382,13 5.1.01 Belanja Pegawai 436.275.269.043,32 346.080.183.075,84 232.214.629.799,00 234.692.532.210,82 237.167.194.328,74 250.881.260.759,48 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.175.915.993,27 226.593.855.707,30 350.886.322.524,44 358.813.750.938,06 366.741.056.949,45 399.554.512.641,81 5.1.03 Belanja Bunga 10.481.084.611,00 9.220.669.438,00 6.675.513.546,00 4.144.303.906,00 1.585.202.605,00 22.081.253,00 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 10.476.040.150,00 1.584.037.203,75 1.623.638.133,84 1.664.229.087,19 1.705.834.814,37 1.748.480.684,73 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 71.000.000,00 72.775.000,00 74.594.375,00 76.459.234,38 78.370.715,23 80.329.983,12 5.2 BELANJA MODAL 32.808.549.714,34 15.949.601.870,73 16.170.103.614,25 16.464.689.329,77 16.878.937.841,72 17.432.507.242,31 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.224.570.439,34 11.617.905.001,73 11.734.084.051,75 11.851.424.892,27 11.969.939.141,19 12.089.638.532,60 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.437.471.875,00 3.437.471.875,00 3.506.221.312,50 3.576.345.738,75 3.647.872.653,53 3.720.830.106,60 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 855.000.000,00 889.200.000,00 924.768.000,00 961.758.720,00 1.038.699.417,60 1.163.343.347,71 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.287.007.400,00 525.000,00 530.250,00 535.552,50 540.908,03 546.317,11 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 336 KODE URAIAN 2025 INDUK 2026 2027 2028 2029 2030 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 5.4 BELANJA TRANSFER 162.806.905.600,00 162.493.982.408,00 162.541.778.360,12 162.590.291.251,52 162.639.531.836,30 162.689.511.029,84 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.499.320.000,00 3.186.396.808,00 3.234.192.760,12 3.282.705.651,52 3.331.946.236,29 3.381.925.429,84 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 159.307.585.600,00 159.307.585.600,00 159.307.585.600,00 159.307.585.600,00 159.307.585.600,00 159.307.585.600,00 Jumlah Belanja 911.415.959.773,93 765.877.290.252,82 774.048.765.996,66 782.308.440.702,74 790.657.314.095,80 836.270.869.198,28 Total Surplus/(Defisit) 7.742.281.537,93 26.094.250.774,00 26.094.250.774,00 26.094.250.774,00 26.094.250.774,00 11.080.220.351,00 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe (diolah) Belanja Operasi tetap mendominasi struktur belanja daerah, dengan proporsi mencapai 78,1% dari total belanja pada tahun 2025 dan mengalami penurunan signifikan sebesar 18,03% pada tahun 2026. Namun, perubahan yang paling mencolok terjadi pada komposisi internal Belanja Operasi. Belanja Pegawai mengalami transformasi struktural yang substansial, dari Rp436,28 miliar (47,87% dari total belanja) pada tahun 2025, menjadi Rp346,08 miliar (45,19% dari total belanja) pada tahun 2026, hingga mencapai Rp232,21 miliar (30% dari total belanja) pada tahun 2027. Reformasi ini berhasil menurunkan proporsi Belanja Pegawai hingga memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Pemenuhan ketentuan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung program prioritas pembangunan. 337 Sebagai konsekuensi dari penurunan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan signifikan, dari Rp255,18 miliar (28% dari total belanja) pada tahun 2025, menjadi Rp226,59 miliar (29,59% dari total belanja) pada tahun 2026, dan terus bertumbuh hingga Rp350,89 miliar (45,33% dari total belanja) pada tahun 2027, serta mencapai Rp399,55 miliar (47,78% dari total belanja) pada tahun 2030. Peningkatan drastis ini mencerminkan pergeseran strategis dalam alokasi belanja, dari pendekatan berbasis input (pegawai) menuju pendekatan berbasis output dan layanan, yang memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada kualitas layanan publik dan pembangunan daerah. Belanja Bunga menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari Rp10,48 miliar di tahun 2025 hingga Rp1,59 miliar di tahun 2029, sebelum turun drastis menjadi hanya Rp22,08 juta di tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya beban utang daerah secara signifikan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, Belanja Hibah mengalami penurunan tajam sebesar 84,88% dari Rp10,48 miliar di tahun 2025 menjadi Rp1,58 miliar di tahun 2026, dan kemudian menunjukkan peningkatan moderat dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata 2,5% hingga tahun 2030. Belanja Bantuan Sosial, meskipun nilainya relatif kecil, menunjukkan pertumbuhan konsisten dengan rata-rata 2,5% per tahun. Belanja Modal mengalami penurunan drastis sebesar 51,39% dari Rp32,81 miliar di tahun 2025 menjadi Rp15,95 miliar di tahun
2026.Setelah itu, Belanja Modal menunjukkan peningkatan yang moderat dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata 2,25%, mencapai Rp17,43 miliar di tahun 2030. Meskipun proporsinya relatif kecil, peningkatan berkelanjutan dalam Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 338 Irigasi dari Rp855 juta di tahun 2025 menjadi Rp1,16 miliar di tahun 2030 (pertumbuhan kumulatif 36,1%) mencerminkan prioritisasi investasi infrastruktur yang mendukung konektivitas dan produktivitas ekonomi daerah. Belanja Tidak Terduga tetap dijaga pada nilai konstan sebesar Rp3,86 miliar sepanjang periode proyeksi 2025-2030, mengindikasikan penganggaran yang konsisten untuk mengantisipasi kebutuhan darurat. Sementara itu, Belanja Transfer juga relatif stabil dengan nilai sekitar Rp162,5-162,7 miliar selama periode tersebut, dengan Belanja Bantuan Keuangan mendominasi pada nilai konstan Rp159,31 miliar. Dari segi posisi fiskal, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami defisit sebesar Rp7,74 miliar pada tahun 2025, berubah menjadi surplus yang konsisten sebesar Rp26,09 miliar per tahun selama periode 2026-2029, dan kembali mengalami defisit sebesar Rp11,08 miliar pada tahun 2030. Reformasi struktural dalam belanja pegawai untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk investasi pada program dan kegiatan pembangunan melalui peningkatan signifikan pada belanja barang dan jasa. Transformasi ini mendukung peningkatan efisiensi belanja, penguatan orientasi output dan outcome, keberlanjutan fiskal, serta kapasitas investasi pembangunan daerah. Dengan kepatuhan terhadap batasan belanja pegawai maksimal 30%, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya fiskal untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus membangun fondasi keberlanjutan fiskal jangka panjang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. 339 2.5.2.3. Proyeksi Pembiayaan Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode 2025-2030 menunjukkan dinamika yang menarik dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp42 miliar yang bersumber sepenuhnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Terjadi penurunan signifikan sebesar 65,57% pada penerimaan pembiayaan di tahun 2026 menjadi Rp14,46 miliar, dan nilai ini kemudian tetap konstan hingga tahun 2030. Penurunan drastis ini mengindikasikan berkurangnya kemampuan daerah dalam menghasilkan surplus anggaran yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan di tahun berikutnya. Konsistensi nilai SiLPA pada level yang sama selama lima tahun berturut-turut (2026-2030) menunjukkan adanya perencanaan yang terstandarisasi dalam penganggaran daerah, namun juga bisa mengindikasikan kurangnya penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan yang berubah dari tahun ke tahun. 340 Tabel II-76 Proyeksi Pembiayaan Kab. Kep. Sangihe Tahun 2026-2030 Komponen 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penerimaan Pembiayaan 42,000,000,000 14,460,000,000 14,460,000,000 14,460,000,000 14,460,000,000 14,460,000,000 Pengeluaran Pembiayaan 34,260,000,000 40,550,000,000 40,550,000,000 40,550,000,000 40,550,000,000 3,380,000,000 Pembiayaan Netto 7,740,000,000 (26,090,000,000) (26,090,000,000) (26,090,000,000) (26,090,000,000) 11,080,000,000 Surplus/Defisit Anggaran (7,740,000,000) 26,090,000,000 26,090,000,000 26,090,000,000 26,090,000,000 (11,080,000,000) SiLPA 0 0 0 0 0 0 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terdapat kenaikan sebesar 18,37% dari Rp34,26 miliar di tahun 2025 menjadi Rp40,55 miliar di tahun 2026. Nilai pengeluaran pembiayaan kemudian tetap konstan pada angka Rp40,55 miliar selama empat tahun berturut-turut (2026-2029), sebelum mengalami penurunan drastis sebesar 91,67% menjadi hanya Rp3,38 miliar di tahun 2030. Seluruh pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya. Penurunan tajam 341 pengeluaran pembiayaan di tahun 2030 mengindikasikan bahwa sebagian besar utang daerah telah dilunasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga beban pembayaran pokok utang menjadi jauh lebih ringan. Pembiayaan netto Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami perubahan pola yang signifikan selama periode proyeksi. Pada tahun 2025, pembiayaan netto bernilai positif sebesar Rp7,74 miliar, menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan melebihi pengeluaran pembiayaan. Namun, pada periode 2026-2029, pembiayaan netto berubah menjadi negatif dengan nilai konsisten sebesar Rp26,09 miliar per tahun. Kondisi ini terjadi karena pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang melebihi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Pembiayaan netto negatif ini sesungguhnya mencerminkan adanya tekanan pada anggaran daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Pada tahun 2030, pembiayaan netto kembali bernilai positif sebesar Rp11,08 miliar, seiring dengan berkurangnya beban pembayaran cicilan pokok utang. Pola pembiayaan netto yang berubah-ubah ini memiliki keterkaitan langsung dengan posisi surplus/defisit anggaran daerah. Pada tahun 2025, anggaran daerah mengalami defisit sebesar Rp7,74 miliar yang ditutup dengan pembiayaan netto positif dalam nilai yang sama. Kemudian pada periode 2026-2029, anggaran daerah mengalami surplus konsisten sebesar Rp26,09 miliar, yang digunakan untuk membiayai pembiayaan netto negatif dalam jumlah yang sama. Pada tahun 2030, anggaran kembali mengalami defisit sebesar Rp11,08 miliar yang ditutup dengan pembiayaan netto positif senilai defisit tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara 342 pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sehingga SiLPA pada tahun berkenaan selalu bernilai nol. Strategi pengelolaan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan fokus pada penyelesaian utang daerah, yang ditandai dengan konsistensi pembayaran cicilan pokok utang dalam jumlah yang cukup besar selama periode 2026-2029. Strategi ini berhasil menurunkan beban utang secara signifikan, terlihat dari penurunan drastis pembayaran cicilan pokok utang pada tahun 2030. Meskipun demikian, ketergantungan yang tinggi pada SiLPA sebagai satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan menunjukkan terbatasnya alternatif sumber pembiayaan yang diakses oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mempertimbangkan diversifikasi sumber pembiayaan, seperti penerbitan obligasi daerah atau skema kerjasama pemerintah-swasta, untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah tanpa mengandalkan sepenuhnya pada SiLPA yang jumlahnya terbatas dan cenderung fluktuatif. 2.5.2.4. Proyeksi Neraca Keuangan Proyeksi neraca keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode 2025-2030 menunjukkan dinamika keuangan yang perlu dicermati dengan saksama oleh pemerintah daerah. Total aset daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang konsisten dengan rata- rata 2,6% per tahun, dari Rp 1,99 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 2,27 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan nilai aset tetap yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peningkatan aset tetap ini sejalan dengan visi dan misi daerah untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Daerah Perbatasan NKRI, Gerbang Maritim, Maju dan Berkelanjutan. 343 Tabel II-77 Proyeksi Neraca Keuangan Daerah Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2030 URAIAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 23.515.322.855 20.847.951.934 18.483.144.055 16.386.579.135 14.527.830.056 12.879.921.087 Piutang Pajak Daerah 5.699.581.683 6.951.545.359 8.478.513.962 10.340.894.765 12.612.364.030 15.382.781.670 Piutang Retribusi Daerah 10.606.564.732 28.762.720.037 77.998.304.334 211.514.608.881 573.582.081.718 1.555.431.117.539 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2.785.844.439 3.045.456.214 3.327.647.580 3.634.337.865 3.967.653.080 4.329.956.861 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 13.402.637.038 14.622.564.748 15.953.680.301 17.405.583.789 18.989.371.875 20.717.736.087 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 3.878.616.271 3.878.616.271 3.878.616.271 3.878.616.271 3.878.616.271 3.878.616.271 Piutang Lainnya 6.460.114.891 7.558.934.422 8.844.952.274 10.346.994.160 12.106.183.167 14.164.234.305 Penyisihan Piutang (9.138.167.400) (10.509.892.510) (12.086.376.387) (13.899.332.845) (15.984.232.772) (18.381.867.688) Persediaan 9.055.751.706 8.966.046.044 8.877.229.000 8.789.291.772 8.702.225.644 8.616.021.987 Jumlah Aset Lancar 63.435.373.516 59.335.866.783 55.501.290.397 51.914.523.251 48.559.550.689 45.421.393.003 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Bergulir 644.100.000 644.100.000 644.100.000 644.100.000 644.100.000 644.100.000 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (644.100.000) (644.100.000) (644.100.000) (644.100.000) (644.100.000) (644.100.000) Jumlah Investasi Non Permanen 0 0 0 0 0 0 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 15.442.995.583 16.057.645.949 16.672.296.314 17.286.946.679 17.901.597.044 18.516.247.409 Jumlah Investasi Permanen 15.442.995.583 16.057.645.949 16.672.296.314 17.286.946.679 17.901.597.044 18.516.247.409 Jumlah Investasi Jangka Panjang 15.442.995.583 16.057.645.949 16.672.296.314 17.286.946.679 17.901.597.044 18.516.247.409 ASET TETAP Tanah 149.969.696.905 149.969.696.905 149.969.696.905 149.969.696.905 149.969.696.905 149.969.696.905 Peralatan dan Mesin 560.238.997.553 604.749.285.321 652.795.859.792 704.659.674.521 760.644.004.475 821.076.219.433 Gedung dan Bangunan 904.031.386.929 1.029.497.712.023 1.172.376.926.713 1.335.085.685.220 1.520.376.038.002 1.731.381.979.838 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.314.894.272.258 1.392.459.692.416 1.470.025.112.573 1.547.590.532.730 1.625.155.952.887 1.702.721.373.045 Aset Tetap Lainnya 24.941.204.617 25.333.067.006 25.724.929.395 26.116.791.784 26.508.654.173 26.900.516.562 Konstruksi Dalam Pengerjaan 14.543.090.479 12.640.791.510 10.987.321.452 9.550.132.410 8.300.933.894 7.215.135.933 Akumulasi Penyusutan (1.264.653.366.991) (1.428.895.495.892) (1.614.467.957.364) (1.824.140.948.621) (2.061.044.435.882) (2.328.714.878.031) Jumlah Aset Tetap 1.677.347.704.643 1.738.689.325.298 1.800.030.945.953 1.861.372.566.608 1.922.714.187.262 1.984.055.807.917 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0 0 0 0 0 0 344 URAIAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah Dana Cadangan 0 0 0 0 0 0 ASET LAINNYA Aset Lain-lain 405.208.897.113 482.719.641.181 575.057.096.825 685.057.404.749 816.099.219.352 972.207.483.942 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (183.575.768.592) (255.774.042.168) (342.799.027.320) (447.486.864.752) (573.216.208.863) (724.012.002.961) Jumlah Aset Lainnya 221.633.128.521 226.945.599.013 232.258.069.505 237.570.539.997 242.883.010.489 248.195.480.981 JUMLAH ASET 1.994.517.490.570 2.049.862.494.180 2.105.207.497.791 2.160.552.501.402 2.215.897.505.013 2.271.242.508.624 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 25.791.499 312.548.105 3.787.539.297 45.898.387.196 556.208.604.589 6.740.280.666.007 Pendapatan Diterima Dimuka 829.613.984 747.652.585 672.887.327 605.598.594 545.038.735 490.534.861 Utang Belanja 35.000.000.000 38.000.000.000 41.000.000.000 44.000.000.000 47.000.000.000 50.000.000.000 Utang Jangka Pendek Lainnya 46.909.235.079 85.395.345.389 141.686.920.898 190.914.808.213 219.423.808.383 239.572.779.881 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 82.764.640.562 124.455.546.079 187.147.347.522 281.418.794.003 423.177.451.707 636.343.980.749 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 JUMLAH KEWAJIBAN 202.764.640.562 224.455.546.079 267.147.347.522 341.418.794.003 463.177.451.707 656.343.980.749 EKUITAS Ekuitas 1.791.752.850.008 1.825.406.948.101 1.838.060.150.269 1.819.133.707.399 1.752.720.053.306 1.614.898.527.875 JUMLAH EKUITAS 1.791.752.850.008 1.825.406.948.101 1.838.060.150.269 1.819.133.707.399 1.752.720.053.306 1.614.898.527.875 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.994.517.490.570 2.049.862.494.180 2.105.207.497.791 2.160.552.501.402 2.215.897.505.013 2.271.242.508.624 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Sangihe Meskipun total aset menunjukkan tren positif, komponen aset lancar justru menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari Rp 63,44 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 45,42 miliar pada tahun 2030. Penurunan ini patut mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan likuiditas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan jangka pendek. Komponen kas dan setara kas yang menurun dari Rp 23,52 miliar pada tahun 2025 menjadi hanya Rp 12,88 miliar pada tahun 2030 dapat menimbulkan risiko likuiditas jika tidak dikelola dengan baik. 345 Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi pengelolaan kas yang lebih efisien dan meningkatkan upaya penagihan piutang daerah untuk menjaga tingkat likuiditas yang memadai. Pertumbuhan aset tetap yang signifikan, terutama pada kategori gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan, menunjukkan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nilai gedung dan bangunan diproyeksikan meningkat dari Rp 904,03 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 1,73 triliun pada tahun 2030, sementara nilai jalan, irigasi, dan jaringan meningkat dari Rp 1,31 triliun menjadi Rp 1,70 triliun pada periode yang sama. Peningkatan ini selaras dengan fokus pembangunan daerah pada peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagaimana tertuang dalam misi ke-7 Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025-2045. Dari sisi kewajiban, terdapat tren peningkatan yang signifikan pada kewajiban jangka pendek, dari Rp 82,76 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 636,34 miliar pada tahun 2030. Peningkatan tajam ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, pada saat yang sama, kewajiban jangka panjang diproyeksikan menurun dari Rp 120 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 20 miliar pada tahun 2030, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban utang jangka panjang. Ekuitas pemerintah daerah menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada periode 2025-2027, namun kemudian menurun pada periode 2028-2030. Nilai ekuitas 346 diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2027 sebesar Rp 1,84 triliun, kemudian menurun menjadi Rp 1,61 triliun pada tahun 2030. Penurunan ekuitas pada akhir periode proyeksi mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan strategi penguatan posisi ekuitas melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja. Secara keseluruhan, neraca keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe diproyeksikan tetap dalam kondisi yang relatif sehat, dengan nilai aset yang jauh melebihi kewajiban. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pengelolaan likuiditas, peningkatan kewajiban jangka pendek, dan penurunan ekuitas pada akhir periode proyeksi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan pengelolaan aset, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah. Pengelolaan aset tetap yang efektif menjadi kunci dalam mengoptimalkan nilai investasi infrastruktur yang telah dilakukan. Peningkatan nilai akumulasi penyusutan dari Rp 1,26 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 2,33 triliun pada tahun 2030 menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pemeliharaan dan peremajaan aset secara berkala. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur agar dapat mempertahankan fungsi dan nilai aset tetap dalam jangka panjang. Peningkatan signifikan pada piutang retribusi daerah, dari Rp 10,61 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 1,56 triliun pada tahun 2030, juga perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam penagihan retribusi daerah yang dapat berdampak pada likuiditas pemerintah daerah. Penguatan sistem pengelolaan piutang dan peningkatan kepatuhan wajib retribusi 347 menjadi langkah strategis yang perlu diambil untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi. 2.5.2.5.Analisis Manajemen Risiko berdasarkan Proyeksi Keuangan Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2030 Manajemen risiko fiskal merupakan komponen kritikal dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah dan memastikan pencapaian target pembangunan. Berdasarkan pemetaan komprehensif terhadap proyeksi keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2030, teridentifikasi beberapa risiko signifikan yang perlu dikelola secara sistematis dan terstruktur. Risiko pendapatan menempati prioritas tertinggi dengan indeks risiko 0,75, didominasi oleh ketergantungan ekstrem terhadap Pendapatan Transfer yang mencapai 89,80% dari total pendapatan pada tahun 2025. Dengan nilai eksposur mencapai Rp728,08 miliar pada 2030 dan probabilitas gangguan 75%, potensi dampak negatif diperkirakan mencapai Rp218,42 miliar. Volatilitas kebijakan transfer pusat-daerah dan implementasi UU No. 1/2022 berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam volume dan pola pendapatan transfer. Stagnasi pertumbuhan PAD dengan indeks risiko 0,65 juga menjadi perhatian serius, mengingat proyeksi pertumbuhan yang hanya mencapai 5,97% (dari Rp82,91 miliar menjadi Rp87,86 miliar) dalam lima tahun belum mencerminkan transformasi struktural dalam kapasitas fiskal daerah. Tabel II-78 Penilaian Risiko Pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025- 2030 Jenis Risiko Nilai Eksposur (Rp miliar) Probabilitas (%) Potensi Dampak (Rp miliar) Indeks Risiko Tingkat Risiko Ketergantungan Dana Transfer 728,08 75 218,42 0,85 Tinggi Stagnasi Pertumbuhan PAD 87,86 60 26,36 0,65 Sedang- Tinggi 348 Jenis Risiko Nilai Eksposur (Rp miliar) Probabilitas (%) Potensi Dampak (Rp miliar) Indeks Risiko Tingkat Risiko Volatilitas DAU/DAK 598,28 50 89,74 0,60 Sedang Penurunan Hasil Kekayaan Daerah 2,00 30 0,40 0,25 Rendah- Sedang Total Risiko Pendapatan 825,19 55 334,92 0,75 Tinggi Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Transformasi dramatis dalam struktur belanja menyimpan risiko substansial dengan indeks risiko 0,70. Proyeksi peningkatan Belanja Operasi sebesar 12,08% dari tahun 2025 ke 2030 (dari Rp583,57 miliar menjadi Rp652,29 miliar) bersamaan dengan kenaikan Belanja Modal sebesar 9,30% menciptakan tantangan dalam kapasitas penyerapan anggaran dan manajemen proyek. Konsentrasi berlebihan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang mencapai 58,21% dari total Belanja Modal pada 2030 memperbesar kerentanan terhadap volatilitas harga material konstruksi. Dengan probabilitas 75% dan potensi dampak Rp87,25 miliar, risiko volatilitas harga material menjadi faktor signifikan yang perlu dimitigasi. Penurunan Belanja Pegawai yang diproyeksikan juga menimbulkan risiko dalam bentuk potensi resistensi terhadap transformasi birokrasi dengan risiko dampak sebesar Rp55,62 miliar. Tabel II-79 Penilaian Risiko Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2030 Jenis Risiko Nilai Eksposur (Rp miliar) Probabilitas (%) Potensi Dampak (Rp miliar) Indeks Risiko Tingkat Risiko Transformasi Struktur Belanja 583,57 70 116,71 0,75 Tinggi Penurunan Belanja Pegawai 185,39 60 55,62 0,65 Sedang- Tinggi Konsentrasi Belanja Infrastruktur 232,67 65 75,62 0,70 Sedang- Tinggi Volatilitas Harga Material 116,33 75 87,25 0,80 Tinggi 349 Jenis Risiko Nilai Eksposur (Rp miliar) Probabilitas (%) Potensi Dampak (Rp miliar) Indeks Risiko Tingkat Risiko Total Risiko Belanja 836,27 65 335,20 0,70 Tinggi Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Risiko pembiayaan menunjukkan indeks tertinggi (0,80) dengan fluktuasi signifikan dalam pola pembiayaan netto. Dari surplus pembiayaan Rp7,74 miliar pada 2025, berubah menjadi defisit Rp26,09 miliar pada tahun 2026-2029, kemudian kembali menjadi surplus Rp11,08 miliar pada 2030, menciptakan ketidakstabilan perencanaan fiskal. Ketergantungan pada Penerimaan Pembiayaan yang didominasi oleh pinjaman dan penyertaan modal mencapai Rp42 miliar pada 2025 dengan probabilitas gangguan 80% dan nilai eksposur Rp14,46 miliar, potensi dampak negatif diperkirakan mencapai Rp11,57 miliar. Minimnya diversifikasi instrumen pembiayaan dan keterbatasan dalam memanfaatkan skema KPBU menciptakan opportunity cost signifikan dengan potensi dampak Rp8,68 miliar. Tabel II-80 Penilaian Risiko Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025- 2030 Jenis Risiko Nilai Eksposur (Rp miliar) Probabilitas (%) Potensi Dampak (Rp miliar) Indeks Risiko Tingkat Risiko Fluktuasi Pembiayaan Netto 37,17 85 15,85 0,90 Sangat Tinggi Ketergantungan Pinjaman 14,46 80 11,57 0,85 Tinggi Minimnya Diversifikasi Pembiayaan 12,40 70 8,68 0,75 Tinggi Keterbatasan Kapasitas KPBU 10,00 65 6,50 0,65 Sedang- Tinggi Total Risiko Pembiayaan 40,55 80 42,60 0,80 Tinggi Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe 350 Analisis proyeksi neraca menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Aset lancar diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dari Rp63,44 miliar pada 2025 menjadi Rp45,42 miliar pada 2030, sementara kewajiban jangka pendek meningkat tajam dari Rp82,76 miliar menjadi Rp636,34 miliar pada periode yang sama. Rasio likuiditas mengalami tekanan berat dengan penurunan dari 0,77 pada 2025 menjadi hanya 0,07 pada 2030, jauh di bawah threshold aman 2,00. Hal ini mengindikasikan risiko likuiditas yang ekstrem dengan indeks risiko 0,90, mengingat kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akan sangat terbatas. Tabel II-81 Penilaian Risiko Aset dan Kewajiban Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2030 Jenis Risiko Nilai Eksposur (Rp miliar) Probabilitas (%) Potensi Dampak (Rp miliar) Indeks Risiko Tingkat Risiko Risiko Likuiditas 590,92 90 531,83 0,90 Sangat Tinggi Penurunan Aset Lancar 18,01 75 13,51 0,75 Tinggi Peningkatan Kewajiban Jangka Pendek 553,58 85 470,54 0,85 Tinggi Beban Kewajiban Jangka Panjang 100,00 70 70,00 0,70 Sedang- Tinggi Total Risiko Aset-Kewajiban 1.262,51 80 1.085,88 0,90 Sangat Tinggi Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Berdasarkan matriks risiko-dampak, risiko likuiditas dan fluktuasi pembiayaan netto menempati prioritas mitigasi tertinggi dengan skor risiko 25, diikuti ketergantungan terhadap Dana Transfer dan peningkatan kewajiban jangka pendek (skor 20). Strategi mitigasi prioritas sangat tinggi perlu difokuskan pada penguatan manajemen likuiditas, diversifikasi pendapatan melalui intensifikasi dan 351 ekstensifikasi PAD, serta pengembangan instrumen pembiayaan alternatif. Untuk risiko dengan prioritas tinggi, penguatan kapasitas perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur serta mekanisme hedging terhadap volatilitas harga material menjadi kunci keberhasilan. Tabel II-82 Matriks Risiko-Dampak dan Prioritas Mitigasi Kategori Risiko Probabilitas Dampak Skor Risiko Prioritas Mitigasi Risiko Likuiditas 5 5 25 Sangat Tinggi Fluktuasi Pembiayaan Netto 5 5 25 Sangat Tinggi Ketergantungan Dana Transfer 5 4 20 Sangat Tinggi Peningkatan Kewajiban Jangka Pendek 4 5 20 Sangat Tinggi Volatilitas Harga Material 4 4 16 Tinggi Transformasi Struktur Belanja 4 4 16 Tinggi Ketergantungan Pinjaman 4 3 12 Sedang Stagnasi Pertumbuhan PAD 3 4 12 Sedang Minimnya Diversifikasi Pembiayaan 3 3 9 Sedang- Rendah Penurunan Hasil Kekayaan Daerah 2 2 4 Rendah Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Strategi mitigasi risiko perlu didesain secara komprehensif untuk menangani risiko-risiko prioritas tinggi. Untuk mitigasi risiko prioritas sangat tinggi, fokus utama adalah penguatan manajemen likuiditas melalui pengembangan sistem monitoring likuiditas harian dan mingguan, pembangunan cadangan likuiditas minimal 10% dari belanja operasional, dan adopsi mekanisme cash sweeping untuk optimalisasi idle cash. Diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi penting melalui intensifikasi PAD, pengembangan potensi pariwisata dan perikanan sebagai sumber PAD, serta penyesuaian tarif retribusi secara berkala sesuai inflasi. Strategi restrukturisasi kewajiban juga krusial melalui negosiasi ulang jadwal pembayaran, konversi kewajiban 352 jangka pendek menjadi jangka panjang, dan penerapan strategi liability management yang proaktif. Untuk mitigasi risiko prioritas tinggi, manajemen volatilitas harga material menjadi fokus utama melalui pengembangan mekanisme kontrak dengan harga tetap, pembentukan buffer stock untuk material strategis, dan implementasi kontrak payung. Optimalisasi struktur belanja juga penting melalui penerapan zero-based budgeting, peningkatan proporsi belanja modal produktif, dan penguatan sistem pengendalian belanja berbasis kinerja. Untuk risiko prioritas sedang, diversifikasi instrumen pembiayaan dan penguatan kapasitas fiskal menjadi pendekatan utama, termasuk pengembangan skema KPBU, eksplorasi obligasi daerah, dan peningkatan basis pajak daerah. Implementasi manajemen risiko fiskal memerlukan kerangka institusional yang kuat, termasuk pembentukan Tim Manajemen Risiko Fiskal dengan representasi lintas OPD dan mandat yang jelas. Sistem peringatan dini dengan indikator dan threshold yang terdefinisi dengan baik akan memperkuat kapasitas monitoring dan respons. Integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan, pengembangan dashboard risiko fiskal yang dimonitor secara reguler, serta pengembangan instrumen kebijakan khusus akan memastikan keberlanjutan dan efektivitas pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi manajemen risiko fiskal yang efektif akan memperkuat ketahanan fiskal Kabupaten Kepulauan Sangihe, meningkatkan kredibilitas kebijakan fiskal, dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang. 353 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis 2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Dalam kaitannya untuk perumusan isu strategis Kab. Kep. Sangihe, maka perlu dilakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah. Analisis ini juga menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran. Pembahasan ini akan menguraikan secara komprehensif permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang meliputi empat aspek utama, yaitu:
1.Permasalahan pada Aspek Geografi dan Demografi, yang mencakup posisi dan peran strategis, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim.
2.Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, meliputi kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan untuk semua, perlindungan sosial yang adaptif, keagamaan dan budaya, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.
3.Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah, yang mencakup daya saing sumber daya manusia, iptek dan inovasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, serta pembangunan ekonomi daerah.
4.Permasalahan Aspek Pelayanan Umum, yang terkait dengan layanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat. 354 Identifikasi dan analisis permasalahan ini didasarkan pada data- data faktual sebagaimana pembahasan sebelumnya pada gambaran umum daerah dan kondisi terkini untuk menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. 2.6.1.1. Permasalahan pada Aspek Geografi dan Demografi 2.6.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis (Wilayah, Kontribusi Ekonomi Regional dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi sejumlah tantangan struktural yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data yang tersaji dalam pembahasan posisi dan peran strategis, permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kontribusi ekonomi yang menurun terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara. Kontribusi tersebut mengalami penurunan dari 3,69% pada tahun 2020 menjadi 3,11% pada tahun 2022, dengan sedikit penguatan menjadi 3,15% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten belum sepenuhnya pulih dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Tabel II-83 Tabel permasalahan Posisi dan Peran Strategis (Wilayah, Kontribusi Ekonomi Regional dan Kontribusi Sektor PDRB No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Kontribusi Ekonomi yang Menurun Kontribusi terhadap PDRB Provinsi menurun dari 3,69% (2020) menjadi 3,11% (2022), dengan sedikit penguatan menjadi 3,15% (2024)
1.Tertinggalnya perekonomian daerah; 2. Berkurangnya alokasi anggaran pembangunan dari provinsi; 3. Menurunnya daya saing ekonomi daerah 2 Kesenjangan Kesejahteraan Ekonomi Rasio PDRB per kapita terhadap provinsi menurun dari 69,93%

(2020)menjadi 58,97%
(2022), dengan

1.Tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibanding rata- rata provinsi; 2. Meningkatnya potensi ketimpangan sosial- ekonomi; 3. Mendorong 355 No Permasalahan Kondisi Dampak pemulihan tipis menjadi 59,85% (2024) urbanisasi ke daerah lain yang lebih maju 3 Tantangan Geografis dan Konektivitas 15 kecamatan tersebar di berbagai pulau dengan topografi perbukitan dan pesisir
1.Tingginya biaya logistik dan transportasi antar pulau; 2. Kesulitan penyediaan layanan publik merata; 3. Terbatasnya akses terhadap pasar, pendidikan, dan kesehatan 4 Ketergantungan pada Sektor Primer Struktur ekonomi masih bertumpu pada perikanan, perkebunan, dan pertanian
1.Kerentanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga; 2. Rendahnya nilai tambah produk lokal; 3. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor bernilai tambah tinggi 5 Posisi Perbatasan yang Belum Dioptimalkan Potensi sebagai wilayah perbatasan dengan Filipina belum dimanfaatkan optimal
1.Hilangnya potensi pendapatan dari perdagangan lintas batas; 2. Kurangnya investasi infrastruktur strategis di perbatasan; 3. Belum optimalnya pengembangan sebagai hub ekonomi maritim 6 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat Pertumbuhan ekonomi 4,87% (2021) dan 6,92%

(2022), lebih rendah dibanding provinsi (9,36% dan 21,45%)

1.Semakin tertinggalnya pembangunan ekonomi; 2. Terbatasnya sumber daya fiskal untuk infrastruktur; 3. Lambatnya penciptaan lapangan kerja baru 7 Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata Potensi pariwisata bahari belum dimanfaatkan maksimal dengan infrastruktur pendukung terbatas
1.Hilangnya potensi pendapatan dari sektor pariwisata; 2. Terbatasnya multiplier effect terhadap sektor lain; 3. Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Permasalahan kedua yang teridentifikasi adalah kesenjangan kesejahteraan ekonomi yang ditunjukkan oleh rasio PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Utara. Rasio ini menunjukkan tren penurunan dari 69,93% pada tahun 2020 menjadi 58,97% pada tahun 2022, meskipun 356 terdapat sedikit pemulihan menjadi 59,85% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan kesejahteraan yang masih cukup lebar antara penduduk kabupaten dengan rata-rata provinsi. Tantangan geografis dan konektivitas juga menjadi permasalahan signifikan. Dengan 15 kecamatan yang tersebar di berbagai pulau dan karakteristik topografi yang didominasi perbukitan dan pesisir, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan ekonomi dan menyediakan infrastruktur yang merata. Hal ini berdampak pada tingginya biaya logistik, kesulitan penyediaan layanan publik, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan kesehatan. Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe masih bertumpu pada sektor primer seperti perikanan, perkebunan, dan pertanian. Ketergantungan pada sektor ini membuat perekonomian kabupaten rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas di pasar global. Meskipun terdapat transformasi menuju industri pengolahan dan jasa, dengan peningkatan kontribusi dari 3,87% pada tahun 2020 menjadi 6,42% pada tahun 2024, proses diversifikasi ekonomi ini masih berjalan lambat. Posisi strategis sebagai wilayah perbatasan dengan Filipina belum dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran sebagai "beranda terdepan NKRI" belum diterjemahkan menjadi keunggulan ekonomi yang signifikan, yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dari perdagangan lintas batas dan kurangnya investasi infrastruktur strategis di kawasan perbatasan. Meskipun menunjukkan ketahanan ekonomi selama masa pandemi dengan pertumbuhan positif 0,23% pada tahun 2020, akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 357 fase pemulihan tidak secepat di tingkat provinsi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten mencapai 4,87% pada tahun 2021 dan 6,92% pada tahun 2022, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 9,36% dan 21,45% pada periode yang sama. Terakhir, meskipun memiliki potensi pariwisata bahari yang besar dengan keindahan pantai dan bawah laut di berbagai pulau, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum optimal. Infrastruktur pendukung pariwisata masih terbatas, terutama di pulau-pulau kecil yang memiliki daya tarik wisata tinggi, sehingga membatasi multiplier effect pariwisata terhadap sektor ekonomi lainnya. 2.6.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam Berdasarkan data yang tersaji dalam pembahasan potensi sumber daya alam, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi-potensi ini meliputi kelautan dan perikanan, perkebunan, energi, mineral, pariwisata, dan keanekaragaman hayati yang tersebar di 144 Pulau (24 berpenghuni dan 120 tidak berpenghuni ). Namun, terdapat beberapa permasalahan utama yang menghambat optimalisasi potensi tersebut. Tabel II-84 Permasalahan Potensi Sumber Daya Alam No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Keterbatasan Konektivitas Antar Pulau 144 Pulau dengan sistem transportasi laut yang belum terintegrasi
1.Tingginya biaya logistik dan distribusi; 2. Kesulitan dalam pemasaran hasil produksi; 3. Terkendalanya mobilitas barang dan manusia antar pulau 2 Belum Optimalnya Infrastruktur Keterbatasan cold storage, pasar ikan modern,
1.Rendahnya nilai tambah produk perikanan dan perkebunan; 2. Keterbatasan 358 No Permasalahan Kondisi Dampak Pendukung dermaga, dan infrastruktur pariwisata dalam pengembangan industri pengolahan; 3. Minimnya daya saing produk lokal 3 Minimnya Pemanfaatan Teknologi Kurangnya penerapan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan dan pengolahan hasil perikanan
1.Rendahnya produktivitas dan kualitas hasil tangkapan; 2. Belum terpenuhinya standar ekspor untuk produk perikanan; 3. Kerusakan ekosistem laut akibat teknik penangkapan tidak ramah lingkungan 4 Tantangan Distribusi Energi PLTD di 15 kecamatan dan PLTS di 8 pulau kecil dengan tantangan distribusi ke pulau-pulau terpencil
1.Terhambatnya pengembangan industri pengolahan; 2. Keterbatasan aktivitas ekonomi di malam hari; 3. Kendala dalam penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan 5 Manajemen Sumber Daya Alam Belum Terintegrasi Belum adanya strategi pengelolaan terintegrasi berbasis pulau- pulau kecil
1.Pemanfaatan sumber daya alam belum memberi manfaat maksimal; 2. Risiko degradasi lingkungan di pulau-pulau kecil; 3. Ketidakseimbangan pembangunan antar pulau 6 Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kearifan lokal ada namun perlu penguatan kapasitas dalam adopsi teknologi dan inovasi
1.Terbatasnya pengembangan industri bernilai tambah tinggi; 2. Rendahnya daya adopsi terhadap inovasi dalam pengelolaan SDA; 3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis SDA Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Permasalahan pertama adalah keterbatasan konektivitas antar pulau dan aksesibilitas menuju kabupaten dari wilayah lain. Kondisi geografis kepulauan dengan 15 kecamatan yang tersebar di berbagai pulau menciptakan tantangan serius dalam distribusi barang dan jasa, 359 termasuk hasil produksi perikanan dan perkebunan. Sistem transportasi laut yang belum terintegrasi dan berkelanjutan mengakibatkan tingginya biaya logistik dan terhambatnya mobilitas barang dan manusia. Permasalahan kedua adalah belum optimalnya infrastruktur pendukung pengembangan sumber daya alam. Data menunjukkan adanya potensi perikanan tangkap hingga 32.500 ton/tahun dan produksi perkebunan yang signifikan seperti kelapa (27.438 ton/tahun), pala (2.854 ton/tahun), dan cengkeh (1.756 ton/tahun). Namun, keterbatasan infrastruktur seperti cold storage, pasar ikan modern, dan dermaga yang memadai menghambat pengembangan nilai tambah produk-produk tersebut. Begitu pula dengan sektor pariwisata yang memiliki 28 pantai eksotis, 12 lokasi diving, dan kekayaan budaya seperti upacara adat Tulude yang belum didukung infrastruktur pariwisata yang memadai. Pemanfaatan teknologi juga menjadi permasalahan berikutnya. Minimnya penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar ekspor menghambat peningkatan nilai tambah produk kelautan. Padahal, wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 47.339,49 km² dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya laut yang besar, termasuk rumput laut, kerapu, dan lobster. Distribusi energi ke pulau-pulau kecil juga menjadi permasalahan serius. Meskipun telah memiliki pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 15 kecamatan dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 8 pulau kecil, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses energi ke seluruh wilayah kepulauan. Hal ini menghambat pengembangan industri pengolahan yang membutuhkan pasokan energi stabil. 360 Permasalahan kelima adalah manajemen sumber daya alam yang belum terintegrasi. Belum adanya strategi pengelolaan terintegrasi berbasis pulau-pulau kecil menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Padahal, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam layanan ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Terakhir, sumber daya manusia menjadi permasalahan penting dalam pengembangan potensi sumber daya alam. Meskipun terdapat kearifan lokal masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya perairan, penguatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan untuk mengadopsi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. 2.6.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan data yang tersaji dalam pembahasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keseimbangan ekologis yang relatif baik namun juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Analisis pola penggunaan lahan menunjukkan dominasi lahan termanfaatkan seluas 46.238,05 ha (62,74%) yang sebagian besar digunakan untuk perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh. Meskipun memiliki lahan alami seluas 16.869,31 ha (22,89%) sebagai penyangga ekologis, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah kepulauan ini. 361 Tabel II-85 Permasalahan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Tekanan Permukiman Tinggi di Pulau Utama Lahan terbangun mencapai 12,79% dengan dominasi permukiman (8.925,76 ha) yang terkonsentrasi di Tahuna dan sekitarnya
1.Tantangan dalam pengelolaan limbah domestik dan sanitasi; 2. Konversi lahan produktif menjadi permukiman; 3. Ketidakseimbangan pembangunan antar pulau 2 Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Perkebunan Perkebunan kelapa mencapai 28,45% dan perkebunan pala/cengkeh 21,36% dari total luas wilayah
1.Kerentanan terhadap fluktuasi harga pasar global; 2. Risiko degradasi lahan pada area dengan kemiringan tinggi; 3. Terbatasnya diversifikasi ekonomi 3 Degradasi Ekosistem Mangrove Luas mangrove hanya 876,45 ha (1,19% dari total luas wilayah)
1.Meningkatnya kerentanan terhadap abrasi pantai; 2. Berkurangnya fungsi perlindungan dari intrusi air laut; 3. Hilangnya habitat ikan dan biota laut lainnya 4 Fragmentasi Habitat di Kawasan Lahan Alami Hutan lindung (8.215,23 ha) dan hutan produksi terbatas (2.437,19 ha) yang terpisah-pisah antar pulau
1.Terganggunya konektivitas ekologis; 2. Ancaman terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati;
3.Menurunnya efektivitas fungsi ekosistem 5 Keberadaan Lahan Kritis Lahan pernah termanfaatkan/lahan kritis seluas 785,28 ha
1.Indikasi praktik pengelolaan lahan tidak berkelanjutan; 2. Hilangnya produktivitas lahan; 3. Meningkatnya risiko erosi dan bencana alam 6 Tantangan Pengelolaan Lingkungan Perairan Wilayah perairan luas (47.339,49 km²) dengan aktivitas perikanan, transportasi, dan pariwisata yang intensif
1.Tekanan pada ekosistem perairan; 2. Potensi penurunan kualitas air laut; 3. Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya laut Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe 362 Permasalahan pertama adalah tekanan permukiman yang tinggi di pulau-pulau utama. Lahan terbangun mencapai 9.427,18 ha (12,79%) yang didominasi oleh permukiman (8.925,76 ha). Konsentrasi permukiman di Tahuna dan sekitarnya menciptakan tekanan lingkungan yang signifikan, terutama terkait pengelolaan limbah domestik dan sanitasi di wilayah dengan keterbatasan lahan. Distribusi permukiman yang tidak merata antar pulau juga mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan dan tekanan ekologis. Permasalahan kedua adalah ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor perkebunan, terutama kelapa yang mencapai 28,45% dari total luas wilayah. Meskipun berpotensi sebagai sumber pendapatan utama, ketergantungan pada komoditas ini mengandung risiko besar terhadap fluktuasi harga pasar global. Selain itu, terdapat indikasi adanya praktik perkebunan yang kurang berkelanjutan di area dengan kemiringan tinggi, yang dapat mempercepat degradasi lahan dan erosi. Degradasi ekosistem mangrove juga menjadi permasalahan penting. Meskipun memiliki peran vital dalam melindungi garis pantai dari abrasi dan intrusi air laut, luas mangrove hanya mencapai 876,45 ha atau sekitar 1,19% dari total luas wilayah. Minimnya luas mangrove ini meningkatkan kerentanan pulau-pulau kecil terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan intrusi air asin. Permasalahan keempat adalah fragmentasi habitat di kawasan lahan alami. Hutan lindung seluas 8.215,23 ha dan hutan produksi terbatas seluas 2.437,19 ha yang terpisah-pisah antar pulau menciptakan fragmentasi habitat yang mengganggu konektivitas ekologis. Kondisi ini mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan menurunkan efektivitas fungsi ekosistem sebagai penyangga lingkungan. 363 Adanya lahan kritis seluas 785,28 ha juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Lahan ini merupakan bekas lahan produktif yang telah mengalami degradasi dan tidak lagi dimanfaatkan. Keberadaan lahan kritis mengindikasikan praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan di masa lalu dan memerlukan upaya rehabilitasi untuk memulihkan fungsi ekologisnya. Terakhir, meskipun memiliki wilayah perairan yang luas (47.339,49 km²), tantangan dalam menjaga daya tampung lingkungan perairan cukup besar. Aktivitas perikanan, transportasi laut, dan pariwisata bahari yang semakin intensif berpotensi menimbulkan tekanan pada ekosistem perairan. Tanpa monitoring kualitas air laut dan kesehatan ekosistem pesisir yang memadai, keberlanjutan sumber daya laut terancam. 2.6.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Berdasarkan data yang tersaji dalam pembahasan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi beberapa tantangan strategis dalam tiga pilar utama yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Analisis komprehensif menunjukkan adanya permasalahan yang saling berkaitan antara ketahanan energi, ketahanan air, dan kemandirian pangan, yang diperparah oleh kondisi geografis kepulauan. Tabel II-86 Permasalahan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Inefisiensi Penggunaan Energi Nilai elastisitas energi tinggi (1,675) dan intensitas energi meningkat dari 1,237

(2020)menjadi 1,286
(2023)

1.Tingginya biaya produksi dan operasional; 2. Pemborosan sumber daya energi terbatas; 3. Beban ekonomi yang lebih tinggi untuk penyediaan energi 2 Rendahnya Investasi Sektor Rasio investasi terhadap PDRB hanya
1.Terbatasnya pengembangan 364 No Permasalahan Kondisi Dampak Energi 0,18% (2023) infrastruktur energi; 2. Dominasi PLTD yang tidak efisien; 3. Kesenjangan akses listrik antar pulau 3 Kontribusi Energi Terbarukan Rendah Kontribusi terhadap bauran energi hanya 6,8% (2023)
1.Ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil; 2. Biaya operasional energi yang tinggi; 3. Tingginya emisi karbon dari sektor energi 4 Kesenjangan Akses Air Bersih Pelayanan air bersih di pulau utama 78,4%, di pulau kecil hanya 35-45%
1.Ketidakmerataan akses terhadap air bersih; 2. Risiko kesehatan di pulau- pulau kecil; 3. Hambatan aktivitas ekonomi karena keterbatasan air 5 Keterbatasan Sumber Air Tawar Pulau-pulau kecil bergantung pada sumur dangkal dan penampungan air hujan
1.Kerentanan terhadap kekeringan; 2. Kualitas air yang kurang memadai; 3. Risiko intrusi air laut pada sumber air tanah 6 Ketergantungan pada Pasokan Pangan Luar Daerah Kontribusi pangan dari luar daerah mencapai 85%
1.Kerentanan terhadap gangguan rantai pasok; 2. Tingginya harga pangan; 3. Risiko kerawanan pangan saat cuaca buruk 7 Peningkatan Jumlah Desa Rawan Pangan Meningkat dari 12 desa (2022) menjadi 25 desa (2023)
1.Ancaman terhadap gizi masyarakat; 2. Kerentanan terhadap perubahan iklim;
3.Beban penanganan kerawanan pangan meningkat Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Dalam aspek ketahanan energi, tercatat nilai elastisitas energi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tinggi, yaitu 1,675. Angka ini mengindikasikan inefisiensi penggunaan energi dimana laju pertumbuhan konsumsi energi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya intensitas energi per 1000 rupiah PDRB dari 1,237 pada tahun 2020 menjadi 1,286 pada tahun 2023, yang menunjukkan penurunan efisiensi pemanfaatan energi dalam aktivitas ekonomi. 365 Permasalahan berikutnya adalah rendahnya investasi di sektor energi. Meskipun terjadi peningkatan dari Rp 6,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 8,72 miliar pada tahun 2023, rasio investasi terhadap PDRB hanya mencapai 0,18%. Angka ini masih jauh dari memadai untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dalam penyediaan dan distribusi energi. Sistem energi masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di pulau-pulau utama, sementara akses listrik di pulau-pulau kecil sangat terbatas. Kontribusi energi terbarukan yang rendah juga menjadi permasalahan penting. Data menunjukkan bahwa kontribusi energi terbarukan terhadap total bauran energi hanya mencapai 6,8% pada tahun 2023, jauh di bawah potensi yang ada. Meskipun terdapat peningkatan investasi di bidang energi surya dari Rp 2,85 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 7,64 miliar pada tahun 2023, serta potensi energi laut sebesar Rp 3,25 miliar, pemanfaatannya masih belum optimal. Dalam aspek ketahanan air, permasalahan utama adalah kesenjangan akses air bersih antar pulau. Data Dinas Pekerjaan Umum

(2023)menunjukkan tingkat pelayanan air bersih di pulau utama mencapai 78,4%, sementara di pulau-pulau kecil hanya berkisar 35- 45%. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan dalam pengembangan infrastruktur air bersih di pulau-pulau terpencil yang dipersulit oleh kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber air tawar juga menjadi masalah signifikan. Pulau-pulau kecil seperti Marore, Lipang, dan Tatoareng sangat bergantung pada sumur air tanah dengan kapasitas terbatas dan sistem penampungan air hujan komunal. Kondisi ini semakin diperparah dengan ancaman intrusi air laut yang mempengaruhi kualitas air tanah, terutama di musim kemarau berkepanjangan. 366 Dalam aspek kemandirian pangan, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah menjadi permasalahan utama. Meskipun produksi pangan lokal menunjukkan stabilitas pada angka 65% pada tahun 2022-2023, kontribusi pangan dari luar daerah masih tinggi, mencapai 85%. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mencapai swasembada pangan karena keterbatasan lahan produktif dan tantangan logistik antar pulau. Peningkatan jumlah desa rawan pangan juga menjadi persoalan serius. Data menunjukkan peningkatan dari 12 desa pada tahun 2022 menjadi 25 desa pada tahun 2023, yang disebabkan oleh faktor perubahan iklim dan bencana alam yang memengaruhi produksi pangan lokal. Kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan pangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. 2.6.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas Berdasarkan analisis mendalam terhadap indikator lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Data dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Perairan (IKP) memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi lingkungan hidup di wilayah kepulauan ini selama periode 2020-2024. Tabel II-87 Permasalahan Lingkungan Hidup Berkualitas No Permasalahan Kondisi Dampak 1 IKLH yang Belum Optimal IKLH mengalami kenaikan dari 51,28
(2020)menjadi 62,35 (2024) namun masih di kategori sedang

1.Kualitas hidup masyarakat belum maksimal; 2. Potensi ekonomi berbasis lingkungan belum teroptimalkan; 3. Kerentanan terhadap 367 No Permasalahan Kondisi Dampak perubahan iklim masih tinggi 2 Rendahnya Indeks Tutupan Lahan Indeks Tutupan Lahan hanya 58,76 dengan tekanan konversi lahan alami yang tinggi
1.Berkurangnya fungsi penyangga ekologis; 2. Meningkatnya risiko abrasi dan erosi; 3. Menurunnya kapasitas penyerapan karbon 3 Kualitas Perairan Kategori Menengah IKP mencapai 62,43

(2024)meningkat dari 56,35 (2020) namun masih di kategori menengah

1.Produktivitas perikanan belum maksimal; 2. Ancaman terhadap ekosistem terumbu karang;
3.Potensi pariwisata bahari belum teroptimalkan 4 Intrusi Air Laut pada Sumber Air Tawar Peningkatan kadar klorida pada sumur- sumur di wilayah pesisir
1.Menurunnya ketersediaan air bersih; 2. Meningkatnya biaya pengolahan air; 3. Risiko kesehatan akibat konsumsi air payau 5 Keberadaan Titik- titik Pencemar Udara Lokal Emisi dari PLTD dan pembakaran sampah di pulau- pulau kecil
1.Potensi penurunan kualitas udara setempat; 2. Risiko kesehatan pernapasan; 3. Kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca 6 Sistem Pengelolaan Sampah yang Belum Menjangkau Seluruh Pulau Praktik pembakaran sampah masih terjadi di pulau- pulau kecil
1.Emisi dioksin dan furan yang berbahaya; 2. Pencemaran tanah dan air;
3.Degradasi estetika lingkungan Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Meskipun terjadi peningkatan IKLH dari 51,28 pada tahun 2020 menjadi 62,35 pada tahun 2024, angka ini masih berada di kategori sedang dan belum mencapai standar optimal lingkungan hidup berkualitas tinggi yang biasanya ditandai dengan nilai di atas 70. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan, namun masih terdapat tantangan signifikan terutama pada komponen Indeks Tutupan Lahan yang hanya mencapai 58,76 pada tahun 2024. Rendahnya nilai Indeks Tutupan Lahan menjadi permasalahan utama pertama. Tekanan penggunaan lahan untuk permukiman, 368 pertanian, dan infrastruktur pada pulau-pulau utama mengakibatkan konversi lahan alami yang signifikan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan luas daratan kepulauan yang hanya 596,459 km², sehingga program rehabilitasi hutan dan mangrove yang sudah berjalan sejak 2022 masih perlu diintensifkan. Dari sisi kualitas air, fluktuasi nilai IKP yang saat ini mencapai 62,43 pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang masih belum optimal. Meskipun terjadi peningkatan dari 56,35 pada tahun 2020, nilai ini masih tergolong kategori menengah, mengindikasikan bahwa masih terdapat tekanan pada lingkungan perairan. Degradasi kualitas perairan ini dipicu oleh intensifikasi aktivitas perikanan, transportasi laut, dan kurangnya sistem pengolahan limbah domestik di pulau- pulau kecil. Intrusi air laut pada sumber air tawar juga menjadi permasalahan signifikan. Data dari sumur-sumur pantau menunjukkan peningkatan kadar klorida pada beberapa sumur di wilayah pesisir, mengindikasikan adanya intrusi air laut akibat pengambilan air tanah berlebihan dan kenaikan permukaan air laut. Fenomena ini menciptakan tantangan khusus dalam penyediaan air bersih di wilayah kepulauan. Adapun kualitas udara merupakan satu-satunya komponen lingkungan yang menunjukkan kondisi sangat baik dengan nilai IKU mencapai 96,12 pada tahun 2024. Namun, terdapat beberapa titik yang tetap memerlukan perhatian khusus, seperti daerah sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan wilayah dengan praktik pembakaran sampah di pulau-pulau kecil yang belum terjangkau sistem pengelolaan sampah terpadu. 369 Keberadaan titik-titik pencemar udara lokal menjadi tantangan tersendiri. Meskipun secara umum kualitas udara sangat baik, emisi dari PLTD di beberapa pulau dan praktik pembakaran sampah di pulau-pulau kecil berpotensi menurunkan kualitas udara setempat. Tanpa solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan, masalah ini berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. 2.6.1.1.6 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim Situasi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berupa gugusan pulau-pulau di Laut Sulawesi menjadikannya sangat rentan terhadap berbagai bencana alam dan dampak perubahan iklim. Analisis data Indeks Risiko Bencana (IRB) dan parameter klimatologi maritim tahun 2015-2024 mengungkapkan sejumlah permasalahan serius terkait ketahanan wilayah ini terhadap bencana dan perubahan iklim. Tabel II-88 Permasalahan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Tingginya Risiko Bencana di Beberapa Kecamatan IRB meningkat dari 148,76 (2020) menjadi 156,42 (2021) dengan risiko tertinggi di Kecamatan Tahuna, Manganitu, Tabukan Utara, Tatoareng, dan Marore
1.Ancaman keselamatan penduduk di kawasan pesisir; 2. Kerusakan infrastruktur vital; 3. Gangguan aktivitas ekonomi masyarakat 2 Peningkatan Intensitas dan Frekuensi Gelombang Ekstrem Tinggi gelombang maksimum meningkat dari 3,2m (2020) menjadi 4,3m (2024), frekuensi gelombang >2,5m meningkat dari 28 hari/tahun menjadi 45 hari/tahun
1.Terbatasnya aktivitas nelayan; 2. Kerusakan sarana prasarana pesisir; 3. Terisolasinya pulau-pulau kecil saat cuaca ekstrem 3 Percepatan Laju Abrasi Pantai Laju abrasi meningkat dari 0,8m/tahun (2015- 2019) menjadi 1,4m/tahun (2020-2024)
1.Hilangnya lahan permukiman dan pertanian pesisir; 2. Kerusakan 370 No Permasalahan Kondisi Dampak infrastruktur pesisir; 3. Berkurangnya habitat pesisir penting 4 Kenaikan Muka Air Laut dan Perluasan Area Banjir Rob Kenaikan muka air laut meningkat dari 3,7mm/tahun (2020) menjadi 4,6mm/tahun

(2024), area terdampak rob meluas dari 124,5 ha menjadi 172,8 ha

1.Intrusi air laut pada lahan pertanian dan sumber air tawar; 2. Kerusakan infrastruktur pesisir; 3. Relokasi permukiman pesisir 5 Peningkatan Intensitas Curah Hujan dan Frekuensi Longsor Curah hujan harian maksimum meningkat dari 178mm menjadi 248mm, kejadian longsor meningkat dari 14 menjadi 27 kejadian/tahun
1.Kerusakan lahan perkebunan di lereng;
2.Terputusnya akses transportasi darat; 3. Kerusakan pemukiman di kawasan perbukitan 6 Pergeseran Pola Migrasi Ikan dan Penurunan Produktivitas Perikanan Musim tangkap bergeser dari Maret-Mei menjadi April-Juli, fishing ground bergeser 35-45 km, produksi cakalang menurun 13,1%
1.Penurunan pendapatan nelayan; 2. Ketidakpastian hasil tangkapan; 3. Peningkatan biaya operasional melaut 7 Kerentanan Sosial yang Tinggi 4.328 jiwa penduduk miskin di Tabukan Utara, ketergantungan tinggi pada sektor yang rentan terhadap iklim
1.Pemulihan pasca bencana yang lebih lambat; 2. Kemampuan adaptasi rendah; 3. Beban ekonomi yang semakin berat Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Tingginya risiko bencana alam di beberapa kecamatan menjadi permasalahan pertama yang perlu diperhatikan. Kecamatan Tahuna, Manganitu, Tabukan Utara, Tatoareng, dan Marore memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda terhadap gelombang ekstrem, longsor, dan aktivitas vulkanik. Data menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan pada 2018-2020 (dari 162,35 menjadi 148,76), IRB justru meningkat kembali menjadi 156,42 pada tahun 2021, mengindikasikan munculnya tantangan baru dalam pengelolaan risiko bencana. Peningkatan intensitas dan frekuensi gelombang ekstrem juga menjadi masalah serius. Data BMKG menunjukkan peningkatan 371 signifikan pada tinggi gelombang maksimum dari 3,2 meter pada 2020 menjadi 4,3 meter pada 2024. Frekuensi kejadian gelombang ekstrem (>2,5 meter) juga meningkat dari 28 hari per tahun pada 2020 menjadi 45 hari per tahun pada 2024. Kondisi ini secara langsung mengancam keselamatan nelayan dan infrastruktur pesisir di seluruh wilayah kepulauan. Percepatan laju abrasi pantai menjadi dampak nyata dari perubahan pola gelombang. Laju abrasi di pesisir timur Pulau Sangihe Besar meningkat dari rata-rata 0,8 meter/tahun pada periode 2015- 2019 menjadi 1,4 meter/tahun pada periode 2020-2024, dengan kasus terparah di Desa Lapango, Kecamatan Manganitu, yang mengalami kemunduran garis pantai hingga 7,2 meter dalam kurun waktu 2020- 2024. Permasalahan keempat adalah kenaikan muka air laut yang memperluas area terdampak banjir rob. Data menunjukkan kenaikan muka air laut tahunan meningkat dari 3,7 mm pada 2020 menjadi 4,6 mm pada 2024, jauh di atas rata-rata global (3,1-3,3 mm). Akibatnya, area terdampak banjir rob meluas dari 124,5 hektar pada 2020 menjadi 172,8 hektar pada 2024, meningkat 38,8% dalam lima tahun. Peningkatan intensitas curah hujan dan frekuensi longsor pesisir juga menjadi permasalahan signifikan. Curah hujan tahunan meningkat dari 2.765 mm pada 2020 menjadi 3.245 mm pada 2024, dengan curah hujan harian maksimum meningkat dari 178 mm menjadi 248 mm. Akibatnya, kejadian longsor pesisir meningkat drastis dari 14 kejadian pada 2020 menjadi 27 kejadian pada 2024, dengan ambang batas curah hujan pemicu longsor yang semakin rendah. Pergeseran pola migrasi ikan dan penurunan produktivitas perikanan tangkap menjadi permasalahan berikutnya. Musim tangkap 372 ikan cakalang mengalami pergeseran dari periode tradisional Maret-Mei menjadi April-Juli selama tahun 2020-2024, dengan fishing ground yang bergeser 35-45 km ke arah timur laut. Akibatnya, produktivitas perikanan tangkap mengalami penurunan, dengan tangkapan ikan cakalang berkurang dari 4.875 ton pada 2020 menjadi 4.235 ton pada 2024, menurun 13,1%. Kerentanan sosial masyarakat kepulauan juga memperburuk dampak bencana. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Tabukan Utara (4.328 jiwa penduduk miskin) lebih rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur tanggap bencana. Ketergantungan tinggi pada sektor perikanan dan perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca semakin meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat terhadap bencana alam. 2.6.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.6.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan data yang tersaji dalam pembahasan kesejahteraan ekonomi, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meskipun menunjukkan tren positif dalam beberapa indikator, tantangan struktural masih menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan ini. 373 Tabel II-89 Analisis Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Kesenjangan Pembangunan Antar Pulau PDRB per kapita di Pulau Sangihe Besar 32% lebih tinggi dibandingkan pulau- pulau kecil (2023)
1.Ketimpangan akses terhadap layanan dasar; 2. Disparitas peluang ekonomi antar pulau; 3. Migrasi penduduk ke pulau utama 2 Dominasi Sektor Primer dalam Struktur Perekonomian Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 29,00%, sementara Industri Pengolahan hanya 4,54% (2024)
1.Kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas;
2.Rendahnya nilai tambah produk lokal; 3. Terbatasnya peluang kerja bernilai tambah tinggi 3 Fluktuasi Tingkat Kemiskinan yang Persisten Persentase penduduk miskin turun dari 11,14% (2020) menjadi 10,84%

(2024), namun sempat naik menjadi 11,01%
(2023)

1.Kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi; 2. Ketidakstabilan kondisi ekonomi rumah tangga; 3. Efektivitas program pengentasan kemiskinan yang belum optimal 4 Peningkatan Garis Kemiskinan yang Signifikan Garis kemiskinan meningkat dari Rp238.852 (2021) menjadi Rp328.431

(2024), naik 37,5%

1.Tekanan pada daya beli masyarakat; 2. Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar; 3. Potensi peningkatan jumlah penduduk rentan miskin 5 Rendahnya Diversifikasi Ekonomi Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer dan tersier dengan sektor sekunder terbatas
1.Keterbatasan penciptaan lapangan kerja berkualitas;
2.Rendahnya nilai tambah ekonomi; 3. Kerentanan terhadap guncangan ekonomi eksternal 6 Keterbatasan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Pulau Meskipun sektor Transportasi tumbuh 54,05% (2020-2024), tantangan konektivitas masih signifikan
1.Tingginya biaya distribusi barang dan jasa; 2. Terbatasnya akses terhadap pasar dan layanan dasar; 3. Terhambatnya mobilitas penduduk dan ekonomi Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Permasalahan pertama yang teridentifikasi adalah kesenjangan pembangunan antar pulau. Meskipun IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan signifikan dari 72,45 (2020) 374 menjadi 74,43 (2024), masih terdapat disparitas pembangunan yang cukup tinggi antara Pulau Sangihe Besar dengan pulau-pulau kecil dan terluar seperti Marore dan Kawio. Data BPS Kepulauan Sangihe (2023) menunjukkan bahwa PDRB per kapita di Pulau Sangihe Besar 32% lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau kecil. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Dominasi sektor primer dalam struktur perekonomian juga menjadi permasalahan penting. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 29,00% terhadap PDRB pada tahun 2024, sementara Sektor Industri Pengolahan hanya menyumbang 4,54%. Ketergantungan tinggi pada sektor primer membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Rendahnya kontribusi industri pengolahan mengindikasikan lemahnya nilai tambah dan transformasi produk lokal. Fluktuasi tingkat kemiskinan yang cenderung persisten juga menjadi permasalahan serius. Meskipun mengalami penurunan dari 11,14% (2020) menjadi 10,84% (2024), persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mengalami fluktuasi dengan kenaikan pada tahun 2023 menjadi 11,01%. Dinamika ini menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi eksternal, sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Peningkatan garis kemiskinan yang signifikan juga menjadi permasalahan tersendiri. Garis kemiskinan meningkat dari Rp238.852 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp328.431 pada tahun 2024, meningkat 37,5% dalam tiga tahun. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan biaya hidup yang cepat di wilayah kepulauan, yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan 375 pendapatan. Kondisi ini memberikan tekanan pada daya beli masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil dengan akses terbatas. Rendahnya diversifikasi ekonomi juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi daerah. Struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor primer dan tersier, dengan kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) yang masih terbatas. Kondisi ini membatasi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau juga menjadi permasalahan mendasar. Meskipun sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 54,05% selama periode 2020-2024, tantangan konektivitas antar pulau masih menjadi kendala utama dalam distribusi barang dan jasa serta akses terhadap layanan dasar. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "kemiskinan aksesibilitas" yang memperburuk ketimpangan pembangunan antar pulau. 2.6.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua Berdasarkan data yang tersaji dalam pembahasan kesehatan untuk semua, Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan sejumlah pencapaian positif dalam aspek kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan dan dinamika yang perlu dianalisis untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kondisi kesehatan di kabupaten kepulauan ini. 376 Tabel II-90 Analisis Permasalahan Data Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Perlambatan Laju Peningkatan AHH Kenaikan AHH menurun dari 0,32 tahun (2021-2022) menjadi 0,21 tahun (2023-2024)
1.Tantangan mencapai target AHH yang lebih tinggi; 2. Indikasi adanya faktor penghambat yang belum teratasi; 3. Potensi stagnasi pencapaian AHH di masa depan 2 Kesenjangan AHH Berdasarkan Gender AHH perempuan 76,3 tahun sementara laki-laki 73,1 tahun dengan gap 3,2 tahun (2024)
1.Disparitas faktor risiko kesehatan antara laki-laki dan perempuan; 2. Perbedaan pola perilaku kesehatan; 3. Kebutuhan pendekatan kesehatan yang memperhatikan aspek gender 3 Transisi Epidemiologis Pergeseran dari dominasi penyakit menular menuju peningkatan proporsi penyakit tidak menular
1.Kebutuhan reorientasi sistem kesehatan; 2. Peningkatan beban biaya kesehatan; 3. Tantangan dalam penanganan penyakit kronis di wilayah kepulauan 4 Perlambatan Laju Penurunan Absolut Stunting Penurunan prevalensi stunting melambat dari 4,04 poin persentase (2021-2022) menjadi 1,17 poin persentase (2023-2024)
1.Tantangan mempertahankan momentum program penanganan stunting;
2.Kesulitan mengidentifikasi dan mengatasi kasus-kasus yang tersisa; 3. Risiko kembali meningkatnya prevalensi jika intervensi dikurangi 5 Ketimpangan Geografis dalam Akses Layanan Kesehatan Karakteristik wilayah kepulauan dengan pulau-pulau yang terpisah menciptakan tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan
1.Disparitas status kesehatan antar pulau; 2. Keterlambatan penanganan kasus-kasus gawat darurat; 3. Hambatan dalam monitoring dan evaluasi program kesehatan di daerah terpencil Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 73,85 tahun menjadi 74,7 tahun. Meskipun mengalami kenaikan sebesar 0,85 tahun dalam kurun waktu 377 lima tahun, laju peningkatannya cenderung lambat. Kenaikan AHH paling signifikan terjadi pada periode 2021-2022 sebesar 0,32 tahun, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami perlambatan dengan hanya meningkat sekitar 0,25 tahun dan 0,21 tahun. Perlambatan ini menunjukkan adanya tantangan untuk mempertahankan momentum peningkatan AHH pada level yang sudah tinggi. Meskipun capaian AHH Kabupaten Kepulauan Sangihe (74,7 tahun) pada tahun 2024 telah melampaui rata-rata nasional (71,6 tahun) dan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara (73,2 tahun), masih terdapat kesenjangan AHH berdasarkan gender. Data terpilah menunjukkan AHH perempuan mencapai 76,3 tahun, sementara AHH laki-laki hanya 73,1 tahun, dengan kesenjangan sebesar 3,2 tahun. Meskipun kesenjangan ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (4,5 tahun), perbedaan tersebut tetap menunjukkan adanya disparitas dalam faktor yang mempengaruhi umur panjang antara laki- laki dan perempuan. Permasalahan berikutnya adalah transisi epidemiologis yang terjadi seiring dengan peningkatan AHH. Data pola penyakit menunjukkan pergeseran dari dominasi penyakit menular menuju peningkatan proporsi penyakit tidak menular (PTM). Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi sistem kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana pelayanan kesehatan harus beradaptasi untuk menangani peningkatan kasus-kasus penyakit kronis dan degeneratif, sementara masih harus menangani penyakit menular yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam aspek penanganan stunting, Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dengan penurunan prevalensi dari 13,31% pada tahun 2020 menjadi 1,08% pada tahun
2024.Meskipun demikian, terdapat perlambatan laju penurunan 378 absolut stunting pada periode 2022-2024. Hal ini sesuai dengan teori threshold effect, di mana semakin rendah prevalensi suatu masalah kesehatan, semakin sulit untuk mencapai penurunan dalam besaran absolut yang sama dengan periode sebelumnya. Tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian tersebut dan mencegah kasus stunting baru. Masalah ketimpangan geografis dalam akses layanan kesehatan juga masih menjadi tantangan tersendiri. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit angka persentase ketimpangan, karakteristik wilayah kepulauan Sangihe yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah menciptakan tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas melalui telemedicine dan penguatan peran tenaga kesehatan di pulau-pulau terpencil perlu terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh penduduk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara. 2.6.1.2.3 Pendidikan Untuk Semua Pencapaian sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan positif namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Indikator utama seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran tentang kondisi dan permasalahan pendidikan di wilayah kepulauan ini. Tabel II-91 Analisis Permasalahan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 RLS Masih di Bawah Target Nasional RLS Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 8,79 tahun

(2024), di bawah target nasional 9,18 tahun

1.Potensi daya saing SDM yang terbatas; 2. Rendahnya akses ke pendidikan tinggi; 3. Terbatasnya kualifikasi tenaga kerja 2 Kesenjangan RLS perempuan 8,42 1. Ketimpangan akses 379 No Permasalahan Kondisi Dampak Gender dalam RLS tahun, sementara laki-laki 8,86 tahun dengan gap 0,44 tahun (2023) ekonomi dan sosial berbasis gender; 2. Terbatasnya pemberdayaan perempuan; 3. Potensi pendapatan perempuan yang lebih rendah 3 Disparitas RLS Berdasarkan Wilayah RLS di perkotaan (Tahuna) mencapai 9,35 tahun, sementara di pulau- pulau kecil hanya 7,89 tahun (2023)
1.Ketimpangan kesempatan ekonomi antar wilayah; 2. Pemusatan pembangunan di wilayah perkotaan; 3. Migrasi penduduk dari pulau kecil ke pulau utama 4 Kesenjangan APM antara SD/MI dan SMP APM SD/MI mencapai 98,45% sementara APM SMP hanya 74,56% (2024) dengan gap 23,89%
1.Banyak anak yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 tahun; 2. Kualitas SDM yang tidak merata; 3. Potensi perkembangan skill yang terhambat 5 Fluktuasi APM SMP APM SMP menurun dari 76,27% (2021) menjadi 72,33%

(2022)sebelum naik kembali menjadi 74,56% (2024)

1.Ketidakstabilan partisipasi pendidikan menengah; 2. Potensi putus sekolah yang tinggi; 3. Efektivitas program pendidikan yang belum optimal 6 Hambatan Geografis dalam Akses Pendidikan Distribusi sekolah menengah tidak merata dengan konsentrasi di pulau utama
1.Biaya pendidikan tinggi karena transportasi; 2. Risiko keamanan bagi siswa yang harus bermigrasi; 3. Beban tambahan bagi keluarga di pulau-pulau kecil Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Indikator RLS di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan konsisten dari 8,29 tahun (2020) menjadi 8,79 tahun

(2024). Meskipun terjadi kenaikan sebesar 0,5 tahun dalam lima tahun, capaian ini masih berada di bawah target nasional sebesar 9,18 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmatif yang lebih intensif, terutama mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam penyediaan layanan pendidikan. Disparitas pendidikan berdasarkan gender juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Data terpilah 380 menunjukkan RLS penduduk perempuan (8,42 tahun) masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (8,86 tahun) pada tahun 2023, dengan kesenjangan gender sebesar 0,44 tahun. Meskipun lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (0,62 tahun), kesenjangan ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural dan sosial budaya terhadap partisipasi pendidikan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kesenjangan pendidikan antar wilayah juga sangat signifikan. RLS di wilayah perkotaan Sangihe (pusat kota Tahuna) mencapai 9,35 tahun, sementara di pulau-pulau kecil hanya 7,89 tahun pada tahun 2023, dengan kesenjangan spasial sebesar 1,46 tahun. Perbedaan ini mencerminkan konsentrasi infrastruktur pendidikan di wilayah perkotaan yang menciptakan ketimpangan capaian pendidikan antara wilayah pusat dan pulau-pulau kecil yang lebih terpencil. Pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM), terlihat kesenjangan yang signifikan antara jenjang SD/MI dan SMP. APM SD/MI menunjukkan peningkatan substansial dari 82,49% (2020) menjadi 98,45% (2024), hampir mencapai universal primary education. Namun, APM SMP hanya mencapai 74,56% pada tahun 2024, meskipun ada peningkatan dari 68,24% pada tahun 2020. Kesenjangan antara APM SD/MI dan SMP yang mencapai 23,89 poin persentase pada tahun 2024 mengindikasikan adanya hambatan serius dalam transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Penurunan APM SMP pada periode 2021-2022 dari 76,27% menjadi 72,33% juga menjadi indikasi adanya permasalahan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan di jenjang menengah. Faktor geografis berupa jarak fisik ke sekolah menengah yang umumnya terpusat di pulau utama, biaya transportasi tinggi, dan keterbatasan 381 infrastruktur pendukung menjadi kendala utama bagi siswa dari pulau-pulau kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Rendahnya keberlanjutan dari SD ke SMP juga mengindikasikan tantangan dalam memastikan pemenuhan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meskipun APM SD/MI hampir mencapai universal access, rendahnya APM SMP menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi ini memberikan implikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi daerah. 2.6.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif Analisis program perlindungan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya upaya signifikan dalam memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat rentan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2023 mengungkapkan dinamika implementasi empat program bantuan sosial utama dengan berbagai permasalahan yang memerlukan pendekatan adaptif sesuai karakteristik wilayah kepulauan. Tabel II-92 Analisis Permasalahan Perlindungan Sosial yang Adaptif Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Kesenjangan Akses Bantuan Sosial Antar Wilayah Penetrasi program di pulau utama mencapai 87,5%, sementara di pulau- pulau kecil terluar hanya 72,3%

1.Ketimpangan perlindungan sosial antar wilayah; 2. Potensi eksklusi sosial bagi kelompok rentan di pulau terluar; 3. Pendalaman kesenjangan kesejahteraan antar pulau 2 Kendala Aksesibilitas Geografis dalam Ketepatan waktu penyaluran bantuan baru mencapai 94,2%
1.Keterlambatan penerimaan bantuan oleh KPM; 2. Peningkatan biaya distribusi 382 No Permasalahan Kondisi Dampak Distribusi Bantuan pada 2023, terutama terkendala pada musim ombak bantuan; 3. Ketidakefektifan bantuan dalam situasi krisis 3 Keterbatasan Infrastruktur Digital Akurasi data penerima manfaat mencapai 93,5%

(2023), masih terdapat 6,5% data yang belum akurat

1.Kesalahan inklusi dan eksklusi dalam data penerima bantuan; 2. Kesulitan dalam pemantauan dan evaluasi program; 3. Hambatan dalam respon cepat terhadap perubahan kondisi penerima 4 Fluktuasi Jumlah Penerima BPNT/Kartu Sembako Jumlah penerima menurun dari 8.432 KPM (2020) menjadi 7.248 KPM (2021), naik menjadi 9.576 KPM (2022), lalu turun menjadi 9.245 KPM (2023)
1.Ketidakpastian perlindungan bagi keluarga rentan; 2. Potensi keluar- masuknya keluarga dari sistem bantuan; 3. Kesulitan dalam perencanaan anggaran program 5 Koordinasi Antar Program Bantuan Sosial Belum Optimal Masih terdapat tumpang tindih penerima manfaat antar program dan kesenjangan cakupan di beberapa wilayah
1.Inefisiensi dalam alokasi sumber daya bantuan; 2. Potensi ketidakadilan dalam distribusi bantuan; 3. Beberapa kelompok rentan tidak terlayani oleh program bantuan 6 Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Desa Perbedaan kapasitas pemerintah desa di pulau utama dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan BLT-DD
1.Variasi kualitas implementasi program antar desa; 2. Potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan; 3. Ketidakoptimalan pencapaian tujuan program Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Kesenjangan akses bantuan sosial antar wilayah menjadi permasalahan utama yang teridentifikasi. Tingkat penetrasi program bantuan sosial di pulau utama mencapai 87,5% dari keluarga miskin dan rentan, sementara di pulau-pulau kecil terluar seperti Marore dan Kawio hanya mencapai 72,3%. Disparitas sebesar 15,2% ini mencerminkan adanya "kesenjangan aksesibilitas bantuan sosial" akibat tantangan logistik, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan yang tidak merata di wilayah kepulauan. 383 Kendala aksesibilitas geografis juga menjadi hambatan serius dalam distribusi bantuan. Kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari pulau-pulau terpisah menyulitkan distribusi bantuan ke pulau-pulau kecil, terutama pada musim ombak. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan meskipun telah mengalami perbaikan dari 72,5% (2020) menjadi 94,2% (2023). Keterbatasan transportasi laut reguler dan jalur distribusi yang belum teroptimalisasi masih menjadi kendala dalam memastikan bantuan sampai tepat waktu ke penerima. Keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi persoalan dalam implementasi bantuan sosial. Jaringan telekomunikasi yang tidak merata antar pulau menyulitkan verifikasi dan pelaporan secara real- time, yang berimplikasi pada akurasi data penerima manfaat. Meskipun telah terjadi peningkatan akurasi data dari 83,2% (2020) menjadi 93,5% (2023), masih terdapat 6,5% data yang belum akurat yang berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Fluktuasi jumlah penerima BPNT/Kartu Sembako juga mengindikasikan adanya permasalahan dalam konsistensi bantuan. Data menunjukkan jumlah penerima menurun dari 8.432 KPM pada tahun 2020 menjadi 7.248 KPM pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 9.576 KPM pada tahun 2022, dan menurun kembali menjadi 9.245 KPM pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tantangan verifikasi di wilayah kepulauan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan. Koordinasi antar program bantuan sosial yang belum optimal juga menjadi permasalahan signifikan. Berdasarkan evaluasi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (2023), masih terdapat tumpang tindih 384 penerima manfaat antar program dan kesenjangan cakupan di beberapa wilayah. Ketidakharmonisan data dan koordinasi lemah antar pengelola program menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya dan potensi exklusi sosial bagi kelompok rentan yang semestinya mendapat bantuan. Keterbatasan kapasitas pemerintah desa di pulau-pulau kecil dalam pengelolaan BLT-DD menjadi tantangan tersendiri. Meskipun BLT-DD menunjukkan tren peningkatan konsisten dengan cakupan yang meningkat dari 3.564 KPM (2020) menjadi 4.356 KPM (2023), masih terdapat kesenjangan kapasitas pemerintah desa dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengelola penyaluran bantuan. Hal ini berimplikasi pada efektivitas program bantuan berbasis desa di wilayah kepulauan. 2.6.1.2.5 Keagamaan dan Budaya Analisis pembangunan aspek keagamaan dan budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan perkembangan positif yang terukur melalui dua indikator utama: Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Di balik pencapaian yang menggembirakan ini, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Tabel II-93 Analisis Permasalahan Keagamaan dan Budaya Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Masih Adanya Kasus Intoleransi Terdapat 4 kasus intoleransi (2023), menurun dari 15 kasus (2020)
1.Potensi konflik berbasis agama masih ada; 2. Tantangan dalam membangun kepercayaan antar kelompok agama; 3. Kerentanan terhadap provokasi berbasis isu agama 2 Partisipasi Dialog 83% masyarakat 1. Berpotensi menciptakan 385 No Permasalahan Kondisi Dampak Antariman Belum Optimal terlibat dialog antariman (2023), masih ada 17% yang belum berpartisipasi ruang-ruang eksklusif; 2. Terbatasnya pemahaman terhadap keberagaman; 3. Hambatan dalam membangun solidaritas antar umat beragama 3 Tantangan Geografis dalam Harmonisasi Keagamaan Pulau-pulau kecil terisolasi menghadapi hambatan akses program kerukunan
1.Kesenjangan pembangunan harmoni keagamaan antar pulau; 2. Informasi keagamaan tidak merata; 3. Potensi munculnya pemahaman keagamaan yang eksklusif 4 Rendahnya Dimensi Pengembangan Seni Dimensi pengembangan seni hanya mencapai 59,82% (2023) meski meningkat dari 48,55% (2020)
1.Terbatasnya ekspresi budaya melalui kesenian; 2. Potensi kehilangan seni tradisional; 3. Hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni 5 Keterbatasan Infrastruktur Seni Minimnya fasilitas dan akses pendidikan seni formal terutama di pulau-pulau kecil
1.Terhambatnya pengembangan bakat dan kreativitas; 2. Ketidakmerataan akses terhadap pendidikan seni; 3. Terbatasnya ruang ekspresi budaya 6 Kesenjangan Pembangunan Kebudayaan Antar Wilayah Pulau-pulau terluar seperti Marore dan Kawio memiliki IPK rata-rata 47,25, jauh di bawah rata-rata kabupaten
1.Ketimpangan dalam pelestarian identitas budaya lokal; 2. Potensi hilangnya kearifan lokal di pulau-pulau terluar; 3. Ketidakmerataan manfaat pembangunan kebudayaan 7 Tantangan Adaptasi Budaya Dimensi adaptasi budaya hanya mencapai 57,49%

(2023)

1.Kesulitan mengintegrasikan nilai tradisional dengan teknologi modern; 2. Potensi benturan nilai dalam proses modernisasi; 3. Hambatan dalam pengembangan budaya yang berkelanjutan Dalam dimensi keagamaan, IKUB Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan konsisten dari 63,42 (2020) menjadi 74,85 (2023) dengan proyeksi mencapai 76,30 pada tahun 2024. Meskipun capaian 386 ini menunjukkan kemajuan positif, masih terdapat empat kasus intoleransi pada tahun 2023. Angka ini memang menurun signifikan dibandingkan 15 kasus pada tahun 2020, namun mengindikasikan masih adanya potensi konflik berbasis agama yang perlu ditangani secara komprehensif. Partisipasi masyarakat dalam dialog antariman juga belum optimal. Data menunjukkan bahwa meskipun telah meningkat dari 58% (2020) menjadi 83% (2023), masih terdapat 17% masyarakat yang belum terlibat dalam kegiatan dialog antariman. Kesenjangan partisipasi ini berpotensi menciptakan ruang-ruang eksklusif yang dapat memicu kembali ketegangan antarumat beragama, terutama di pulau-pulau terluar dengan aksesibilitas terbatas. Tantangan geografis wilayah kepulauan juga menjadi permasalahan mendasar dalam upaya harmonisasi kehidupan beragama. Pulau-pulau kecil yang terisolasi masih menghadapi hambatan dalam mengakses program-program kerukunan umat beragama, meskipun telah ada upaya melalui strategi "Jembatan Iman" sejak pertengahan 2022. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam pembangunan harmoni keagamaan antara pulau utama dan pulau- pulau kecil terluar. Dalam dimensi kebudayaan, IPK Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan dari 54,78 (2020) menjadi 63,25 (2023) dengan proyeksi mencapai 65,70 pada tahun 2024. Namun, masih terdapat kesenjangan antar dimensi pembangunan kebudayaan. Dimensi pengembangan seni menunjukkan nilai terendah yakni 59,82% pada tahun 2023, meskipun telah meningkat dari 48,55% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya ekosistem pengembangan seni di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 387 Keterbatasan infrastruktur seni terutama di pulau-pulau kecil juga menjadi permasalahan signifikan. Minimnya fasilitas dan akses terhadap pendidikan seni formal membatasi pengembangan bakat dan kreativitas masyarakat kepulauan. Meskipun telah diinisiasi "Sanggar Seni Pulau" sejak 2021, infrastruktur seni di 18 pulau masih belum memadai untuk mendukung perkembangan ekosistem kesenian yang berkelanjutan. Kesenjangan pembangunan kebudayaan antar wilayah juga sangat mencolok. Pulau-pulau terluar seperti Marore dan Kawio masih tertinggal dengan nilai IPK rata-rata 47,25, jauh di bawah rata-rata kabupaten. Disparitas ini mencerminkan belum meratanya pembangunan kebudayaan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pelestarian dan pengembangan identitas budaya lokal. Dimensi adaptasi budaya yang hanya mencapai 57,49% pada tahun 2023 juga menunjukkan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan teknologi modern. Meskipun menunjukkan resiliensi budaya yang kuat, masyarakat Kepulauan Sangihe masih memerlukan pendampingan dalam menyeimbangkan pelestarian nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi. 2.6.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyrakat Inklusif Perkembangan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren positif namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Analisis terhadap indikator- indikator utama periode 2020-2024 mengungkapkan beberapa 388 permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Tabel II-94 Analisis Permasalahan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 IPK Masih Dalam Kategori Sedang IPK mencapai 58,72

(2023), meningkat dari 50,63 (2020) namun masih di bawah kategori tinggi (>70)

1.Belum optimalnya kualitas hidup keluarga; 2. Ketahanan keluarga yang masih rentan; 3. Terbatasnya kontribusi keluarga dalam pembangunan 2 Cakupan KB Belum Merata 75,82% keluarga terjangkau program KB (2023), masih menyisakan 24,18% keluarga
1.Risiko tingginya angka kelahiran di wilayah terpencil;
2.Beban ekonomi keluarga yang besar; 3. Kesehatan reproduksi perempuan yang terganggu 3 Pernikahan Usia Muda Rata-rata usia kawin pertama perempuan 22,73 tahun (2023), masih di bawah usia ideal 25 tahun
1.Terhambatnya akses pendidikan bagi perempuan; 2. Risiko kesehatan reproduksi yang tinggi; 3. Ketidaksiapan psikologis dalam membangun keluarga 4 Kesenjangan Akses Air Bersih 83,42% keluarga memiliki akses air bersih (2023), masih ada 16,58% keluarga tanpa akses layak
1.Risiko penyakit berbasis air;
2.Beban kerja domestik yang tinggi bagi perempuan; 3. Terhambatnya aktivitas produktif keluarga 5 Ketimpangan Gender Masih Substansial IKG mencapai 0,462

(2023), mengalami perbaikan dari 0,495 (2020) namun masih jauh dari ideal

1.Kesenjangan akses dan kontrol terhadap sumber daya;
2.Diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek; 3. Belum optimalnya potensi perempuan dalam pembangunan 6 Pemberdayaan Gender Belum Optimal IDG mencapai 66,82

(2023), meningkat dari 61,58 (2020) namun masih tergolong sedang

1.Terbatasnya partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik; 2. Kesenjangan pendapatan berbasis gender; 3. Kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan 7 Kesenjangan Literasi Digital Tingkat literasi digital perempuan di
1.Terbatasnya akses perempuan terhadap ekonomi 389 No Permasalahan Kondisi Dampak Perempuan pulau terluar 32% lebih rendah dibanding pulau utama digital; 2. Kesenjangan informasi berbasis gender; 3. Hambatan dalam pengembangan usaha mikro perempuan berbasis digital Meskipun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) mengalami peningkatan dari 50,63 (2020) menjadi 58,72 (2023) dengan proyeksi 60,85 (2024), capaian ini masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga belum mencapai kondisi optimal dan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif. IPK yang belum mencapai kategori tinggi (di atas 70) mengindikasikan masih adanya kendala struktural dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di wilayah kepulauan. Cakupan keluarga berencana juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Meskipun telah meningkat dari 65,43%

(2020)menjadi 75,82% (2023), masih terdapat sekitar 24,18% keluarga yang belum terjangkau program KB. Kondisi ini berimplikasi pada beban ekonomi keluarga, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kesenjangan cakupan KB juga bervariasi antar wilayah, dengan pulau-pulau kecil dan terpencil mengalami cakupan yang lebih rendah dibandingkan pulau utama. Pernikahan di usia muda juga masih menjadi tantangan. Meskipun rata-rata usia kawin pertama perempuan meningkat dari 21,25 tahun (2020) menjadi 22,73 tahun (2023), angka ini masih di bawah usia ideal 25 tahun sebagaimana direkomendasikan BKKBN. Fenomena ini berkaitan erat dengan akses pendidikan lanjutan yang masih terbatas, terutama di pulau-pulau kecil, sehingga mendorong pola pernikahan di usia relatif muda. 390 Akses keluarga terhadap air bersih, meskipun meningkat signifikan dari 68,75% (2020) menjadi 83,42% (2023), masih menyisakan 16,58% keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang layak. Kesenjangan akses ini terutama dialami oleh keluarga di pulau-pulau kecil dan terluar yang memiliki keterbatasan sumber air tawar dan infrastruktur pengolahan air. Kondisi ini berdampak pada kualitas kesehatan keluarga dan beban kerja domestik yang lebih tinggi, terutama bagi perempuan. Dalam aspek kesetaraan gender, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mencapai 0,462 pada tahun 2023 menunjukkan masih adanya kesenjangan substansial. Meskipun mengalami perbaikan dari 0,495 (2020), angka ini masih jauh dari kondisi ideal yang mendekati nol. Ketimpangan ini mencerminkan belum setaranya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan di berbagai sektor kehidupan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mencapai 66,82 pada tahun 2023 juga masih relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 61,58 (2020). Hal ini menunjukkan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik. Kesenjangan literasi digital perempuan antara pulau utama dan pulau- pulau terluar yang mencapai 32% menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di era digital. 2.6.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah 2.6.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia Analisis tentang daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan sejumlah permasalahan struktural yang memengaruhi posisi kompetitif daerah ini dalam konteks pembangunan. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 391 (TPAK), rasio lulusan pendidikan tinggi, dan rasio ketergantungan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan yang kurang menggembirakan selama periode 2020-2024. Tabel II-95 Analisis Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 TPAK Rendah dan Fluktuatif TPAK 63,25% (2024), menurun dari 64,56%
(2020)dan berada 6,33 poin di bawah rata-rata nasional (69,58%)

1.Rendahnya produktivitas ekonomi daerah; 2. Underutilization sumber daya manusia produktif; 3. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 2 Rasio Lulusan Pendidikan Tinggi Sangat Rendah Rasio lulusan S1/S2/S3 hanya 1,43- 1,48 (2020-2023), jauh di bawah rata-rata nasional 2,96
1.Terbatasnya kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi; 2. Rendahnya daya saing SDM di pasar kerja global; 3. Hambatan dalam transformasi ekonomi berbasis pengetahuan 3 Fenomena Brain Drain Migrasi keluar penduduk usia produktif rata-rata 3,2% per tahun
1.Hilangnya SDM berkualitas; 2. Terhambatnya akumulasi human capital; 3. Penurunan potensi pengembangan ekonomi lokal 4 Kualifikasi Pendidikan Angkatan Kerja Rendah 48,6% angkatan kerja hanya berpendidikan SMP ke bawah
1.Rendahnya produktivitas tenaga kerja; 2. Kesulitan beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja modern; 3. Terbatasnya peluang peningkatan pendapatan 5 Bonus Demografi Belum Dimanfaatkan Optimal Rasio ketergantungan moderat (0,40-0,47) namun TPAK rendah
1.Hilangnya momentum percepatan pertumbuhan ekonomi; 2. Fenomena unemployment trap; 3. Bertambahnya beban ekonomi keluarga dan masyarakat 6 Dominasi Sektor Primer dalam Struktur Ekonomi Sektor primer mencapai 42,7% dari total PDRB
1.Keterbatasan diversifikasi lapangan kerja; 2. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi; 3. Kerentanan terhadap fluktuasi harga 392 No Permasalahan Kondisi Dampak komoditas 7 Terbatasnya Infrastruktur Pendidikan Tinggi Hanya terdapat 1 perguruan tinggi negeri dan 2 perguruan tinggi swasta dengan pilihan program studi terbatas
1.Kesulitan akses terhadap pendidikan tinggi; 2. Tingginya biaya pendidikan karena faktor geografis; 3. Ketidaksesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe TPAK Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pola yang tidak stabil dan cenderung menurun. Dari 64,56% pada tahun 2020, TPAK mengalami fluktuasi dengan puncak 66,11% pada tahun 2022, namun kemudian menurun kembali hingga mencapai 63,25% pada tahun 2024. Angka ini berada 6,33 poin persentase di bawah rata-rata nasional yang mencapai 69,58% pada tahun yang sama. Penurunan TPAK mengindikasikan berkurangnya partisipasi penduduk usia produktif dalam aktivitas ekonomi, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Rasio lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3) juga berada pada level yang sangat rendah, yaitu hanya berkisar antara 1,43-1,48 selama periode 2020-2023. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,96 pada tahun 2023, mencerminkan kesenjangan signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Rendahnya rasio lulusan pendidikan tinggi berkorelasi dengan terbatasnya kapasitas inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di kabupaten ini. Fenomena brain drain juga menjadi permasalahan serius, dengan migrasi keluar penduduk usia produktif mencapai rata-rata 3,2% per tahun selama lima tahun terakhir. Tingginya angka migrasi ini mengindikasikan ketidakmampuan daerah dalam mempertahankan 393 sumber daya manusia berkualitas, sehingga menurunkan daya saing regional secara keseluruhan. Struktur pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SMP ke bawah (48,6%) juga menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Rendahnya kualifikasi pendidikan membatasi kapasitas adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja global yang semakin kompetitif. Meskipun rasio ketergantungan berada pada level moderat (0,40- 0,47), yang mengindikasikan adanya potensi bonus demografi, TPAK yang rendah menunjukkan bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya unemployment trap, di mana penduduk usia produktif tidak terserap dalam pasar kerja formal akibat ketidaksesuaian keterampilan dan terbatasnya kesempatan kerja. Struktur ekonomi yang didominasi sektor primer (mencapai 42,7% dari total PDRB) menjadi faktor struktural yang membatasi diversifikasi lapangan kerja. Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan menciptakan keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. 2.6.1.3.2 Iptek dan Inovasi Perkembangan IPTEK dan inovasi dalam struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan beberapa permasalahan mendasar yang mempengaruhi produktivitas ekonomi daerah. Analisis data PDRB mengungkapkan ketimpangan dalam adopsi teknologi dan inovasi antar sektor yang menghambat transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan. 394 Tabel II-96 Analisis Permasalahan IPTEK dan Inovasi dalam Produktivitas Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Rendahnya Kontribusi Industri Pengolahan Kontribusi hanya 4,54% (2024), jauh di bawah rata-rata nasional 19,83%
1.Terbatasnya nilai tambah dalam rantai produksi; 2. Rendahnya daya saing produk lokal; 3. Hambatan dalam transformasi ekonomi berbasis manufaktur 2 Penurunan Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Menurun dari 1,14%

(2020)menjadi 1,05% (2024), jauh di bawah rata-rata nasional 4,73%

1.Lambatnya transformasi digital ekonomi daerah; 2. Kesenjangan digital dengan wilayah lain; 3. Terbatasnya akses terhadap ekonomi digital 3 Keterbatasan Infrastruktur Energi Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas hanya 0,06% (2024)
1.Hambatan adopsi teknologi manufaktur modern; 2. Rendahnya minat investasi di sektor berbasis teknologi; 3. Terbatasnya diversifikasi ekonomi 4 Minimnya Jasa Perusahaan Kontribusi stabil di 0,03% sepanjang 2020-2024
1.Belum berkembangnya ekosistem bisnis berbasis pengetahuan; 2. Rendahnya nilai tambah layanan profesional; 3. Keterbatasan transfer pengetahuan dan teknologi 5 Dominasi Sektor Primer Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan berkontribusi 32,73% (2024)
1.Ketergantungan pada komoditas primer dengan nilai tambah rendah; 2. Kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global; 3. Lambatnya transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan 6 Rendahnya Keterkaitan Sektor Primer dengan Teknologi Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (29,00% dari PDRB) masih dikelola secara tradisional
1.Rendahnya produktivitas sektor primer; 2. Hilangnya potensi multiplier effect; 3. Kesenjangan produktivitas dengan wilayah lain 395 No Permasalahan Kondisi Dampak 7 Penurunan Kontribusi Sektor Keuangan dan Asuransi Menurun dari 4,50%

(2020)menjadi 3,41% (2024)

1.Terhambatnya transformasi digital sektor keuangan; 2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan modern; 3. Rendahnya inklusi keuangan Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Permasalahan utama terlihat dari rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan. Meskipun mengalami peningkatan dari 4,19%

(2020)menjadi 4,54% (2024), angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 19,83% pada tahun 2023. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa transformasi teknologi dalam sektor manufaktur masih berada pada tahap awal dan belum mampu menjadi pendorong utama ekonomi daerah. Tren penurunan kontribusi sektor informasi dan komunikasi juga menjadi indikator permasalahan transformasi digital. Meskipun secara nominal meningkat dari Rp49,91 miliar (2020) menjadi Rp64,97 miliar (2024), kontribusinya terhadap PDRB justru menurun dari 1,14% menjadi 1,05%. Kondisi ini kontras dengan tren nasional di mana sektor informasi dan komunikasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kontribusi 4,73% terhadap PDB nasional. Keterbatasan infrastruktur energi menjadi kendala fundamental bagi pengembangan industri berbasis teknologi. Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas yang hanya 0,06% terhadap PDRB pada tahun 2024 mengindikasikan rendahnya rasio elektrifikasi dan ketidakstabilan pasokan listrik. Hal ini menjadi hambatan signifikan bagi adopsi teknologi manufaktur modern yang membutuhkan pasokan energi yang stabil dan memadai. 396 Minimnya jasa perusahaan juga menjadi permasalahan serius. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB sangat rendah, hanya 0,03% sepanjang periode 2020-2024, mencerminkan belum berkembangnya ekosistem bisnis berbasis pengetahuan dan keterbatasan permintaan akan layanan profesional berteknologi tinggi. Dominasi sektor primer dalam struktur ekonomi mengindikasikan lambatnya laju transformasi ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan berkontribusi 32,73% terhadap PDRB pada tahun 2024, sementara nilai Location Quotient (LQ) sektor-sektor berbasis teknologi dan pengetahuan berada di bawah 1. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada sektor primer yang cenderung menggunakan teknologi konvensional dengan nilai tambah rendah. Rendahnya keterkaitan antara sektor primer yang dominan dengan pengembangan teknologi juga menjadi permasalahan struktural. Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi 29,00% terhadap PDRB masih dikelola secara tradisional dan belum mampu menjadi pendorong inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. 2.6.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Implementasi ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020-2024 menunjukkan sejumlah perkembangan positif namun juga menghadapi beberapa tantangan mendasar. Analisis data menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan konsep ekonomi hijau dan biru yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan ekonomi daerah. 397 Tabel II-97 Analisis Permasalahan Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Penurunan Produktivitas Perkebunan Luas lahan produktif meningkat 4,78% tetapi produksi menurun 13,56% (2020-2024)

1.Inefisiensi penggunaan sumber daya lahan; 2. Penurunan pendapatan petani per satuan lahan; 3. Ketidakberlanjutan ekonomi berbasis perkebunan 2 Penurunan Jumlah Kelompok Tani Binaan Menurun dari 365 kelompok (2021- 2022) menjadi 267 kelompok (2023), proyeksi 285 kelompok (2024)
1.Terhambatnya difusi inovasi pertanian berkelanjutan; 2. Menurunnya kapasitas kolektif petani; 3. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan pasar 3 Pendapatan Petani di Bawah Rata-rata Nasional Rp3.100.000 per bulan (2024), 4,3% di bawah rata-rata nasional (Rp3.240.000)
1.Kesejahteraan petani yang belum optimal; 2. Berkurangnya daya tarik sektor pertanian bagi generasi muda; 3. Potensi peralihan ke sektor ekonomi lain 4 Penurunan Luas Perkebunan Campuran Menurun dari 2.420,50 ha (2020- 2022) menjadi 1.902,75 ha

(2023), proyeksi 1.950,00 ha (2024)

1.Berkurangnya keanekaragaman hayati pertanian; 2. Meningkatnya kerentanan terhadap kegagalan panen; 3. Ketergantungan tinggi pada komoditas tertentu 5 Stagnasi Jumlah Koperasi Perikanan Tetap 4 unit selama 2020-2023, proyeksi 5 unit pada 2024
1.Lemahnya posisi tawar nelayan dalam rantai nilai;
2.Terbatasnya akses nelayan terhadap modal dan pasar; 3. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi kolektif sektor perikanan 6 Penurunan Jumlah Kelompok Nelayan Binaan Menurun dari 326 kelompok (2021) menjadi 150 kelompok (2022- 2023), proyeksi 165 kelompok

(2024)

1.Terhambatnya transfer pengetahuan dan teknologi;
2.Ketidakmerataan kapasitas nelayan; 3. Penurunan efektivitas program pemberdayaan nelayan 7 Ketiadaan Master Plan Kelautan/Perikanan Tidak tersedia selama 2020-2023, baru
1.Implementasi ekonomi biru tanpa kerangka kerja yang jelas; 2. Kurangnya 398 No Permasalahan Kondisi Dampak diproyeksikan tersedia pada 2024 koordinasi antar program;
3.Ketidakjelasan arah pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Dalam aspek ekonomi hijau, salah satu permasalahan utama adalah penurunan produksi perkebunan di tengah peningkatan luas lahan. Data menunjukkan bahwa meskipun luas lahan produktif perkebunan meningkat 4,78% selama periode 2020-2024 (dari 36.506,28 ha menjadi 38.250,65 ha), total produksi justru menurun 13,56% (dari 32.972,50 ton menjadi 28.500,45 ton). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya penurunan produktivitas lahan yang signifikan, yang berimplikasi pada efisiensi penggunaan sumber daya dan keberlanjutan ekonomi hijau secara keseluruhan. Penurunan jumlah kelompok tani binaan juga menjadi persoalan serius. Dari 365 kelompok pada tahun 2021-2022, jumlahnya menurun drastis menjadi 267 kelompok pada tahun 2023, dan diproyeksikan hanya mencapai 285 kelompok pada tahun 2024. Penurunan 20,6% ini menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan program pembinaan kelompok tani, padahal kelompok ini merupakan instrumen penting dalam difusi inovasi pertanian berkelanjutan. Pendapatan petani yang masih di bawah rata-rata nasional juga menjadi permasalahan ekonomi hijau yang perlu mendapat perhatian. Meskipun terjadi peningkatan dari Rp2.650.000 per bulan (2020) menjadi Rp3.100.000 per bulan (2024), angka ini masih 4,3% lebih rendah dibandingkan rata-rata pendapatan petani nasional (Rp3.240.000). Kesenjangan ini menggambarkan bahwa implementasi ekonomi hijau belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 399 Ketidakseimbangan pengembangan perkebunan juga terlihat dari penurunan luas areal perkebunan campuran. Dari 2.420,50 ha pada tahun 2020-2022, luas perkebunan campuran menurun menjadi 1.902,75 ha pada tahun 2023, dan diproyeksikan hanya mencapai 1.950,00 ha pada tahun 2024. Penurunan 19,44% ini berpotensi mengurangi keanekaragaman hayati pertanian yang menjadi indikator penting dalam ekonomi hijau. Dalam implementasi ekonomi biru, stagnasi jumlah koperasi perikanan menjadi persoalan mendasar. Selama periode 2020-2023, jumlah koperasi yang fungsional tetap 4 unit, dan diproyeksikan hanya bertambah 1 unit pada tahun 2024. Stagnasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi kolektif di sektor perikanan, yang menjadi pilar penting dalam implementasi ekonomi biru yang inklusif. Penurunan drastis jumlah kelompok nelayan binaan juga menjadi isu penting. Dari 326 kelompok pada tahun 2021, jumlahnya menurun drastis menjadi 150 kelompok pada tahun 2022-2023, dan diproyeksikan hanya mencapai 165 kelompok pada tahun 2024. Penurunan 54% ini menunjukkan adanya permasalahan dalam keberlanjutan program pembinaan nelayan, meskipun dapat dijelaskan sebagai bagian dari restrukturisasi program. Ketiadaan master plan rencana strategis kelautan/perikanan Dagho selama periode 2020-2023 juga mengindikasikan adanya gap dalam perencanaan strategis pengembangan ekonomi biru. Absennya dokumen perencanaan strategis ini menyebabkan implementasi ekonomi biru berjalan tanpa kerangka kerja yang jelas dan terukur. 400 2.6.1.3.4 Transformasi Digital Analisis terhadap transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang signifikan namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Pembangunan infrastruktur tower BTS periode 2020-2024 menjadi indikator penting dalam upaya mengatasi kesenjangan digital di wilayah kepulauan ini. Tabel II-98 Analisis Permasalahan Transformasi Digital Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Ketimpangan Distribusi Infrastruktur BTS Dari 15 kecamatan, hanya 9 kecamatan (60%) yang mendapat infrastruktur BTS baru (2020-2024)
1.Kesenjangan akses digital antar kecamatan;
2.Pembangunan ekonomi digital yang tidak merata;
3.Terhambatnya adopsi layanan publik berbasis digital 2 Ketergantungan pada Satu Operator Dominan Telkomsel menjadi operator tunggal di 10 lokasi, hanya 1 kolaborasi dengan Bakti
1.Terbatasnya kompetisi harga dan layanan; 2. Potensi biaya akses yang tinggi bagi masyarakat; 3. Ketergantungan pada kebijakan satu perusahaan 3 Variasi Jangkauan dan Kualitas Sinyal Perbedaan jenis dan ketinggian menara: Rectangular Tower (52 m), Triangle Tower (40-42 m), Pole Tower (20 m)
1.Kesenjangan kualitas layanan digital antar wilayah; 2. Inkonsistensi pengalaman pengguna; 3. Pembatasan jenis aplikasi yang dapat diakses di area tertentu 4 Konsentrasi Pembangunan di Wilayah Tertentu Kecamatan Tahuna Timur mendapat dua infrastruktur pada lokasi yang sama sementara banyak kecamatan belum terlayani
1.Memperlebar kesenjangan digital pusat-periferi; 2. Konsentrasi aktivitas ekonomi digital di wilayah tertentu; 3. Marginalisasi wilayah-wilayah terpencil 5 Keterbatasan Tidak ada informasi 1. Terbatasnya kapasitas 401 No Permasalahan Kondisi Dampak Diversifikasi Teknologi spesifik tentang pengembangan teknologi 4G atau 5G untuk mengadopsi aplikasi digital canggih; 2. Hambatan dalam implementasi Internet of Things dan smart solutions; 3. Daya saing digital yang rendah dibandingkan wilayah dengan teknologi lebih maju 6 Minimnya Program Peningkatan Kapasitas Digital Fokus pada infrastruktur fisik tanpa program literasi digital yang memadai
1.Rendahnya tingkat adopsi teknologi meskipun infrastruktur tersedia; 2. Kesenjangan antara ketersediaan dan pemanfaatan; 3. Return on investment infrastruktur yang tidak optimal 7 Lambatnya Perkembangan Awal (2020- 2021) Hanya 1 tower BTS yang dibangun pada tahun 2021, tidak ada pembangunan pada 2020
1.Tertinggalnya transformasi digital pada masa awal pandemi; 2. Keterbatasan dalam merespons kebutuhan akses digital saat WFH/SFH; 3. Kesenjangan dengan daerah yang lebih awal mengembangkan infrastruktur Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Meskipun terdapat kemajuan dengan dibangunnya 11 menara BTS baru yang tersebar di 9 kecamatan, perkembangan ini masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan data yang tersedia, dari 15 kecamatan yang ada, hanya 9 kecamatan (60%) yang mendapatkan infrastruktur BTS baru selama periode 2020-2024. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses digital antar kecamatan yang berpotensi menghambat transformasi digital secara menyeluruh. 402 Ketergantungan pada satu operator dominan juga menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Data menunjukkan bahwa Telkomsel menjadi operator tunggal dalam pembangunan infrastruktur BTS di 10 lokasi, dengan hanya satu kolaborasi bersama Bakti di Kampung Soewang, Kecamatan Manganitu Selatan pada tahun 2023. Dominasi satu operator dapat mempengaruhi dinamika pasar telekomunikasi, termasuk aspek kompetisi harga dan layanan yang dapat berdampak pada aksesibilitas masyarakat terhadap layanan digital. Perbedaan jenis dan ketinggian menara BTS juga menciptakan variasi dalam kualitas jangkauan sinyal. Terdapat perbedaan signifikan antara Rectangular Tower (52 m), Triangle Tower (40-42 m), dan Pole Tower (20 m) yang berimplikasi pada cakupan area dan kualitas sinyal. Perbedaan ini berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas layanan digital antar wilayah, di mana beberapa area mendapatkan konektivitas yang lebih baik dibandingkan area lain. Konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu juga menjadi permasalahan. Kecamatan Tahuna Timur menjadi satu-satunya wilayah yang mendapat dua infrastruktur pada lokasi yang sama (Kelurahan Tona 1) pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, banyak kecamatan lain belum mendapatkan infrastruktur BTS baru sama sekali. Ketidakseimbangan distribusi ini dapat memperlebar kesenjangan digital antara wilayah pusat dan periferi. Keterbatasan dalam diversifikasi teknologi juga menjadi isu penting. Data tidak menunjukkan adanya pengembangan teknologi 4G atau 5G secara spesifik, padahal teknologi tersebut menjadi prasyarat untuk transformasi digital yang lebih komprehensif, termasuk Internet of Things, smart city, dan aplikasi digital canggih lainnya yang membutuhkan bandwidth tinggi dan latensi rendah. 403 2.6.1.3.5 Pembangunan Ekonomi Daerah Analisis data pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya transformasi struktur ekonomi dan upaya peningkatan integrasi dengan pasar regional, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi daya saing dan dinamika pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan ini. Tabel II-99 Analisis Permasalahan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Kesenjangan Konektivitas Connectivity index hanya 0,65 (2024), jauh di bawah rata- rata nasional 0,82
1.Terhambatnya integrasi dengan pasar regional; 2. Tingginya biaya logistik dan distribusi; 3. Terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas 2 Transformasi Struktural Ekonomi yang Lambat Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB hanya 4,54%

(2024)meski tumbuh 52,7% dalam 5 tahun

1.Rendahnya nilai tambah produk lokal; 2. Terbatasnya diversifikasi ekonomi; 3. Ketergantungan pada ekspor produk primer 3 Kesenjangan Kualitas SDM IPM 74,43 (2024), di atas bawah rata-rata provinsi 74,2, tetapi masih di bawah nasional yaitu 75,02; rasio lulusan pendidikan tinggi hanya 1,48
1.Terbatasnya kapasitas inovasi; 2. Kesulitan dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan; 3. Daya saing tenaga kerja yang rendah 4 Ketergantungan Tinggi pada Sektor Primer Proporsi sektor primer terhadap PDRB meningkat dari 31,9%

(2020)menjadi 32,7%
(2024)

1.Kerentanan terhadap volatilitas harga global; 2. Risiko dampak perubahan iklim; 3. Terbatasnya peluang kerja bernilai tambah tinggi 5 Belum Berkembangnya Ekosistem Pendukung Bisnis Kontribusi sektor jasa perusahaan terhadap PDRB hanya 0,03%; hanya 12% UMKM memiliki akses layanan konsultasi
1.Terhambatnya pengembangan kapasitas UMKM; 2. Keterbatasan akses terhadap informasi pasar; 3. Rendahnya daya saing pelaku usaha lokal 404 No Permasalahan Kondisi Dampak bisnis 6 Kesenjangan Digital Penetrasi internet hanya 42,3% (2024), jauh di bawah rata- rata provinsi 65,8%
1.Terbatasnya akses terhadap e-commerce dan pasar digital; 2. Hambatan dalam adopsi teknologi produksi modern; 3. Kesulitan dalam pengembangan layanan digital 7 Tingginya Biaya Infrastruktur IKK mencapai 142,35

(2024), jauh di atas rata-rata nasional 115,42

1.Terbatasnya pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi; 2. Tingginya biaya investasi; 3. Rendahnya daya tarik investasi swasta 8 Terbatasnya Akses terhadap Infrastruktur Dasar Akses air minum layak 67,82%, sanitasi layak 64,73%, hunian layak 68,94% (2024)
1.Keterbatasan dalam pengembangan industri pengolahan; 2. Hambatan dalam peningkatan produktivitas; 3. Kesulitan dalam pengembangan pariwisata berkualitas Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) Kesenjangan konektivitas menjadi permasalahan utama dalam integrasi ekonomi daerah. Meskipun terjadi peningkatan dari 0,53

(2020)menjadi 0,65 (2024), connectivity index Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,82. Kesenjangan ini menjadi hambatan signifikan dalam integrasi ekonomi yang lebih intensif dengan pasar regional dan global, sekaligus menghambat mobilitas barang dan jasa yang menjadi prasyarat pengembangan pusat perdagangan. Transformasi struktural ekonomi yang lambat juga menjadi kendala serius. Meskipun terjadi pertumbuhan yang signifikan di sektor industri pengolahan (52,7% selama 2020-2024), kontribusinya terhadap PDRB masih sangat rendah (hanya 4,54% pada 2024). Hal ini menunjukkan masih lambatnya proses industrialisasi dan upaya 405 peningkatan nilai tambah produk lokal, sehingga membatasi diversifikasi ekonomi daerah. Kesenjangan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkat dari 69,42 (2020) menjadi 70,85 (2024), namun masih berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 74,22. Kesenjangan ini diperburuk dengan rasio lulusan pendidikan tinggi yang rendah (1,48), mengindikasikan keterbatasan dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang semakin penting dalam lanskap ekonomi global. Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer juga menjadi masalah struktural. Proporsi sektor primer terhadap PDRB bahkan sedikit meningkat dari 31,9% (2020) menjadi 32,7% (2024). Meskipun mencerminkan keunggulan komparatif dalam produksi komoditas pertanian dan perikanan, ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap volatilitas harga global dan perubahan iklim. Belum berkembangnya ekosistem pendukung bisnis juga menjadi hambatan serius. Sektor jasa perusahaan, meskipun menunjukkan pertumbuhan 46,49% selama 2020-2024, masih memiliki kontribusi sangat kecil (0,03%) terhadap PDRB. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya akses UMKM terhadap layanan konsultasi bisnis formal (hanya 12%), jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 34%. Kesenjangan digital juga menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi modern. Penetrasi internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mencapai 42,3% pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 65,8%. Kesenjangan ini menghambat akses pelaku usaha terhadap pasar yang lebih luas dan layanan bisnis digital. 406 Tingginya biaya infrastruktur juga menjadi persoalan dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 142,35 pada 2024, jauh di atas rata-rata nasional (115,42). Kondisi ini menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur menjadi sangat tinggi, sehingga menghambat percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2.6.1.4.Permasalahan Aspek Pelayanan Umum 2.6.1.4.1 Tata Kelola Pemerintahan (Implentasi Good Governance) Analisis tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya dinamika yang fluktuatif dalam implementasi prinsip-prinsip good governance. Meskipun terdapat beberapa pencapaian positif, masih ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan strategis. Peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKLM) dari 83,66% (2020) menjadi 86,76% (2023) dengan proyeksi mencapai 87,50% (2024) menunjukkan tren positif dalam kualitas pelayanan publik. Namun, penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 81,31% mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi kualitas layanan. Berdasarkan laporan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara (2022), penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur digital dalam penerapan sistem pelayanan terpadu, serta masalah aksesibilitas layanan di pulau-pulau kecil dan terpencil. 407 Tabel II-100 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Inkonsistensi Produksi Legislasi Daerah Jumlah rancangan Perda fluktuatif: 17
(2020), 4 (2021), 14
(2022), 8 (2023)

1.Ketidakpastian hukum dalam implementasi kebijakan; 2. Lambatnya respon legislatif terhadap kebutuhan regulasi; 3. Potensi ketidakselarasan dengan regulasi nasional 2 Penurunan Aktivitas Legislatif Jumlah rapat paripurna menurun dari 107 kali (2020) menjadi 18 kali (2021), meningkat bertahap menjadi 33 kali (2023)
1.Melemahnya fungsi pengawasan dan legislasi DPRD; 2. Terhambatnya mekanisme checks and balances; 3. Potensi dominasi eksekutif dalam proses kebijakan 3 Implementasi E- Government Terbatas Baru 65% layanan publik terintegrasi dalam sistem elektronik
1.Inefisiensi dalam pelayanan publik; 2. Hambatan dalam transformasi digital pemerintahan; 3. Kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan 4 Keterbatasan Integrasi Sistem Informasi Inisiatif "Satu Data Sangihe" masih dalam tahap awal implementasi
1.Fragmentasi data antar OPD; 2. Inefektivitas dalam pengambilan keputusan; 3. Terhambatnya perencanaan berbasis data 5 Kesenjangan Kapasitas Aparatur Daerah Variasi kapasitas besar antara aparatur di pusat dan di kecamatan/desa pulau- pulau kecil
1.Ketidakmerataan kualitas pelayanan; 2. Kesulitan implementasi kebijakan di daerah terpencil; 3. Hambatan dalam penerapan inovasi pelayanan 6 Keterbatasan Infrastruktur Digital Connectivity index rendah (0,65) pada tahun 2024
1.Hambatan akses masyarakat terhadap e- government; 2. Terbatasnya transparansi informasi publik; 3. Kesulitan koordinasi antar-instansi pemerintah 7 Tantangan Keterwakilan dalam Partisipasi Masyarakat Kesenjangan keterwakilan masyarakat dari pulau- pulau kecil dalam Musrenbang
1.Bias dalam perencanaan pembangunan; 2. Potensi marginalisasi kepentingan masyarakat pulau kecil; 3. Ketimpangan alokasi 408 No Permasalahan Kondisi Dampak sumber daya pembangunan 8 Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Optimal Temuan BPK terkait pengelolaan aset daerah meskipun mendapat opini WTP
1.Risiko inefisiensi pemanfaatan aset; 2. Potensi kerugian keuangan daerah; 3. Hambatan optimalisasi pendapatan asli daerah Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) Inkonsistensi dalam produksi legislasi daerah menjadi permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan. Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas/ditetapkan menunjukkan fluktuasi ekstrem, dari 17 rancangan (2020) menurun drastis menjadi 4 rancangan (2021), kemudian meningkat kembali menjadi 14 rancangan (2022), dan turun lagi menjadi 8 rancangan (2023). Pola yang tidak stabil ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses perencanaan legislasi, koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta kemampuan legal drafting yang perlu ditingkatkan. Penurunan drastis aktivitas legislatif juga tercermin dari jumlah rapat paripurna DPRD yang menurun dari 107 kali (2020) menjadi hanya 18 kali (2021), meskipun kemudian meningkat secara bertahap menjadi 33 kali (2023). Penurunan signifikan ini tidak hanya disebabkan oleh adaptasi terhadap protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, tetapi juga keterbatasan infrastruktur digital yang menghambat pelaksanaan rapat secara virtual, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Mantiri dan Lasut (2022). Implementasi e-government yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan laporan Dinas Komunikasi dan Informatika (2023), baru 65% layanan publik yang terintegrasi dalam sistem elektronik. Connectivity index yang rendah (0,65 pada tahun 2024) menjadi faktor penghambat utama dalam aksesibilitas sistem e- government, terutama di pulau-pulau kecil dan terpencil. 409 Keterbatasan integrasi sistem informasi pemerintahan juga menjadi permasalahan mendasar. Meskipun inisiatif "Satu Data Sangihe" telah dicanangkan pada tahun 2022, implementasinya masih dalam tahap awal. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi data dan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berimplikasi pada efektivitas pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Kesenjangan kapasitas aparatur daerah juga menjadi isu penting yang perlu ditangani. Berdasarkan laporan Inspektorat Daerah (2023), terdapat variasi kapasitas yang cukup besar antara aparatur di pusat pemerintahan dan di kecamatan/desa di pulau-pulau kecil. Kesenjangan ini berdampak pada kualitas pelayanan publik yang tidak merata di seluruh wilayah kepulauan. 2.6.1.4.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.6.1.4.2.1.Pendidikan Analisis data pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan pencapaian yang cukup positif namun juga menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di wilayah kepulauan. Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian tinggi, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. Tabel II-101 Analisis Permasalahan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Kesenjangan Kualitas Pembelajaran Skor literasi (462) dan numerasi (458) di bawah rata-rata nasional (482 dan 489)
1.Rendahnya daya saing lulusan; 2. Terbatasnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah; 3. Hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi 2 Keterlambatan Usia APK SD/MI 1. Kesenjangan usia dalam 410 No Permasalahan Kondisi Dampak Masuk Sekolah mencapai 113,98% dan APK SMP 102,20% (2022- 2023) kelas; 2. Tantangan pedagogis bagi guru; 3. Risiko putus sekolah lebih tinggi 3 Akses Pendidikan Belum Merata Masih ada 0,93% penduduk buta aksara terkonsentrasi di pulau-pulau kecil
1.Ketimpangan kesempatan pendidikan; 2. Marginalisasi masyarakat di pulau terpencil; 3. Hambatan dalam partisipasi pembangunan 4 Tantangan Transisi Antar Jenjang Kesenjangan antara APK SD/MI dan APK SMP pada tahun 2020-2021
1.Risiko putus sekolah setelah lulus SD; 2. Ketidaktuntasan wajib belajar 9 tahun; 3. Pembatasan peluang pengembangan karir 5 Ketidakselarasan Pencapaian Kuantitatif dan Kualitatif Tingkat kelulusan 100% namun kompetensi di bawah rata-rata nasional
1.Ilusi keberhasilan pendidikan; 2. Ketidaksiapan lulusan di dunia kerja; 3. Investasi pendidikan yang tidak efektif 6 Konsentrasi Buta Aksara di Wilayah Terpencil Sekitar 0,80% penduduk masih buta aksara pada 2024
1.Eksklusi digital dan informasi; 2. Terbatasnya akses terhadap layanan publik; 3. Ketidakmampuan berpartisipasi penuh dalam masyarakat 7 Aksesibilitas Fisik ke Sekolah Tantangan geografis wilayah kepulauan
1.Tingginya biaya transportasi ke sekolah; 2. Kehadiran tidak teratur di sekolah; 3. Kelelahan fisik yang mempengaruhi pembelajaran 8 Kualitas dan Distribusi Guru Kesenjangan kapasitas guru antara pulau utama dan pulau kecil
1.Variasi kualitas pembelajaran; 2. Ketergantungan pada metode konvensional di sekolah terpencil; 3. Keterbatasan model pembelajaran inovatif Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) 411 Kesenjangan kualitas pembelajaran menjadi permasalahan utama di balik pencapaian kuantitatif yang tinggi. Data Asesmen Nasional menunjukkan bahwa skor literasi membaca dan numerasi siswa di Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 462 untuk literasi (di bawah rata-rata nasional 482) dan 458 untuk numerasi (di bawah rata-rata nasional 489). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi dasar, meskipun indikator formal seperti tingkat kelulusan mencapai 100%. Adanya fenomena keterlambatan usia masuk sekolah juga menjadi persoalan yang terlihat dari APK SD/MI dan SMP yang melebihi 100%. APK SD/MI mencapai 113,98% pada tahun 2022-2023 dan APK SMP mencapai 102,20% pada periode yang sama. Angka yang melebihi 100% ini menunjukkan banyaknya siswa di luar kelompok usia standar, yang mengindikasikan keterlambatan akses pendidikan, terutama di pulau-pulau kecil dan terpencil. Meskipun Angka Melek Huruf mencapai 99,07% pada tahun 2023, masih terdapat sekitar 0,93% penduduk buta aksara yang umumnya terkonsentrasi di pulau-pulau kecil dan terpencil dengan aksesibilitas terbatas. Kondisi ini mencerminkan tantangan geografis dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kepulauan. Tantangan dalam transisi pendidikan antar jenjang juga terlihat dari kesenjangan antara APK SD/MI dan APK SMP pada tahun 2020-
2021.Meskipun kesenjangan ini menyempit pada tahun 2022-2024, faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya masih menjadi hambatan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah. 412 Perbedaan mencolok antara pencapaian kuantitatif dan kualitatif menjadi isu penting dalam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tingkat kelulusan SD/MI dan SMP yang mencapai 100% pada tahun 2022-2024 tidak sejalan dengan hasil asesmen kompetensi yang berada di bawah rata-rata nasional. Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa fokus pendidikan masih lebih berat pada aspek kuantitatif dibandingkan kualitas pembelajaran. 2.6.1.4.2.2.Kesehatan Permasalahan terlihat pada indikator kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menunjukkan pencapaian positif dalam beberapa aspek fundamental, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan. Tabel II-102 Analisis Permasalahan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Rendahnya Cakupan Imunisasi Campak Cakupan hanya 75,57% (2022- 2023), jauh di bawah target nasional 95%
1.Kerentanan terhadap KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; 2. Risiko tinggi bagi bayi yang tidak mendapat imunisasi; 3. Hambatan dalam pencapaian status eliminasi campak 2 Fluktuasi Angka Kematian Ibu AKI 0 (2021), 65,40 per 100.000 kelahiran hidup

(2022), 0 (2023)

1.Ketidakstabilan dalam pelayanan kesehatan maternal;
2.Risiko kegawatdaruratan obstetri di pulau terpencil; 3. Tantangan sistem rujukan maternal di wilayah kepulauan 3 Ketidakstabilan Angka Kematian Bayi AKB meningkat dari 2,38 (2020) menjadi 5,48

(2021), kemudian

1.Kerentanan sistem pelayanan neonatal; 2. Risiko kematian bayi pada masa krisis; 3. Tantangan dalam kontinuitas layanan 413 No Permasalahan Kondisi Dampak turun menjadi 2,51 (2023) kesehatan bayi 4 Peningkatan Kasus Gizi Buruk Meningkat dari 0,07% (2020) menjadi 1,03% (2022-2023)
1.Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak; 2. Peningkatan kerentanan terhadap penyakit; 3. Risiko dampak jangka panjang pada kognitif dan produktivitas 5 Fluktuasi Angka Kesakitan Malaria Menurun dari 1,30 (2020) menjadi 0,42

(2021), kembali meningkat menjadi 1,04 (2022-2023)

1.Beban penyakit endemis yang berkelanjutan; 2. Produktivitas masyarakat yang terganggu; 3. Tantangan eliminasi malaria di wilayah kepulauan 6 Ketimpangan Layanan Kesehatan Antar Pulau Variasi cakupan layanan kesehatan antara pulau utama dan pulau-pulau kecil
1.Kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan; 2. Variasi kualitas kesehatan antar wilayah; 3. Tantangan dalam pemerataan sumber daya kesehatan 7 Kerentanan Sistem Kesehatan Terhadap Krisis Penurunan AHH menjadi 70,18 tahun pada 2021 (masa pandemi)
1.Gangguan kontinuitas layanan saat krisis; 2. Hambatan dalam penanganan kegawatdaruratan; 3. Kesulitan adaptasi sistem kesehatan terhadap situasi darurat 8 Kesenjangan dalam Sistem Surveilans Kesehatan Variasi dalam deteksi kasus antar periode (terlihat dari fluktuasi indikator)
1.Ketidakakuratan data kesehatan; 2. Hambatan dalam perencanaan intervensi; 3. Kesulitan dalam evaluasi efektivitas program Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) Meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 70,97 tahun (2020) menjadi 74,49 tahun (2023) dan bahkan melampaui rata-rata nasional (71,80 tahun), terdapat fluktuasi yang perlu diwaspadai. Penurunan AHH pada tahun 414 2021 menjadi 70,18 tahun menunjukkan kerentanan sistem kesehatan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19, meskipun kemudian mengalami pemulihan yang baik. Cakupan imunisasi campak yang rendah menjadi salah satu permasalahan penting. Terjadi penurunan drastis dari 74,90% (2020) menjadi hanya 45,70% (2021), dan meskipun kemudian meningkat menjadi 75,57% (2022-2023), angka ini masih jauh di bawah target nasional 95%. Rendahnya cakupan imunisasi menciptakan celah potensial bagi kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Fluktuasi Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun secara umum menunjukkan capaian yang baik (0 kasus pada 2021 dan 2023), namun kenaikan pada tahun 2022 (65,40 per 100.000 kelahiran hidup) menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pelayanan kesehatan maternal. Karakteristik wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses menjadi faktor risiko dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri. Angka Kematian Bayi (AKB) juga menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 5,48 per 1.000 kelahiran hidup dari sebelumnya 2,38 (2020). Meskipun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya (2,51 pada 2023), perubahan yang cukup drastis menunjukkan ketidakstabilan dalam sistem layanan kesehatan neonatal dan ketahanannya terhadap situasi krisis. Persentase kasus gizi buruk meningkat secara signifikan dari 0,07% (2020) menjadi 1,02% (2021) dan relatif stabil pada 1,03% (2022-2023). Peningkatan ini, walaupun sebagian disebabkan oleh perbaikan sistem deteksi, tetap menunjukkan adanya permasalahan 415 dalam ketahanan pangan dan gizi keluarga, terutama selama masa krisis seperti pandemi COVID-19. Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk juga menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan, menurun dari 1,30 (2020) menjadi 0,42 (2021), namun kembali meningkat menjadi 1,04 (2022-2023). Sebagai daerah endemis malaria, situasi ini menunjukkan belum optimalnya program pengendalian vektor dan sistem surveilans penyakit berbasis lingkungan di wilayah kepulauan. 2.6.1.4.2.3.Pekerjaan Umum Indikator pekerjaan umum Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan sejumlah permasalahan mendasar dalam aspek pengairan, pelayanan air minum, sanitasi, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Berbagai tantangan ini memengaruhi kualitas infrastruktur dasar yang penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Tabel II-103 Analisis Permasalahan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Stagnasi Pengembangan Jaringan Irigasi Rasio jaringan irigasi tetap pada 23,48 dan luas areal irigasi teknis stabil pada 224,24 ha (2021-2024)
1.Terbatasnya pengembangan pertanian irigasi; 2. Ketergantungan tinggi pada pertanian tadah hujan; 3. Kerentanan terhadap kekeringan 2 Ketiadaan Penanganan Pantai Kritis 0 km pantai kritis ditangani (2020-2024) dari 45,8 km pantai yang mengalami abrasi
1.Percepatan abrasi pantai dan hilangnya daratan; 2. Kerusakan infrastruktur dan permukiman pesisir; 3. Meningkatnya kerentanan terhadap dampak kenaikan muka air laut 3 Tidak Ada Penanganan 0 meter sungai rawan banjir tertangani (2021-
1.Meningkatnya risiko bencana banjir; 2. 416 No Permasalahan Kondisi Dampak Sungai Rawan Banjir 2024) meskipun terdapat 28 titik rawan banjir Kerusakan infrastruktur dan permukiman; 3. Gangguan aktivitas ekonomi dan sosial saat banjir 4 Fluktuasi Pelayanan Air Minum Jumlah KK terlayani menurun dari 50.018

(2020)menjadi 31.322
(2023); KK tidak terlayani meningkat dari 10.245 (2022) menjadi 15.979 (2023)

1.Ketidakpastian akses air minum; 2. Beban ekonomi rumah tangga untuk pemenuhan air; 3. Risiko kesehatan akibat penggunaan sumber air tidak layak 5 Kesenjangan Akses Air Bersih 35% penduduk belum memiliki akses air bersih yang memadai

(2023)

1.Disparitas kesehatan antar wilayah; 2. Beban waktu dan tenaga untuk mencari air; 3. Hambatan dalam aktivitas ekonomi dan pendidikan 6 Penurunan Kondisi Jalan Jalan kondisi "mantap" menurun dari 462,91 km (2022) menjadi 246,21 km (2023); jalan rusak berat meningkat dari 38,08 km menjadi 97,40 km
1.Meningkatnya waktu dan biaya transportasi; 2. Hambatan dalam distribusi barang dan jasa; 3. Kesulitan akses ke pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan) 7 Peningkatan Jembatan Rusak Berat Panjang jembatan kondisi rusak berat meningkat dari 51,10 m (2020-2021) menjadi 131,10 m (2022-2023)
1.Risiko keselamatan pengguna jalan; 2. Keterisolasian beberapa daerah; 3. Terhambatnya arus distribusi hasil pertanian dan perkebunan 8 Tingginya Biaya Pemeliharaan Infrastruktur Biaya konstruksi dan pemeliharaan jalan 1,5- 2 kali lipat dibanding wilayah daratan utama
1.Kesulitan dalam alokasi anggaran yang memadai; 2. Tertundanya proyek-proyek strategis; 3. Keterbatasan cakupan pemeliharaan infrastruktur Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) Dalam sektor pengairan, terjadi stagnasi pembangunan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh stabilnya rasio jaringan irigasi pada 417 23,48 sejak tahun 2021 hingga 2024. Luasan areal irigasi teknis juga tetap stabil pada 224,24 hektar selama periode 2020-2024, mengindikasikan tidak adanya pengembangan sistem irigasi baru dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menjadi kendala serius bagi pengembangan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Ketiadaan penanganan pantai kritis juga menjadi permasalahan serius. Meskipun Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki panjang pantai 382,15 kilometer, data menunjukkan tidak ada penanganan pantai kritis (0 km) selama periode 2020-2024. Padahal, menurut penelitian Kartiasih dan Widjaya (2023), setidaknya 45,8 kilometer pantai di kabupaten ini mengalami abrasi dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Ketiadaan penanganan meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan gelombang ekstrem. Tidak adanya penanganan sungai rawan banjir juga menjadi isu penting. Meskipun terdapat 224 sungai di Kabupaten Kepulauan Sangihe, data menunjukkan panjang sungai rawan banjir yang tertangani adalah 0 meter selama periode 2021-2024, padahal terdapat setidaknya 28 titik rawan banjir di sepanjang aliran sungai menurut laporan BPBD (2023). Kondisi ini meningkatkan risiko bencana banjir terutama pada musim hujan. Dalam sektor pelayanan air minum, terjadi fluktuasi jumlah penduduk terlayani yang tidak konsisten dengan peningkatan jumlah kampung terlayani. Meskipun jumlah kampung terlayani air minum meningkat dari 125 (2020) menjadi 149 (2021-2023), jumlah KK terlayani justru menurun drastis dari 50.018 KK (2020) menjadi 28.333 KK (2021), kemudian fluktuatif hingga mencapai 31.322 KK (2023). 418 Bahkan jumlah KK yang belum terlayani air minum meningkat signifikan dari 10.245 KK (2022) menjadi 15.979 KK (2023). Kesenjangan akses air bersih masih cukup tinggi dengan persentase ketersediaan air bersih/air minum yang hanya mencapai 65% pada tahun 2023, artinya masih terdapat 35% penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih yang memadai. Kesenjangan ini lebih signifikan di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil yang menghadapi tantangan dalam ketersediaan sumber air bersih akibat intrusi air laut. Dalam infrastruktur jalan, terjadi penurunan drastis kondisi jalan dengan klasifikasi "mantap" dari 462,91 km (85,21% dari total panjang jalan) pada tahun 2022 menjadi hanya 246,21 km (64,80%) pada tahun 2023. Bersamaan dengan itu, jalan dengan kondisi rusak berat meningkat signifikan dari 38,08 km (2022) menjadi 97,40 km

(2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemeliharaan jaringan jalan yang disebabkan oleh faktor cuaca, anggaran terbatas, dan penggunaan jalan oleh kendaraan bermuatan berlebih. 2.6.1.4.2.4.Perumahan dan Permukiman Analisis terhadap sektor perumahan dan permukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan beberapa permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Meskipun persentase rumah layak huni di kabupaten ini berada di atas rata-rata nasional, pola fluktuasi yang terjadi selama periode 2020-2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi peningkatan kualitas perumahan. 419 Tabel II-104 Analisis Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Fluktuasi Persentase Rumah Layak Huni Menurun dari 88,52% (2021) menjadi 86,25%
(2023)

1.Ketidakstabilan kualitas perumahan; 2. Menurunnya standar hidup sebagian masyarakat; 3. Kerentanan struktur rumah terhadap bencana 2 Disparitas Rumah Layak Huni Antar Wilayah Kesenjangan 21,14% antara Kecamatan Tahuna (94,32%) dan Kecamatan Tatoareng (73,18%)
1.Ketimpangan kualitas hidup antar wilayah; 2. Konsentrasi pembangunan di wilayah pusat;
3.Marginalisasi masyarakat di pulau-pulau kecil 3 Tingginya Biaya Material Bangunan Material harus didatangkan dari luar pulau dengan biaya transportasi tinggi
1.Ketidakterjangkauan pembangunan rumah layak huni; 2. Penggunaan material berkualitas rendah; 3. Pembangunan rumah dengan standar minimal 4 Keterbatasan Lahan Layak Bangun Topografi berbukit dan rawan longsor membatasi pilihan lokasi
1.Permukiman di area berisiko bencana; 2. Kesulitan pengembangan infrastruktur pendukung; 3. Kepadatan permukiman yang tidak teratur 5 Cakupan Program Perbaikan RTLH Terbatas Dari 3.245 RTLH, hanya terjangkau 699 unit (Program Bedah Rumah dan BSPS) selama 2020- 2023
1.Lambatnya peningkatan kualitas perumahan; 2. Masih banyak keluarga tinggal di rumah tidak layak; 3. Disparitas kondisi perumahan semakin melebar 6 Dominasi Rumah Panggung Kayu 65% rumah berupa rumah panggung dengan material utama kayu
1.Kerentanan terhadap kebakaran; 2. Biaya pemeliharaan tinggi; 3. Ketahanan struktur yang terbatas terhadap cuaca ekstrem 7 Keterbatasan Akses Air Bersih dan Sanitasi Beberapa pulau kecil mengalami kesulitan akses air bersih
1.Rumah tidak memenuhi standar kelayakan meskipun struktur baik; 2. Risiko kesehatan akibat sanitasi tidak 420 No Permasalahan Kondisi Dampak layak; 3. Kesulitan dalam aktivitas sehari-hari 8 Keberlanjutan Program Peningkatan Perumahan Program bantuan fisik tanpa penguatan kapasitas pemeliharaan
1.Penurunan kembali kualitas rumah pasca-program; 2. Efektivitas program jangka panjang tidak optimal; 3. Inefisiensi penggunaan anggaran Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) Fluktuasi persentase rumah layak huni menjadi indikator adanya ketidakstabilan pembangunan perumahan di kabupaten ini. Data menunjukkan persentase rumah layak huni meningkat dari 85,70%

(2020)menjadi 88,52% (2021), namun kemudian menurun menjadi 86,30% (2022) dan sedikit turun lagi menjadi 86,25% (2023). Penurunan berturut-turut selama dua tahun terakhir mengindikasikan adanya tantangan serius dalam mempertahankan kualitas perumahan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Disparitas persentase rumah layak huni antar wilayah menjadi permasalahan lain yang cukup mencolok. Terdapat kesenjangan signifikan antara Kecamatan Tahuna yang mencapai 94,32% dengan Kecamatan Tatoareng yang hanya 73,18%. Disparitas lebih dari 21% ini mencerminkan ketimpangan pembangunan antara pusat pemerintahan dengan pulau-pulau kecil terluar, yang berimplikasi pada ketidakmerataan kualitas hidup masyarakat. Tingginya biaya material bangunan juga menjadi kendala utama dalam pengembangan perumahan layak huni. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan sebagian besar material bangunan harus didatangkan dari luar pulau, yang mengakibatkan biaya konstruksi menjadi lebih tinggi. Hal ini menjadi faktor pembatas bagi masyarakat 421 berpenghasilan rendah dalam membangun atau memperbaiki rumah mereka. Keterbatasan lahan layak bangun akibat topografi yang berbukit dan rawan longsor juga menjadi permasalahan mendasar. Kondisi ini membatasi pilihan lokasi pembangunan perumahan dan menyebabkan banyak rumah dibangun di kawasan berisiko. Tantangan ini semakin kompleks dengan keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, drainase, dan sanitasi di beberapa kawasan permukiman. Cakupan program perbaikan rumah tidak layak huni yang masih terbatas juga menjadi tantangan tersendiri. Dari sekitar 3.245 rumah tidak layak huni yang memerlukan intervensi pada tahun 2023, program yang ada hanya mampu menjangkau sebagian kecil. Program Bedah Rumah hanya merehabilitasi 287 unit dan Program BSPS hanya menjangkau 412 rumah tangga selama periode 2020-2023, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan dan intervensi. 2.6.1.4.2.5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan ketertiban umum merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Filipina, menghadapi tantangan spesifik dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Data angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren penurunan signifikan dalam periode 2020-

2023.Pada tahun 2020, angka kriminalitas tercatat sebesar 3,73, yang kemudian menurun drastis sebesar 87,94% menjadi 0,45 pada tahun
2021.Penurunan terus terjadi dengan angka kriminalitas mencapai 422 0,32 pada tahun 2022 (turun 28,89%) dan 0,29 pada tahun 2023 (turun 9,38%). Proyeksi angka kriminalitas pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 0,27 atau turun 6,90% dari tahun sebelumnya. Tabel II-105 Analisis Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Penurunan angka kriminalitas yang sangat signifikan Angka kriminalitas turun dari 3,73 (2020) menjadi 0,29 (2023)
1.Peningkatan rasa aman masyarakat 2. Penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat 3. Efektivitas strategi keamanan berbasis wilayah 2 Kejahatan lintas batas Wilayah berbatasan dengan Filipina, rawan penyelundupan dan perdagangan manusia
1.Ancaman bagi keamanan sosial dan ekonomi 2. Potensi masuknya jaringan kejahatan internasional 3. Meningkatkan kebutuhan pengawasan perbatasan 3 Keterbatasan infrastruktur keamanan di pulau terpencil Tidak semua wilayah memiliki pos keamanan dan akses mudah ke aparat penegak hukum
1.Kesenjangan dalam penegakan hukum 2. Kesulitan dalam menangani tindak kriminal 3. Meningkatkan risiko konflik sosial 4 Risiko bencana alam di wilayah kepulauan Rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrem
1.Gangguan terhadap stabilitas sosial-ekonomi 2. Kerentanan terhadap peningkatan angka kriminalitas pasca-bencana
3.Perlunya penguatan sistem mitigasi bencana Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) Penurunan angka kriminalitas ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, yaitu penguatan strategi keamanan, termasuk patroli di wilayah perbatasan dan pengawasan perairan, peningkatan 423 kerja sama dengan Filipina dalam penanganan kejahatan lintas batas, pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 yang berkontribusi pada penurunan aktivitas kriminal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling. Tren penurunan angka kriminalitas secara berkelanjutan mencerminkan efektivitas pendekatan keamanan adaptif di wilayah kepulauan. Pola keamanan berbasis masyarakat, yang melibatkan tokoh adat dan pemuka agama, berperan dalam mencegah kejahatan. Namun, tantangan dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat masih tetap ada, terutama dalam aspek keamanan perbatasan, termasuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, penegakan hukum di pulau-pulau terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur keamanan, serta mitigasi risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan dampak perubahan iklim. 2.6.1.4.2.6.Sosial Aspek sosial merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam perlindungan dan pelayanan sosial bagi kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan khusus dalam penyediaan sarana sosial dan penanganan PMKS akibat karakteristik geografisnya. Tabel II-106 Analisis Permasalahan Sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Ketiadaan Panti Jompo Tidak ada panti jompo untuk lansia
1.Lansia terlantar tanpa dukungan layanan 2. Keterbatasan akses layanan sosial bagi lansia di daerah kepulauan 3. Meningkatnya beban keluarga dalam merawat 424 No Permasalahan Kondisi Dampak lansia 2 Tidak Tersedianya Panti Rehabilitasi Tidak ada fasilitas rehabilitasi sosial
1.Kesulitan dalam pemulihan penyandang disabilitas dan korban NAPZA 2. Keterbatasan reintegrasi sosial bagi kelompok rentan 3. Potensi peningkatan angka PMKS akibat minimnya layanan rehabilitasi 3 Fluktuasi Bantuan Sosial bagi PMKS Jumlah penerima bantuan berubah signifikan setiap tahun
1.Ketidakpastian akses bantuan bagi PMKS 2. Ketidakefektifan program dalam menjangkau penerima secara berkelanjutan 3. Ketergantungan PMKS terhadap program bantuan tanpa kepastian keberlanjutan 4 Pengurangan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Jumlah KK miskin yang diberi keterampilan usaha turun dari 65 (2020) menjadi 30 (2021-2024)
1.Berkurangnya kesempatan keluarga miskin meningkatkan ekonomi 2. Keterbatasan program dalam membantu keluarga keluar dari kemiskinan
3.Ketimpangan akses pemberdayaan ekonomi di wilayah kepulauan 5 Stagnasi Data Anak Terlantar & Putus Sekolah Data tetap 234 anak selama lima tahun berturut- turut
1.Potensi kesalahan dalam pendataan dan pembaruan data
2.Program pencegahan anak terlantar dan putus sekolah kurang efektif 3. Tidak ada indikasi penurunan jumlah anak rentan meskipun ada program pemerintah 6 Penghentian Subsidi Panti Sosial Subsidi turun dari Rp214 juta (2020) menjadi Rp0 (2022-2024)
1.Ancaman terhadap keberlanjutan panti asuhan 2. Berkurangnya layanan bagi anak-anak di panti 3. Meningkatnya beban operasional panti asuhan tanpa dukungan pemerintah 7 Keterbatasan Infrastruktur Layanan Sosial Tidak ada peningkatan kapasitas sarana
1.Kesulitan akses layanan sosial bagi masyarakat kepulauan 2. PMKS tidak memiliki fasilitas 425 No Permasalahan Kondisi Dampak rehabilitasi sejak 2021 rehabilitasi yang memadai 3. Ketidakseimbangan layanan sosial antara pusat dan daerah terpencil Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) Selama periode 2020-2024, jumlah panti asuhan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap stagnan di angka 4, tanpa adanya panti jompo maupun panti rehabilitasi. Ketiadaan panti jompo menjadi tantangan dalam penanganan kesejahteraan lanjut usia yang tidak memiliki keluarga. Selain itu, tidak tersedianya panti rehabilitasi menunjukkan adanya kesenjangan dalam penanganan penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, dan kelompok PMKS lainnya yang membutuhkan layanan rehabilitasi khusus. Fluktuasi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tantangan dalam konsistensi program. Pada tahun 2020, tercatat 36 PMKS yang mendapatkan bantuan, angka ini turun drastis menjadi 0 pada 2021, lalu meningkat signifikan menjadi 82 pada 2022-
2024.Fluktuasi ini dipengaruhi oleh perubahan prioritas anggaran atau mekanisme penyaluran bantuan sosial. Jumlah KK miskin yang diberi keterampilan usaha menurun dari 65 KK pada 2020 menjadi 30 KK pada 2021-2024. Penurunan sebesar 53,85% ini mengindikasikan pengurangan kapasitas program pemberdayaan keluarga miskin. Konsistensi angka 30 KK dalam tiga tahun terakhir juga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas program ini dalam menjangkau lebih banyak keluarga miskin. Jumlah anak terlantar dan putus sekolah stagnan di angka 234 selama lima tahun berturut-turut, yang dapat mengindikasikan kurangnya pembaruan data atau efektivitas program yang masih terbatas. Sementara itu, subsidi ke panti sosial mengalami penurunan 426 drastis dari Rp214.009.250 pada 2020 menjadi Rp188.705.000 pada 2021, dan dihentikan sepenuhnya sejak 2022. Penghentian ini berpotensi mengancam kelangsungan operasional panti asuhan yang masih beroperasi 2.6.1.4.3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan menghadapi beragam permasalahan yang kompleks dalam pembangunan daerahnya. Dari data yang tersaji pada pembahasan urusan wajib non pelayanan dasar (di Bab 2), terlihat bahwa meskipun ada beberapa capaian positif seperti penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan perhatian khusus. Pada sektor ketenagakerjaan, meskipun tingkat pengangguran menurun secara signifikan dari 6,57% pada tahun 2020 menjadi 2,56% pada tahun 2023, terjadi fluktuasi yang cukup tajam pada jumlah angkatan kerja yang bekerja dan jumlah bukan angkatan kerja. Peningkatan signifikan jumlah bukan angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 41,44% mengindikasikan adanya fenomena "discouraged workers" di mana sebagian penduduk usia kerja memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja karena berbagai faktor. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, terlihat adanya fluktuasi tajam dalam partisipasi angkatan kerja perempuan, yang menurun drastis dari 64,56% pada tahun 2021 menjadi 38,47% pada tahun 2022. Meskipun kemudian meningkat menjadi 51,68% pada tahun 2023, fluktuasi ini menunjukkan adanya faktor-faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. 427 Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan beberapa tantangan. Meskipun terjadi peningkatan dalam cakupan NSPM, jumlah agenda peduli lingkungan tetap stabil pada angka 2 agenda per tahun selama periode 2020-2023. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam implementasi program aksi lingkungan berbasis masyarakat. Di sektor persampahan, meskipun persentase penanganan sampah meningkat menjadi 60,20% pada tahun 2023, masih terdapat sekitar 39,80% sampah yang belum tertangani dengan baik. Terbatasnya jumlah fasilitas pengelolaan sampah, terutama dengan hanya 1 TPA untuk seluruh kabupaten, menjadi tantangan logistik dalam transportasi sampah dari pulau-pulau lain ke lokasi TPA. Sektor kependudukan dan catatan sipil menghadapi permasalahan serius, terutama pada layanan pencatatan perkawinan yang menunjukkan penurunan drastis dari 75,76 pada tahun 2020 menjadi 461 pada tahun 2023. Perbedaan skala yang sangat signifikan mengindikasikan adanya perubahan dalam sistem pencatatan atau faktor eksternal yang mempengaruhi layanan. Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa juga menghadapi tantangan besar, dengan penurunan jumlah UMKM yang sangat drastis dari 7.460 unit pada tahun 2020 menjadi 2.014 unit pada tahun 2021. Meskipun beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 berkontribusi pada penurunan ini, angka tersebut menunjukkan keterpurukan yang serius dalam lingkup aktivitas ekonomi mikro dan kecil di tingkat desa. Sektor perhubungan menunjukkan tantangan dalam konektivitas antar pulau, dengan penurunan jumlah trip pelayaran kapal perintis per bulan dari 6 pada periode 2020-2022 menjadi 4 pada periode 2023- 2024, serta penurunan jumlah pulau yang dilayani armada lokal dari 9 428 pada periode 2020-2022 menjadi 4 pada periode 2023-2024. Aspek yang paling memprihatinkan adalah hilangnya prasarana helipad di wilayah pulau sejak tahun 2022. Transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, dengan hanya satu jaringan komunikasi yang tersedia selama periode 2020-2023. Kecepatan internet rata-rata hanya mencapai 5,7 Mbps, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 21,3 Mbps. Gangguan layanan internet seluler yang terjadi rata-rata 8 kali per bulan dengan durasi rata-rata 4,5 jam per gangguan juga menghambat kontinuitas layanan digital. Sektor kebudayaan menunjukkan stagnansi, bahkan terjadi penurunan dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya, dari 1 festival pada tahun 2020 menjadi tidak ada festival sama sekali pada periode 2021-2024. Angka ini sangat memprihatinkan mengingat peran festival dalam pelestarian, pengembangan, dan promosi kebudayaan lokal. Layanan perpustakaan mengalami kontraksi dengan penurunan jumlah perpustakaan dari 38 pada tahun 2020 menjadi hanya 20 pada tahun 2022-2024. Dengan 24 pulau berpenghuni, jumlah perpustakaan yang tersisa tidak memungkinkan distribusi merata satu perpustakaan per pulau, yang berpotensi menciptakan kesenjangan akses literasi dan informasi. Pengelolaan kearsipan juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun terjadi peningkatan jumlah dokumen/arsip yang dikelola, keterbatasan SDM dengan hanya 2 orang aparatur kompeten pada tahun 2023 menjadi kendala dalam pengembangan sistem kearsipan yang efektif di wilayah kepulauan. 429 Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa permasalahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat kompleks dan saling terkoneksi. Karakteristik wilayah kepulauan dengan 144 pulau (24 pulau berpenghuni dan 120 pulau tidak berpenghuni) memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik. Keterbatasan konektivitas, baik fisik maupun digital, menjadi faktor mendasar yang mempengaruhi hampir semua aspek pembangunan. Diperlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, dengan mempertimbangkan aspek konektivitas, ketahanan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan dan budaya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Inovasi dalam model pelayanan publik yang mempertimbangkan tantangan geografis juga perlu dikembangkan untuk memastikan pemerataan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh masyarakat di pulau-pulau yang berbeda. Tabel II-107 Data Permasalahaan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Fenomena "discouraged workers" Peningkatan jumlah bukan angkatan kerja sebesar 41,44% pada tahun 2023 Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, potensi SDM yang tidak teroptimalkan, dan peningkatan beban ekonomi bagi angkatan kerja yang bekerja 2 Fluktuasi tajam partisipasi angkatan kerja perempuan Penurunan dari 64,56% (2021) menjadi 38,47% (2022), kemudian naik menjadi 51,68% (2023) Ketidakstabilan ekonomi keluarga, hambatan dalam pencapaian kesetaraan gender di bidang ekonomi, dan potensi SDM perempuan yang tidak teroptimalkan 3 Keterbatasan Jumlah agenda peduli Minimnya kesadaran dan 430 No Permasalahan Kondisi Dampak program aksi lingkungan lingkungan stagnan pada 2 agenda per tahun (2020-2023) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, lambatnya penanganan isu-isu lingkungan kritis di wilayah kepulauan 4 Pengelolaan sampah belum optimal 39,80% sampah belum tertangani dengan baik, hanya 1 TPA untuk seluruh kabupaten Pencemaran lingkungan, khususnya perairan laut, risiko kesehatan masyarakat, dan degradasi visual kawasan wisata 5 Drastisnya penurunan pencatatan perkawinan Penurunan dari 75,76

(2020)menjadi 461
(2023)dengan perubahan skala yang sangat mencolok Ketidakjelasan status hukum keluarga, minimnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta kesulitan dalam perencanaan layanan sosial berbasis keluarga 6 Kontraksi UMKM yang signifikan Penurunan jumlah UMKM dari 7.460 unit
(2020)menjadi 2.014 unit (2021) Peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan masyarakat, dan ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu 7 Terbatasnya konektivitas antar pulau Penurunan jumlah trip kapal perintis dari 6 ke 4 per bulan, penurunan pulau yang dilayani armada lokal dari 9 ke 4 Isolasi masyarakat di pulau-pulau kecil, hambatan distribusi logistik, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar 8 Keterbatasan infrastruktur digital Hanya 1 jaringan komunikasi tersedia, kecepatan internet 5,7 Mbps (jauh di bawah rata-rata nasional 21,3 Mbps) Kesenjangan digital, hambatan dalam pengembangan layanan digital pemerintah, dan terbatasnya akses informasi masyarakat 9 Stagnansi sektor kebudayaan Tidak ada festival seni dan budaya sejak 2021, jumlah elemen adat budaya dan benda cagar budaya yang dilestarikan tidak Erosi identitas budaya lokal, hilangnya potensi ekonomi kreatif berbasis budaya, dan minimnya regenerasi pelaku budaya 431 No Permasalahan Kondisi Dampak bertambah 10 Kontraksi layanan perpustakaan Penurunan jumlah perpustakaan dari 38
(2020)menjadi 20 (2022-2024) Kesenjangan akses literasi antar pulau, terbatasnya ruang belajar publik, dan hambatan dalam pengembangan budaya literasi 11 Keterbatasan SDM kearsipan Hanya 2 orang aparatur kompeten di bidang kearsipan pada tahun 2023 Pengelolaan arsip yang tidak optimal, risiko kehilangan dokumen penting, dan terbatasnya akses publik terhadap informasi arsip 12 Stagnasi pelestarian lingkungan sumber daya alam Cakupan NSPM lingkungan hidup SDA hanya 45% pada tahun 2023 Degradasi kualitas lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dan rendahnya adaptasi terhadap perubahan iklim 13 Penurunan jumlah badan usaha desa Penurunan dari 88 unit
(2020)menjadi 45 unit (2021-2024) Berkurangnya sumber pendapatan asli desa, terbatasnya lapangan kerja di tingkat desa, dan meningkatnya ketergantungan terhadap transfer dana pemerintah 14 Keterbatasan sarana transportasi publik Rasio izin trayek per jumlah penduduk menurun dari 0,46
(2020)menjadi 0,33 (2021-2024) Mobilitas masyarakat terbatas, biaya transportasi tinggi, dan hambatan dalam aktivitas ekonomi dan sosial 15 Tidak meratanya layanan KB Cakupan layanan KB bagi keluarga miskin stagnan pada 74,85% (2022-2024) dengan 1 unit mobil layanan keliling 25,15% keluarga miskin tidak terlayani program KB, risiko kehamilan tidak direncanakan, dan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) 432 2.6.1.4.4 Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi sejumlah kompleksitas permasalahan struktural dalam pengembangan potensi ekonomi wilayahnya selama periode 2020-2024. Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan, terutama tercermin dalam fluktuasi produksi komoditas perikanan. Fenomena paling mencolok adalah perubahan dramatis pada produksi binatang lunak, yang mengalami lonjakan ekstrem dari 1,52 ton pada tahun 2020 menjadi 7.505 ton pada tahun 2022, kemudian turun drastis menjadi 8,59 ton pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan ketidakpastian fundamental dalam manajemen sumber daya kelautan dan metode pendataan. Infrastruktur pendukung sektor perikanan masih sangat terbatas. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 dan baru mulai meningkat kembali pada 2023-2024. Keterbatasan ini berpotensi menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan peningkatan produksi budidaya. Meskipun terjadi peningkatan jumlah cold storage dari 6 unit menjadi 8 unit, kapasitas ini masih relatif terbatas dibandingkan dengan potensi produksi perikanan yang terus berkembang. Sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang tidak seimbang dan menimbulkan sejumlah persoalan struktural. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan - dari 22 wisatawan mancanegara pada tahun 2020 menjadi 150 wisatawan pada tahun 2024 - pengembangan infrastruktur pendukung tidak berjalan proporsional. Jumlah objek wisata unggulan tetap stagnan pada 3 lokasi selama periode 2020-2024, yang berpotensi menciptakan tekanan pada daya dukung objek wisata eksisting. 433 Keterbatasan tenaga pemandu menjadi persoalan kritis dalam pengembangan pariwisata. Ketersediaan tenaga pemandu/penyuluh hanya meningkat dari 120 orang menjadi 180 orang, sementara jumlah wisatawan meningkat lebih dari 600%. Kesenjangan ini menunjukkan ketidakmampuan infrastruktur sumber daya manusia untuk mengimbangi pertumbuhan kunjungan wisata. Sektor pertanian menghadapi tantangan transformasi struktural yang kompleks. Produksi komoditas unggulan seperti kelapa mengalami penurunan bertahap, turun dari 24.960,5 ton pada tahun 2020 menjadi 23.945,66 ton pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan kerentanan ekonomi berbasis komoditas primer. Lebih dramatis lagi, produksi pala mengalami penurunan tajam dari 4.335,5 ton pada tahun 2022 menjadi hanya 1.052,17 ton pada tahun 2024, meskipun area peremajaan terus mengalami peningkatan. Transformasi infrastruktur perdagangan menimbulkan risiko marginalisasi ekonomi. Penurunan jumlah pasar tipe D dari 15 unit menjadi 11 unit berpotensi menciptakan "blank spots" dalam jaringan perdagangan, terutama di pulau-pulau kecil yang tidak terlayani langsung oleh pasar tipe A, B, atau C. Kondisi ini dapat mengakibatkan terputusnya akses ekonomi bagi komunitas di wilayah terpencil. Sektor industri menunjukkan pola transformasi yang tidak merata dan menimbulkan kekhawatiran. Beberapa subsektor mengalami kontraksi dramatis, seperti industri kerajinan logam yang turun dari 49 unit menjadi hanya 2 unit. Industri cenderamata juga mengalami penurunan tajam dari 13 unit menjadi hanya 4 unit, menandakan tantangan serius dalam mempertahankan diversifikasi industri dan menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. 434 Secara keseluruhan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Diperlukan strategi pembangunan yang mampu mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan, memperhatikan keunikan geografis, dan mengembangkan model ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tabel II-108 Data Permasalahan pada Urusan Pilihan Kab. Kep. Sangihe No Permasalahan Kondisi Dampak 1 Fluktuasi Produksi Perikanan Produksi binatang lunak berfluktuasi ekstrem (1,52 ton - 7.505 ton - 8,59 ton) Ketidakpastian dalam manajemen sumber daya kelautan 2 Keterbatasan Unit Pembenihan Penurunan UPR pada 2021-2022 Potensi hambatan keberlanjutan produksi budidaya 3 Ketimpangan Pengembangan Pariwisata Objek wisata unggulan stagnan pada 3 lokasi Tekanan pada daya dukung objek wisata 4 Kurangnya Tenaga Pemandu Wisata Peningkatan tenaga pemandu tidak proporsional dengan pertumbuhan wisatawan Penurunan kualitas layanan pariwisata 5 Penurunan Produksi Komoditas Primer Penurunan produksi kelapa dan pala Kerentanan ekonomi berbasis komoditas primer 6 Marginalisasi Jaringan Perdagangan Penurunan pasar tipe D dari 15 menjadi 11 unit Potensi terputusnya akses perdagangan di pulau-pulau kecil 7 Kontraksi Industri Kerajinan Penurunan dramatis industri logam dan cenderamata Hilangnya diversifikasi dan potensi ekonomi industri Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe (diolah) 435 2.6.2.Isu Strategis Daerah 2.6.2.1. Isu Global Dunia sedang mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan perubahan radikal dalam teknologi, demografi, geopolitik, ekonomi, dan lingkungan. Megatren ini saling berhubungan dan saling memperkuat, menciptakan lanskap global yang semakin kompleks dan dinamis. Memahami megatren yang akan membentuk dunia pada tahun 2045 sangat penting bagi penyusunan dokumen perencanaan guna melihat secara komprehensif masa depan dengan efektif. Analisis berikut mengidentifikasi sepuluh megatren utama yang diperkirakan akan mendominasi lanskap global dalam dua dekade mendatang, memberikan pandangan komprehensif tentang tantangan dan peluang yang akan dihadapi umat manusia menjelang pertengahan abad ke-21. 436 Gambar II.2 Megatren Dunia 2045 Sumber: Bahan Paparan MPPN-Visi Indonesia 2045 2.6.2.1.1 Demografi Global Proyeksi populasi dunia mencapai 9,45 miliar jiwa pada tahun 2045 menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang signifikan. Peningkatan populasi yang terpusat di Asia dan Afrika akan mengubah lanskap demografis global secara fundamental. Pergeseran Demografi Regional menunjukkan bahwa sementara populasi di Eropa dan Amerika Utara cenderung stabil atau menurun, Asia dan Afrika akan menyumbang lebih dari 80% pertumbuhan populasi global. India akan melampaui Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia. d Kelas Pendapatan Menengah Keuangan Global • • • • • • • • • : : [:--:-:-:-: . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . .... d« Perdagangan lnternasional 0 % Perubahan lklim Urbanisasi Global Persaingan Sumber Daya Alam d» Kemajuan Teknologi , • an cit.e cent smart nation Peru bah an Geopolitik Perubahan Ekonomi 9 437 Penuaan Populasi vs. Dividen Demografis menjadi fenomena kontras di berbagai belahan dunia. Negara-negara maju akan menghadapi tantangan penuaan populasi dan penurunan angkatan kerja, sementara sebagian besar negara berkembang di Afrika dan Asia Selatan akan menikmati "dividen demografis" dengan populasi usia kerja yang besar. Tekanan pada Sumber Daya akan semakin intensif seiring peningkatan populasi yang mempercepat persaingan untuk mendapatkan lahan subur, air bersih, energi, dan sumber daya alam lainnya, mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan regional. Implikasi Kebijakan mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan demografis yang komprehensif, termasuk sistem pendidikan yang lebih baik, perencanaan kota berkelanjutan, dan jaminan sosial yang dapat mengatasi baik ledakan populasi maupun penuaan penduduk. 2.6.2.1.2 Geopolitik dan Geoekonomi Pergeseran mendasar dalam keseimbangan kekuatan global akan terus berlanjut, dengan dominasi Amerika Serikat yang semakin ditantang oleh kebangkitan Tiongkok dan kekuatan-kekuatan regional baru. Multipolaritas Baru akan terbentuk dimana dunia bergerak dari hegemoni AS menuju sistem multipolar yang lebih kompleks, dengan Tiongkok, India, Uni Eropa, dan blok regional lainnya sebagai pusat kekuatan yang signifikan. Pergeseran Ekonomi ditandai dengan kontribusi 71% output global dari negara berkembang yang menandai transformasi historis dalam ekonomi dunia. "Pusat gravitasi" ekonomi global akan bergeser lebih jauh ke arah Asia. Blok Perdagangan Regional akan mengalami penguatan, dengan pembentukan blok perdagangan dan aliansi keamanan yang lebih kuat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 438 Perebutan Pengaruh antara AS dan Tiongkok akan semakin intensif dalam hal teknologi, pengaruh diplomatik, dan kekuatan militer, mempengaruhi kebijakan negara-negara kecil dan menengah. Ketegangan Geopolitik akan terkonsentrasi pada titik-titik strategis seperti Laut China Selatan, Taiwan, Laut Kaspia, dan wilayah Arktik yang akan menjadi arena kunci untuk persaingan antar kekuatan besar. 2.6.2.1.3 Disrupsi Teknologi Revolusi teknologi akan mendorong transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan manusia, mengubah ekonomi, pekerjaan, dan hubungan sosial secara fundamental. Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan diproyeksikan akan menggantikan 40% pekerjaan saat ini, menunjukkan disrupsi besar di pasar tenaga kerja. Industri yang bergantung pada pekerjaan rutin berulang akan mengalami transformasi paling signifikan. Konvergensi Teknologi melalui penggabungan AI, robotika, bioteknologi, nanoteknologi, dan komputasi kuantum akan menciptakan kemampuan yang sebelumnya tidak terbayangkan, mengubah industri dari kesehatan hingga manufaktur. Kesenjangan Teknologi memunculkan risiko "apartheid teknologi" di mana negara- negara dan populasi yang tertinggal secara teknologi mengalami kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin besar. Implikasi Etis dan Regulasi dari kemajuan dalam bioteknologi, kecerdasan buatan, dan manipulasi genetik akan menimbulkan dilema etis yang kompleks, mendorong kebutuhan kerangka kerja regulasi yang lebih kuat. Transformasi Pendidikan akan mengalami reformasi radikal untuk mempersiapkan pekerja masa depan dengan keterampilan yang tidak dapat dengan mudah diotomatisasi— 439 kreativitas, kecerdasan emosional, dan kemampuan memecahkan masalah kompleks. 2.6.2.1.4 Urbanisasi Global Dengan 66% populasi dunia tinggal di kota-kota pada tahun 2045, urbanisasi akan menjadi salah satu tren transformatif terkuat yang membentuk masyarakat manusia. Megapolitan akan terbentuk seperti Jakarta-Bandung dengan 75 juta penduduk yang akan menciptakan tantangan pengelolaan perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mega-region serupa akan berkembang di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Infrastruktur Berkelanjutan akan menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan infrastruktur yang tangguh terhadap iklim dan sumber daya yang efisien, mendorong inovasi dalam teknologi bangunan, energi terbarukan, dan sistem transportasi. Disparitas Kota- Desa akan semakin nyata meskipun urbanisasi meningkat, risiko yang signifikan dari "dua dunia"—kota yang makmur dan daerah pedesaan yang tertinggal—akan memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih seimbang. Kota Cerdas akan menjadi arus utama, dengan sensor, analitik data besar, dan otomatisasi yang digunakan untuk mengelola lalu lintas, energi, air, keamanan, dan layanan perkotaan lainnya. Tantangan Tata Kelola perkotaan akan memerlukan model baru untuk mengatasi kompleksitas megacity, mencakup struktur administrasi yang lebih desentralisasi dan partisipatif. 2.6.2.1.5 Perdagangan Internasional Pertumbuhan perdagangan global sebesar 3,4% per tahun akan terus mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam, meskipun dengan transformasi signifikan dalam struktur dan aliran perdagangan. 440 Perdagangan Digital meliputi jasa digital, produk virtual, dan kekayaan intelektual akan menjadi komponen yang semakin besar dari perdagangan global, mengubah paradigma perdagangan tradisional. Rantai Nilai Global akan mengalami "regionalisasi" sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik, otomatisasi, dan pencetakan 3D—mengurangi kebutuhan untuk perdagangan fisik jarak jauh. Integrasi Ekonomi Selatan-Selatan mencakup hubungan perdagangan antar negara berkembang, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, akan tumbuh secara eksponensial, menciptakan jalur perdagangan dan pusat keuangan baru. Hambatan Non-Tarif seperti standar lingkungan, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan akan semakin memengaruhi pola perdagangan, menciptakan "perlindungan hijau" dan hambatan perdagangan berbasis nilai. Infrastruktur Digital untuk Perdagangan seperti blockchain dan teknologi terkait akan merevolusi logistik perdagangan, dokumentasi, dan pembiayaan, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan transparansi. 2.6.2.1.6 Keuangan Global Transformasi mendasar dalam lanskap keuangan global akan mengubah cara uang berfungsi, bergerak, dan diatur dalam ekonomi global. Pergeseran dari Dolar AS akan menciptakan sistem mata uang multipolar yang lebih kompleks, dengan yuan Tiongkok, euro, dan mata uang regional memainkan peran yang lebih penting. Revolusi Mata Uang Kripto akan terus berlanjut dimana Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dapat berevolusi dari aset spekulatif menjadi bentuk uang yang diakui secara luas, menantang monopoli bank sentral atas penciptaan uang. Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) akan diadopsi oleh sebagian besar ekonomi besar yang akan 441 mengeluarkan versi digital dari mata uang mereka, mengubah dinamika kebijakan moneter dan sistem perbankan. Demokratisasi Keuangan melalui teknologi finansial akan terus memperluas akses ke layanan keuangan, memungkinkan inklusi keuangan untuk miliaran orang yang saat ini kurang terlayani. Transformasi Regulasi dalam kerangka kerja regulasi keuangan global akan berevolusi untuk mengatasi instrumen keuangan baru, mata uang digital, dan risiko sistemik dalam sistem yang semakin terdesentralisasi. 2.6.2.1.7 Kelas Menengah yang Berkembang Pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah global menjadi 8,8 miliar orang (90% populasi) akan mewakili salah satu transformasi sosial-ekonomi terbesar dalam sejarah manusia. Pergeseran dalam Permintaan Konsumen oleh kelas menengah yang lebih besar akan mendorong permintaan global yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perumahan berkualitas, perawatan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan barang konsumsi—merevolusi pasar global. Nilai dan Preferensi yang Berubah di kalangan kelas menengah global akan menunjukkan pergeseran dalam nilai-nilai, dari materialisme tradisional menuju pengalaman, keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tekanan Sumber Daya akan meningkat seiring kemakmuran yang lebih besar yang secara drastis meningkatkan konsumsi energi dan sumber daya per kapita, menimbulkan tantangan keberlanjutan yang signifikan. Transformasi Politik didorong oleh kelas menengah yang lebih besar dan lebih terdidik akan menuntut tata kelola yang lebih baik, transparansi, dan partisipasi politik, mendorong reformasi demokratis di banyak masyarakat. Mobilitas dan Wisata Global akan mengalami 442 lonjakan karena ratusan juta orang memperoleh sumber daya dan aspirasi untuk menjelajahi dunia, dengan implikasi signifikan untuk transportasi, akomodasi, dan manajemen destinasi. 2.6.2.1.8 Perubahan Iklim Dampak perubahan iklim akan menjadi semakin parah, mengubah lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia. Peristiwa Cuaca Ekstrem dengan frekuensi dan intensitas badai, banjir, gelombang panas, dan kekeringan yang meningkat akan berdampak pada keamanan manusia dan infrastruktur di seluruh dunia. Risiko Ketahanan Pangan akan meningkat karena sistem pertanian akan menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan hasil panen yang menurun di banyak daerah dan pergeseran zona pertanian, mendorong inovasi dalam teknologi pangan dan praktik pertanian. Migrasi yang Didorong Iklim akan semakin masif dimana jutaan orang dipindahkan oleh peristiwa terkait iklim, yang berpotensi memicu krisis kemanusiaan dan menantang struktur tata kelola internasional saat ini. Transformasi Ekonomi menuju ekonomi rendah karbon akan menciptakan gangguan signifikan dalam industri dan pasar tenaga kerja tertentu, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur yang tangguh terhadap iklim. Diplomasi Iklim akan semakin canggih dengan rezim tata kelola iklim internasional, mekanisme harga karbon, pasar karbon, dan rezim transfer teknologi yang lebih kuat. 2.6.2.1.9 Persaingan Sumber Daya Alam Tekanan yang meningkat pada sumber daya alam utama akan mendorong dinamika geopolitik dan inovasi teknologi. Ketahanan Air akan menjadi tantangan keamanan utama di banyak daerah, 443 mendorong diplomasi air internasional, teknologi desalinasi dan konservasi, dan potensial untuk "konflik air" regional. Transformasi Energi global dari bahan bakar fosil ke sumber energi rendah karbon akan terus berlanjut, dengan minyak dan gas yang tetap penting tetapi dengan porsi yang menurun dalam bauran energi global. Mineral Penting dan Logam Langka akan mengalami lonjakan permintaan untuk "mineral masa depan" (litium, kobalt, elemen tanah jarang) yang akan meningkat secara drastis, menciptakan persaingan strategis dan mendorong eksplorasi, daur ulang, dan pencarian pengganti. Degradasi Tanah melalui penggurunan, deforestasi, dan erosi tanah akan mengurangi lahan produktif, mendorong intensifikasi pertanian yang berkelanjutan dan pengembangan alternatif untuk produksi pangan berbasis lahan. Pengelolaan Sumber Daya Inovatif dengan teknologi seperti pemanenan air atmosfer, pertanian vertikal, dan daur ulang material canggih akan menjadi semakin penting dalam mengurangi tekanan pada sumber daya alam. 2.6.2.1.10 Eksplorasi Antariksa Antariksa akan menjadi medan geopolitik dan ekonomi yang semakin penting dalam lanskap global tahun 2045. Ekonomi Antariksa yang Berkembang akan berevolusi dari domain yang didominasi pemerintah menjadi arena aktivitas komersial yang berkembang, dengan industri seperti pariwisata antariksa, manufaktur mikrogravitasi, dan penambangan asteroid yang berpotensi mencapai nilai triliunan dolar. Kehadiran Manusia yang Diperluas di luar angkasa melalui pangkalan Bulan permanen, misi berawak ke Mars, dan habitat antariksa komersial akan mengubah hubungan kemanusiaan dengan angkasa dan menghadirkan tantangan hukum, etika, dan tata kelola 444 baru. Sumber Daya dari Angkasa akan semakin terjangkau dengan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya dari benda luar angkasa (seperti air, oksigen, dan bahan baku) akan matang, membuka jalan untuk ekonomi antariksa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Ketegangan Geopolitik Antariksa akan meningkat melalui persaingan antara kekuatan besar untuk sumber daya dan posisi strategis di luar angkasa, memerlukan rezim tata kelola antariksa yang lebih kuat. Inovasi Spin-off dari teknologi yang dikembangkan untuk eksplorasi antariksa akan terus menghasilkan aplikasi bermanfaat di Bumi dalam bidang seperti kedokteran, pertanian, energi, dan telekomunikasi. 2.6.2.2. Isu Nasional Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2025-2029 perlu mempertimbangkan dan menyelaraskan diri dengan berbagai isu strategis yang berkembang di tingkat nasional. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinamika pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan dan tantangan pembangunan nasional. Astacita (Delapan Cita-Cita) menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan nasional era kepemimpinan baru yang mencakup delapan cita-cita utama untuk mewujudkan "Indonesia Maju 2045". Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, implementasi Astacita telah dimulai dengan penyusunan RPJMN 2025-2029 yang mengintegrasikan delapan cita-cita tersebut ke dalam program-program pembangunan nasional. Alokasi anggaran untuk program-program Astacita dalam 445 APBN 2025 mencapai Rp 528,7 triliun atau sekitar 19,8% dari total belanja negara. Selain itu, terdapat beberapa isu strategis nasional yang memiliki relevansi langsung dengan pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional yang tercermin dalam RPJMN 2025-2029 serta arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan Wilayah Sulawesi secara keseluruhan, sebagaimana Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 Tabel II-109 Highlight Indikasi Intervensi Terkait Kabupaten Kepulauan Sangihe No. Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi 1 PKSN/PPKP Tahuna - Pusat Kegiatan Strategis Nasional

1.Pengembangan infrastruktur lintas batas negara Indonesia-Filipina
2.Peningkatan pelabuhan internasional jalur Tahuna-Marore-Davao
3.Penguatan sistem keamanan dan kedaulatan perbatasan
4.Pengembangan kawasan perdagangan lintas batas
5.Peningkatan konektivitas maritim ALKI II dan III 2 Kawasan Perbatasan Strategis Nasional Sangihe-Filipina
1.Pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan perbatasan
2.Pengembangan pos lintas batas negara (PLBN)
3.Peningkatan pengawasan dan patroli wilayah perbatasan
4.Penguatan diplomasi ekonomi dengan Filipina
5.Pengembangan kawasan ekonomi khusus perbatasan 3 Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik
1.Pengembangan hub logistik internasional
2.Peningkatan fasilitas pelabuhan untuk kapal internasional
3.Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi
4.Pengembangan zona bebas perdagangan 446 No. Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi
5.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan internasional 4 Kawasan Destinasi Pariwisata Bahari dan Budaya
1.Pengembangan infrastruktur pariwisata berkelanjutan
2.Promosi destinasi wisata internasional ke pasar Asia Timur
3.Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata
4.Pengembangan produk wisata budaya dan bahari unggulan
5.Pembangunan konektivitas antar destinasi wisata 5 Lumbung Perikanan dan Kelautan Nasional
1.Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan untuk ekspor
2.Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan
3.Pembangunan cold storage dan fasilitas pascapanen
4.Pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan
5.Penguatan koperasi dan korporasi nelayan Sebagai lokasi PKSN/PPKP (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan) Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah perbatasan dengan Filipina. Pengembangan PKSN/PPKP Tahuna merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan berdaulat. Dalam konteks ini, Kabupaten Kepulauan Sangihe akan mendapatkan intervensi berupa pengembangan infrastruktur lintas batas negara, peningkatan pelabuhan internasional jalur Tahuna-Marore-Davao, dan penguatan sistem keamanan perbatasan yang akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas internasional. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi besar sebagai lumbung perikanan nasional dengan komoditas unggulan tuna, cakalang, kerapu, selar, dan teri. Program pengembangan industri 447 pengolahan hasil perikanan untuk ekspor menjadi salah satu intervensi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan nasional. Hal ini sejalan dengan karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikelilingi perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan. Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjadi lokasi pengembangan destinasi pariwisata bahari dan budaya yang merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Intervensi pembangunan di kawasan ini meliputi pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata internasional, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta pengembangan produk wisata budaya dan bahari unggulan yang dapat menarik wisatawan dari negara-negara tetangga. Isu strategis lainnya yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah pengembangan infrastruktur konektivitas maritim dan udara. Pembangunan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan Sangihe dengan pusat-pusat ekonomi di Indonesia dan negara tetangga akan memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas dan mobilitas ekonomi. Infrastruktur strategis ini akan memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pintu gerbang internasional Indonesia di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjadi lokasi strategis dalam pengembangan kawasan perbatasan yang aman dan berdaulat. Program pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan perbatasan, pengembangan pos lintas batas negara, serta peningkatan pengawasan dan patroli wilayah perbatasan menjadi prioritas nasional untuk menjaga kedaulatan NKRI. Penguatan diplomasi ekonomi dengan Filipina dan pengembangan kawasan 448 ekonomi khusus perbatasan juga menjadi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Secara keseluruhan, arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam RPJMN 2025-2029 ditekankan pada lima aspek utama:

(1)pengembangan PKSN/PPKP Tahuna sebagai pusat kegiatan strategis nasional di perbatasan, (2) penguatan fungsi sebagai gerbang perdagangan internasional dengan Asia Timur dan Pasifik, (3) pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai lumbung perikanan nasional, (4) pengembangan pariwisata bahari dan budaya sebagai destinasi wisata internasional, dan (5) peningkatan konektivitas maritim dan udara untuk mendukung perdagangan dan pariwisata. Kelima aspek ini menjadi landasan strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, dengan fokus khusus pada pemanfaatan posisi geografis strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. 2.6.2.2.1 Dukungan Swasembada Pangan Kemandirian pangan merupakan fokus utama pemerintah Indonesia yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan penting, salah satunya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Akselerasi Pembangunan Sistem Irigasi. Di level nasional, Indonesia memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan dengan kenaikan produksi padi sebesar 3,5% sepanjang tahun 2024. Meski demikian, hambatan utama masih berada pada kesenjangan penerapan kebijakan antar wilayah serta kekuatan sistem ketahanan pangan secara komprehensif. 449 Penerapan strategi kemandirian pangan di tingkat regional memiliki tantangan tersendiri yang kompleks. Sejumlah provinsi seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan berhasil mencatatkan perkembangan sektor agrikultur yang melampaui rata-rata nasional dengan angka 5,2% dan 4,8%. Keberhasilan ini ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pengairan yang baik dan organisasi petani yang solid. Sebaliknya, banyak wilayah lainnya, khususnya di bagian timur Indonesia, masih mengalami kendala produktivitas akibat beberapa masalah krusial: hanya 45% dari sistem irigasi nasional yang beroperasi secara optimal, konversi lahan pertanian mencapai 50.000 hektar setiap tahunnya, serta ketergantungan pada mekanisme distribusi yang belum efektif. Hasil penelitian berbagai studi mengidentifikasi tiga isu fundamental dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Pertama, terjadinya perpecahan kebijakan antara pemerintah pusat dan regional yang kerap menimbulkan program yang saling bertumpang tindih. Kedua, rendahnya dana yang dialokasikan untuk penelitian pertanian yang hanya 0,3% dari APBN, masih jauh dari standar negara-negara se-ASEAN. Ketiga, sistem distribusi pangan yang belum terpadu mengakibatkan perbedaan harga 30-40% antara daerah penghasil dan konsumen. Beragam program inovatif mulai membuahkan hasil yang menggembirakan. Inisiatif Lumbung Pangan Nasional yang bekerja sama dengan 25.000 BUMDes telah mampu mengurangi kerugian pasca panen sampai 15%. Pembentukan 1.200 koperasi petani modern yang menggunakan teknologi juga meningkatkan kemudahan petani dalam mengakses dana dan pasar. Yang layak diapresiasi adalah penggabungan program perumahan rakyat dengan pertanian perkotaan 450 di 50 kota yang telah memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di area urban. 2.6.2.2.2 Penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan Pengembangan kualitas manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan telah menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan negara. Informasi terkini memperlihatkan bahwa Indonesia telah meraih perkembangan yang berarti dalam memperluas jangkauan pendidikan dasar, dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI mencapai 98,5% di seluruh negeri pada tahun 2024. Akan tetapi, permasalahan mutu pendidikan masih menjadi momok, yang terlihat dari rerata skor ujian nasional tingkat SMP yang mandek di angka 60, masih berada di bawah benchmark internasional. Kesenjangan antar wilayah juga sangat kentara, dimana daerah urban dan kawasan Jawa- Bali pada umumnya memiliki sarana pendidikan yang lebih baik ketimbang area terpencil di Indonesia bagian timur. Dalam bidang kesehatan, Indonesia pantas merasa bangga dengan keberhasilan menekan angka stunting dari 27,7% di tahun 2019 menjadi 14,2% pada 2024. Meskipun demikian, capaian ini masih meninggalkan tugas besar, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit mengakses air bersih dan sanitasi yang memadai. Yang memprihatinkan, jangkauan imunisasi dasar komplet malah mengalami kemunduran dari 84% menjadi 76% selama lima tahun belakangan, menandakan perlunya pemulihan program kesehatan pencegahan. Berbagai program terpadu telah memperlihatkan hasil yang membanggakan. Inisiatif "Sekolah Sehat" yang menggabungkan pelayanan nutrisi dengan edukasi kesehatan reproduksi remaja telah 451 diterapkan di 5.000 sekolah percontohan, berhasil mengurangi 18% kasus anemia pada siswa. Inovasi teknologi seperti aplikasi "Sehat Indonesiaku" memfasilitasi pengawasan pertumbuhan anak secara langsung oleh orangtua dan petugas medis. Kerjasama istimewa antara institusi pendidikan dan puskesmas lewat program "Guru Siaga Kesehatan" juga berhasil meningkatkan identifikasi awal permasalahan gizi pada anak sekolah sebesar 25%. Tantangan masa depan membutuhkan strategi yang lebih revolusioner. Pertama, diperlukan pengalihan orientasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih memihak pada wilayah tertinggal. Kedua, penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi untuk menjamin transparansi program. Ketiga, penyatuan kurikulum pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia kerja yang dinamis. Pengalaman dari berbagai daerah membuktikan bahwa pengembangan SDM membutuhkan kerjasama menyeluruh antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas. 2.6.2.2.3 Program Makan Bergizi Gratis Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki status nutrisi masyarakat melalui penyediaan layanan pemenuhan kebutuhan gizi. Pelaksanaan program ini dijalankan dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ mengenai Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Instruksi dalam SE Mendagri tersebut disampaikan kepada para Gubernur serta Bupati/Wali Kota untuk melakukan tindakan strategis, diantaranya menyediakan lahan milik pemda untuk dipinjamkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Prosedur pinjam pakai ini diatur 452 melalui beberapa aturan teknis, yaitu Kepala Daerah menyusun surat persetujuan pinjam pakai berdasarkan pengajuan dari Kepala BGN, dengan spesifikasi teknis khusus untuk setiap lokasi lahan. Setiap pemda dapat menyediakan maksimal 3 lokasi lahan di wilayahnya masing-masing. Durasi kontrak pinjam pakai antara Pemda dengan BGN ditetapkan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai aturan hukum yang berlaku. Pemda juga diarahkan untuk menyiapkan lahan yang tidak sedang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Untuk memperkuat pelaksanaan program MBG, pemerintah mengadakan koordinasi melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Angkatan 1 dengan menempatkan koordinator di level provinsi. Program ini melibatkan 38 koordinator provinsi yang disebarkan di 38 provinsi di seluruh nusantara. Para Sarjana Penggerak tersebut bertugas mengkoordinasikan dukungan terhadap terbentuknya program-program pembangunan nasional, termasuk program MBG. Mereka menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan, membantu mensosialisasikan program, serta mengawasi kemajuan program di lapangan. Kehadiran koordinator provinsi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pengadaan lahan untuk SPPG dan memastikan program MBG berjalan sesuai rencana di semua wilayah Indonesia. Melalui kolaborasi antara kebijakan pengadaan lahan dan koordinasi oleh Sarjana Penggerak, program MBG diharapkan dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kondisi gizi masyarakat Indonesia secara komprehensif dan merata, serta mengurangi kesenjangan kualitas gizi antarwilayah. 453 2.6.2.2.4 Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi prioritas strategis pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang 61,07% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di balik kontribusi besarnya, sektor ini masih menghadapi tantangan kompleks yang menghambat pertumbuhannya. Untuk memperkuat sektor UMKM di tingkat grassroots, pemerintah telah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis. Berdasarkan data terkini per 13 April 2025, Indonesia memiliki 75.266 desa dan 83.762 desa/kelurahan yang menjadi target pembentukan koperasi ini. Program ini menunjukkan progres signifikan dengan 83.199 desa/kelurahan (89%) telah tersosialisasi dan 77.809 desa/kelurahan (93%) telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Lebih menggembirakan, 10.937 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum, menandakan fondasi kelembagaan yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi desa. Salah satu tantangan utama UMKM adalah akses pembiayaan yang terbatas. Hanya 19% UMKM yang memiliki akses ke kredit perbankan, sementara sebagian besar masih bergantung pada pendanaan informal dengan bunga tinggi. Kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi solusi strategis karena dari 175.008 koperasi di Indonesia, baru 5.297 Koperasi Unit Desa (KUD) yang terbentuk, sementara 52.381 desa belum memiliki lembaga keuangan mikro seperti KUD, Kopinkra, maupun KSP/Kospin. Ini menunjukkan potensi besar Koperasi Merah Putih dalam mengisi kekosongan akses pembiayaan di tingkat desa. 454 Meskipun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah membantu, penyalurannya belum merata, terutama di daerah terpencil. Data menunjukkan kesenjangan regional yang signifikan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Jawa Timur memimpin dengan 3.248 koperasi berbadan hukum, diikuti Jawa Tengah (1.303) dan Jawa Barat (934), sementara daerah timur Indonesia seperti Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan masih memiliki angka yang sangat rendah (0-2 koperasi). Kesenjangan ini mencerminkan tantangan infrastruktur dan akses yang masih perlu diatasi. Khusus untuk wilayah Sulawesi, data menunjukkan perkembangan yang beragam antar provinsi. Sulawesi Selatan memimpin kawasan ini dengan 3.059 desa/kelurahan yang telah tersosialisasi dan telah melaksanakan Musdes, dengan 646 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum. Sulawesi Tengah menunjukkan konsistensi dengan 1.793 desa tersosialisasi dan telah melaksanakan Musdes, namun hanya 181 koperasi berbadan hukum. Sulawesi Tenggara memiliki 2.090 desa tersosialisasi, 1.926 yang telah melaksanakan Musdes, dan 150 koperasi berbadan hukum. Sulawesi Barat, meskipun wilayahnya lebih kecil, menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan 648 desa tersosialisasi dan 230 koperasi berbadan hukum. Yang menarik perhatian adalah kondisi Sulawesi Utara yang memiliki 1.839 desa/kelurahan tersosialisasi dan 1.768 yang telah melaksanakan Musdes, namun baru 31 Koperasi Merah Putih yang berbadan hukum. Angka ini sangat rendah dibandingkan potensi yang ada, terutama mengingat Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai gerbang perdagangan dengan negara-negara ASEAN dan memiliki sektor unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh, dan perikanan. Rasio pembentukan koperasi berbadan hukum terhadap desa yang 455 tersosialisasi di Sulawesi Utara hanya sekitar 1,7%, jauh lebih rendah dibandingkan Sulawesi Selatan (21,1%) atau bahkan Sulawesi Barat (35,5%). Rendahnya pembentukan koperasi berbadan hukum di Sulawesi Utara menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pengembangan ekonomi daerah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai salah satu wilayah strategis di Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina, memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan. Sektor unggulan Sangihe seperti perikanan tuna, cakalang, kelapa, dan pala sangat cocok dikembangkan melalui skema koperasi untuk memperkuat daya saing dan akses pasar, termasuk ekspor ke negara tetangga. Potensi 65.966 kelompok masyarakat strategis yang berpotensi menjadi anggota koperasi, termasuk Gapoktan (64.701 kelompok), seharusnya dapat dioptimalkan untuk memperkuat rantai nilai komoditas unggulan Sulawesi Utara. Diperlukan percepatan proses legalisasi koperasi dari tahap sosialisasi dan Musdes menuju pembentukan badan hukum, mengingat gap yang besar antara 1.768 desa yang telah melaksanakan Musdes dengan hanya 31 koperasi berbadan hukum. Keberadaan 1 Satgas Provinsi di Sulawesi Utara perlu diperkuat dengan pembentukan Satgas Kabupaten/Kota yang lebih aktif untuk mempercepat proses pendampingan dan fasilitasi pembentukan koperasi, terutama di daerah kepulauan seperti Sangihe yang memiliki tantangan geografis tersendiri. 2.6.2.2.5 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Indonesia terus memperlihatkan daya tahan dengan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 4,87% pada kuartal pertama 2025. Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai 456 salah satu negara dengan ekspansi ekonomi paling pesat di Asia Tenggara, bahkan melampaui beberapa negara berkembang seperti Malaysia (4,4%) dan Singapura (3,9%). Meski demikian, perkembangan ini belum terdistribusi secara seimbang di seluruh wilayah, dimana sejumlah provinsi seperti Maluku Utara (34,58%) dan Papua Barat (25,53%) menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, sementara wilayah lainnya masih berupaya mengejar ketinggalan. Sektor manufaktur, perdagangan, dan agrikultur tetap menjadi motor utama pertumbuhan perekonomian nasional. Sumbangan ketiga sektor ini sangat krusial dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memelihara kestabilan ekonomi. Akan tetapi, permasalahan struktural seperti dependensi terhadap impor bahan mentah, infrastruktur logistik yang masih terbatas, serta disparitas digital tetap menjadi kendala serius yang memerlukan penanganan segera. Pemerintah telah menanggapi permasalahan ini dengan sejumlah kebijakan strategis. Program kemandirian pangan terus diintensifkan melalui pembangunan infrastruktur pengairan dan gudang pangan nasional. Di bidang digital, usaha peningkatan literasi dan penerapan teknologi bagi UMKM menjadi fokus utama, mengingat hanya 28% pelaku bisnis yang benar-benar menggunakan platform digital secara maksimal. Pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai wilayah juga diharapkan dapat memudahkan iklim investasi dan menarik lebih banyak penanaman modal. Tantangan masa depan adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan berkesinambungan. Beberapa langkah penting yang perlu diperkuat meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia, akselerasi transformasi digital, serta penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, serta 457 didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan menjadi kunci untuk merealisasikan visi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai target ambisius ini, diperlukan komitmen seluruh pihak dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif, inovatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2.6.2.2.6 Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan terus menjadi fokus utama pemerintah. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 berada pada level 9,21%, turun dari 10,19% pada September 2020 di masa pandemi. Koefisien Gini yang mengukur kesenjangan ekonomi juga menurun menjadi 0,378 pada Maret 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 486,2 triliun untuk perlindungan sosial dalam APBN 2024, termasuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10,5 juta keluarga, Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pembangunan daerah tertinggal juga mendapat perhatian khusus dengan fokus pada 62 kabupaten tertinggal berdasarkan Perpres No. 63/2020. Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2024 mencapai Rp 942,3 triliun, dengan Dana Desa sebesar Rp 91,7 triliun yang dialokasikan untuk 74.961 desa di Indonesia. Sejalan dengan Astacita "Indonesia Maju dan Berkeadilan", pemerataan pembangunan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah 458 dan antar kelompok masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2.6.2.2.7 Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Indonesia terus memperkuat upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana. Program Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional (PRGMN) menargetkan restorasi 2,67 juta hektar lahan gambut dan 600.000 hektar mangrove hingga 2024. Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), hingga 2024 telah berhasil direstorasi sebanyak 2,2 juta hektar lahan gambut dan 450.000 hektar mangrove. Upaya penurunan deforestasi menunjukkan hasil positif dengan laju deforestasi menurun menjadi 115.460 hektar pada periode 2022-2023, turun signifikan dari 462.460 hektar pada periode 2018-

2019.Moratorium permanen penerbitan izin baru di hutan primer dan lahan gambut telah diperpanjang dan diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 5/2023. Untuk mitigasi bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 24,5 triliun dalam APBN 2024 untuk penguatan sistem peringatan dini, infrastruktur mitigasi bencana, dan tanggap darurat. Pembangunan 155 bendungan untuk pengendalian banjir dan suplai air terus dipercepat, dengan 42 bendungan telah selesai hingga 2024. Sejalan dengan Astacita "Indonesia Lestari", pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. 2.6.2.2.8 Pengendalian Inflasi Daerah Laju inflasi di Indonesia memperlihatkan performa yang stabil dengan tingkat inflasi nasional mencapai 1,6% (year-on-year) pada Mei
2025.Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara 459 dengan inflasi paling rendah secara global, yakni urutan ke-50 dari 186 negara sekaligus posisi ke-4 terendah di kawasan ASEAN. Meski demikian, kesenjangan inflasi antarwilayah masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Sejumlah daerah, seperti Jayawijaya (5,75%) dan Luwuk (4,28%), menghadapi tekanan inflasi yang lebih besar dibandingkan rerata nasional, menandakan perlunya penanganan spesifik untuk meminimalkan ketimpangan tersebut. Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi regional berasal dari kategori bahan pangan, transportasi, dan perumahan. Di level provinsi, Papua Barat mencatat inflasi paling tinggi dengan angka 5,75%, sementara Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mempertahankan inflasi pada tingkat 1,63% yang relatif terkontrol. Komoditas pemicu inflasi di daerah didominasi oleh cabai rawit, bawang merah, dan beras, yang harganya kerap bergejolak akibat faktor musiman dan distribusi yang tidak seimbang. Situasi ini membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat untuk menjamin kestabilan harga. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengontrol inflasi regional, diantaranya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas mengawasi dan menstabilkan harga barang-barang pokok. Selain itu, program seperti pasar murah dan operasi pasar diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau. Pengembangan jaringan logistik juga terus dilakukan guna memperkecil disparitas harga antarwilayah, khususnya di area terpencil. Dari sisi moneter, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan suku bunga agar tidak memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi. 460 Di tingkat regional, usaha pengendalian inflasi didukung oleh kebijakan fiskal, seperti penghapusan retribusi pasar bagi pedagang kecil dan pemberian insentif kepada produsen pangan lokal. Provinsi NTB, sebagai contoh, berhasil menekan inflasi melalui intervensi yang tepat sasaran, termasuk penyaluran bantuan pangan dan penguatan cadangan beras daerah. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi inflasi. Ke depan, tantangan utama pengendalian inflasi daerah mencakup ketahanan pangan, efisiensi distribusi, dan dampak perubahan iklim yang berpotensi memicu gejolak harga. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya dapat mempertahankan inflasi yang rendah dan stabil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah. 2.6.2.2.9 Percepatan Pencegahan dan Kemiskinan Ekstrim Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, meskipun masih menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius. Data terkini menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional berhasil diturunkan menjadi 21,6%, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga level 0,83% atau setara dengan 2,33 juta jiwa pada Maret 2024. Pemerintah menetapkan target ambisius untuk menekan angka stunting di bawah 14% dan menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2026, yang tentunya membutuhkan percepatan berbagai program intervensi yang telah berjalan. 461 Strategi percepatan penanganan yang diterapkan pemerintah berfokus pada tiga pendekatan strategis yang saling terintegrasi. Pendekatan pertama adalah intervensi gizi spesifik melalui program makanan bergizi gratis untuk balita dan ibu hamil yang diimplementasikan di 514 kabupaten/kota prioritas. Program ini diperkuat dengan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mencapai 15.000 unit di seluruh nusantara. Pendekatan kedua adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui perluasan akses permodalan UMKM, pelatihan keterampilan, dan integrasi dengan program padat karya. Untuk daerah tertinggal secara khusus, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk program keluarga harapan yang ditargetkan menjangkau 10 juta penerima manfaat. Pendekatan ketiga adalah konvergensi program pusat-daerah dengan memastikan seluruh kabupaten/kota memiliki regulasi dan anggaran khusus penanganan stunting, meskipun hingga Juni 2025 baru 75% daerah yang memiliki Peraturan Daerah khusus penanganan stunting. Hasil sementara dari berbagai program yang telah dijalankan menunjukkan progres yang menggembirakan dan memberikan harapan besar untuk pencapaian target 2026. Program "Indonesia Pintar" telah berhasil menjangkau 19,3 juta anak sekolah dari keluarga miskin, sementara bantuan pangan nontunai telah menyentuh 18,7 juta keluarga di seluruh Indonesia. Di sektor kesehatan, cakupan imunisasi dasar lengkap mengalami peningkatan signifikan menjadi 92% dan pemberian makanan tambahan telah mencapai 87% balita di daerah- daerah prioritas, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem mulai membuahkan hasil yang konkret. 462 2.6.2.3. Isu Regional Sulawesi Utara Secara regional, Sulawesi memiliki potensi strategis di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan, tambang, dan kawasan industri. Wilayah ini juga memiliki potensi pengembangan ekonomi pada produksi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI). Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan penguatan kualitas SDM, pengembangan kawasan industri dengan pusat riset, penguatan konektivitas antar wilayah, serta pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi. Provinsi Sulawesi Utara menghadapi berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Isu-isu ini dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek utama yang mencakup dimensi sosial budaya, ekonomi, pemerataan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai isu-isu strategis tersebut. 2.6.2.3.1 Aspek Standar Sosial Budaya, IPTEK dan Kesejahteraan Sosial Aspek sosial budaya, IPTEK dan kesejahteraan sosial merupakan fondasi penting dalam pembangunan Sulawesi Utara. Pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan menjadi prasyarat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Beberapa isu strategis dalam aspek ini adalah:
1.Percepatan Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Kondisi pendidikan di Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan serius dengan rata-rata lama sekolah pada 2022 yang masih di bawah 10 tahun dan harapan lama sekolah sekitar 13 463 tahun dengan variasi signifikan antar daerah. Indeks kompetensi guru masih memerlukan pembenahan substansial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketidakmerataan prasarana, sarana, dan sumber daya pendidik antar daerah menjadi permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius. Proyeksi demografis menunjukkan dalam 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan kebutuhan sekolah menengah atas, sehingga perencanaan ketersediaan fasilitas pendidikan harus diperhitungkan dengan cermat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa disparitas pendidikan antar daerah di Sulawesi Utara berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas sumber daya manusia di masa depan jika tidak segera diatasi. Investasi strategis pada infrastruktur pendidikan dan pengembangan tenaga pendidik perlu difokuskan pada wilayah- wilayah yang tertinggal, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis yang beragam termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan.
2.Peningkatan Derajat dan Pemerataan Kesehatan Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi barometer penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Sulawesi Utara. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perlu didukung oleh tiga faktor utama, yaitu lingkungan yang sehat, pola hidup sehat, dan kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan yang komprehensif. Pengembangan sistem kesehatan yang merata menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jika ditelaah lebih mendalam, penguatan sistem kesehatan primer dan preventif dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan UHH di Sulawesi Utara. Karakteristik wilayah yang 464 beragam memerlukan pendekatan kesehatan yang adaptif, termasuk pengembangan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) untuk menjangkau daerah terpencil dan kepulauan, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan lokal.
3.Percepatan Pengentasan Kemiskinan Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan regional Sulawesi. Namun, ketimpangan signifikan masih terjadi antar kabupaten dan kota, mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih terfokus dan terstruktur dalam program pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu dan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi disparitas ekonomi dan sosial yang ada. Dari perspektif analitis, pendekatan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara perlu mempertimbangkan karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Program-program yang bersifat produktif dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat lebih efektif daripada pendekatan bantuan langsung tunai yang bersifat jangka pendek. Integrasi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor unggulan daerah seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian juga dapat menciptakan dampak ganda dalam peningkatan kesejahteraan.
4.Kecukupan Pangan Berkualitas Permasalahan ketersediaan informasi pangan strategis (12 komoditi) antar daerah masih belum maksimal, sehingga menghambat perencanaan distribusi pangan yang efektif. 465 Kerjasama antar instansi dalam penanganan daerah rawan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan masih belum berjalan optimal. Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih memerlukan peningkatan untuk mencapai standar gizi seimbang. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) juga perlu ditingkatkan, tidak hanya untuk masyarakat lokal tetapi juga untuk memenuhi standar konsumsi wisatawan, mendukung sektor pariwisata yang berkembang. Tantangan ketahanan pangan di Sulawesi Utara semakin kompleks dengan adanya ancaman perubahan iklim dan konversi lahan produktif. Pengembangan sistem informasi pangan yang terintegrasi antar kabupaten/kota dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan distribusi pangan. Selain itu, diversifikasi produksi pangan lokal dan penguatan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan pangan regional.
5.Peningkatan Peran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Kebudayaan daerah Sulawesi Utara perlu dilestarikan secara proporsional dengan memperhatikan unsur-unsur pentingnya sebagai kekuatan pemaknaan nilai-nilai luhur yang telah berperan dalam perjalanan hidup masyarakat. Potensi kebudayaan sebagai daya tarik wisata juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan internasional. Sulawesi Utara memiliki beragam kearifan lokal dalam tradisi dan kegiatan produktif masyarakat yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. 466 Potensi kearifan lokal Sulawesi Utara seperti sistem Mapalus (gotong royong) dapat direvitalisasi sebagai model pembangunan berbasis komunitas yang efektif. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dengan pembangunan modern perlu didorong untuk menciptakan model pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan. Digitalisasi budaya juga dapat menjadi strategi untuk mempromosikan keunikan budaya Sulawesi Utara ke audiens global.
6.Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK menjadi komponen krusial dalam keberlanjutan pembangunan Sulawesi Utara menghadapi dinamika kebutuhan manusia yang terus berkembang. Pengembangan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Penguatan kemampuan manajerial SDM serta pengembangan inovasi dan kreativitas berbasis teknologi menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing daerah dalam konteks pembangunan nasional dan global. Dalam era transformasi digital, Sulawesi Utara perlu mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung pengembangan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan lokal. Penguatan kolaborasi triple helix (pemerintah, akademisi, dan industri) dalam riset dan pengembangan dapat mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjembatani kesenjangan akses informasi dan layanan publik antar wilayah. 467 2.6.2.3.2 Aspek Ekonomi Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara jangka panjang. Beberapa isu strategis dalam aspek ekonomi ini mencakup:
1.Penguatan Struktur Ekonomi Industri Ditopang Sektor Primer yang Kuat Peningkatan kontribusi sektor industri di Sulawesi Utara perlu dilakukan dengan tetap memaksimalkan pertumbuhan sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi daerah. Transformasi ekonomi yang terarah perlu menyentuh berbagai indikator makro termasuk pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Penguatan struktur ekonomi yang berimbang akan memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan jangka panjang. Analisis struktur ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi yang lebih luas dengan mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah produk primer. Strategi hilirisasi industri dapat menciptakan multiplier effect dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2.Kecukupan Sumber Daya Air dan Energi Terbarukan Pemenuhan kebutuhan air dan energi untuk produksi dan konsumsi masyarakat Sulawesi Utara merupakan prioritas pembangunan yang mendesak. Perencanaan sumber daya air dan pengembangan energi terbarukan perlu mempertimbangkan 468 antisipasi perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan perekonomian, dan dampak pemanasan global yang semakin nyata. Strategi pengelolaan sumber daya air dan pengembangan energi alternatif perlu dikembangkan secara komprehensif. Potensi energi terbarukan di Sulawesi Utara seperti panas bumi, tenaga surya, dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan energi terbarukan dapat menjadi solusi untuk elektrifikasi daerah terpencil dan kepulauan yang masih sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Pengelolaan sumber daya air juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan konsumsi, irigasi pertanian, dan pelestarian lingkungan.
3.Pemantapan Lingkungan Hidup Berbasis Green, Blue Economy dan Konservasi Pengembangan ekonomi sirkular dengan pendekatan zero waste menjadi orientasi masa depan pembangunan Sulawesi Utara, bersamaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut melalui blue economy. Permasalahan persampahan masih menjadi isu serius dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kabupaten dan kota yang umumnya sudah tidak layak. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) perlu ditingkatkan efektivitasnya sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Sektor kehutanan menghadapi berbagai tantangan mulai dari kapasitas SDM, pengelolaan jasa lingkungan, partisipasi masyarakat, data dan informasi, hingga permasalahan lahan kritis, perambahan, illegal logging, kebakaran hutan, dan konflik agraria yang memerlukan penanganan terpadu. Posisi geografis Sulawesi Utara yang dikelilingi laut memberikan potensi besar untuk pengembangan 469 blue economy. Pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terpadu dapat mendukung sektor perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, dan konservasi keanekaragaman hayati laut. Implementasi ekonomi hijau melalui pengembangan produk ramah lingkungan dan teknologi bersih juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
4.Pemantapan Antisipasi Bencana dan Perubahan Iklim Posisi geografis Sulawesi Utara sebagai daerah rawan bencana memerlukan sistem antisipasi bencana yang komprehensif dan terintegrasi. Dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada berbagai bidang dan sektor ekonomi perlu diantisipasi melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi yang terstruktur. Pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Wilayah Sulawesi Utara yang berada pada Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Pendekatan mitigasi bencana berbasis masyarakat (community- based disaster risk reduction) perlu diperkuat untuk membangun ketahanan komunitas lokal. Adaptasi perubahan iklim juga perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor, terutama pertanian, perikanan, dan pariwisata yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.
5.Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan Kemampuan Adaptasi Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar menjadi prioritas pembangunan 470 ketenagakerjaan di Sulawesi Utara. Kemampuan digitalisasi dan adaptasi terhadap perubahan pola kerja dan usaha dalam era transformasi digital menjadi keharusan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi perlu diperkuat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Mengantisipasi revolusi industri 4.0, pengembangan keterampilan digital dan kompetensi teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan perlu diprioritaskan. Kerjasama antara lembaga pendidikan, pusat pelatihan vokasi, dan sektor industri perlu diperkuat untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan kompetensi tenaga kerja. Pendekatan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) juga perlu didorong untuk memfasilitasi adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja.
6.Pemberdayaan Koperasi, UMKM, Kewirausahaan serta Ekonomi Kreatif Pembangunan ekonomi Sulawesi Utara perlu memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif. Koperasi berperan strategis sebagai wadah pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing kolektif dan menjadi media pembelajaran bisnis. Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif menjadi tumpuan masa kini dan masa depan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal dan membangun keberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM di Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB, namun 471 masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses permodalan, pasar, dan teknologi. Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi bisnis, pendampingan, dan akses pembiayaan alternatif dapat mendorong pertumbuhan UMKM berkelanjutan. Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal juga dapat menjadi nilai tambah untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global.
7.Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi Kondusif Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang konsisten di atas rata-rata nasional perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui iklim investasi yang kondusif dan didukung oleh kebijakan yang pro-investasi. Pengembangan infrastruktur pendukung dan penyederhanaan proses perizinan menjadi kunci dalam meningkatkan minat investasi di daerah. Posisi strategis Sulawesi Utara sebagai gateway ke kawasan Asia Pasifik memberikan keunggulan komparatif dalam menarik investasi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri yang terintegrasi dapat menjadi magnet investasi baru, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan agribisnis. Penguatan kepastian hukum dan perbaikan pelayanan investasi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan daya saing investasi regional.
8.Pengembangan Pariwisata dan Perhubungan yang Terintegrasi Sektor pariwisata Sulawesi Utara mengalami perkembangan pesat pasca pandemi COVID-19 dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara merata di seluruh kabupaten dan 472 kota. Pengembangan empat pilar pariwisata (destinasi, marketing, industri, dan kelembagaan) perlu dilakukan secara terpadu dengan menitikberatkan pada konsep ekowisata berkelanjutan. Sektor transportasi menghadapi berbagai tantangan mulai dari efektivitas penerbangan ke daerah kepulauan, sistem angkutan umum massal, pemanfaatan teknologi, integrasi moda transportasi dengan destinasi wisata, hingga infrastruktur pendukung dan konektivitas antar wilayah yang memerlukan perencanaan terpadu dan berkelanjutan. Kekayaan alam dan budaya Sulawesi Utara seperti Taman Nasional Bunaken, Pulau Siladen, dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi aset berharga untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Integrasi pariwisata dengan ekonomi lokal perlu diperkuat untuk memaksimalkan dampak ekonomi pariwisata bagi masyarakat. Pengembangan sistem transportasi multimodal yang menghubungkan bandar udara, pelabuhan, dan destinasi wisata utama juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan domestik maupun internasional. 2.6.2.3.3 Aspek Pemerataan Pembangunan Pemerataan pembangunan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Sulawesi Utara mengingat karakteristik wilayahnya yang beragam, meliputi daratan, kepulauan, dan perbatasan. Disparitas pembangunan antar wilayah dapat menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Beberapa isu strategis dalam aspek pemerataan pembangunan adalah:
1.Percepatan Pemerataan Kesempatan Usaha dan Pendapatan Pemerataan kesempatan usaha merupakan fondasi penting dalam menciptakan stabilitas sosial ekonomi di seluruh daerah 473 Sulawesi Utara. Tersedianya kesempatan kerja yang memadai akan menciptakan iklim kondusif bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan perluasan kesempatan berusaha, diperlukan upaya strategis untuk mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, bidang usaha, dan antar daerah. Strategi pemerataan yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan telah menciptakan kesenjangan kesempatan usaha dengan daerah pedesaan dan kepulauan. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah dapat menjadi strategi untuk memperluas kesempatan usaha secara lebih merata. Penguatan rantai nilai dari hulu ke hilir dalam sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dapat menciptakan dampak pengganda dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
2.Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi Pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha, dan indikator pembangunan lainnya sangat ditentukan oleh ketersediaan akses infrastruktur yang merata secara proporsional. Karakteristik geografis Provinsi Sulawesi Utara yang bervariasi memerlukan pendekatan cerdas dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing- masing wilayah. Integrasi sistem infrastruktur menjadi kunci dalam menghubungkan berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. 474 Tantangan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara semakin kompleks dengan adanya karakteristik wilayah kepulauan yang memerlukan infrastruktur konektivitas laut dan udara yang handal. Pendekatan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan lokal perlu menjadi prioritas, seperti pengembangan pelabuhan laut di wilayah kepulauan, jalan penghubung antar sentra ekonomi di daratan, dan infrastruktur digital untuk menjembatani kesenjangan akses informasi. Sinergi dalam perencanaan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga diperlukan untuk memastikan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
3.Kesetaraan antara Wilayah Daratan, Kepulauan dan Perbatasan Perhatian khusus terhadap kesetaraan pembangunan antara wilayah daratan, kepulauan, dan daerah perbatasan merupakan prioritas strategis dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh Sulawesi Utara. Pendekatan pembangunan yang berkeadilan perlu memperhatikan karakteristik dan tantangan unik masing-masing tipologi wilayah untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pembangunan regional. Wilayah kepulauan dan perbatasan di Sulawesi Utara sering menghadapi tantangan lebih besar dalam hal aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur dasar, dan layanan publik. Pendekatan pembangunan yang berfokus pada penguatan pusat- pusat pertumbuhan di wilayah kepulauan dan perbatasan dapat menjadi strategi untuk mendorong pemerataan pembangunan. Program-program prioritas seperti pengembangan infrastruktur konektivitas, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, dan peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan dan 475 kesehatan perlu dialokasikan secara proporsional untuk wilayah- wilayah yang selama ini tertinggal. Dimensi strategis wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara juga perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan nasional. 2.6.2.3.4 Aspek Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel merupakan tantangan yang perlu direspons melalui strategi pemantapan tata kelola pemerintahan. Beberapa isu strategis dalam aspek ini adalah:
1.Pemantapan Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Dinamika demokratisasi telah meningkatkan kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Di era persaingan global yang semakin ketat, diperlukan pelayanan publik yang efisien, efektif, produktif, dan mematuhi prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Percepatan reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak karena berdampak langsung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Transformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat perlu didorong secara sistematis dan berkelanjutan. Implementasi reformasi birokrasi di Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, kapasitas aparatur yang belum merata, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Strategi percepatan reformasi birokrasi perlu berfokus pada penguatan integritas aparatur, peningkatan kompetensi 476 SDM aparatur, dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
2.Supremasi Hukum Penegakan supremasi hukum memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang pembangunan. Keseriusan dalam implementasi prinsip supremasi hukum pada masa mendatang menjadi prasyarat bagi terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi landasan penting bagi stabilitas sosial dan politik di Sulawesi Utara. Tantangan dalam penegakan supremasi hukum di Sulawesi Utara meliputi kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, kapasitas aparatur penegak hukum, dan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Pendekatan penegakan hukum yang integratif antara aspek preventif, edukatif, dan represif perlu dikembangkan untuk membangun budaya taat hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas penegakan hukum di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
3.Regulasi yang Fleksibel dan Adaptif serta Produktif Penataan regulasi pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menetapkan batasan dan standar pelayanan publik yang diberikan. Regulasi yang tertata baik dan efektif akan 477 memberikan kepastian terhadap kapasitas pelayanan pemerintah. Pengembangan regulasi yang fleksibel, adaptif, dan produktif diperlukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tanpa mengurangi kualitas layanan publik yang diberikan. Analisis mendalam terhadap aspek regulasi di Sulawesi Utara menunjukkan masih adanya tumpang tindih peraturan, inkonsistensi antar regulasi, dan beberapa regulasi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi regulasi melalui simplifikasi, harmonisasi, dan evaluasi regulasi secara berkala perlu dilakukan untuk menciptakan ekosistem regulasi yang mendukung pembangunan dan investasi. Pendekatan regulatory impact assessment (RIA) dalam pembuatan regulasi juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan.
4.Kapasitas PAD dan Sumber Pembiayaan yang Memadai Optimalisasi penerimaan pemerintah daerah menjadi prioritas dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Utara. Meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan pemerintah dan pembangunan membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai. Ketatnya dana transfer dari pemerintah pusat mendorong perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak, retribusi, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Strategi peningkatan PAD yang inovatif dan berkeadilan perlu dikembangkan. 478 Tantangan dalam peningkatan kapasitas fiskal Sulawesi Utara meliputi belum optimalnya penggalian potensi PAD, kapasitas aparatur pengelola PAD, dan kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan. Strategi penguatan PAD perlu berfokus pada perluasan basis pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan penegakan hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (public-private partnership) juga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis.
5.Komitmen Kepatuhan Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dokumen perencanaan spasial merupakan payung besar bagi pengelolaan lingkungan hidup, arah investasi, serta pengembangan wilayah secara keseluruhan. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak lokasi yang mengalami permasalahan kepatuhan terhadap tata ruang akibat pengawasan dan ketegasan yang kurang memadai. Penguatan komitmen terhadap kepatuhan tata ruang menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan terencana. Pelanggaran tata ruang di Sulawesi Utara masih sering terjadi dalam bentuk alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, dan okupasi kawasan lindung. Penegakan kepatuhan tata ruang perlu didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, sanksi yang tegas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Integrasi perencanaan tata ruang dengan rencana pembangunan daerah juga perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi antara arah pembangunan dan pemanfaatan ruang. 479 Pengembangan sistem informasi tata ruang berbasis teknologi geospasial dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
6.Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Utara secara umum relatif kondusif, namun masih memerlukan perhatian serius untuk ditingkatkan. Kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil memberikan iklim kenyamanan bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk mendorong minat investasi. Pendekatan keamanan yang komprehensif dan berbasis masyarakat perlu dikembangkan untuk menjaga stabilitas keamanan jangka panjang. Tantangan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Utara meliputi potensi konflik sosial, kejahatan konvensional dan kejahatan berbasis teknologi (cybercrime), serta pengamanan wilayah perbatasan. Strategi pengembangan sistem keamanan terpadu yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat melalui forum koordinasi keamanan yang efektif. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengamanan seperti CCTV dan sistem peringatan dini berbasis masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban.
7.Kerjasama dan Kemitraan dengan Berbagai Pihak Keberhasilan pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kemitraan yang dibangun dengan berbagai pihak, baik antar level pemerintahan maupun dengan para pemangku kepentingan 480 dalam dan luar negeri. Kerjasama dan kemitraan strategis menjadi solusi sinergi dalam mengatasi berbagai kendala optimalisasi pelayanan publik. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan investasi, baik domestik maupun asing, merupakan bukti nyata dampak positif dari pendekatan kerjasama dan kemitraan yang efektif. Posisi strategis Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia ke kawasan Asia Pasifik memberikan peluang untuk mengembangkan kerjasama internasional yang lebih intensif, terutama dengan negara-negara di kawasan tersebut. Penguatan kerjasama antar daerah (intermunicipal cooperation) juga diperlukan untuk mengatasi isu-isu pembangunan yang bersifat lintas batas seperti pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur konektivitas, dan mitigasi bencana. Pengembangan mekanisme kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pembangunan dan pelayanan publik dapat menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah yang komprehensif, kerjasama dan kemitraan perlu dikembangkan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Kolaborasi multi-pihak ini dapat menjadi kekuatan dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks di era global. 481 2.6.2.3.5 Aspek Pengembangan Infrastruktur Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan yang memfasilitasi pergerakan manusia, barang, dan informasi, serta mendukung pelayanan dasar bagi masyarakat. Pengembangan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai risiko bencana. Berikut adalah isu-isu strategis dalam aspek pengembangan infrastruktur:
1.Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Perkembangan infrastruktur penunjang ekonomi di Sulawesi Utara telah berlangsung dengan pesat, mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan dan irigasi, terminal, dan infrastruktur ekonomi lainnya. Namun, dinamika perkembangan sosial ekonomi yang cepat dan pertumbuhan penduduk mengharuskan adanya percepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Selain aspek kuantitas, kualitas infrastruktur juga perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan dan kehandalannya dalam mendukung aktivitas ekonomi. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur ekonomi adalah belum tertatanya sistem transportasi logistik yang efisien, terutama karena keterbatasan infrastruktur pendukung seperti terminal barang dan area bongkar muat yang memadai. Kondisi ini berdampak pada inefisiensi rantai pasok dan peningkatan biaya logistik yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk lokal. 482 Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan efisiensi logistik. Pengembangan terminal barang, pusat distribusi regional, dan infrastruktur pendukung logistik lainnya perlu diprioritaskan untuk memperkuat konektivitas antar sentra produksi dengan pasar domestik maupun internasional. Integrasi perencanaan infrastruktur ekonomi dengan rencana tata ruang dan pengembangan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus juga dapat meningkatkan efektivitas investasi infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2.Percepatan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sosial Infrastruktur penunjang sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan terus dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara, baik secara langsung maupun melalui skema kerjasama dengan berbagai pihak. Pengembangan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya didukung oleh regulasi yang memberikan kemudahan dan insentif bagi partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Meskipun telah menunjukkan perkembangan positif, infrastruktur penunjang sosial di Sulawesi Utara masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemerataan akses dan kualitas layanan. Disparitas fasilitas pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan dan kepulauan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan sosial yang inklusif. Strategi pengembangan infrastruktur penunjang sosial ke depan perlu memperhatikan aspek pemerataan, kualitas layanan, dan 483 keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik demografis dan geografis masing-masing wilayah dapat meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi seperti telemedicine dan pendidikan jarak jauh juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur fisik di daerah terpencil dan kepulauan.
3.Percepatan Pengembangan Infrastruktur Digital Pemerintah Sulawesi Utara terus mengupayakan pengembangan infrastruktur digital melalui kerjasama dengan dunia usaha, didukung oleh regulasi yang memberikan kemudahan dan fasilitasi perencanaan ruang yang memungkinkan ekspansi jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur digital menjadi semakin penting dalam era transformasi digital sebagai enabler untuk berbagai inovasi layanan publik, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan daya saing daerah. Tantangan dalam pengembangan infrastruktur digital di Sulawesi Utara meliputi kesenjangan akses internet antar wilayah (digital divide), kapasitas jaringan yang belum memadai di beberapa daerah, dan keterbatasan sumber daya untuk membangun infrastruktur broadband yang menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan. Kondisi geografis Sulawesi Utara yang beragam menambah kompleksitas dalam pembangunan infrastruktur digital yang merata. Strategi pengembangan infrastruktur digital perlu berfokus pada perluasan jangkauan jaringan internet broadband hingga ke 484 daerah terpencil, peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan, serta pengembangan pusat data dan sistem keamanan informasi. Pendekatan kemitraan pemerintah-swasta (public-private partnership) dan pemanfaatan teknologi alternatif seperti jaringan satelit dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di wilayah yang sulit dijangkau jaringan konvensional. Regulasi yang mendukung investasi infrastruktur digital, termasuk kebijakan sharing infrastructure dan pemberian insentif bagi pengembangan infrastruktur di daerah terpencil, juga perlu terus dikembangkan.
4.Pemantapan Deteksi Bencana, EWS dan Mitigasi Sebagai daerah yang relatif memiliki potensi bahkan rawan gempa, pemerintah Sulawesi Utara terus berupaya melakukan pemantauan atau deteksi dini serta membangun sarana Early Warning System (EWS) dan infrastruktur mitigasi bencana. Bencana yang dapat terjadi di Sulawesi Utara meliputi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, maupun bencana non-alam seperti kebakaran dan wabah penyakit. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas penunjang kebencanaan perlu terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan meminimalisasi korban atau kerugian akibat bencana. Tantangan utama dalam penanganan bencana di Sulawesi Utara meliputi: belum maksimalnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang dapat meningkatkan risiko bencana hingga tahun 2045; belum menjadi prioritasnya pengurangan risiko bencana pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca- bencana; belum adanya kajian mendalam mengenai dampak 485 pertambahan penduduk, pemanfaatan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan kemiskinan yang belum mempertimbangkan risiko bencana; serta belum optimalnya regulasi, sinergitas antar instansi dan lembaga, penguatan investasi pengelolaan risiko bencana, serta penanganan darurat dan pemulihan pasca- bencana, termasuk dukungan penganggaran. Pendekatan komprehensif dalam penanganan bencana di Sulawesi Utara perlu mencakup penguatan sistem deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan infrastruktur mitigasi bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Integrasi aspek kebencanaan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur juga menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang tangguh terhadap bencana (disaster-resilient development). Pengembangan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi, peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana, dan alokasi anggaran yang memadai untuk manajemen risiko bencana perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang tangguh terhadap bencana. Pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat (community- based disaster risk reduction) juga perlu diperkuat untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
5.Pemantapan Konektivitas Pembangunan infrastruktur, kelembagaan, dan regulasi di Sulawesi Utara perlu diarahkan pada pemantapan konektivitas 486 antar wilayah untuk mendukung pergerakan manusia, barang, dan informasi secara efisien. Konektivitas yang baik menjadi prasyarat untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, memperkuat integrasi wilayah, dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan publik. Tantangan dalam pemantapan konektivitas di Sulawesi Utara meliputi kondisi geografis yang beragam (daratan, kepulauan, perbatasan), keterbatasan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah, dan belum terintegrasinya berbagai moda transportasi dalam sistem logistik regional. Kondisi ini berdampak pada inefisiensi pergerakan barang dan orang, serta kesenjangan akses terhadap layanan publik dan pasar antar wilayah. Strategi pemantapan konektivitas perlu berfokus pada pengembangan jaringan transportasi multimodal yang menghubungkan berbagai wilayah di Sulawesi Utara, termasuk konektivitas darat, laut, dan udara. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi, pengembangan fasilitas intermoda, dan penguatan layanan transportasi publik antar wilayah menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas regional. Selain infrastruktur fisik, pengembangan sistem informasi transportasi terpadu dan adopsi teknologi dalam manajemen transportasi juga dapat meningkatkan efisiensi sistem konektivitas. Kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi antar moda transportasi, standardisasi operasional, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam sektor transportasi perlu terus dikembangkan untuk menciptakan sistem konektivitas yang efisien, andal, dan berkelanjutan. 487 2.6.2.4. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Isu-isu tersebut tidak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah kepulauan yang rentan ini. Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi 6 (enam) isu strategis KLHS yang menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Isu aksesibilitas, konektivitas dan ketimpangan ekonomi antar wilayah menjadi tantangan utama mengingat karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi. Kondisi ini tercermin dari rendahnya capaian indikator TPB 9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi) dengan gap 74% serta masih terbatasnya akses jalan mantap dan konektivitas antar pulau yang berdampak pada disparitas ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya investasi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan yang menghambat mobilitas barang dan jasa serta akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi. Degradasi lahan dan keanekaragaman hayati menjadi isu strategis kedua yang mengancam keberlanjutan ekosistem kepulauan. Tekanan terhadap tutupan hutan dan alih fungsi lahan untuk keperluan pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh praktik eksploitasi sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek konservasi, sehingga mengancam keberadaan flora dan fauna 488 endemik kepulauan serta mengurangi daya dukung lingkungan untuk pembangunan jangka panjang. Persampahan dan pengelolaan limbah merupakan isu kritis yang tercermin dari capaian TPB 6 (Akses Air Bersih dan Sanitasi) dengan gap 70,79%. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu dan sistem pengolahan limbah yang memadai menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya ekosistem pesisir dan laut. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta minimnya teknologi tepat guna dalam penanganan limbah domestik dan industri. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki karakteristik geografis rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim global juga berdampak pada kenaikan muka air laut, perubahan pola curah hujan, dan intensitas badai yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana masih perlu diperkuat melalui sistem peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Isu belum optimalnya tata kelola dan penegakan hukum tercermin dari capaian TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dengan gap 64,39%. Kelemahan dalam koordinasi antar OPD, ketidaksinkronan peraturan daerah dengan regulasi pusat, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi hambatan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Kapasitas SDM aparatur dalam penerapan good governance dan sistem perizinan yang belum optimal juga mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. 489 Penguatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemanfaatan lestari ekosistem perairan laut, nilai tambah perikanan, dan ekowisata menjadi isu strategis yang spesifik untuk wilayah kepulauan. Degradasi ekosistem pesisir akibat aktivitas antropogenik, rendahnya nilai tambah produk perikanan, dan belum optimalnya pengembangan ekowisata berkelanjutan menjadi tantangan dalam memanfaatkan potensi kelautan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak terpadu dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam konservasi ekosistem pesisir memperburuk kondisi ketahanan wilayah kepulauan terhadap berbagai ancaman eksternal.. 2.6.2.5. Isu Strategis Kab. Kep. Sangihe Penentuan isu strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan melalui pendekatan sistem dinamis yang menganalisis hubungan sebab-akibat antar berbagai variabel pembangunan daerah. Pendekatan ini dipilih mengingat karakteristik unik Sangihe sebagai wilayah kepulauan perbatasan dengan kompleksitas tinggi, yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang keterkaitan antar sektor dan integrasi aspek lingkungan hidup strategis. Berdasarkan analisis terhadap 182 data dari berbagai sumber - meliputi data statistik, capaian kinerja, dokumen perencanaan, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - teridentifikasi sepuluh variabel kunci dalam sistem pembangunan Sangihe. Variabel- variabel ini mencakup kondisi geografis kepulauan, konektivitas, sumber daya kelautan, ketahanan pangan, dampak perubahan iklim, infrastruktur, ekonomi, kualitas SDM, lingkungan, dan tata kelola. Integrasi KLHS dalam proses analisis ini memberikan perspektif 490 tambahan mengenai daya dukung lingkungan, risiko ekologis, dan keberlanjutan ekosistem kepulauan. Analisis hubungan kausal antar variabel menghasilkan beberapa loop umpan balik utama yang mempengaruhi dinamika sistem, seperti hubungan antara konektivitas dan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, perubahan iklim dan kerentanan wilayah, serta pembangunan SDM dan produktivitas. KLHS berkontribusi dalam mengidentifikasi loop umpan balik kritis antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan, serta dampak kumulatif dari berbagai aktivitas pembangunan terhadap ekosistem kepulauan. Dari analisis ini, teridentifikasi titik-titik ungkit (leverage points) yang memiliki potensi dampak sistemik paling besar terhadap keseluruhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan batas-batas daya dukung lingkungan. Penentuan prioritas isu strategis dilakukan berdasarkan empat kriteria utama: levelitas dalam sistem (fundamental, sektoral, atau pendukung), tingkat urgensi dan dampak, keselarasan dengan isu nasional (Astacita), dan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan hasil KLHS. Kriteria tambahan dari KLHS meliputi tingkat risiko lingkungan, potensi dampak kumulatif, dan kemampuan ekosistem kepulauan dalam mendukung pembangunan jangka panjang. Hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menunjukkan kelemahan dalam tata kelola, keterbatasan data lingkungan, dan rendahnya implementasi kebijakan berkelanjutan juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan prioritas. Melalui proses analisis yang mengintegrasikan pendekatan sistem dinamis dan KLHS, terpilih lima isu strategis prioritas untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029, yaitu: (1) Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Kepulauan Berkelanjutan, (2) Penguatan 491 Ketahanan terhadap Perubahan Iklim dan Mitigasi Risiko Lingkungan,

(3)Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan, (4) Penguatan Ketahanan Pangan Lokal Berbasis Ekosistem, dan (5) Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Kelima isu ini mewakili aspek fundamental, sektoral, dan pendukung yang saling terkoneksi dalam sistem pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup. Isu konektivitas dan perubahan iklim mendapat prioritas tertinggi karena perannya sebagai isu fundamental yang mempengaruhi seluruh sistem, dengan penekanan pada infrastruktur ramah lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Ekonomi kelautan dan ketahanan pangan menjadi prioritas sektoral karena perannya sebagai pengungkit langsung perekonomian daerah, namun dengan pendekatan yang mempertimbangkan daya dukung ekosistem laut dan darat. Sementara peningkatan kualitas SDM diperluas dengan penguatan tata kelola lingkungan hidup sebagai faktor pendukung yang memperkuat seluruh aspek pembangunan berkelanjutan. Integrasi hasil KLHS dalam setiap isu strategis memastikan bahwa implementasi pembangunan tidak melampaui batas daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan dampak positif yang sistemik bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan. 2.6.2.5.1 Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Kepulauan Isu strategis penguatan konektivitas dan infrastruktur kepulauan merupakan fondasi utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebagai wilayah yang terdiri dari 144 pulaudengan garis pantai sepanjang 382,15 km, Sangihe menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan penyediaan infrastruktur dasar. Data menunjukkan bahwa 25,6% jalan dalam kondisi rusak berat, ketersediaan air minum hanya mencapai 65%, dan konektivitas antar 492 pulau masih terbatas. Analisis sistem dinamis menunjukkan adanya loop penguatan antara konektivitas, aktivitas ekonomi, pendapatan daerah, dan infrastruktur, dimana keterbatasan konektivitas secara langsung menghambat potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan konektivitas mencakup pengembangan transportasi laut terpadu, perbaikan infrastruktur dasar, dan pengembangan infrastruktur digital. Isu ini sejalan dengan Astacita "Indonesia Maju dan Berkeadilan" serta "Indonesia Produktif", dan menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan di seluruh sektor. 2.6.2.5.2 Penguatan Ketahanan Mitigasi Bencana terhadap Perubahan Iklim Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi prioritas utama mengingat kerentanan tinggi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan. Data empiris menunjukkan tren peningkatan dampak perubahan iklim, dimana abrasi pantai meningkat dari 0,8 m/tahun menjadi 1,4 m/tahun, area terdampak banjir rob meluas 38,8%, dan kenaikan muka air laut mencapai 4,6 mm/tahun. Analisis sistem dinamis mengidentifikasi loop penguatan negatif dimana kerentanan wilayah meningkatkan dampak bencana, yang kemudian merusak infrastruktur, menurunkan produktivitas ekonomi, dan semakin meningkatkan kerentanan. Isu ini mencakup mitigasi abrasi pantai, adaptasi sektor perikanan terhadap pergeseran pola migrasi ikan, dan pengembangan sistem peringatan dini bencana. Penguatan ketahanan iklim sejalan dengan Astacita "Indonesia Lestari" dan komitmen nasional untuk mencapai net zero emission, serta menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan di seluruh sektor. 493 2.6.2.5.3 Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan Pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan merupakan prioritas utama dalam dimensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan luas perairan 47.339,49 km² dan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mencapai 42,35%, ekonomi kelautan menjadi tumpuan utama perekonomian daerah. Analisis sistem dinamis menunjukkan adanya loop keseimbangan antara ekosistem laut, produksi perikanan, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Isu ini mencakup hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya kelautan, serta pengembangan wisata bahari terintegrasi. Dengan mengembangkan ekonomi kelautan berkelanjutan, Sangihe dapat mengoptimalkan potensi maritimnya untuk kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga keberlanjutan sumber daya. Isu ini sejalan dengan Astacita "Indonesia Produktif" dan "Indonesia Lestari", serta menjadi pengungkit langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 2.6.2.5.4 Penguatan Ketahanan Pangan Lokal Ketahanan pangan lokal menjadi isu strategis mengingat tantangan geografis dan ketergantungan tinggi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pasokan pangan dari luar daerah. Data menunjukkan bahwa 85% kebutuhan pangan masih dipasok dari luar, terdapat 25 desa rawan pangan, dan produksi komoditas perkebunan utama mengalami fluktuasi signifikan. Analisis sistem dinamis mengidentifikasi ketahanan pangan sebagai variabel yang memiliki hubungan kausal dengan stabilitas ekonomi dan ketahanan masyarakat terhadap guncangan eksternal. Isu ini mencakup revitalisasi perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh sebagai komoditas unggulan, diversifikasi tanaman pangan, dan pengembangan pertanian 494 adaptif perubahan iklim. Dengan memperkuat ketahanan pangan lokal, Sangihe dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan membangun ketahanan masyarakat yang lebih baik. Isu ini sejalan dengan Astacita "Indonesia Berdaulat" dan kebijakan nasional tentang kedaulatan pangan. 2.6.2.5.5 Peningkatan Kualitas SDM Isu strategis peningkatan kualitas SDM merupakan komponen enabler yang mendukung seluruh aspek pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meskipun terjadi peningkatan IPM menjadi 74,43 dan penurunan stunting menjadi 2,25%, masih terdapat tantangan seperti rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 8,64 tahun dan APM SMP hanya 72,33%. Analisis sistem dinamis menunjukkan adanya loop penguatan antara kualitas SDM, aktivitas ekonomi, dan diversifikasi usaha, dimana peningkatan kualitas SDM menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi yang kemudian memungkinkan investasi lebih besar pada pembangunan SDM. Isu ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah, pengembangan keterampilan sesuai potensi lokal, dan optimalisasi pelayanan kesehatan dasar. Dengan meningkatkan kualitas SDM, Sangihe dapat mengoptimalkan potensi demografis untuk mendorong produktivitas dan inovasi dalam berbagai sektor. Isu ini sejalan dengan Astacita "Indonesia Cerdas" dan "Indonesia Sehat", serta menjadi faktor pendukung yang memperkuat kemampuan daerah dalam mengimplementasikan seluruh prioritas pembangunan. 495 Visi sebagai gambaran masa depan yang diharapkan merupakan cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi yang menjadi rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, misi dioperasionalkan menjadi tujuan yang lebih konkret dan terukur. Tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang menjadi target capaian pembangunan dengan indikator yang jelas. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Kepulauan Sangihe ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik wilayah kepulauan dengan 105 pulau, potensi unggulan daerah di sektor kelautan dan perikanan, kondisi sosial-budaya masyarakat pesisir, serta posisi strategis Sangihe sebagai wilayah perbatasan dengan Filipina. Keselarasan antara visi daerah dengan Astacita sebagai kerangka pembangunan nasional juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten 496 Kepulauan Sangihe berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, masyarakat pulau-pulau, akademisi, dan pelaku usaha, sehingga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen masyarakat Sangihe. Melalui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, diharapkan terwujud sinergi dan keselarasan langkah dalam pelaksanaan pembangunan yang akan di-cascade ke perangkat daerah sebagai pelaksana operasional untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. 3.1.1. Visi Visi Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 adalah: "MUDA BERKARYA, WUJUDKAN SANGIHE LEBIH SEJAHTERA DAN BERBUDAYA". Visi tersebut mencerminkan tekad dan komitmen untuk menjadikan generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Visi ini berpijak pada keyakinan bahwa generasi milenial dengan energi, kreativitas, dan penguasaan teknologi yang mereka miliki dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun daerah. Generasi muda Sangihe yang dimaksud adalah mereka yang memiliki semangat tinggi, daya tahan yang kuat, pemikiran yang cerdas, serta pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Kata "Berkarya" dalam visi ini mengandung makna proses aktif dalam menciptakan dan mewujudkan ide-ide serta gagasan yang dapat membentuk tatanan kehidupan masyarakat dan daerah ke arah yang lebih baik. Berkarya bukan sekadar bekerja, tetapi juga mengekspresikan kreativitas dan inovasi dalam setiap aspek 497 pembangunan daerah. Melalui karya-karya nyata dari generasi muda, diharapkan akan terwujud perubahan positif yang berdampak luas bagi masyarakat Sangihe. "Wujudkan Sangihe Lebih Sejahtera " merupakan penegasan bahwa visi ini berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar konsep atau rencana. Ada komitmen untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe benar-benar menjadi daerah yang berkembang dan maju sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Frasa ini juga mengindikasikan adanya proses transformasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan di masa depan, yang menggambarkan tujuan utama pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat Sangihe menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan sehingga masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang makmur, sehat, dan damai. Pencapaian kondisi yang lebih sejahtera ini memerlukan usaha dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan, “Berdudaya” dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia, yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari para sesepuh pendahulu kelompok tersebut. Berbudaya adalah manusia atau kelompok orang (masyarakat) yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat atau manusia yang mempunyai pikiran dan akal budi yang sudah maju. Maka secara etimologi, pengertian utuh dari kalimat “Muda Berkarya, Wujudkan Sangihe Lebih Sejahtera dan Berbudaya” adalah generasi milenial berkiprah sebagai garda depan membangun 498 Kepulauan Sangihe sebagai tumpah darah menjadi lebih sejahtera dan berbudaya. Semangat ini mencerminkan peran aktif anak muda dalam berbagai sektor pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Dengan inovasi dan kreativitas, mampu membawa perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Sangihe. 3.1.2. Misi Misi Kabupaten Sangihe dirangkum dalam istilah "SAPTA MEMBARA" atau "PITU MAKAWANTUGĚ" yang keduanya bermakna tujuh misi pembangunan. Misi Sapta Membara berasal dari bahasa Sansekerta dan merupakan akronim dari "Membangun Bersama Rakyat", yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tujuh cita- cita mulia bersama rakyat demi Sangihe yang lebih sejahtera dan bermartabat. Sementara "Pitu Makawantugě" berasal dari bahasa Sangihe, di mana "pitu" berarti tujuh dan "makawantugě" bermakna menjadikan manusia anggun, gagah/cantik, sopan santun, mulia, dan berwibawa, yang dapat diartikan sebagai kondisi manusia yang telah sejahtera dan berbudaya. Dalam implementasinya, misi-misi tersebut berpedoman pada falsafah kearifan lokal Sangihe yaitu "MATILANG, MATELENG, MATĚLING SU RAĻUNGU MĚTATĚNGKANG". Prinsip ini mengandung makna bahwa pemimpin harus memiliki akal budi dan pikiran yang jernih, peka terhadap suara dan keluhan rakyat, bertindak dengan penuh pertimbangan dan taat asas, serta mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati dalam menjalankan pemerintahan. Tujuh misi SAPTA MEMBARA tersebut adalah:

1.Reformasi Birokrasi diutamakan pengembangan kapasitas SDM aparatur, restrukturisasi organisasi, tata kelola pemerintahan, serta upaya pembentukan daerah otonomi baru. 499
2.Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk.
3.Mengakselerasi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan guna memantapkan perekonomian rakyat, yang diutamakan pada sektor: perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
4.Mengembangkan Prioritas Pelayanan Sosial Dasar Penduduk khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
5.Memperteguh Tatanan Sosial Masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepankan kearifan lokal.
6.Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kemampuan terhadap mitigasi bencana.
7.Menyiapkan Sangihe Muda guna meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. 3.1.2.1. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Kep. Sangihe dengan Asta Nita Tujuh misi SAPTA MEMBARA Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan keselarasan yang strategis dengan delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Keselarasan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah kepulauan terdepan dapat berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi pertama SAPTA MEMBARA yang berfokus pada reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas SDM aparatur, restrukturisasi organisasi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan memiliki keselarasan langsung dengan Asta Cita ke-7 tentang memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan korupsi dan narkoba. Upaya reformasi birokrasi di tingkat daerah 500 kepulauan ini menjadi sangat strategis mengingat kompleksitas tantangan pelayanan publik di wilayah yang terpisah-pisah secara geografis, sehingga diperlukan sistem birokrasi yang bersih, efisien, dan mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan dengan integritas tinggi. Gambar III.1 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Asta Nita Sumber: Bappelitabang Kab. Kep. Sangihe (Diolah) Misi kedua SAPTA MEMBARA tentang pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, khususnya air minum, pangan, listrik, dan telekomunikasi, menunjukkan keselarasan dengan Asta Cita ke-3 tentang meningkatkan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur, serta Asta Cita ke-6 mengenai membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar MISI SAP TA MEMBARA SANGIHE ASTA CITA NASIONAL. Asta Cita 4 �;-un•n SOM, sains, eknolog eseh.ata pestai ola2ea gender 501 infrastruktur ini menjadi prasyarat fundamental bagi pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di wilayah kepulauan. Upaya ini juga sejalan dengan semangat membangun dari bawah, dimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi ketiga tentang akselerasi pengembangan sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM berkorelasi erat dengan Asta Cita ke- 3 tentang meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan, serta Asta Cita ke-5 mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi maritim dan alam kepulauan tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga memberikan nilai tambah melalui proses pengolahan dan industrialisasi produk lokal. Misi keempat SAPTA MEMBARA yang mengembangkan prioritas pelayanan sosial dasar pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan Asta Cita ke-4 tentang memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender. Fokus pada tiga sektor strategis ini mencerminkan pendekatan holistik dalam membangun sumber daya manusia berkualitas yang menjadi modal utama pembangunan. Di wilayah kepulauan terdepan, investasi dalam pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Misi kelima tentang memperteguh tatanan sosial masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepankan kearifan lokal menunjukkan keselarasan dengan Asta Cita ke-1 tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta Asta Cita ke-8 mengenai memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis. Penekanan pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya 502 di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di perbatasan dengan negara lain menjadi sangat strategis untuk memperkuat identitas kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan. Misi keenam SAPTA MEMBARA mengenai pengelolaan sumber daya alam strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kemampuan mitigasi bencana berkaitan dengan Asta Cita ke-2 tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, serta Asta Cita ke-5 mengenai hilirisasi dan industrialisasi. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan di wilayah kepulauan terdepan tidak hanya penting untuk kemandirian ekonomi tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan. Sebagai wilayah strategis, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayah maritim Indonesia melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan. Terakhir, misi ketujuh tentang menyiapkan Sangihe Muda untuk meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 menunjukkan visi jangka panjang yang selaras dengan Asta Cita ke-4 tentang memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender. Fokus pada generasi muda mencerminkan investasi strategis dalam modal manusia yang akan menjadi penggerak utama pembangunan di masa depan. Keselarasan antara misi SAPTA MEMBARA dengan Asta Cita ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe telah merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik sebagai daerah kepulauan terdepan, tetapi juga terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Pendekatan ini memungkinkan Sangihe untuk berkontribusi 503 optimal pada pencapaian visi pembangunan nasional sambil memperkuat posisinya sebagai garda terdepan Indonesia di wilayah utara. Implementasi SAPTA MEMBARA yang selaras dengan Asta Cita diharapkan dapat mengoptimalkan potensi strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendukung pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kedaulatan negara di wilayah perbatasan, dan kontribusi pada pencapaian Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. 3.1.2.2. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Kep. Sangihe dengan RPJPD Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2029 Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Keterkaitan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memastikan bahwa program jangka menengah merupakan bagian integral dari visi pembangunan jangka panjang. Misi pertama RPJMD "Reformasi Birokrasi diutamakan pengembangan kapasitas SDM aparatur, restrukturisasi organisasi, tata kelola pemerintahan, serta upaya pembentukan daerah otonomi baru" memiliki keterkaitan yang erat dengan Misi 3 RPJPD "Transformasi Tata Kelola". Hubungan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi dan pengembangan kapasitas SDM aparatur merupakan langkah awal dalam menciptakan transformasi tata kelola 504 pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel dalam jangka panjang. Misi kedua RPJMD "Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terutama air minum, pangan, listrik, dan telekomunikasi" secara langsung mendukung pencapaian Misi 7 RPJPD "Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan". Keselarasan ini menggambarkan strategi pembangunan yang konsisten, dimana upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk menjadi landasan bagi pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dalam jangka panjang. Gambar III.2 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Kep. Sangihe dengn RPJPD Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2025 Sumber: Bappelitabang Kab. Kep. Sangihe (Diolah) Misi ketiga RPJMD "Mengakselerasi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan guna memantapkan perekonomian rakyat, yang diutamakan pada sektor: perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM" memiliki MISI RPJMD KAB. KEP. SANGIHE Misi 1: Reformasi Brokras Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Misi 3: Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Misi 4: elay anan Sosial Dasar Penduduk Misi 5: Tatanan Sosial Masyarakat Berbudaya & Religius Misi 6: Pengelolaan $DA & Mitigasi Bencana Misi 7: Sangihe Muda menuju Indonesia E mas 2045 MISI RPJPD 2025-2045 Misi 1: Transformasi Sos+al Misi2: Transformast Ekonomi Misi 3: Transformasi Tata Kelola Misi 4: Penegakan Peraturan & Stabilitas Daerat Misi 5: Lingkungan Sosial & Budaya Yang Sehat Ta Misi 6: Pembangunan Kewlayahan Merata & Berke Misi 7: Infrastruktur Berkualitas & Ramah Lingkunga igi 8; Perbangunan Lestani demi Kebertanjutan 505 keterkaitan dengan Misi 2 RPJPD "Transformasi Ekonomi". Hal ini menandakan bahwa akselerasi pengembangan sektor unggulan daerah merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi yang lebih luas dan berdaya saing dalam jangka panjang. Misi keempat RPJMD "Mengembangkan Prioritas Pelayanan Sosial Dasar Penduduk khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan" berkorelasi kuat dengan Misi 1 RPJPD "Transformasi Sosial". Hubungan ini menekankan peran pelayanan sosial dasar sebagai komponen penting dalam menciptakan transformasi sosial yang inklusif dan berkualitas dalam jangka panjang. Misi kelima RPJMD "Memperteguh Tatanan Sosial Masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepankan kearifan lokal" memiliki keterkaitan dengan Misi 5 RPJPD "Lingkungan Sosial Dan Budaya Yang Sehat Tangguh". Keselarasan ini menunjukkan bahwa upaya memperteguh tatanan sosial masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan sosial budaya dalam jangka panjang. Misi keenam RPJMD "Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kemampuan terhadap mitigasi bencana" berkorelasi dengan Misi 4 RPJPD "Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemeliharaan Stabilitas Daerah" dan Misi 8 RPJPD "Pembangunan yang lestari demi keberlanjutan". Pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana menjadi aspek penting dalam mewujudkan stabilitas daerah dan pembangunan yang berkelanjutan. Misi ketujuh RPJMD "Menyiapkan Sangihe Muda guna meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045" memiliki keselarasan dengan Misi 6 RPJPD "Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang 506 Berkeadilan". Fokus pada persiapan generasi muda untuk meraih bonus demografi menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan. Sebagai pengikat seluruh keterkaitan tersebut, ketujuh misi SAPTA MEMBARA RPJMD secara kolektif mendukung Misi 8 RPJPD tentang "Pembangunan yang lestari demi keberlanjutan". Hal ini menegaskan bahwa seluruh program pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesinambungan dalam perspektif jangka panjang. Keselarasan antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Sangihe ini mencerminkan pendekatan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, di mana program pembangunan lima tahunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai target jangka pendek, tetapi juga diposisikan sebagai tahapan strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Implementasi RPJMD 2025-2029 yang selaras dengan RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat memastikan konsistensi arah pembangunan dan mempercepat pencapaian visi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan NKRI, gerbang maritim yang maju dan berkelanjutan.. 3.1.2.3. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Kep. Sangihe dengan RPJMD Prov. Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 Harmonisasi pembangunan daerah antara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Provinsi Sulawesi Utara tercermin dalam keselarasan perumusan misi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029. Sinkronisasi ini merupakan wujud koordinasi vertikal yang penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana arah kebijakan kabupaten/kota menjadi penjabaran 507 operasional dari kebijakan provinsi sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. Gambar III.3 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Kep. Sangihe dengan RPJMD Prov. Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 Sumber: Bappelitabang Kab. Kep. Sangihe (Diolah) Misi pertama RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang "Reformasi Birokrasi diutamakan pengembangan kapasitas SDM aparatur, restrukturisasi organisasi, tata kelola pemerintahan, serta upaya pembentukan daerah otonomi baru" berkorelasi dengan Misi ketujuh RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik" dan Misi kedelapan "Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan". Keselarasan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Misi kedua RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe "Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terutama air minum, pangan, MISI RPJMD KAB. KEP. SANGIHE MISI RPJMD PROV. SULAWESI UTAR Misi 3; Membangun perekonormian daerah Migi 7; Meningkatkan tata kelola perenntahan yang Misi 6 Memperbali tata kehwdupan marsyar akat ya Misi 5; Meningkatkan ketahanan pangan, energy, dan Misi 4; Memperkuat daya saning daerah dan interna Misi2; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 8: Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan Misi 4; Memperkuat daya saning daerah dan interna Misi3 Membangun perekonorian daerah Misi 1: Mencegah dan memberantas KKN dan nark , , · " ,, , .° •, , , , , ,. Misi 4: Pelayanan Sosial Dasat Penduduk Misi 3: Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendoduk Misi 1: Reformasi Birokrast Misi 7: Sang«he Muda menuyu Indonesia E mas 2045 Misi 6: Pengelolaan SDA & Migasi Bencana Misi 5: Tatanan So5al Masyar akat Berbudaya & Religius Keterangan: Keselarasan Utama Keselarasan Pendukuno 508 listrik, dan telekomunikasi" sejalan dengan Misi kelima RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yaitu "Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan". Keselarasan ini menggambarkan upaya bersama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Misi ketiga RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu "Mengakselerasi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan guna memantapkan perekonomian rakyat, yang diutamakan pada sektor: perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM" berhubungan erat dengan Misi ketiga RPJMD Provinsi Sulawesi Utara "Membangun perekonomian daerah". Hubungan ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Misi keempat RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang "Mengembangkan Prioritas Pelayanan Sosial Dasar Penduduk khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan" memiliki keselarasan dengan Misi kedua RPJMD Provinsi Sulawesi Utara "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia". Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia melalui layanan sosial dasar menjadi prioritas bersama antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Misi kelima RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai "Memperteguh Tatanan Sosial Masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepankan kearifan lokal" sejalan dengan Misi keenam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara "Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal". Keselarasan ini menunjukkan 509 komitmen bersama dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya lokal sebagai modal sosial pembangunan. Misi keenam RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe "Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kemampuan terhadap mitigasi bencana" berkorelasi dengan aspek keberlanjutan dalam Misi kelima RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi risiko bencana, terutama di wilayah kepulauan yang rentan. Misi ketujuh RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe "Menyiapkan Sangihe Muda guna meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045" memiliki keselarasan dengan Misi kedua RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus pada pengembangan generasi muda menunjukkan visi jangka panjang dalam memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah dan nasional. Sebagai kesimpulan, keselarasan misi antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara periode 2025-2029 menunjukkan adanya integrasi perencanaan pembangunan yang koheren. Meskipun terdapat perbedaan penekanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan prioritas lokal, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe secara substansial mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Harmonisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi program-program pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk di 510 Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan dan gerbang maritim. 3.1.2.4. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Kep. Sangihe dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) menunjukkan komitmen daerah dalam mengintegrasikan agenda global ke dalam perencanaan pembangunan. Analisis keselarasan ini menggambarkan bagaimana misi-misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe berkontribusi pada pencapaian TPB yang dikelompokkan dalam empat pilar: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Misi pertama RPJMD tentang "Reformasi Birokrasi" memiliki keselarasan utama dengan TPB yang berada dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola, khususnya TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Kuat) dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Keselarasan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas SDM aparatur, restrukturisasi organisasi, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Sangihe berkontribusi pada pembangunan institusi yang efektif dan adil sebagaimana yang diharapkan dalam TPB 16. 511 Gambar III.4 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Kep. Sangihe dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Bappelitabang Kab. Kep. Sangihe (Diolah) Misi kedua tentang "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk" menunjukkan keselarasan dengan tiga pilar TPB. Dalam Pilar Sosial, misi ini mendukung TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam Pilar Ekonomi, misi ini mendukung TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) melalui penyediaan listrik. Sedangkan dalam Pilar Lingkungan, misi ini mendukung TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) melalui penyediaan air minum. Keselarasan ini menggambarkan pendekatan multidimensi dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk, yang tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan. Misi ketiga mengenai "Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan" memiliki keselarasan yang kuat dengan Pilar Ekonomi, khususnya TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), dan TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan). MISI RPJMD Misi 1: Reformasi Birokrasi Misi 2: Perenuhan Keputuhan Dasar Penuu Misi3: Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Misi4: Pelayanan Sosial Dasar Penduduk Misi 5: Tatanan Sosial Masyarakat Berbudaya & Religius Misi 6: Pengelolaan SDA & Mitigasi Bencana Misi 7: Sangihe Muda menuju Indonesia Emas 2045 TPB Pilar Sosial: TPB 1: Tanpa Kemiskinan TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB 4: Pendidikan Berkualitas TPB 5: Kesetaraan Gender Pilar Lingkungan: ■ TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan TPB 13: Penanganan Perubahan Iklimn TPB 14: Ekosistem Lautan Pilar Hukum dan Tata Ketola: TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Kuat TB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 512 Namun, misi ini juga mendukung Pilar Sosial melalui TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Pilar Lingkungan melalui TPB 14 (Ekosistem Lautan). Keselarasan ini menunjukkan pendekatan pembangunan ekonomi yang komprehensif dengan memperhatikan potensi lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama sektor perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM, sambil mempertimbangkan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Misi keempat tentang "Pelayanan Sosial Dasar Penduduk" memiliki keselarasan utama dengan Pilar Sosial, mencakup TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Selain itu, misi ini juga mendukung TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dalam Pilar Ekonomi. Keselarasan ini mencerminkan upaya Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi kelima "Tatanan Sosial Masyarakat Berbudaya & Religius" memiliki keselarasan dengan TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dalam Pilar Lingkungan dan TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Kuat) dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola. Keselarasan ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai budaya dan religius diarahkan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Misi keenam "Pengelolaan SDA & Mitigasi Bencana" berfokus pada Pilar Lingkungan, mendukung TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan TPB 14 (Ekosistem Lautan). Keselarasan ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, 513 yang sangat relevan mengingat karakteristik wilayahnya sebagai daerah kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Misi ketujuh "Sangihe Muda menuju Indonesia Emas 2045" memiliki keselarasan dengan beberapa pilar TPB, mencakup TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) dalam Pilar Sosial, TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dalam Pilar Ekonomi, serta TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola. Keselarasan ini menggambarkan pendekatan jangka panjang dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung pembangunan daerah. Secara keseluruhan, keselarasan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan TPB menunjukkan pendekatan pembangunan yang holistik dan komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Pendekatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Keselarasan ini juga menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan untuk generasi mendatang. 3.1.2.5. Keselarasan Misi RPJMD Kep. Kab. Sangihe dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan 514 pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Analisis keselarasan antara misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029 dengan pelaksanaan SPM menunjukkan bagaimana arah kebijakan pembangunan daerah mendukung pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misi pertama RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang "Reformasi Birokrasi" memiliki keselarasan dengan pelaksanaan SPM melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan SPM di berbagai sektor, terutama dalam hal peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis SPM, pengembangan kapasitas SDM pengelola SPM di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penguatan sistem monitoring dan evaluasi pencapaian SPM, serta penyederhanaan prosedur dan deregulasi kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan SPM. Dengan memperkuat tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, Kabupaten Kepulauan Sangihe membangun landasan yang kuat untuk menjamin pelaksanaan SPM yang efektif dan akuntabel. 515 Gambar III.5 Keselarasan Misi RPJMD Kep. Kab. Sangihe dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Sumber: Bappelitabang Kab. Kep. Sangihe (Diolah) Misi kedua mengenai "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk" memiliki keselarasan langsung dengan pelaksanaan SPM, khususnya terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui penyediaan air minum dan sanitasi dasar, SPM Energi melalui penyediaan listrik terutama di wilayah kepulauan dan terpencil, SPM Pangan melalui penjaminan ketersediaan dan akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi, serta SPM Komunikasi dan Informatika melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Keselarasan ini menunjukkan bahwa misi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk secara langsung berkontribusi pada pemenuhan SPM di beberapa sektor yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan aksesibilitas geografis. Misi ketiga tentang "Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan" memiliki keselarasan tidak langsung dengan pelaksanaan SPM, namun MISI RPJMD Misi 1: Reformasi Birokrasi Mist 2: Pemenu.tan ebutunan Dasar PenLuk Misi 3: Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Misi4: Pelayanan Sosial Dasar Penduduk Misi5: Tatanan Sosial Masyarakat Berbudaya & Religius Misi6: Pengelolaan SDA & Mitigasi Bencana Misi7: Sano ihe Muda menuiu Indonesia Emas 2045 STANDAR PELAYANAN MINIMUM (5PM) SPM Pendidikan Akses dan kualitas pendidikan dasar Pendidikan anak usia dini SPM Kesehatan Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan kesehatan rujukan SPM Perumahan & Permukiman IPenyediaan air minum dan sanitasi dasar Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 5PM Sosial Rehabilitasi sosial Jaminan dan perdindungan sosial SPM Ketentraman & Ketertiba Pelayanan ketentraman a ke Pertindungan masyar SPM Penanggulangan Bencana Pelayanan informasi fawan bencana Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 516 memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendukung kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar, pengembangan infrastruktur pendukung sektor unggulan yang juga bermanfaat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pemenuhan SPM. Pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM dapat menjadi pendorong ekonomi yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai pelaksanaan SPM. Misi keempat mengenai "Pelayanan Sosial Dasar Penduduk" memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan pelaksanaan SPM, khususnya pada sektor SPM Pendidikan melalui penyediaan layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau, SPM Kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta SPM Ketenagakerjaan melalui fasilitasi pelatihan keterampilan dan penempatan tenaga kerja. Keselarasan ini menunjukkan bahwa misi pelayanan sosial dasar secara langsung berupaya memenuhi SPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar, Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya menjamin setiap warga mendapatkan layanan dasar sesuai standar minimal yang ditetapkan. Misi kelima tentang "Tatanan Sosial Masyarakat Berbudaya & Religius" memiliki keselarasan dengan pelaksanaan SPM dalam aspek SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat melalui penguatan nilai-nilai budaya dan religius yang mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban, serta SPM Sosial melalui penguatan modal sosial dan jaringan pengaman sosial berbasis 517 kearifan lokal. Penguatan tatanan sosial masyarakat yang berbudaya dan religius dapat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan SPM, terutama dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi penyediaan dan pemanfaatan layanan dasar oleh masyarakat. Misi keenam mengenai "Pengelolaan SDA & Mitigasi Bencana" memiliki keselarasan dengan pelaksanaan SPM terutama terkait dengan SPM Lingkungan Hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan SPM Penanggulangan Bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memastikan pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana yang efektif untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan SPM, terutama dalam situasi bencana. Misi ketujuh tentang "Sangihe Muda menuju Indonesia Emas 2045" memiliki keselarasan dengan pelaksanaan SPM dalam hal SPM Pendidikan melalui pengembangan kualitas pendidikan bagi generasi muda, SPM Kesehatan melalui peningkatan kualitas kesehatan remaja dan pemuda, serta SPM Ketenagakerjaan melalui peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda. Fokus pada pengembangan generasi muda menunjukkan pendekatan jangka panjang dalam pelaksanaan SPM, dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa depan. Keselarasan antara misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029 dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan publik yang berkualitas. Misi-misi yang dirumuskan secara komprehensif 518 mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan SPM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keselarasan ini juga menggambarkan pendekatan holistik dalam pembangunan daerah, di mana pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan layanan dasar, tetapi juga membangun sistem yang mendukung, termasuk reformasi birokrasi, pengembangan ekonomi, penguatan tatanan sosial, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat mencapai target SPM secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 3.1.3.Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 3.1.3.1. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sangihe Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran sistematis dari tujuh misi daerah. Tujuan ini mencerminkan arah capaian yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan cascading misi yang telah dirumuskan. Berdasarkan penjabaran dari tujuh misi Kabupaten Sangihe, telah dirumuskan tujuh tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1.Tujuan pertama dalam cascading pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperkuat oleh SDM aparatur serta organisasi yang profesional, dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru. Tujuan ini merupakan penjabaran dari Misi 1 yang berfokus pada reformasi birokrasi yang inovatif. Fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan daerah secara 519 keseluruhan. Reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun kapasitas SDM aparatur yang kompeten, melakukan restrukturisasi organisasi yang efisien, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, serta mempersiapkan segala persyaratan administratif untuk pembentukan daerah otonomi baru. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi yang menggambarkan sejauh mana kualitas penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami peningkatan dalam hal profesionalitas, efektivitas, dan akuntabilitas.
2.Tujuan kedua adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan ini merupakan penjabaran dari Misi 2 tentang pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Sangihe menghadapi tantangan geografis yang unik dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Sangihe memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar terutama air minum, pangan, listrik, dan telekomunikasi. Pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar ini menjadi kunci untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk sebagai indikator komprehensif yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh wilayah kabupaten.
3.Tujuan ketiga menjabarkan Misi 3 yang berfokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui 520 optimalisasi sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM yang perlu dioptimalkan secara maksimal. Tujuan ini ditetapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya tinggi tetapi juga berkelanjutan dan memiliki daya saing yang kuat di tingkat regional maupun nasional. Pengembangan sektor-sektor unggulan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong investasi. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur melalui kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB, yang menggambarkan sejauh mana sektor- sektor tersebut mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
4.Tujuan keempat adalah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Tujuan ini merupakan penjabaran dari Misi 4 terkait pengembangan pelayanan sosial dasar. Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan menjadi investasi jangka panjang yang sangat strategis bagi kemajuan daerah. Tujuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan sosial dasar yang baik akan berdampak pada produktivitas masyarakat, daya saing daerah, dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Indikator keberhasilan tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan tingkat 521 kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
5.Tujuan kelima menjabarkan Misi 5 tentang memperkuat identitas budaya lokal dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam era globalisasi yang semakin intensif, pelestarian dan penguatan identitas budaya lokal menjadi sangat penting untuk mempertahankan jati diri masyarakat Sangihe. Tujuan ini ditetapkan untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal serta nilai-nilai religius sebagai identitas dan perekat sosial dalam kehidupan masyarakat. Budaya lokal dan nilai-nilai religius yang kuat akan menjadi fondasi karakter masyarakat yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis. Pencapaian tujuan ini akan diukur melalui Indeks Keharmonisan Sosial Masyarakat yang menggambarkan tingkat harmoni, toleransi, dan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta sejauh mana nilai-nilai budaya dan religius terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
6.Tujuan keenam adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam strategis berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana. Tujuan ini merupakan penjabaran dari Misi 6 tentang pengelolaan SDA dan mitigasi bencana. Sebagai daerah kepulauan yang rentan terhadap berbagai bencana alam, Kabupaten Sangihe memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sistem mitigasi bencana yang handal. Tujuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Pengelolaan 522 SDA yang berkelanjutan dan sistem mitigasi bencana yang baik akan menjamin kelangsungan pembangunan jangka panjang dan melindungi masyarakat dari risiko bencana. Pencapaian tujuan ini akan diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan kemampuan daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam strategis.
7.Tujuan ketujuh menjabarkan Misi 7 yang berfokus pada meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia muda Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengoptimalkan bonus demografi. Generasi muda merupakan aset strategis yang akan menentukan masa depan pembangunan daerah. Tujuan ini ditetapkan untuk mempersiapkan generasi muda Sangihe agar memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi sehingga dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Investasi pada pengembangan generasi muda melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, dan pemberian kesempatan kerja yang layak akan menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Pencapaian tujuan ini akan diukur melalui rasio ketergantungan (dependency ratio) yang menggambarkan struktur demografis yang mendukung optimalisasi bonus demografi dan tingkat produktivitas generasi muda dalam berkontribusi pada pembangunan daerah. 3.1.3.2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sangihe Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari delapan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini 523 dirancang untuk mencapai outcome yang terukur dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan cascading dari delapan tujuan RPJMD, telah dirumuskan 22 sasaran strategis yang menjadi fokus pencapaian pembangunan daerah. Tabel III-1 Sasaran RPJMD Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2029 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN T1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperkuat oleh SDM aparatur serta organisasi yang profesional, dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru T1.S1: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel T1.S1.I1: Nilai Evaluasi SAKIP OPD (rata-rata) T1.S2: Terwujudnya Sumber Daya Aparatur dan Organisasi Pemerintahan yang Profesional T1.S2.I1: Indeks Profesionalitas ASN (skala 0-100) T1.S3: Terpenuhinya persyaratan pembentukan daerah otonomi baru T1.S3.I1: Persentase kelengkapan dokumen administratif DOB T2: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe T2.S1: Meningkatnya akses dan kualitas air minum layak serta sanitasi layak T2.S1.I1: Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak T2.S2: Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang T2.S2.I1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 524 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN berkelanjutan T2.S3: Meratanya aksesibilitas listrik dan telekomunikasi penduduk daerah terpencil T2.S3.I1: Rasio elektrifikasi T2.S4: Terwujudnya perumahan layak huni T2.S4.I1: Persentase Rumah Layak Huni T2.S5: Terwujudnya ketentraman umum T2.S5.I1: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Trantibunlimnas T2.S6: Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan T2.S6.I1: Persentase Infrastruktur Dasar T3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor- sektor unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing T3.S1: Meningkatnya produksi, produktivitas, dan daya saing sub sektor perkebunan T3.S1.I1: Volume produksi komoditas perkebunan unggulan (ton/tahun) T3.S2: Meningkatnya produksi, produktivitas, dan daya saing sektor perikanan T3.S2.I1: Volume produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton/tahun) T3.S3: Berkembangnya sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan T3.S3.I1: Indeks daya tarik destinasi wisata T3.S4: Meningkatnya T3.S4.I1: Tingkat 525 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN daya saing dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah keberlanjutan usaha UMKM (survival rate) T4: Meningkatkan taraf hidup masyarakat T4.S1: Menurunnya jumlah penduduk miskin T4.S1.I1: Jumlah penduduk miskin T5: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk T5.S1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat T5.S1.I1: Angka Harapan Hidup (AHH) T5.S2: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan T5.S2.I1: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) T5.S3: Meningkatnya akses lapangan pekerjaan T5.S3.I1: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) T6: Memperkuat identitas budaya lokal dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat T6.S1: Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal T6.S1.I1: Persentase desa yang memiliki kelompok seni/budaya aktif T6.S2: Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat T6.S2.I1: Tingkat kerukunan antar umat beragama T6.S3: Meningkatnya penerapan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan T6.S3.I1: Persentase peningkatan jumlah kearifan lokal yang terdokumentasi 526 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN pemerintahan T7: Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam strategis berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana T7.S1: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup T7.S1.I1: Indeks Kualitas Air T7.S2: Meningkatnya kapasitas mitigasi dan ketahanan terhadap bencana T7.S2.I1: Indeks Ketahanan Bencana Daerah T8: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia muda Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengoptimalkan bonus demografi T8.S1: Meningkatnya produktivitas ekonomi generasi muda T8.S1.I1: Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15-29 tahun Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Sasaran pertama dalam kerangka reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel. Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan prima. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD (rata-rata) yang menggambarkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seluruh organisasi perangkat daerah. Indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana OPD telah menerapkan prinsip- prinsip good governance dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Sasaran kedua adalah terwujudnya Sumber Daya Aparatur dan Organisasi Pemerintahan yang Profesional yang menitikberatkan pada 527 peningkatan kapasitas SDM aparatur dan efisiensi struktur organisasi pemerintahan. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN (skala 0-100) yang mencerminkan tingkat kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Indikator ini mengukur aspek kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural aparatur. Sasaran ketiga adalah terpenuhinya persyaratan pembentukan daerah otonomi baru yang ditetapkan untuk mempersiapkan Kabupaten Sangihe menjadi daerah otonom yang mandiri dan berdaya saing. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase kelengkapan dokumen administratif DOB yang menggambarkan kesiapan administratif dan kelembagaan untuk pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, sasaran pertama adalah meningkatnya akses dan kualitas air minum layak serta sanitasi layak yang menjadi prioritas utama mengingat karakteristik Kabupaten Sangihe sebagai daerah kepulauan yang menghadapi tantangan penyediaan air bersih. Indikator pencapaian adalah Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang mengukur tingkat pelayanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat di wilayah kepulauan. Sasaran kedua adalah terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan yang diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan tingkat keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat berdasarkan komposisi energi dari berbagai kelompok pangan yang dianjurkan untuk hidup sehat. Sasaran ketiga adalah meratanya aksesibilitas listrik dan telekomunikasi penduduk daerah terpencil yang sangat 528 strategis bagi daerah kepulauan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Indikator pencapaian adalah Rasio elektrifikasi yang mengukur persentase rumah tangga yang mendapat akses listrik dari berbagai sumber, baik dari PLN maupun sumber energi alternatif, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Sasaran keempat adalah terwujudnya perumahan layak huni yang diarahkan untuk menyediakan hunian yang memenuhi standar kelayakan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Persentase Rumah Layak Huni yang menggambarkan kondisi perumahan yang memenuhi aspek kecukupan, kelayakan, dan keterjangkauan. Sasaran kelima adalah terwujudnya ketentraman umum yang bertujuan menciptakan kondisi aman dan tentram bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Indikator pencapaian adalah Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Trantibunlimnas yang mengukur kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran keenam adalah terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung konektivitas antar wilayah di daerah kepulauan. Pencapaian diukur melalui Persentase Infrastruktur Dasar yang mencerminkan kondisi dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi. Pengembangan ekonomi unggulan mencakup empat sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya produksi, produktivitas, dan daya saing sub sektor perkebunan yang menargetkan optimalisasi potensi perkebunan unggulan Kabupaten Sangihe, khususnya kelapa, pala, dan cengkih. Indikator pencapaian adalah Volume produksi komoditas perkebunan unggulan (ton/tahun) yang mengukur total hasil produksi komoditas unggulan sebagai kontributor utama perekonomian daerah. Sasaran kedua adalah meningkatnya produksi, produktivitas, dan daya saing sektor 529 perikanan yang sebagai daerah maritim menjadi kunci pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Pencapaian diukur melalui Volume produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton/tahun) yang mencerminkan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Sasaran ketiga adalah berkembangnya sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang memanfaatkan potensi alam dan budaya Kabupaten Sangihe sebagai destinasi wisata unggulan. Indikator pencapaian adalah Indeks daya tarik destinasi wisata yang mengukur kualitas dan daya saing destinasi wisata berdasarkan aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas wisata. Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Pencapaian diukur melalui Tingkat keberlanjutan usaha UMKM (survival rate) yang menggambarkan kemampuan UMKM untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi dinamika ekonomi. Pengentasan kemiskinan sebagai fokus khusus pembangunan ekonomi diwujudkan melalui sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sangihe. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Jumlah penduduk miskin yang menggambarkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Sasaran ini menjadi bagian integral dari upaya menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelayanan sosial dasar dijabarkan dalam tiga sasaran utama. Sasaran pertama adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada penyediaan layanan 530 kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat kepulauan. Indikator pencapaian adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Sasaran kedua adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang. Pencapaian diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas. Sasaran ketiga adalah meningkatnya akses lapangan pekerjaan yang bertujuan menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi angkatan kerja produktif. Indikator pencapaian adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Penguatan budaya dan religius meliputi tiga sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang diarahkan untuk menjaga warisan budaya Sangihe sambil mengembangkannya sebagai kekuatan pembangunan. Indikator pencapaian adalah Persentase desa yang memiliki kelompok seni/budaya aktif yang mengukur partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Sasaran kedua adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan memperkuat landasan spiritual masyarakat sebagai dasar harmonisasi sosial. Pencapaian diukur melalui Tingkat kerukunan antar umat beragama yang mencerminkan kualitas kerukunan dan toleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat yang majemuk. Sasaran ketiga adalah meningkatnya penerapan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik pembangunan 531 daerah. Indikator pencapaian adalah Persentase peningkatan jumlah kearifan lokal yang terdokumentasi yang mengukur upaya pelestarian dan penerapan kearifan lokal secara sistematis. Pengelolaan SDA dan mitigasi bencana mencakup dua sasaran penting. Sasaran pertama adalah meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim. Pencapaian diukur melalui Indeks Kualitas Air yang mencerminkan kondisi kualitas sumber daya air sebagai indikator kesehatan lingkungan hidup secara keseluruhan. Sasaran kedua adalah meningkatnya kapasitas mitigasi dan ketahanan terhadap bencana yang sangat krusial mengingat posisi geografis Kabupaten Sangihe yang rawan bencana alam. Indikator pencapaian adalah Indeks Ketahanan Bencana Daerah yang mengukur kemampuan daerah dalam mencegah, mengurangi risiko, dan pulih dari dampak bencana alam. Sasaran terakhir dalam pengembangan generasi muda adalah meningkatnya produktivitas ekonomi generasi muda yang ditetapkan untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal melalui peningkatan partisipasi dan produktivitas generasi muda dalam pembangunan ekonomi. Indikator pencapaian adalah Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15-29 tahun yang mengukur keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif sebagai modal dasar dalam mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. 532 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan strategis dalam mengimplementasikan tujuh misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Keseluruhan arah kebijakan dirancang dengan pendekatan bertahap selama lima tahun implementasi, dimulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk memastikan pencapaian visi "MUDA BERKARYA, WUJUDKAN SANGIHE LEBIH SEJAHTERA DAN BERBUDAYA" secara sistematis dan berkelanjutan, meskipun tahun 2030 merupakan tahun terakhir untuk evaluasi menyeluruh dan melanjutkan semangat Pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045. Tabel III-2 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Kab. Kep. Sangihe 2025-2029 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
1.M1: Reformasi Birokrasi diutamakan pengembangan kapasitas SDM aparatur, restrukturisasi organisasi, tata kelola pemerintahan, serta upaya pembentukan daerah otonomi baru 1.1 Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja OPD yang efektif melalui penerapan SAKIP secara konsisten dan berkesinambungan dengan target mencapai Membangun budaya kinerja berbasis hasil melalui penguatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi serta penerapan mekanisme 533 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI nilai SAKIP minimal B pada seluruh OPD reward and punishment yang konsisten 1.2 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat Mentransformasi paradigma pelayanan dari konvensional menjadi digital-first dengan memprioritaskan kemudahan akses dan kecepatan respon layanan 1.3 Pengembangan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi jabatan sesuai dengan standar yang ditetapkan Menciptakan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pemetaan talenta 1.4 Restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Merampingkan struktur organisasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 1.5 Penyiapan dokumen administratif dan persyaratan teknis untuk pembentukan daerah otonomi baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Mempersiapkan fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB 1.6 Sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru untuk memperoleh dukungan yang optimal Membangun konsensus dan dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder untuk mempercepat realisasi pembentukan DOB
2.M2: Mendorong Pemenuhan Kebutuhan 534 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Dasar Penduduk terutama air minum, pangan, listrik, dan telekomunikasi 2.1 Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang berkelanjutan dengan prioritas peningkatan cakupan pelayanan perpipaan hingga seluruh wilayah kepulauan Menjamin akses air bersih universal melalui pendekatan zonasi prioritas dan teknologi yang sesuai karakteristik kepulauan 2.2 Pengembangan sistem sanitasi untuk semua melalui pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Menciptakan lingkungan sehat melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat dengan teknologi ramah lingkungan 2.3 Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai Pola Pangan Harapan Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi antar pulau 2.4 Perluasan jaringan listrik ke seluruh rumah tangga dengan mengoptimalkan energi terbarukan dan alternatif untuk daerah terpencil dan pulau-pulau kecil Mencapai elektrifikasi 100% melalui kombinasi grid extension dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai potensi wilayah kepulauan 2.5 Pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mengeliminasi blank spot dan memastikan seluruh desa/kelurahan terjangkau sinyal Mewujudkan konektivitas digital menyeluruh sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan akses informasi 535 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI telekomunikasi masyarakat kepulauan 2.6 Pengembangan perumahan layak huni melalui program pembangunan hunian yang memenuhi standar kelayakan dan pengurangan kawasan kumuh Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat 2.7 Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat melalui pelayanan trantibunlimnas yang humanis dan responsif Menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat melalui pendekatan community policing dan pemberdayaan modal sosial lokal 2.8 Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat di daerah kepulauan Memperkuat integrasi ekonomi dan sosial antar pulau melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas yang menghubungkan pusat- pusat pertumbuhan
3.M3: Mengakselerasi Pengembangan Sektor- Sektor Unggulan guna memantapkan perekonomian rakyat, yang diutamakan pada sektor: perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM 3.1 Pengembangan perkebunan unggulan (kelapa, pala, cengkih) melalui peningkatan produktivitas lahan, penerapan teknologi modern, dan pemberdayaan petani Mengoptimalkan nilai ekonomi komoditas perkebunan unggulan melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk dengan pendekatan rantai nilai terpadu 3.2 Pengembangan perikanan Meningkatkan 536 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI tangkap yang berkelanjutan dengan dukungan teknologi penangkapan dan penguatan kelembagaan nelayan produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap melalui modernisasi teknologi dan penguatan organisasi nelayan 3.3 Pengembangan industri pengolahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing di pasar domestik maupun ekspor Menciptakan industri perikanan yang berdaya saing tinggi melalui hilirization dan peningkatan nilai tambah produk perikanan 3.4 Pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing dengan memanfaatkan keindahan alam dan kearifan budaya lokal Sangihe Memposisikan Sangihe sebagai destinasi wisata unggulan melalui pengembangan produk wisata yang unik dan berkelanjutan 3.5 Promosi dan pemasaran pariwisata untuk menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara Meningkatkan awareness dan daya tarik Sangihe sebagai destinasi wisata melalui strategi pemasaran terintegrasi dan kemitraan strategis 3.6 Pengembangan kewirausahaan dan penguatan daya saing UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha Menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan 3.7 Program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu Memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif 3.8 Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat 537 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI melalui pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat mandiri melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas 3.9 Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program-program yang mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan anak Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
4.M4: Mengembangkan Prioritas Pelayanan Sosial Dasar Penduduk khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan 4.1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal Menjamin akses kesehatan universal dengan kualitas pelayanan yang optimal melalui penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi 4.2 Perluasan cakupan jaminan kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam sistem JKN/BPJS Kesehatan Mewujudkan universal health coverage sebagai jaminan perlindungan kesehatan finansial bagi seluruh masyarakat 4.3 Program penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak Memutus mata rantai stunting melalui pendekatan multisektoral dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan 4.4 Perluasan akses pendidikan di semua jenjang dengan meningkatkan Angka Partisipasi Murni dan Menjamin akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh anak Sangihe tanpa memandang latar 538 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI mengurangi kesenjangan pendidikan belakang geografis dan ekonomi 4.5 Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui akreditasi sekolah dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah kepulauan Menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan dan masa depan 4.6 Perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pengembangan sektor- sektor produktif yang menyerap tenaga kerja Menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial
5.M5: Memperteguh Tatanan Sosial Masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepankan kearifan lokal 5.1 Pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui dokumentasi, revitalisasi warisan budaya, dan pembentukan kelompok seni/budaya aktif di desa Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas dan kekuatan pembangunan melalui pelibatan aktif generasi muda 5.2 Pengembangan seni dan budaya masyarakat untuk memperkuat identitas lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya Memperkuat kohesi sosial dan identitas lokal melalui revitalisasi seni budaya sebagai media ekspresi dan ekonomi kreatif 5.3 Pembinaan kerukunan umat beragama untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk Mempertahankan dan memperkuat harmoni sosial melalui dialog antar umat beragama dan penguatan nilai- nilai toleransi 539 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 5.4 Revitalisasi dan dokumentasi kearifan lokal untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai panduan hidup dan solusi dalam menghadapi tantangan masa kini 5.5 Internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan melalui adopsi nilai-nilai lokal dalam peraturan daerah Mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem tata kelola pembangunan untuk menjamin keberlanjutan dan kesesuaian budaya
6.M6: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kemampuan terhadap mitigasi bencana 6.1 Pengelolaan kualitas air untuk menjamin pemenuhan baku mutu air permukaan sebagai sumber kehidupan masyarakat kepulauan Menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui pendekatan konservasi dan pengelolaan terpadu untuk menjamin ketersediaan air berkualitas 6.2 Pengelolaan sampah terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Mewujudkan zero waste society melalui pendekatan circular economy dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah 6.3 Pengurangan risiko bencana melalui pemetaan daerah rawan bencana dan penguatan sistem peringatan dini Membangun ketahanan daerah terhadap bencana melalui pendekatan adaptif dan mitigasi risiko berbasis sains dan teknologi 540 NO MISI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 6.4 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui edukasi, simulasi, dan pengembangan keterampilan kebencanaan Membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan
7.M7: Menyiapkan Sangihe Muda guna meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 7.1 Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja muda melalui pengembangan sektor formal yang menyerap tenaga kerja produktif usia 15-29 tahun Mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Tahun 2026 menjadi fase penguatan fondasi pembangunan dengan fokus pada 16 arah kebijakan strategis yang meletakkan dasar- dasar pembangunan yang kokoh. Dalam misi reformasi birokrasi, prioritas diberikan pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja OPD melalui implementasi SAKIP dengan strategi membangun budaya kinerja berbasis hasil melalui penguatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi serta penerapan mekanisme reward and punishment yang konsisten, yang dilanjutkan dengan peningkatan kompetensi dasar aparatur melalui program diklat teknis dan manajerial dengan strategi menciptakan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pemetaan talenta. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk diprioritaskan melalui pembangunan infrastruktur SPAM perpipaan untuk wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dengan 541 strategi menjamin akses air bersih universal melalui pendekatan zonasi prioritas dan teknologi yang sesuai karakteristik kepulauan, pengembangan sistem sanitasi untuk semua yang layak dan terjangkau dengan strategi menciptakan lingkungan sehat melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan diversifikasi pangan lokal serta penguatan sistem distribusi pangan di pulau-pulau terpencil dengan strategi mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi antar pulau, perluasan jaringan listrik dengan energi terbarukan untuk daerah terpencil dengan strategi mencapai elektrifikasi 100% melalui kombinasi grid extension dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai potensi wilayah kepulauan, dan pembangunan infrastruktur dasar perumahan layak huni dengan strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sektor ekonomi unggulan mendapat perhatian khusus melalui peningkatan produktivitas perkebunan unggulan dengan penerapan teknologi budidaya modern dan pemberdayaan petani dengan strategi mengoptimalkan nilai ekonomi komoditas perkebunan unggulan melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk dengan pendekatan rantai nilai terpadu, pengembangan infrastruktur perikanan tangkap dan penguatan kelembagaan nelayan dengan strategi meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap melalui modernisasi teknologi dan penguatan organisasi nelayan, serta program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial terintegrasi dengan strategi memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif. Pelayanan sosial dasar diperkuat dengan peningkatan standar pelayanan minimal 542 puskesmas dan perluasan akses pelayanan kesehatan dengan strategi menjamin akses kesehatan universal dengan kualitas pelayanan yang optimal melalui penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi, program penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dengan strategi memutus mata rantai stunting melalui pendekatan multisektoral dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, serta peningkatan Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar dan menengah dengan strategi menjamin akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh anak Sangihe tanpa memandang latar belakang geografis dan ekonomi. Aspek sosial budaya dan lingkungan hidup turut mendapat perhatian melalui dokumentasi warisan budaya lokal dan pembentukan kelompok seni budaya aktif di desa dengan strategi melestarikan dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas dan kekuatan pembangunan melalui pelibatan aktif generasi muda, pengelolaan kualitas air dan konservasi sumber daya air untuk keberlanjutan ekosistem dengan strategi menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui pendekatan konservasi dan pengelolaan terpadu untuk menjamin ketersediaan air berkualitas, serta pengembangan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi angkatan kerja muda dengan strategi mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan. Memasuki tahun 2027, implementasi arah kebijakan bergeser pada fase pengembangan sistem dengan 12 arah kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan. Reformasi birokrasi dikembangkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi dan penerapan teknologi informasi dengan strategi mentransformasi paradigma pelayanan dari konvensional menjadi digital-first dengan memprioritaskan kemudahan akses dan kecepatan respon layanan, restrukturisasi organisasi perangkat daerah 543 sesuai kebutuhan dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan strategi merampingkan struktur organisasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta penyiapan dokumen administratif tahap awal untuk pembentukan daerah otonomi baru dengan strategi mempersiapkan fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB. Kebutuhan dasar penduduk diperluas melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk eliminasi blank spot dengan strategi mewujudkan konektivitas digital menyeluruh sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan akses informasi masyarakat kepulauan, peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat melalui pelayanan trantibunlimnas yang responsif dengan strategi menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat melalui pendekatan community policing dan pemberdayaan modal sosial lokal, pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah dengan strategi memperkuat integrasi ekonomi dan sosial antar pulau melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, serta peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang sesuai Pola Pangan Harapan dengan strategi mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi antar pulau. Sektor ekonomi dikembangkan lebih lanjut melalui pengembangan industri pengolahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk dengan strategi menciptakan industri perikanan yang berdaya saing tinggi melalui hilirization dan peningkatan nilai tambah produk perikanan, pengembangan destinasi pariwisata unggulan dengan pemanfaatan potensi alam dan budaya dengan strategi memposisikan Sangihe sebagai destinasi wisata unggulan melalui pengembangan produk 544 wisata yang unik dan berkelanjutan, penguatan daya saing UMKM melalui akses permodalan dan pendampingan usaha dengan strategi menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan strategi memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Pelayanan sosial dasar ditingkatkan dengan perluasan cakupan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan JKN/BPJS dengan strategi mewujudkan universal health coverage sebagai jaminan perlindungan kesehatan finansial bagi seluruh masyarakat, serta peningkatan mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan pengembangan kurikulum lokal dengan strategi menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan dan masa depan. Aspek sosial budaya diperkuat melalui revitalisasi warisan budaya dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya dengan strategi memperkuat kohesi sosial dan identitas lokal melalui revitalisasi seni budaya sebagai media ekspresi dan ekonomi kreatif, pembinaan kerukunan umat beragama dan penguatan toleransi sosial dengan strategi mempertahankan dan memperkuat harmoni sosial melalui dialog antar umat beragama dan penguatan nilai-nilai toleransi. Pengelolaan lingkungan hidup diperluas dengan pengelolaan sampah terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan strategi mewujudkan zero waste society melalui pendekatan circular economy dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengembangan sistem peringatan dini bencana dan pemetaan daerah rawan bencana dengan strategi membangun ketahanan daerah terhadap bencana melalui pendekatan adaptif dan mitigasi risiko berbasis sains dan teknologi, serta perluasan kesempatan kerja formal 545 bagi generasi muda di sektor produktif dengan strategi mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan. Tahun 2028 memasuki fase konsolidasi dengan 9 arah kebijakan yang mengkonsolidasikan pencapaian-pencapaian sebelumnya. Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan pengembangan kapasitas SDM aparatur lanjutan dan sertifikasi kompetensi jabatan dengan strategi menciptakan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pemetaan talenta, serta sosialisasi dan advokasi pembentukan DOB kepada stakeholder dan masyarakat dengan strategi membangun konsensus dan dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder untuk mempercepat realisasi pembentukan DOB. Infrastruktur dasar diselesaikan melalui optimalisasi program perumahan layak huni dan pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan dengan strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sektor ekonomi dikuatkan dengan promosi dan pemasaran pariwisata untuk menarik investasi dan wisatawan dengan strategi meningkatkan awareness dan daya tarik Sangihe sebagai destinasi wisata melalui strategi pemasaran terintegrasi dan kemitraan strategis, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas UMKM dengan strategi menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan, serta penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program kesetaraan gender dengan strategi mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelayanan sosial dasar dioptimalkan melalui perluasan 546 kesempatan kerja dan pengembangan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan strategi menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, serta peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan daerah kepulauan dengan strategi menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan dan masa depan. Aspek sosial budaya dan lingkungan diperkuat dengan implementasi kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dengan strategi menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai panduan hidup dan solusi dalam menghadapi tantangan masa kini, pengembangan seni dan budaya masyarakat untuk penguatan identitas lokal dengan strategi memperkuat kohesi sosial dan identitas lokal melalui revitalisasi seni budaya sebagai media ekspresi dan ekonomi kreatif, pengurangan risiko bencana dan penguatan ketahanan masyarakat dengan strategi membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja muda dalam ekonomi produktif dengan strategi mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan. Fase finalisasi target pada tahun 2029 difokuskan pada 9 arah kebijakan yang mengarah pada pencapaian target-target strategis RPJMD. Reformasi birokrasi mencapai puncaknya dengan finalisasi dokumen administratif dan persyaratan pembentukan daerah otonomi baru dengan strategi mempersiapkan fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB, serta optimalisasi kinerja OPD dengan pencapaian target SAKIP minimal B dengan strategi membangun budaya kinerja berbasis hasil melalui penguatan sistem perencanaan 547 dan evaluasi kinerja yang terintegrasi serta penerapan mekanisme reward and punishment yang konsisten. Kebutuhan dasar penduduk diselesaikan dengan pencapaian target elektrifikasi 100% dan akses telekomunikasi di seluruh wilayah dengan strategi mencapai elektrifikasi 100% melalui kombinasi grid extension dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai potensi wilayah kepulauan dan mewujudkan konektivitas digital menyeluruh, konsolidasi sistem ketahanan pangan berkelanjutan dengan strategi mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi antar pulau, serta finalisasi program perumahan layak huni dan infrastruktur jalan jembatan yang terintegrasi dengan strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat integrasi ekonomi sosial melalui penyediaan hunian layak dan peningkatan konektivitas antar pulau. Sektor ekonomi dikonsolidasikan melalui konsolidasi pencapaian produktivitas optimal sektor-sektor unggulan dengan strategi mengoptimalkan nilai ekonomi komoditas unggulan melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk dengan pendekatan rantai nilai terpadu, penguatan daya saing dan keberlanjutan UMKM dengan strategi menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan, serta finalisasi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mandiri dengan strategi memutus mata rantai kemiskinan dan memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat melalui pendekatan terintegrasi dan pemberdayaan berkelanjutan. Pelayanan sosial dasar mencapai target dengan pencapaian target IPM dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan strategi menjamin akses kesehatan dan pendidikan universal dengan kualitas optimal serta menciptakan peluang kerja berkelanjutan, optimalisasi program penurunan stunting dengan strategi memutus mata rantai stunting melalui pendekatan 548 multisektoral dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran dengan strategi menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial. Aspek sosial budaya, lingkungan, dan generasi muda difinalisasi melalui internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan daerah dengan strategi mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem tata kelola pembangunan untuk menjamin keberlanjutan dan kesesuaian budaya, optimalisasi pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup dengan strategi mewujudkan zero waste society melalui pendekatan circular economy dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dengan strategi membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan, serta optimalisasi pemanfaatan bonus demografi untuk kemajuan daerah dengan strategi mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan. Tahun 2030 sebagai fase evaluasi dan transisi menyelenggarakan 7 arah kebijakan yang bersifat evaluatif dan persiapan periode berikutnya. Reformasi birokrasi dievaluasi secara komprehensif untuk menilai capaian reformasi birokrasi dan mempersiapkan periode berikutnya dengan strategi mengevaluasi efektivitas transformasi birokrasi sebagai fondasi pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan untuk periode pembangunan berikutnya, serta melakukan konsolidasi kesiapan pembentukan daerah otonomi baru dengan strategi mempersiapkan fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB. Keseluruhan program pembangunan dievaluasi melalui evaluasi dan 549 keberlanjutan program pemenuhan kebutuhan dasar termasuk perumahan layak huni dan infrastruktur dasar dengan strategi mengevaluasi efektivitas pemenuhan kebutuhan dasar dan memastikan keberlanjutan program untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang, evaluasi kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB dan keberlanjutan ekonomi termasuk efektivitas program pengentasan kemiskinan dengan strategi mengevaluasi dampak ekonomi sektor unggulan dan merancang strategi keberlanjutan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, evaluasi pencapaian target IPM dan persiapan strategi pembangunan manusia jangka panjang termasuk hasil program penurunan stunting dengan strategi mengevaluasi capaian pembangunan manusia dan merancang strategi jangka panjang untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan, evaluasi keharmonisan sosial dan keberlanjutan budaya lokal serta implementasi kearifan lokal dengan strategi mengevaluasi efektivitas penguatan budaya dan harmoni sosial sebagai fondasi ketahanan sosial masyarakat, evaluasi kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah dan ketahanan bencana dengan strategi mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana untuk keberlanjutan ekosistem kepulauan, serta evaluasi pemanfaatan bonus demografi dan persiapan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 dengan strategi mengevaluasi efektivitas pemanfaatan bonus demografi dan mempersiapkan generasi muda sebagai penggerak transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Tabel III-3 Fase Arah Kebijakan Daerah Kab. Kep. Sangihe 2026-2029 550 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI 2026 Penguatan Fondasi 16 M1 (Reformasi Birokrasi)
1.Penguatan sistem akuntabilitas kinerja OPD melalui implementasi SAKIP Membangun budaya kinerja berbasis hasil melalui penguatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi serta penerapan mekanisme reward and punishment yang konsisten
2.Peningkatan kompetensi dasar aparatur melalui diklat teknis dan manajerial Menciptakan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pemetaan talenta M2 (Kebutuhan Dasar) 3. Pembangunan infrastruktur SPAM perpipaan untuk wilayah kepadatan tinggi Menjamin akses air bersih secara meyeluruh melalui pendekatan zonasi prioritas dan teknologi yang sesuai karakteristik kepulauan 4. Pengembangan sistem sanitasi untuk semua yang layak dan terjangkau Menciptakan lingkungan sehat melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat dengan teknologi ramah lingkungan 5. Pengembangan diversifikasi pangan lokal dan sistem distribusi pangan Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi 551 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI antar pulau
6.Perluasan jaringan listrik dengan energi terbarukan untuk daerah terpencil Mencapai elektrifikasi 100% melalui kombinasi perluasan jaringan listrik dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai potensi wilayah kepulauan 7. Pembangunan infrastruktur dasar perumahan layak huni Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat M3 (Ekonomi Unggulan)
8.Peningkatan produktivitas perkebunan unggulan dengan teknologi modern Mengoptimalkan nilai ekonomi komoditas perkebunan unggulan melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk dengan pendekatan rantai nilai terpadu 9. Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap dan kelembagaan nelayan Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap melalui modernisasi teknologi dan penguatan organisasi nelayan
10.Program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial terintegrasi Memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan 552 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI ekonomi produktif M4 (Pelayanan Sosial) 11. Peningkatan standar pelayanan minimal puskesmas Menjamin akses kesehatan universal dengan kualitas pelayanan yang optimal melalui penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi
12.Program penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik Memutus mata rantai stunting melalui pendekatan multisektoral dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan 13. Peningkatan Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar dan menengah Menjamin akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh anak Sangihe tanpa memandang latar belakang geografis dan ekonomi M5 (Budaya & Religius) 14. Dokumentasi warisan budaya lokal dan pembentukan kelompok seni budaya Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas dan kekuatan pembangunan melalui pelibatan aktif generasi muda M6 (SDA & Lingkungan)
15.Pengelolaan kualitas air dan konservasi sumber daya air Menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui pendekatan konservasi dan pengelolaan terpadu untuk menjamin ketersediaan air berkualitas M7 (Bonus Demografi) 16. Pengembangan program Mengoptimalkan bonus demografi melalui 553 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI pelatihan keterampilan dan kewirausahaan generasi muda peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan 2027 Pengembangan Sistem 12 M1 (Reformasi Birokrasi) 17. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi Mentransformasi paradigma pelayanan dari konvensional menjadi digital- first dengan memprioritaskan kemudahan akses dan kecepatan respon layanan 18. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah Merampingkan struktur organisasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
19.Penyiapan dokumen administratif tahap awal DOB Mempersiapkan fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB M2 (Kebutuhan Dasar) 20. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi eliminasi blank spot Mewujudkan konektivitas digital menyeluruh sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan akses informasi masyarakat kepulauan 21. Peningkatan ketentraman dan keamanan Menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat 554 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI masyarakat melalui pendekatan community policing dan pemberdayaan modal sosial lokal 22. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan konektivitas Memperkuat integrasi ekonomi dan sosial antar pulau melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan 23. Peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi antar pulau M3 (Ekonomi Unggulan) 24. Pengembangan industri pengolahan perikanan nilai tambah Menciptakan industri perikanan yang berdaya saing tinggi melalui hilirization dan peningkatan nilai tambah produk perikanan 25. Pengembangan destinasi pariwisata unggulan Memposisikan Sangihe sebagai destinasi wisata unggulan melalui pengembangan produk wisata yang unik dan berkelanjutan
26.Penguatan daya saing UMKM Menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang 555 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI berkelanjutan 27. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas M4 (Pelayanan Sosial)
28.Perluasan cakupan jaminan kesehatan JKN/BPJS Mewujudkan universal health coverage sebagai jaminan perlindungan kesehatan finansial bagi seluruh masyarakat 29. Peningkatan mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah Menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan dan masa depan M5 (Budaya & Religius)
30.Revitalisasi warisan budaya dan keterlibatan masyarakat Memperkuat kohesi sosial dan identitas lokal melalui revitalisasi seni budaya sebagai media ekspresi dan ekonomi kreatif
31.Pembinaan kerukunan umat beragama Mempertahankan dan memperkuat harmoni sosial melalui dialog antar umat beragama dan penguatan nilai- nilai toleransi M6 (SDA & Lingkungan)
32.Pengelolaan sampah terpadu Mewujudkan zero waste society melalui pendekatan circular economy 556 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah 33. Pengembangan sistem peringatan dini bencana Membangun ketahanan daerah terhadap bencana melalui pendekatan adaptif dan mitigasi risiko berbasis sains dan teknologi M7 (Bonus Demografi)
34.Perluasan kesempatan kerja formal generasi muda Mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan 2028 Konsolidasi 9 M1 (Reformasi Birokrasi) 35. Pengembangan kapasitas SDM aparatur lanjutan dan sertifikasi Menciptakan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pemetaan talenta
36.Sosialisasi dan advokasi pembentukan DOB Membangun konsensus dan dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder untuk mempercepat realisasi pembentukan DOB M2 (Kebutuhan Dasar) 37. Optimalisasi program perumahan layak huni dan pengurangan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak 557 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI kawasan kumuh dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat M3 (Ekonomi Unggulan)
38.Promosi dan pemasaran pariwisata Meningkatkan awareness dan daya tarik Sangihe sebagai destinasi wisata melalui strategi pemasaran terintegrasi dan kemitraan strategis 39. Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas UMKM Menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan
40.Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan M4 (Pelayanan Sosial)
41.Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan sektor penyerap tenaga kerja Menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial 42. Peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan daerah kepulauan Menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan dan masa depan M5 (Budaya 43. Implementasi Menghidupkan kembali nilai-nilai 558 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI & Religius) kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat kearifan lokal sebagai panduan hidup dan solusi dalam menghadapi tantangan masa kini 44. Pengembangan seni dan budaya masyarakat Memperkuat kohesi sosial dan identitas lokal melalui revitalisasi seni budaya sebagai media ekspresi dan ekonomi kreatif M6 (SDA & Lingkungan) 45. Pengurangan risiko bencana dan penguatan ketahanan masyarakat Membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan M7 (Bonus Demografi) 46. Peningkatan partisipasi angkatan kerja muda dalam ekonomi produktif Mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan 2029 Finalisasi Target 9 M1 (Reformasi Birokrasi)
47.Finalisasi dokumen administratif dan persyaratan DOB Mempersiapkan fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB 48. Optimalisasi kinerja OPD dengan pencapaian target SAKIP Membangun budaya kinerja berbasis hasil melalui penguatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja 559 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI minimal B yang terintegrasi serta penerapan mekanisme reward and punishment yang konsisten M2 (Kebutuhan Dasar)
49.Pencapaian target elektrifikasi 100% dan akses telekomunikasi Mencapai elektrifikasi 100% melalui kombinasi grid extension dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai potensi wilayah kepulauan dan mewujudkan konektivitas digital menyeluruh
50.Konsolidasi sistem ketahanan pangan berkelanjutan Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi antar pulau
51.Finalisasi program perumahan layak huni dan infrastruktur jalan jembatan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat integrasi ekonomi sosial melalui penyediaan hunian layak dan peningkatan konektivitas antar pulau M3 (Ekonomi Unggulan)
52.Konsolidasi pencapaian produktivitas optimal sektor unggulan Mengoptimalkan nilai ekonomi komoditas unggulan melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk dengan pendekatan rantai nilai terpadu
53.Penguatan Menciptakan 560 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI daya saing dan keberlanjutan UMKM ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan
54.Finalisasi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat Memutus mata rantai kemiskinan dan memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat melalui pendekatan terintegrasi dan pemberdayaan berkelanjutan M4 (Pelayanan Sosial)
55.Pencapaian target IPM dan peningkatan kualitas hidup Menjamin akses kesehatan dan pendidikan universal dengan kualitas optimal serta menciptakan peluang kerja berkelanjutan 56. Optimalisasi program penurunan stunting Memutus mata rantai stunting melalui pendekatan multisektoral dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan 57. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran Menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial M5 (Budaya & Religius) 58. Internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan Mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem tata kelola pembangunan untuk menjamin keberlanjutan dan kesesuaian 561 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI budaya M6 (SDA & Lingkungan) 59. Optimalisasi pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan Mewujudkan zero waste society melalui pendekatan circular economy dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam 60. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana Membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan M7 (Bonus Demografi) 61. Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi Mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak pembangunan masa depan 2030 Evaluasi & Transisi 7 M1 (Reformasi Birokrasi)
62.Evaluasi komprehensif capaian reformasi birokrasi Mengevaluasi efektivitas transformasi birokrasi sebagai fondasi pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan untuk periode pembangunan berikutnya
63.Konsolidasi kesiapan pembentukan daerah otonomi baru Mempersiapkan fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB M2 (Kebutuhan
64.Evaluasi dan Mengevaluasi efektivitas 562 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI Dasar) keberlanjutan program pemenuhan kebutuhan dasar pemenuhan kebutuhan dasar dan memastikan keberlanjutan program untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang M3 (Ekonomi Unggulan)
65.Evaluasi kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB dan keberlanjutan ekonomi Mengevaluasi dampak ekonomi sektor unggulan dan merancang strategi keberlanjutan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan M4 (Pelayanan Sosial)
66.Evaluasi pencapaian target IPM dan strategi pembangunan manusia jangka panjang Mengevaluasi capaian pembangunan manusia dan merancang strategi jangka panjang untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan M5 (Budaya & Religius)
67.Evaluasi keharmonisan sosial dan keberlanjutan budaya lokal Mengevaluasi efektivitas penguatan budaya dan harmoni sosial sebagai fondasi ketahanan sosial masyarakat M6 (SDA & Lingkungan)
68.Evaluasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana Mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana untuk keberlanjutan ekosistem kepulauan M7 (Bonus Demografi)
69.Evaluasi pemanfaatan bonus demografi dan persiapan generasi muda menuju Mengevaluasi efektivitas pemanfaatan bonus demografi dan mempersiapkan generasi muda 563 TAHUN FASE JUMLAH ARAH KEBIJAKAN MISI FASE ARAH KEBIJAKAN FASE STRATEGI Indonesia Emas 2045 sebagai penggerak transformasi menuju Indonesia Emas 2045 Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Keseluruhan 69 arah kebijakan strategis ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik unik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri namun kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya. Setiap arah kebijakan disertai dengan strategi implementasi yang transformatif dan saling berkaitan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan outcome yang telah ditetapkan dalam cascading kinerja RPJMD. Implementasi arah kebijakan dan strategi ini akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi antar OPD dengan dukungan monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan pencapaian target pembangunan lima tahun ke depan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal sesuai dengan semangat visi daerah. Arah kebijakan dan strategi ini mencakup semua aspek pembangunan mulai dari reformasi birokrasi dengan pendekatan transformasi budaya kinerja, pemenuhan kebutuhan dasar termasuk perumahan dan infrastruktur dengan pendekatan berbasis masyarakat, pengembangan ekonomi unggulan dengan fokus pengentasan kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi, pelayanan sosial dasar termasuk program penurunan stunting dengan pendekatan multisektoral, penguatan budaya dan religius melalui revitalisasi kearifan lokal, pengelolaan SDA termasuk pengelolaan sampah dengan pendekatan circular economy, hingga optimalisasi bonus demografi melalui pemberdayaan generasi muda sebagai penggerak transformasi masa depan. 564 3.2.2. Program-program Prioritas Daerah Program-program prioritas daerah merupakan instrumen operasional utama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029. Berdasarkan cascading kinerja yang telah disusun secara teliti, terdapat 42 program prioritas strategis yang dirancang untuk mencapai outcome spesifik yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran pembangunan. Program-program ini merupakan penjabaran operasional dari tujuh misi pembangunan daerah yang diselaraskan dengan karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan serta potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sangihe. Tabel III-4 Program-program prioritas RPJMD Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025- 2029 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS M1. Reformasi Birokrasi diutamakan pengembanga n kapasitas SDM aparatur, restrukturisa si organisasi, tata kelola pemerintahan , serta upaya pembentukan daerah otonomi baru M1.T1: Mewujudkan tata kelola pemerintaha n yang baik, diperkuat oleh SDM aparatur serta organisasi yang profesional, dalam mendukung pembentuka n daerah otonomi baru M1.T1.I1: Indeks Reformasi Birokrasi M1.T1.S1: Terwujudnya tata kelola pemerintaha n yang efisien, efektif dan akuntabel M1.T1.S1.I1: Nilai Evaluasi SAKIP OPD (rata-rata) M1.T1.S1.O 1: Meningkatn M1.T1.S1.O1.I1 : Persentase OPD dengan Program Peningkatan Akuntabilitas 565 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS ya akuntabilita s kinerja OPD nilai SAKIP minimal B Kinerja M1.T1.S1.O 2: Meningkatn ya kualitas pelayanan publik M1.T1.S1.O2.I1 : Tingkat Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik M1.T1.S2: Terwujudnya Sumber Daya Aparatur dan Organisasi Pemerintaha n yang Profesional M1.T1.S2.I1: Indeks Profesionalitas ASN M1.T1.S2.O 1: Meningkatn ya kompetensi aparatur sesuai standar jabatan M1.T1.S2.O1.I1 : Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Program Pengembanga n Kapasitas SDM Aparatur M1.T1.S2.O 2: Meningkatn ya efisiensi struktur organisasi M1.T1.S2.O2.I1 : Persentase OPD yang telah direstrukturisa si sesuai kebutuhan Program Restrukturisa si Organisasi Perangkat Daerah M1.T1.S3: Terpenuhinya persyaratan pembentukan daerah otonomi baru M1.T1.S3.I1: Persentase kelengkapan dokumen administratif DOB M1.T1.S3.O 1: Meningkatn ya kesiapan administrati f untuk pembentuka n DOB M1.T1.S3.O1.I1 : Persentase dokumen administratif yang telah disusun dan divalidasi Program Persiapan Dokumen Administratif DOB M1.T1.S3.O 2: Meningkatn ya M1.T1.S3.O2.I1 : Tingkat dukungan masyarakat Program Sosialisasi dan Advokasi 566 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS dukungan stakeholder dalam proses pembentuka n DOB terhadap pembentukan DOB DOB M2. Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terutama air minum, pangan, listrik, dan telekomunika si M2.T1: Meningkatka n aksesibilitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe M2.T1.I1: Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk M2.T1.S1: Meningkatny a akses dan kualitas air minum layak serta sanitasi layak M2.T1.S1.I1: Indeks Kualitas Hidup terkait Air dan Sanitasi M2.T1.S1.O 1: Meningkatn ya jangkauan pelayanan sistem penyediaan air minum M2.T1.S1.O1.I1 : Persentase cakupan akses air minum layak Program Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum M2.T1.S1.O 2: Meningkatn ya sanitasi layak M2.T1.S1.O2.I1 : Persentase Sanitasi Layak Program Sanitasi Untuk Semua M2.T1.S2: Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjuta n M2.T1.S2.I1: Prevalensi ketidakcukupa n konsumsi pangan M2.T1.S2.O 1: Meningkatn M2.T1.S2.O1.I1 : Tingkat produksi Program "GEMPAR" - Gerakan 567 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS ya produksi dan ketersediaa n pangan pangan Masyarakat Pangan Mandiri M2.T1.S3: Meratanya aksesibilitas listrik dan telekomunika si penduduk daerah terpencil M2.T1.S3.I1: Indeks Inklusi Digital M2.T1.S3.O 1: Meningkatn ya jangkauan jaringan listrik ke rumah tangga M2.T1.S3.O1.I1 : Persentase rumah tangga yang tersambung ke jaringan listrik Program Pengembanga n Jaringan Listrik M2.T1.S3.O 2: Meningkatn ya jangkauan jaringan telekomunik asi M2.T1.S3.O2.I1 : Persentase desa/keluraha n yang terjangkau sinyal telekomunikasi Program Sangihe Bebas Blank Spot M2.T1.S4: Terwujudnya perumahan layak huni M2.T1.S4.I1: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan M2.T1.S4.O 1: Meningkatn ya pembangun an rumah layak huni M2.T1.S4.O1.I1 : Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni Program SIAP HUNI (Sinergi Pembanguna n Hunian Layak) M2.T1.S4.O 2: Menurunny a luasan kawasan kumuh M2.T1.S4.O2.I1 : Persentase Kawasan Kumuh Program SIKAT KUMUH (Sinergi Kabupaten Tangguh Atasi Kawasan Kumuh) 568 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS M2.T1.S5: Terwujudnya ketentraman umum M2.T1.S5.I1: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Trantibunlimna s M2.T1.S5.O 1: Meningkatn ya rasa aman masyarakat M2.T1.S5.O1.I1 : Persentase masyarakat yang rasa aman dari tindak kriminalitas Program SAHABAT WARGA (Pelayanan Trantibunlim nas Humanis dan Responsif) M2.T1.S6: Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan M2.T1.S6.I1: Persentase Infrastruktur Dasar M2.T1.S6.O 1: Meningkatn ya jalan mantap M2.T1.S6.O1.I1 : Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) Program Jalan JUARA (Jalan Utama dan Andal Untuk Rakyat) M2.T1.S6.O 2: Meningkatn ya pembangun an jembatan M2.T1.S6.O2.I1 : Konektivitas jalan yang dihubungkan dengan jembatan Program KONEKSI RAYA (Konektivitas Jalan dan Jembatan Terintegrasi) M3: Terakselerasi nya Pengembanga n Sektor- Sektor Unggulan guna memantapka n perekonomia n rakyat, yang diutamakan pada sektor: perkebunan, perikanan, pariwisata, M3.T1: Meningkatny a pertumbuha n ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan yang berkelanjuta n dan berdaya saing M3.T1.I1: Kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB 569 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS dan UMKM M3.T1.S1: Meningkatny a produksi, produktivitas , dan daya saing sub sektor perkebunan M3.T1.S1.I1: Volume produksi komoditas perkebunan unggulan (ton/tahun) M3.T1.S1.O 1: Meningkatn ya produktivita s lahan perkebunan M3.T1.S1.O1.I1 : Tingkat produktivitas lahan perkebunan (ton/ha) Program Pengembanga n Perkebunan Unggulan M3.T1.S2: Meningkatny a produksi, produktivitas , dan daya saing sektor perikanan M3.T1.S2.I1: Indeks Kinerja Sektor Perikanan M3.T1.S2.O 1: Meningkatn ya produksi perikanan tangkap yang berkelanjut an M3.T1.S2.O1.I1 : Volume produksi perikanan tangkap (ton/tahun) Program Pengembanga n Perikanan Tangkap M3.T1.S2.O 2: Meningkatn ya nilai tambah dan daya saing produk perikanan M3.T1.S2.O2.I1 : Nilai tambah produk perikanan olahan (Rp) Program Pengembanga n Industri Pengolahan Perikanan M3.T1.S3: Berkembang nya sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjuta n M3.T1.S3.I1: Indeks daya tarik destinasi wisata M3.T1.S3.O 1: Meningkatn M3.T1.S3.O1.I1 : Persentase peningkatan Program Pengembanga n Destinasi 570 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS ya daya tarik destinasi pariwisata jumlah kunjungan wisatawan Pariwisata M3.T1.S3.O 2: Meningkatn ya investasi dan nilai ekonomi pariwisata M3.T1.S3.O2.I1 : Nilai investasi di sektor pariwisata Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata M3.T1.S4: Meningkatny a daya saing dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah M3.T1.S4.I1: Tingkat keberlanjutan usaha UMKM (survival rate) M3.T1.S4.O 1: Meningkatn ya jumlah dan kapasitas UMKM M3.T1.S4.O1.I1 : Tingkat pertumbuhan UMKM baru Program Pengembanga n Kewirausaha an M3.T1.S4.O 2: Meningkatn ya skala dan daya saing usaha UMKM M3.T1.S4.O2.I1 : Jumlah UMKM yang naik kelas Program Penguatan Daya Saing UMKM M3.T2: Meningkatka n taraf hidup masyarakat M3.T2.I1: Persentase Penduduk Miskin M3.T2.S1: Menurunnya jumlah penduduk miskin M3.T2.S1.I1: Jumlah penduduk miskin M3.T2.S1.O 1: Eradikasi miskin ekstrem M3.T2.S1.O1.I1 : Jumlah miskin ekstrem Program atasi miskin ekstrem M3.T2.S1.O 2: Meningkatn ya M3.T2.S1.O2.I1 : Indeks Desa Program Masyarakat Mandiri 571 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS kemandiria n ekonomi masyarakat M3.T2.S1.O 3: Meningkatn ya pemberdaya an dan perlindunga n terhadap perempuan dan anak M3.T2.S1.O3.I1 : Indeks Pemberdayaan Gender Program Pemberdayaa n Perempuan dan Laki-laki Tangguh (PERMATA) M4: Mengembang kan Prioritas Pelayanan Sosial Dasar Penduduk khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerja an M4.T1: Meningkatka n kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar untuk meningkatka n kesejahteraa n dan kualitas hidup penduduk M4.T1.I1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) M4.T1.S1: Meningkatny a akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat M4.T1.S1.I1: Angka Harapan Hidup (AHH) M4.T1.S1.O 1: Meningkatn ya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau M4.T1.S1.O1.I1 : Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan minimal Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan M4.T1.S1.O 2: Meningkatn ya cakupan jaminan kesehatan M4.T1.S1.O2.I1 : Persentase penduduk yang terdaftar dalam JKN/BPJS Program Jaminan Kesehatan Masyarakat M4.T1.S1.O M4.T1.S1.O3.I1 Program 572 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 3: Menurunny a prevalensi stunting : Prevalensi stunting penurunan stunting M4.T1.S2: Meningkatny a akses dan kualitas pendidikan M4.T1.S2.I1: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) M4.T1.S2.O 1: Meningkatn ya partisipasi pendidikan di semua jenjang M4.T1.S2.O1.I1 : Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang Program Perluasan Akses Pendidikan M4.T1.S2.O 2: Meningkatn ya kualitas dan relevansi pendidikan M4.T1.S2.O2.I1 : Persentase sekolah yang terakreditasi minimal B Program Peningkatan Mutu Pendidikan M4.T1.S3: Meningkatny a akses lapangan pekerjaan M4.T1.S3.I1: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) M4.T1.S3.O 1: Meningkatn ya penyerapan tenaga kerja M4.T1.S3.O1.I1 : Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta Program Perluasan Kesempatan Kerja M5: Memperteguh Tatanan Sosial Masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepank an kearifan lokal M5.T1: Memperkuat identitas budaya lokal dan nilai- nilai religius dalam kehidupan bermasyarak at M5.T1.I1: Indeks Keharmonisan Sosial Masyarakat M5.T1.S1: Meningkatny a pelestarian dan M5.T1.S1.I1: Persentase desa yang memiliki 573 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS pengembanga n budaya lokal kelompok seni/budaya aktif M5.T1.S1.O 1: Meningkatn ya dokumentas i dan revitalisasi warisan budaya lokal M5.T1.S1.O1.I1 : Jumlah warisan budaya yang terdokumentasi dan direvitalisasi Program Pelestarian dan Pengembanga n Budaya Lokal M5.T1.S1.O 2: Meningkatn ya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya M5.T1.S1.O2.I1 : Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan Program Pengembanga n Seni dan Budaya Masyarakat M5.T1.S2: Meningkatny a pemahaman dan pengamalan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarak at M5.T1.S2.I1: Tingkat kerukunan antar umat beragama M5.T1.S2.O 1: Terbangunn ya kerukunan antar umat beragama M5.T1.S2.O1.I1 : Tingkat toleransi antar umat beragama Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama M5.T1.S3: Meningkatny a penerapan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarak at dan penyelenggar aan pemerintaha M5.T1.S3.I1: Persentase peningkatan jumlah kearifan lokal yang terdokumentasi 574 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS n M5.T1.S3.O 1: Meningkatn ya dokumentas i dan penerapan kearifan lokal masyarakat M5.T1.S3.O1.I1 : Jumlah dokumen kearifan lokal yang diimplementasi kan Program Revitalisasi Kearifan Lokal M5.T1.S3.O 2: Internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan pembangun an M5.T1.S3.O2.I1 : Jumlah peraturan daerah yang mengadopsi kearifan lokal Program Internalisasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan M6: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatka n kemampuan terhadap mitigasi bencana M6.T1: Meningkatny a kualitas pengelolaan sumber daya alam strategis berkelanjuta n dan ketahanan terhadap bencana M6.T1.I1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) M6.T1.S1: Meningkatny a kelestarian lingkungan hidup M6.T1.S1.I1: Indeks Kualitas Air M6.T1.S1.O 1: Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sumber daya air M6.T1.S1.O1.I1 : Tingkat pemenuhan baku mutu air permukaan Program Pengelolaan Kualitas Air M6.T1.S1.O 2: Meningkatn M6.T1.S1.O2.I1 : Persentase Program Pengelolaan 575 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS ya kualitas pengelolaan sampah sampah terolah Sampah M6.T1.S2: Meningkatny a kapasitas mitigasi dan ketahanan terhadap bencana M6.T1.S2.I1: Indeks Ketahanan Bencana Daerah M6.T1.S2.O 1: Menurunny a risiko dan dampak bencana M6.T1.S2.O1.I1 : Tingkat pengurangan risiko pada daerah rawan bencana Program Pengurangan Risiko Bencana M6.T1.S2.O 2: Meningkatn ya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana M6.T1.S2.O2.I1 : Tingkat pengetahuan dan keterampilan kebencanaan masyarakat Program Tanggap Bencana M7: Terwujudnya Sangihe Muda guna meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 M7.T1: Meningkatny a kualitas dan daya saing sumber daya manusia muda Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengoptimal kan bonus demografi M7.T1.I1: Rasio ketergantunga n (dependency ratio) M7.T1.S1: Meningkatny a produktivitas ekonomi generasi muda M7.T1.S1.I1: Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15-29 tahun M7.T1.S1.O 1: Meningkatn ya penyerapan angkatan M7.T1.S1.O1.I1 : Jumlah angkatan kerja muda yang terserap di Program Perluasan Kesempatan Kerja Angkatan 576 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS kerja muda di sektor produktif sektor formal Kerja Muda Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Misi reformasi birokrasi diimplementasikan melalui enam program prioritas yang saling berkaitan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi fondasi utama yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dengan target mencapai persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal B melalui penerapan sistem SAKIP yang efektif dan berkelanjutan. Program ini sangat strategis untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pertanggungjawaban publik. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dirancang untuk meningkatkan Indeks Pelayanan Publik melalui transformasi pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat dengan penerapan teknologi informasi dan standar pelayanan yang jelas. Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur menjadi kunci dalam membangun aparatur yang profesional dan kompeten dengan target meningkatkan persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Program ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi yang berkelanjutan untuk memastikan aparatur memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Program Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dirancang untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien dan efektif dengan target meningkatkan persentase OPD yang telah direstrukturisasi sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Program Persiapan Dokumen Administratif DOB 577 merupakan program strategis untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonomi baru dengan target meningkatkan persentase dokumen administratif yang telah disusun dan divalidasi sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan. Program Sosialisasi dan Advokasi DOB diarahkan untuk memperoleh dukungan optimal dari stakeholder dengan target meningkatkan tingkat dukungan masyarakat terhadap pembentukan DOB sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk diimplementasikan melalui sepuluh program prioritas yang menyasar aspek-aspek fundamental kehidupan masyarakat kepulauan. Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan program strategis yang bertujuan menyediakan akses air minum layak bagi seluruh masyarakat dengan target meningkatkan persentase cakupan pelayanan SPAM perpipaan yang berkelanjutan. Program ini sangat vital mengingat tantangan penyediaan air bersih di daerah kepulauan yang memerlukan teknologi dan sistem distribusi khusus. Program Sanitasi Untuk Semua dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas sanitasi layak bagi seluruh masyarakat dengan target meningkatkan persentase sanitasi layak melalui pembangunan infrastruktur sanitasi yang terjangkau dan teknologi ramah lingkungan. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan target meningkatkan tingkat konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai dengan Pola Pangan Harapan melalui pengembangan pola konsumsi pangan yang optimal. Program Pengembangan Jaringan Listrik menjadi program kunci untuk mencapai elektrifikasi universal dengan target meningkatkan persentase rumah tangga yang tersambung ke jaringan listrik dengan fokus khusus pada perluasan jaringan ke daerah terpencil dan pulau- 578 pulau kecil melalui pemanfaatan energi terbarukan dan alternatif. Program Sangihe Bebas Blank Spot merupakan program inovatif yang bertujuan mengeliminasi seluruh blank spot telekomunikasi dengan target meningkatkan persentase desa/kelurahan yang terjangkau sinyal telekomunikasi untuk memastikan konektivitas digital di seluruh wilayah kepulauan. Program ini sangat strategis dalam era digital untuk mendukung akses informasi, pendidikan, dan ekonomi digital bagi masyarakat. Program SIAP HUNI (Sinergi Pembangunan Hunian Layak) dirancang untuk meningkatkan pembangunan rumah layak huni dengan target meningkatkan jumlah pembangunan rumah layak huni melalui stimulan perumahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan model rumah tahan bencana yang sesuai karakteristik kepulauan. Program SIKAT KUMUH (Sinergi Kabupaten Tangguh Atasi Kawasan Kumuh) fokus pada pengurangan kawasan kumuh dengan target menurunkan persentase kawasan kumuh melalui revitalisasi kawasan, penataan permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan hunian. Program SAHABAT WARGA (Pelayanan Trantibunlimnas Humanis dan Responsif) diarahkan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan target meningkatkan persentase masyarakat yang merasa aman dari tindak kriminalitas melalui pendekatan community policing dan pemberdayaan keamanan swakarsa. Program Jalan JUARA (Jalan Utama dan Andal Untuk Rakyat) dirancang untuk meningkatkan kondisi jalan dengan target meningkatkan persentase jalan mantap guna mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah kepulauan. Program KONEKSI RAYA (Konektivitas Jalan dan Jembatan Terintegrasi) fokus pada peningkatan konektivitas dengan target meningkatkan konektivitas jalan yang dihubungkan dengan jembatan untuk memperkuat integrasi ekonomi dan sosial antar pulau dalam satu kesatuan wilayah administratif. 579 Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dijalankan melalui sepuluh program prioritas yang menargetkan empat sektor utama yaitu perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM, serta tiga program khusus pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Program Pengembangan Perkebunan Unggulan dirancang untuk mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa, pala, dan cengkih dengan target meningkatkan tingkat produktivitas lahan perkebunan melalui penerapan teknologi modern dan pemberdayaan petani. Program ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah mengingat sektor perkebunan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat Sangihe. Sektor perikanan dikembangkan melalui dua program yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dengan target meningkatkan volume produksi perikanan tangkap melalui dukungan teknologi penangkapan modern dan penguatan kelembagaan nelayan, serta Program Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dengan target meningkatkan nilai tambah produk perikanan olahan untuk memperkuat daya saing di pasar domestik dan ekspor. Sektor pariwisata dikembangkan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang memanfaatkan keindahan alam dan kearifan budaya lokal Sangihe dengan target meningkatkan persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui pengembangan produk wisata yang unik dan berkelanjutan, serta Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk menarik investasi dengan target meningkatkan nilai investasi di sektor pariwisata melalui strategi pemasaran yang terintegrasi dan kemitraan strategis. Penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan yang bertujuan meningkatkan jumlah dan kapasitas UMKM dengan target meningkatkan tingkat 580 pertumbuhan UMKM baru melalui pembinaan dan fasilitasi akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha, serta Program Penguatan Daya Saing UMKM yang fokus pada peningkatan skala usaha dengan target meningkatkan jumlah UMKM yang naik kelas melalui akses teknologi dan pasar yang lebih luas. Program atasi miskin ekstrem dirancang khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dengan target mengurangi jumlah miskin ekstrem melalui bantuan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Program Masyarakat Mandiri diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan target meningkatkan Indeks Desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya. Program Pemberdayaan Perempuan dan Laki-laki Tangguh (PERMATA) fokus pada penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan target meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kesejahteraan anak sebagai fondasi pembangunan yang inklusif. Pengembangan pelayanan sosial dasar diimplementasikan melalui enam program prioritas yang menyasar tiga sektor utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Sektor kesehatan dikembangkan melalui tiga program strategis yaitu Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang bertujuan memperkuat fasilitas kesehatan dengan target meningkatkan persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan minimal agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat kepulauan dengan kualitas yang optimal, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam sistem JKN/BPJS dengan target meningkatkan persentase penduduk yang terdaftar dalam JKN/BPJS untuk menjamin akses kesehatan universal dan perlindungan finansial, serta Program 581 penurunan stunting yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah stunting dengan target menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan sebagai periode emas tumbuh kembang anak. Sektor pendidikan dikembangkan melalui dua program strategis yaitu Program Perluasan Akses Pendidikan yang bertujuan meningkatkan partisipasi pendidikan dengan target meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah dan memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor geografis, serta Program Peningkatan Mutu Pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan target meningkatkan persentase sekolah yang terakreditasi minimal B dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah kepulauan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan relevan. Program Perluasan Kesempatan Kerja dirancang untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan target meningkatkan jumlah lapangan kerja baru yang tercipta melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, khususnya generasi muda, untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penguatan tatanan sosial masyarakat yang berbudaya dan religius dijalankan melalui lima program prioritas yang menekankan pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai religius sebagai fondasi ketahanan sosial masyarakat. Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal bertujuan mendokumentasi dan merevitalisasi warisan budaya Sangihe dengan target meningkatkan jumlah warisan budaya yang terdokumentasi dan direvitalisasi untuk memperkuat identitas lokal dan menjadi aset pembangunan daerah yang berkelanjutan. Program Pengembangan Seni dan Budaya Masyarakat dirancang untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan seni dan 582 budaya dengan target meningkatkan jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan melalui pembentukan kelompok- kelompok kreatif di tingkat desa dan peningkatan kapasitas seniman lokal. Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama menjadi program strategis untuk mempertahankan dan memperkuat toleransi serta kerukunan antar umat beragama dengan target meningkatkan tingkat toleransi antar umat beragama sebagai modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial masyarakat yang majemuk. Program Revitalisasi Kearifan Lokal dirancang untuk mendokumentasi dan menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan target meningkatkan jumlah dokumen kearifan lokal yang diimplementasikan sebagai panduan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesama, serta solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan modern. Program Internalisasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan bertujuan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam peraturan daerah dan kebijakan pembangunan dengan target meningkatkan jumlah peraturan daerah yang mengadopsi kearifan lokal untuk memastikan pembangunan yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Pengelolaan sumber daya alam strategis dan mitigasi bencana diimplementasikan melalui empat program prioritas yang sangat vital bagi keberlanjutan pembangunan daerah kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Program Pengelolaan Kualitas Air dirancang untuk menjamin pemenuhan baku mutu air permukaan sebagai sumber kehidupan utama masyarakat kepulauan dengan target meningkatkan tingkat pemenuhan baku mutu air permukaan melalui konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya air. Program Pengelolaan Sampah bertujuan meningkatkan kualitas 583 pengelolaan sampah dengan target meningkatkan persentase sampah terolah melalui pendekatan terpadu dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan laut dan pesisir. Program Pengurangan Risiko Bencana menjadi program strategis untuk memetakan daerah rawan bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, dan mengurangi risiko dampak bencana alam dengan target meningkatkan tingkat pengurangan risiko pada daerah rawan bencana yang sering mengancam daerah kepulauan seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi. Program Tanggap Bencana dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan target meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan kebencanaan masyarakat melalui edukasi, simulasi, dan pelatihan kebencanaan yang berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi ancaman bencana. Persiapan generasi muda untuk meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 dijalankan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Muda yang dirancang khusus untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda di sektor formal dan produktif dengan target meningkatkan jumlah angkatan kerja muda yang terserap di sektor formal. Program ini mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, pengembangan kewirausahaan muda, fasilitasi akses ke lapangan kerja melalui job matching, dan penciptaan ekosistem yang mendukung produktivitas ekonomi generasi muda sebagai motor penggerak transformasi pembangunan daerah menuju masa depan yang berkelanjutan. Keseluruhan 42 program prioritas ini dirancang secara terintegrasi dan saling mendukung untuk mencapai visi "MUDA 584 BERKARYA, WUJUDKAN SANGIHE LEBIH SEJAHTERA DAN BERBUDAYA" melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas implementasi dengan menggunakan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Koordinasi antar OPD pelaksana, sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi program-program prioritas ini. Monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan pencapaian target dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang untuk mendukung transformasi Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Berikut disajikan program prioritas Kabupaten Sangihe Tahun 2025-2029 yang dikelompokkan berdasarkan fase pembangunan per tahun. Program prioritas ini selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan anggaran tahunan selama periode 2025-2029. Tabel III-5 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025- 2029 Per Tahun TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 2026 Penguatan Fondasi M1 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatny a akuntabilitas kinerja OPD Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal B Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja OPD yang efektif melalui penerapan SAKIP secara konsisten dan berkesinambung an Membangun budaya kinerja berbasis hasil melalui penguatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi serta penerapan mekanisme reward and punishment 585 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI yang konsisten 2026 Penguatan Fondasi M1 Program Pengembanga n Kapasitas SDM Aparatur Meningkatny a kompetensi aparatur sesuai standar jabatan Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Pengembangan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi jabatan Menciptakan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pemetaan talenta 2026 Penguatan Fondasi M2 Program Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatny a jangkauan pelayanan sistem penyediaan air minum Persentase cakupan pelayanan SPAM perpipaan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang berkelanjutan dengan prioritas peningkatan cakupan pelayanan perpipaan Menjamin akses air bersih universal melalui pendekatan zonasi prioritas dan teknologi yang sesuai karakteristik kepulauan 2026 Penguatan Fondasi M2 Program Sanitasi Untuk Semua Meningkatny a sanitasi layak Persentase Sanitasi Layak Pengembangan sistem sanitasi untuk semua melalui pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak dan terjangkau Menciptakan lingkungan sehat melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat dengan teknologi ramah lingkungan 2026 Penguatan Fondasi M2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Meningkatny a diversifikasi konsumsi pangan masyarakat Tingkat konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan pola konsumsi pangan sesuai PPH Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengoptimalka n potensi pangan lokal dan memperkuat sistem distribusi antar pulau 2026 Penguatan Fondasi M2 Program Pengembanga n Jaringan Listrik Meningkatny a jangkauan jaringan listrik ke rumah tangga Persentase rumah tangga yang tersambung ke jaringan listrik Perluasan jaringan listrik ke seluruh rumah tangga dengan mengoptimalkan energi terbarukan untuk daerah terpencil Mencapai elektrifikasi melalui kombinasi grid extension dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai potensi wilayah 586 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI kepulauan 2026 Penguatan Fondasi M2 Program SIAP HUNI (Sinergi Pembangunan Hunian Layak) Meningkatny a pembanguna n rumah layak huni Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni Pengembangan perumahan layak huni melalui program pembangunan hunian yang memenuhi standar kelayakan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat 2026 Penguatan Fondasi M3 Program Pengembanga n Perkebunan Unggulan Meningkatny a produktivitas lahan perkebunan Tingkat produktivitas lahan perkebunan (ton/ha) Pengembangan perkebunan unggulan (kelapa, pala, cengkih) melalui peningkatan produktivitas lahan dan penerapan teknologi modern Mengoptimalka n nilai ekonomi komoditas perkebunan unggulan melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk dengan pendekatan rantai nilai terpadu 2026 Penguatan Fondasi M3 Program Pengembanga n Perikanan Tangkap Meningkatny a produksi perikanan tangkap yang berkelanjuta n Volume produksi perikanan tangkap (ton/tahun) Pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan dengan dukungan teknologi penangkapan dan penguatan kelembagaan nelayan Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap melalui modernisasi teknologi dan penguatan organisasi nelayan 2026 Penguatan Fondasi M3 Program atasi miskin ekstrem Eradikasi miskin ekstrem Jumlah miskin ekstrem Program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu Memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif 2026 Penguatan Fondasi M4 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatny a pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan minimal Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan yang memenuhi Menjamin akses kesehatan universal dengan kualitas pelayanan yang optimal melalui 587 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI standar penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi 2026 Penguatan Fondasi M4 Program penurunan stunting Menurunnya prevalensi stunting Prevalensi stunting Program penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak Memutus mata rantai stunting melalui pendekatan multisektoral dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan 2026 Penguatan Fondasi M4 Program Perluasan Akses Pendidikan Meningkatny a partisipasi pendidikan di semua jenjang Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang Perluasan akses pendidikan di semua jenjang dengan meningkatkan APM dan mengurangi kesenjangan pendidikan Menjamin akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh anak Sangihe tanpa memandang latar belakang geografis dan ekonomi 2026 Penguatan Fondasi M5 Program Pelestarian dan Pengembanga n Budaya Lokal Meningkatny a dokumentasi dan revitalisasi warisan budaya lokal Jumlah warisan budaya yang terdokumentasi dan direvitalisasi Pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui dokumentasi, revitalisasi warisan budaya Melestarikan dan mengembangk an warisan budaya sebagai identitas dan kekuatan pembangunan melalui pelibatan aktif generasi muda 2026 Penguatan Fondasi M6 Program Pengelolaan Kualitas Air Meningkatny a kualitas dan kuantitas sumber daya air Tingkat pemenuhan baku mutu air permukaan Pengelolaan kualitas air untuk menjamin pemenuhan baku mutu air permukaan sebagai sumber kehidupan masyarakat Menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui pendekatan konservasi dan pengelolaan terpadu untuk menjamin ketersediaan air berkualitas 2026 Penguatan Fondasi M7 Program Perluasan Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Muda Meningkatny a penyerapan angkatan kerja muda di sektor produktif Jumlah angkatan kerja muda yang terserap di sektor formal Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja muda melalui pengembangan sektor formal Mengoptimalka n bonus demografi melalui peningkatan kapasitas dan daya saing generasi muda sebagai penggerak 588 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI pembangunan masa depan 2027 Pengembang an Sistem M1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatny a kualitas pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan digitalisasi Mentransforma si paradigma pelayanan dari konvensional menjadi digital-first dengan memprioritask an kemudahan akses dan kecepatan respon layanan 2027 Pengembanga n Sistem M1 Program Restrukturisa si Organisasi Perangkat Daerah Meningkatny a efisiensi struktur organisasi Persentase OPD yang telah direstrukturisas i sesuai kebutuhan Restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas Merampingkan struktur organisasi dan mengoptimalka n alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 2027 Pengembanga n Sistem M1 Program Persiapan Dokumen Administratif DOB Meningkatny a kesiapan administratif untuk pembentuka n DOB Persentase dokumen administratif yang telah disusun dan divalidasi Penyiapan dokumen administratif dan persyaratan teknis untuk pembentukan daerah otonomi baru Mempersiapka n fondasi kelembagaan dan administratif yang kuat untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pembentukan DOB 2027 Pengembanga n Sistem M2 Program Sangihe Bebas Blank Spot Meningkatny a jangkauan jaringan telekomunik asi Persentase desa/kelurahan yang terjangkau sinyal telekomunikasi Pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mengeliminasi blank spot Mewujudkan konektivitas digital menyeluruh sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan akses informasi masyarakat kepulauan 2027 Pengembanga n Sistem M2 Program SAHABAT WARGA (Pelayanan Trantibunlimn as Humanis dan Responsif) Meningkatny a rasa aman masyarakat Persentase masyarakat yang rasa aman dari tindak kriminalitas Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat melalui pelayanan trantibunlimnas yang humanis dan responsif Menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat melalui pendekatan community policing dan pemberdayaan modal sosial 589 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI lokal 2027 Pengembanga n Sistem M2 Program Jalan JUARA (Jalan Utama dan Andal Untuk Rakyat) Meningkatny a jalan mantap Persentase Jalan Mantap Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Memperkuat integrasi ekonomi dan sosial antar pulau melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas yang menghubungk an pusat-pusat pertumbuhan 2027 Pengembanga n Sistem M2 Program KONEKSI RAYA (Konektivitas Jalan dan Jembatan Terintegrasi) Meningkatny a pembanguna n jembatan Konektivitas jalan yang dihubungkan dengan jembatan Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Memperkuat integrasi ekonomi dan sosial antar pulau melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas yang menghubungk an pusat-pusat pertumbuhan 2027 Pengembanga n Sistem M3 Program Pengembanga n Industri Pengolahan Perikanan Meningkatny a nilai tambah dan daya saing produk perikanan Nilai tambah produk perikanan olahan (Rp) Pengembangan industri pengolahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk Menciptakan industri perikanan yang berdaya saing tinggi melalui hilirization dan peningkatan nilai tambah produk perikanan 2027 Pengembanga n Sistem M3 Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Meningkatny a daya tarik destinasi pariwisata Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing dengan memanfaatkan keindahan alam dan kearifan budaya lokal Memposisikan Sangihe sebagai destinasi wisata unggulan melalui pengembangan produk wisata yang unik dan berkelanjutan 2027 Pengembanga n Sistem M3 Program Penguatan Daya Saing UMKM Meningkatny a skala dan daya saing usaha UMKM Jumlah UMKM yang naik kelas Pengembangan kewirausahaan dan penguatan daya saing UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan Menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan 2027 Pengembanga M3 Program Masyarakat Meningkatny a Indeks Desa Peningkatan kemandirian Memperkuat resiliensi 590 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI n Sistem Mandiri kemandirian ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal ekonomi masyarakat melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas 2027 Pengembanga n Sistem M4 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Meningkatny a cakupan jaminan kesehatan Persentase penduduk yang terdaftar dalam JKN/BPJS Perluasan cakupan jaminan kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam sistem JKN/BPJS Mewujudkan universal health coverage sebagai jaminan perlindungan kesehatan finansial bagi seluruh masyarakat 2027 Pengembanga n Sistem M4 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Meningkatny a kualitas dan relevansi pendidikan Persentase sekolah yang terakreditasi minimal B Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui akreditasi sekolah dan pengembangan kurikulum daerah kepulauan Menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan dan masa depan 2027 Pengembanga n Sistem M5 Program Pengembanga n Seni dan Budaya Masyarakat Meningkatny a keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan Pengembangan seni dan budaya masyarakat untuk memperkuat identitas lokal Memperkuat kohesi sosial dan identitas lokal melalui revitalisasi seni budaya sebagai media ekspresi dan ekonomi kreatif 2027 Pengembanga n Sistem M5 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Terbangunny a kerukunan antar umat beragama Tingkat toleransi antar umat beragama Pembinaan kerukunan umat beragama untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial Mempertahank an dan memperkuat harmoni sosial melalui dialog antar umat beragama dan penguatan nilai-nilai toleransi 2027 Pengembanga n Sistem M6 Program Pengelolaan Sampah Meningkatny a kualitas pengelolaan sampah Persentase sampah terolah Pengelolaan sampah terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan Mewujudkan zero waste society melalui pendekatan circular economy dan pemberdayaan 591 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI hidup masyarakat dalam pengelolaan sampah 2027 Pengembanga n Sistem M6 Program Pengurangan Risiko Bencana Menurunnya risiko dan dampak bencana Tingkat pengurangan risiko pada daerah rawan bencana Pengurangan risiko bencana melalui pemetaan daerah rawan bencana dan penguatan sistem peringatan dini Membangun ketahanan daerah terhadap bencana melalui pendekatan adaptif dan mitigasi risiko berbasis sains dan teknologi 2028 Konsolidasi M2 Program SIKAT KUMUH (Sinergi Kabupaten Tangguh Atasi Kawasan Kumuh) Menurunnya luasan kawasan kumuh Persentase Kawasan Kumuh Pengembangan perumahan layak huni dan pengurangan kawasan kumuh Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat 2028 Konsolidasi M3 Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata Meningkatny a investasi dan nilai ekonomi pariwisata Nilai investasi di sektor pariwisata Promosi dan pemasaran pariwisata untuk menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan Meningkatkan awareness dan daya tarik Sangihe sebagai destinasi wisata melalui strategi pemasaran terintegrasi dan kemitraan strategis 2028 Konsolidasi M3 Program Pengembanga n Kewirausahaa n Meningkatny a jumlah dan kapasitas UMKM Tingkat pertumbuhan UMKM baru Pengembangan kewirausahaan dan penguatan daya saing UMKM Menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan 2028 Konsolidasi M3 Program Pemberdayaa n Perempuan dan Laki-laki Tangguh (PERMATA) Meningkatny a pemberdaya an dan perlindunga n terhadap perempuan dan anak Indeks Pemberdayaan Gender Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program kesetaraan gender Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan 592 TAHU N FASE MIS I PROGRAM PRIORITAS OUTCOME INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN STRATEGI berkelanjutan 2028 Konsolidasi M4 Program Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatny a penyerapan tenaga kerja Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta Perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pengembangan sektor produktif Menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial 2028 Konsolidasi M5 Program Revitalisasi Kearifan Lokal Meningkatny a dokumentasi dan penerapan kearifan lokal masyarakat Jumlah dokumen kearifan lokal yang diimplementasik an Revitalisasi dan dokumentasi kearifan lokal untuk diimplementasik an dalam kehidupan sehari-hari Menghidupkan kembali nilai- nilai kearifan lokal sebagai panduan hidup dan solusi dalam menghadapi tantangan masa kini 2028 Konsolidasi M6 Program Tanggap Bencana Meningkatny a kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana Tingkat pengetahuan dan keterampilan kebencanaan masyarakat Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui edukasi, simulasi, dan pengembangan keterampilan Membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan 2029 Finalisasi Target M1 Program Sosialisasi dan Advokasi DOB Meningkatny a dukungan stakeholder dalam proses pembentuka n DOB Tingkat dukungan masyarakat terhadap pembentukan DOB Sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru Membangun konsensus dan dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder untuk mempercepat realisasi pembentukan DOB 2029 Finalisasi Target M5 Program Internalisasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan pembanguna n Jumlah peraturan daerah yang mengadopsi kearifan lokal Internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan melalui adopsi nilai-nilai lokal dalam peraturan daerah Mengintegrasik an kearifan lokal dalam sistem tata kelola pembangunan untuk menjamin keberlanjutan dan kesesuaian budaya 593 Parameter program digunakan untuk menilai pencapaian setiap program, sedangkan sasaran yang ditetapkan menggambarkan hasil yang diharapkan dalam periode lima tahun. Estimasi anggaran program berfungsi sebagai panduan alokasi sumber daya untuk menjamin efektivitas dan efisiensi implementasi program. Penetapan parameter, sasaran, dan estimasi anggaran program dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mencakup prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta ketersediaan dana. Dengan pendekatan ini, program-program yang dirancang dapat berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat riil bagi warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran program akan menjadi parameter kinerja unit kerja daerah dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara menyeluruh. Distribusi bobot anggaran dalam dokumen ini mengacu pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 serta ciri khas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan dengan keunggulan sektor maritim dan perikanan. Penetapan bobot anggaran 594 mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur kepulauan yang khas, konektivitas antarwilayah, dan keseimbangan antara urusan wajib pelayanan dasar dengan urusan lainnya. Perlu dipahami bahwa total belanja yang dialokasikan ke program unit kerja daerah ini merupakan total belanja setelah mengeluarkan belanja pegawai dan belanja tak terduga, sehingga anggaran tersebut sepenuhnya diarahkan untuk implementasi program dan kegiatan pembangunan. Urusan Wajib Pelayanan Dasar memperoleh porsi terbesar dengan total bobot 66% dari total belanja APBD, melampaui ketentuan minimal 60% untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat di daerah kepulauan. Urusan Pendidikan memperoleh bobot tertinggi sebesar 22% dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan antarwilayah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Prioritas khusus diberikan pada penyediaan transportasi pendidikan dan fasilitas asrama untuk siswa dari pulau-pulau terpencil agar dapat mengakses pendidikan berkualitas. Urusan Kesehatan dengan bobot 17% diprioritaskan untuk peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan dengan mempertimbangkan tantangan geografis kepulauan. Fokus utama diberikan pada penyediaan ambulans laut, pengembangan telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, dan penguatan Puskesmas di setiap pulau serta penanganan stunting yang menjadi perhatian khusus. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat di seluruh pulau dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai meskipun terpisah oleh laut. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan bobot 13% diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dermaga, pelabuhan rakyat, serta sarana transportasi laut 595 sebagai penunjang konektivitas antarwilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan. Pembangunan infrastruktur ini menjadi kunci dalam mengatasi tantangan isolasi geografis yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bobot 5% serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan bobot 5% mendapat perhatian untuk penyediaan air bersih melalui teknologi desalinasi, sanitasi ramah lingkungan, penataan permukiman pesisir, serta penguatan mitigasi bencana tsunami, gelombang tinggi, dan abrasi pantai yang merupakan ancaman utama di wilayah kepulauan. Urusan Sosial dengan bobot 4% diarahkan pada bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dengan mempertimbangkan keterbatasan akses ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di daerah terpencil. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar memperoleh total bobot 15% dari total belanja, yang terdiri dari berbagai urusan strategis. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan bobot 2,0% serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan bobot 2,0% mendapat perhatian khusus untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dalam bidang kelautan dan kepariwisataan, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat adat yang masih kuat di wilayah kepulauan. Urusan Pangan serta Kelautan dan Perikanan dengan bobot 2,0% menjadi prioritas tinggi mengingat potensi besar wilayah kepulauan dalam pengembangan budidaya laut, perikanan tangkap, dan industri pengolahan hasil laut yang dapat menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Urusan Pilihan dengan total bobot 7% diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah kepulauan. Urusan Kelautan 596 dan Perikanan mendapat porsi terbesar sebesar 4% sebagai prioritas utama pengembangan ekonomi biru, budidaya rumput laut, perikanan berkelanjutan, dan ekowisata bahari untuk mendukung ketahanan pangan laut nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Urusan Pariwisata dengan bobot 3% menjadi fokus pengembangan destinasi wisata kepulauan, wisata sejarah, dan wisata bahari dengan memanfaatkan keunikan budaya Sangihe dan keindahan alam kepulauan yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Urusan Penunjang Pemerintahan dengan total bobot 12% dialokasikan untuk mendukung fungsi administratif dan koordinasi pemerintahan kepulauan. Sekretariat Daerah dengan bobot 2,5% berperan dalam koordinasi unit kerja daerah dan pengelolaan administrasi kepulauan yang memiliki kompleksitas tersendiri, Keuangan dengan bobot 2,0% untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta Kecamatan dengan bobot 1,5% untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan tantangan geografis kepulauan yang memerlukan pendekatan khusus dalam pelayanan masyarakat. Distribusi bobot dan alokasi anggaran ini mencerminkan strategi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sesuai dengan ciri khas wilayah kepulauan, dengan fokus utama pada pelayanan dasar masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur kepulauan dan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Implementasi distribusi anggaran ini juga memperhatikan pemenuhan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, dimana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total belanja APBD dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total 597 belanja APBD di luar belanja bagi hasil atau transfer, dengan penyesuaian khusus untuk kebutuhan infrastruktur kepulauan yang memerlukan teknologi dan pendekatan berbeda dari daerah daratan. Tabel IV-1 Program, Target dan Pagu Indikator Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 87,00 8,341,858,85 8 87,05 8,430,861,75 4 88 8,520,825,30 5 88,5 8,611,760,39 9 90 9,108,578,68 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 94% 9,031,225,00 7 94% 9,127,583,04 9 95% 9,224,981,13 3 95% 9,323,431,04 8 96% 9,861,306,09 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Jumlah anak usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 99% 8,239,307,88 9 99% 8,327,216,62 5 99% 8,416,074,20 5 99% 8,505,891,38 5 100% 8,996,602,01 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 598 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah anak usia 7- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) 87% 8,660,540,39 8 87% 8,752,943,44 6 88% 8,846,343,84 7 88% 8,940,752,90 8 89% 9,456,550,98 9 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 40% 7,716,979,57 7 45% 7,799,315,36 6 50% 7,882,539,84 9 55% 7,966,663,09 7 60% 8,426,265,27 8 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 40% 9,486,156,11 7 45% 9,587,368,01 6 50% 9,689,672,34 7 55% 9,793,081,49 2 60% 10,358,050,9 86 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 40% 8,340,403,69 1 45% 8,429,391,06 2 50% 8,519,338,91 9 55% 8,610,258,15 1 60% 9,106,989,76 6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 40% 9,115,471,50 9 45% 9,212,728,41 3 50% 9,311,035,06 1 55% 9,410,403,35 2 60% 9,953,295,88 5 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 70% 8,104,513,48 5 75% 8,190,984,04 2 80% 8,278,387,92 0 85% 8,366,735,69 8 90% 8,849,418,33 8 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV 75% 8,879,581,30 3 80% 8,974,321,39 3 85% 9,070,084,06 2 90% 9,166,880,90 0 95% 9,695,724,45 7 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD 75 7,851,773,98 0 78 7,935,547,94 9 81 8,020,226,13 4 84 8,105,818,78 4 87 8,573,448,95 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 599 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP 75 9,300,813,81 3 78 9,400,048,21 4 81 9,500,353,70 4 84 9,601,742,42 2 87 10,155,673,4 36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD 75 8,559,444,59 6 78 8,650,769,00 9 81 8,743,079,13 3 84 8,836,386,14 2 87 9,346,163,23 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP 75 7,986,568,38 3 78 8,071,780,53 2 81 8,157,912,42 0 84 8,244,974,47 1 87 8,720,632,62 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD 75 8,744,786,90 0 78 8,838,088,81 0 81 8,932,397,77 6 84 9,027,725,21 2 87 9,548,540,78 5 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP 75 8,289,855,79 0 78 8,378,303,84 3 81 8,467,706,56 2 84 8,558,074,76 8 87 9,051,795,88 8 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Tingkat Implementasi Kurikulum Merdeka 40% 9,182,868,71 0 45% 9,280,844,70 4 50% 9,379,878,20 4 55% 9,479,981,19 6 60% 10,026,887,7 22 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik Tersertifikasi 75% 8,205,609,28 8 80% 8,293,158,47 9 85% 8,381,652,63 4 90% 8,471,102,46 3 95% 8,959,806,09 3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan Berizin 85% 8,946,978,50 5 88% 9,042,437,68 4 91% 9,138,927,20 4 94% 9,236,458,74 3 97% 9,769,316,29 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 600 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Tingkat Literasi Bahasa dan Sastra 69% 5,897,255,13 5 69,50% 5,960,175,49 8 70% 6,023,774,99 3 70,50% 6,088,061,31 9 72% 6,439,285,69 3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 89,65 7,069,813,26 6 90,15 7,145,244,15 9 90,65 7,221,489,21 6 91,15 7,298,557,66 6 91,65 7,719,616,39 4 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Kematian Ibu 116 8,176,505,95 1 101 8,263,744,62 6 87 8,351,924,91 3 72 8,441,057,48 5 58 8,928,027,80 0 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita 24 6,392,777,74 2 23 6,460,985,05 0 22 6,529,928,55 5 21 6,599,616,60 1 20 6,980,352,94 5 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 92,5 7,382,291,20 1 92,7 7,461,056,05 5 92,9 7,540,671,06 0 93,1 7,621,145,85 1 93,3 8,060,814,90 8 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar 99,2 8,007,247,07 0 99,25 8,092,679,84 8 99,3 8,179,034,74 8 99,35 8,266,322,21 9 99,4 8,743,211,93 7 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 98,8 6,822,434,90 2 98,85 6,895,226,40 7 98,9 6,968,803,59 0 98,95 7,043,175,35 4 99 7,449,500,90 3 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar 86,9 6,197,479,03 3 87,1 6,263,602,61 4 87,4 6,330,439,90 2 87,7 6,397,998,98 6 88 6,767,103,87 4 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar 97,85 8,488,983,88 5 97,9 8,579,556,52 2 97,95 8,671,106,75 7 98 8,763,645,66 9 98,05 9,269,226,31 4 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 601 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar 85,3 7,668,729,30 7 85,6 7,750,550,29 4 85,9 7,833,254,41 7 86,2 7,916,851,68 6 86,5 8,373,580,21 3 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 90,4 5,637,622,73 4 90,6 5,697,772,96 7 90,8 5,758,572,43 2 91 5,820,028,48 9 91,2 6,155,789,86 8 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar 56,35 7,864,028,01 6 57 7,947,932,72 9 58,12 8,032,743,06 9 59,45 8,118,469,30 1 60 8,586,829,28 5 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar 86,7 7,434,370,85 6 87 7,513,691,37 2 87,22 7,593,868,03 4 87,45 7,674,910,54 8 87,62 8,117,681,32 7 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar 100 5,963,120,58 2 100 6,026,743,69 2 100 6,091,053,51 9 100 6,156,057,84 8 100 6,511,204,98 8 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar 90,36 8,319,725,00 4 91,25 8,408,491,74 5 91,88 8,498,216,59 1 92,5 8,588,910,40 3 93,13 9,084,410,45 2 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar 78 6,666,195,93 4 80,22 6,737,320,45 9 82,24 6,809,212,66 8 84,2 6,881,881,26 2 86,19 7,278,901,64 6 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar 50 7,785,908,53 3 55 7,868,979,75 5 60 7,952,947,60 8 65 8,037,822,25 5 70 8,501,529,65 6 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Ketersediaan Obat Esensial 82 6,314,658,25 8 85 6,382,032,07 6 86 6,450,133,09 4 88 6,518,969,55 5 90 6,895,053,31 7 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 602 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Presentase Capaian Posyandu Aktif 86 8,007,247,07 0 87 8,092,679,84 8 88 8,179,034,74 8 89 8,266,322,21 9 90 8,743,211,93 7 DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 92 5.376.458.57 8 92,5 5.433.822.33 7 93 5.491.805.25 4 93,5 5.550.414.34 5 94 5.870.621.50 2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota 6,51 6,272,535,00 7 8,19 6,339,459,39 4 10,14 6,407,106,12 9 12,38 6,475,483,40 2 15,18 6,849,058,41 9 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota 47,79 5,774,714,76 9 48,20 5,836,327,69 6 48,69 5,898,605,64 3 49,27 5,961,556,14 8 49,92 6,305,482,35 4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase Luas layanan irigasi kewenangan kab/kota 23,79 6,073,406,91 2 24,21 6,138,206,71 4 24,74 6,203,705,93 5 25,47 6,269,912,50 1 26,52 6,631,627,99 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase Kondisi baik irigasi kewenangan kab/kota 15,47 5,675,150,72 1 16,95 5,735,701,35 6 18,55 5,796,905,54 6 20,38 5,858,770,69 7 22,54 6,196,767,14 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 603 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota 76 6,172,970,95 9 79,50 6,238,833,05 4 83 6,305,406,03 2 86,50 6,372,697,95 2 89 6,740,343,20 6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 66,13 5,973,842,86 4 67 6,037,580,37 5 67,73 6,102,005,83 7 68 6,167,127,05 0 69 6,522,912,78 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Panjang drainase yang terbangun dan dipelihara 350 5,575,586,67 3 350 5,635,075,01 6 350 5,695,205,44 8 350 5,755,985,24 7 350 6,088,051,92 8 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota 1,78 5,774,714,76 9 1,82 5,836,327,69 6 1,88 5,898,605,64 3 2 5,961,556,14 8 2,5 6,305,482,35 4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 68,39 5,675,150,72 1 68,70 5,735,701,35 6 68,95 5,796,905,54 6 69,10 5,858,770,69 7 69,25 6,196,767,14 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/anal is 17 5,874,278,81 6 19,5 5,936,954,03 5 22 6,000,305,74 0 24,54 6,064,341,59 9 27 6,414,197,56 7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 604 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Jumlah dokumen layanan Permohonan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha 5 5,476,022,62 5 5 5,534,448,67 7 5 5,593,505,35 1 5 5,653,199,79 6 5 5,979,336,71 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang 40 5,276,894,53 0 50 5,333,195,99 8 60 5,390,105,15 6 80 5,447,628,89 4 100 5,761,906,28 9 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 100 5,376,458,57 8 100 5,433,822,33 7 100 5,491,805,25 4 100 5,550,414,34 5 100 5,870,621,50 2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota 6,51 6,272,535,00 7 8,19 6,339,459,39 4 10,14 6,407,106,12 9 12,38 6,475,483,40 2 15,18 6,849,058,41 9 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota 47,79 5,774,714,76 9 48,20 5,836,327,69 6 48,69 5,898,605,64 3 49,27 5,961,556,14 8 49,92 6,305,482,35 4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase Luas layanan irigasi kewenangan kab/kota 23,79 6,073,406,91 2 24,21 6,138,206,71 4 24,74 6,203,705,93 5 25,47 6,269,912,50 1 26,52 6,631,627,99 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 605 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 92 5,337,398,83 6 92 5,394,345,85 0 92 5,451,907,52 3 92 5,510,090,82 2 93 5,827,971,68 7 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni 66,15 4,518,676,01 2 73,83 4,566,887,71 9 81,53 4,615,619,80 0 89,23 4,664,878,15 3 100 4,933,998,12 8 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 0,33 4,786,733,06 4 0,50 4,837,804,78 7 0,66 4,889,427,75 4 0,83 4,941,608,21 3 1 5,226,692,93 2 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani 35,14 5,246,259,43 8 35,77 5,302,234,04 7 36,71 5,358,812,81 9 37,97 5,416,002,60 2 39,23 5,728,455,45 4 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani 54,65 4,710,145,33 5 55,63 4,760,399,91 1 57,10 4,811,196,91 0 59,06 4,862,542,48 2 61,02 5,143,065,84 6 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Terlaksananya peningkatan pencegahan kawasan kumuh 35,14 4,556,969,87 7 35,77 4,605,590,15 8 36,71 4,654,735,22 2 37,97 4,704,411,01 9 39,23 4,975,811,67 2 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 606 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 52,06 4,901,614,65 8 52,66 4,953,912,10 2 52,72 5,006,774,02 0 52,79 5,060,206,81 0 52,85 5,352,133,56 3 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 1.04.06 – PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,70 264,993,542 0,75 267,820,873 0,8 270,678,720 0,85 273,567,431 0,90 289,349,721 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 85,84 2,611,641,56 0 86,34 2,639,506,29 2 86,84 2,667,671,78 3 87,34 2,696,141,44 1 87,84 2,851,683,66 4 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEP. SANGIHE 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP 100 2,734,181,92 6 100 2,763,354,09 5 100 2,792,841,13 3 100 2,822,646,61 1 100 2,985,487,00 3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEP. SANGIHE 607 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 2,282,314,32 5 100 2,306,665,32 3 100 2,331,279,15 3 100 2,356,158,79 6 100 2,492,087,19 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEP. SANGIHE Jumlah PPNS pada Satpol PP 12 orang 2,577,177,08 2 12 2,604,674,09 8 12 2,632,467,90 3 12 2,660,561,86 2 12 2,814,051,47 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEP. SANGIHE Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas 70% 2,791,622,72 3 70 2,821,407,75 2 80 2,851,514,26 6 80 2,881,945,91 0 80 3,048,207,31 8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEP. SANGIHE Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat 50% 2,492,930,58 0 50 2,519,528,73 3 60 2,546,413,97 4 60 2,573,589,55 7 70 2,722,061,67 9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEP. SANGIHE 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 91,85 2,356,586,04 1 92,35 2,381,729,47 6 92,85 2,407,144,29 7 93,35 2,432,833,58 0 93,85 2,455,329,72 9 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 608 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.05.02 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 2,852,892,90 6 100 2,883,331,65 3 100 2,914,098,94 2 100 2,945,198,49 5 100 3,115,108,98 8 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 2,247,849,84 7 100 2,271,833,12 8 100 2,296,075,27 3 100 2,320,579,21 7 100 2,454,455,00 1 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 95 2,657,594,19 7 95 2,685,949,21 8 95 2,714,610,28 9 95 2,743,580,88 0 95 2,901,859,91 6 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal 100 2,940,968,79 5 100 2,972,347,26 1 100 3,004,064,41 2 100 3,036,124,08 6 100 3,211,280,13 8 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase penanganan pra bencana 100 2,370,390,21 3 100 2,395,680,93 1 100 2,421,244,62 4 100 2,447,084,38 7 100 2,588,258,34 0 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase penanganan pasca bencana 100 2,531,224,44 4 100 2,558,231,17 2 100 2,585,529,39 7 100 2,613,122,42 3 100 2,763,875,22 3 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100 2,198,067,82 3 100 2,221,519,95 8 100 2,245,225,22 5 100 2,269,186,49 1 100 2,400,097,39 5 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 609 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.05.03 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1 2,561,859,53 6 1 2,589,193,12 2 1 2,616,821,73 4 1 2,644,748,71 6 1 2,797,326,05 7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 86,40 1,593,024,76 4 86,90 1,610,021,43 3 87,40 1,627,201,55 7 87,90 1,644,567,21 3 88,40 1,739,443,40 8 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang Meningkat Kapasitasnya 0.75 1,470,484,39 7 0.8 1,486,173,63 1 0.85 1,502,032,20 6 0.9 1,518,062,04 3 0.95 1,605,640,06 9 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase WNI Migran Korban yang Terlayani 0.8 1,930,010,77 1 0.85 1,950,602,89 0 0.9 1,971,417,27 1 0.95 1,992,456,43 2 1 2,107,402,59 0 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1 1,746,200,22 2 1 1,764,831,18 6 1 1,783,663,24 5 1 1,802,698,67 6 1 1,906,697,58 2 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1 1,501,119,48 9 1 1,517,135,58 1 1 1,533,324,54 4 1 1,549,688,33 6 1 1,639,090,90 4 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1 1,868,740,58 8 1 1,888,678,98 9 1 1,908,832,59 5 1 1,929,203,84 6 1 2,040,500,92 1 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1 1,654,294,94 7 1 1,671,945,33 5 1 1,689,786,23 2 1 1,707,819,79 8 1 1,806,345,07 7 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 610 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti 0.85 1,776,835,31 3 0.88 1,795,793,13 7 0.91 1,814,955,58 2 0.94 1,834,324,96 9 0.97 1,940,148,41 7 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar 0.8 1,899,375,68 0 0.85 1,919,640,94 0 0.9 1,940,124,93 3 0.95 1,960,830,13 9 1 2,073,951,75 6 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 0.9 1,623,659,85 5 0.925 1,640,983,38 4 0.95 1,658,493,89 4 0.975 1,676,193,50 6 1 1,772,894,24 3 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar 0.8 1,807,470,40 5 0.85 1,826,755,08 8 0.9 1,846,247,92 0 0.95 1,865,951,26 1 1 1,973,599,25 1 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar 0.9 1,409,214,21 4 0.925 1,424,249,72 9 0.95 1,439,447,53 1 0.975 1,454,809,45 8 1 1,538,738,39 9 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi 0.5 1,684,930,03 9 0.55 1,702,907,28 5 0.6 1,721,078,57 0 0.65 1,739,446,09 1 0.7 1,839,795,91 2 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun 2 kali 1,960,645,86 3 2 kali 1,981,564,84 1 2 kali 2,002,709,60 8 2 kali 2,024,082,72 4 2 kali 2,140,853,42 5 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 611 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota 1 1,562,389,67 2 1 1,579,059,48 3 1 1,595,909,21 9 1 1,612,940,92 1 1 1,705,992,57 3 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar 0.9 1,715,565,13 0 0.925 1,733,869,23 6 0.95 1,752,370,90 7 0.975 1,771,072,38 4 1 1,873,246,74 7 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar 0.85 1,654,294,94 7 0.88 1,671,945,33 5 0.91 1,689,786,23 2 0.94 1,707,819,79 8 0.97 1,806,345,07 7 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase TMP yang Terpelihara 0.75 1,776,835,31 3 0.8 1,795,793,13 7 0.85 1,814,955,58 2 0.9 1,834,324,96 9 0.95 1,940,148,41 7 DINAS SOSIAL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 87 3,038,235,21 0 87,5 3,070,651,45 5 88 3,103,417,58 4 88,5 3,136,537,56 5 90 3,317,486,53 8 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 612 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 1 1,828,914,96 9 1 1,848,428,45 3 1 1,868,152,55 6 1 1,888,089,66 6 1 1,997,014,83 6 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 7,50 1,921,969,06 0 8,00 1,942,475,37 8 8,20 1,963,203,03 2 8,45 1,984,154,53 0 8,60 2,098,621,74 6 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 4.000.000.0 00 2,091,993,81 8 4.200.000.0 00 2,114,314,20 4 4.400.000.0 00 2,136,875,50 6 4.600.000.0 00 2,159,680,45 3 4.800.000.0 00 2,284,273,87 9 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten 0.88 1,685,312,97 7 0.885 1,703,294,31 0 0.89 1,721,469,72 4 0.895 1,739,841,42 0 0.9 1,840,214,04 8 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 0.8 1,910,480,90 1 0.82 1,930,864,64 7 0.84 1,951,468,40 5 0.86 1,972,294,67 0 0.88 2,086,077,68 3 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 92.08 515,818,355 92.10 521,321,844 92.12 526,884,735 92.14 532,507,701 92.16 563,228,430 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. 613 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEP. SANGIHE 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 45.20 455,314,049 45.22 460,171,991 45.24 465,082,368 45.26 470,045,773 45.28 497,163,032 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase ARG Daerah 27.01 484,417,386 29.45 489,585,844 31.89 494,810,089 34.33 500,090,751 36.77 528,941,325 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif 100 544,921,692 100 550,735,697 100 556,612,456 100 562,552,679 100 595,006,723 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar 1 441,145,319 2 445,852,089 3 450,609,662 4 455,418,613 5 481,692,021 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 614 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan 100 500,883,748 100 506,227,893 100 511,629,720 100 517,089,883 100 546,921,148 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak 60 472,546,288 60.25 477,588,089 60.50 482,684,308 60.75 487,835,563 61 515,979,126 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 100 414,339,614 100 418,760 ,382 100 423,228,866 100 427,745,607 100 452,422,540 DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 90 2,509,014,00 3 90,5 2,535,783,75 7 91 2,562,842,45 2 91,5 2,590,193,36 1 92 2,739,623,36 7 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Tingkat Kemandirian Pangan Daerah 20 2,749,499,47 2 25 2,778,835,07 0 30 2,808,487,30 2 35 2,838,459,75 8 40 3,002,212,42 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10,87 2,361,965,56 3 11,09 2,387,166,39 4 11,31 2,412,639,23 1 11,64 2,438,387,15 7 12,22 2,579,059,36 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 615 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota 80 2,859,785,80 2 82 2,890,298,09 2 83 2,921,139,71 8 84 2,952,314,41 1 85 3,122,635,42 6 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 4,79 2,280,782,57 0 3,59 2,305,117,22 5 2,99 2,329,714,53 6 1,79 2,354,577,48 1 1,19 2,490,414,64 8 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan 30 2,556,498,39 5 30 2,583,774,78 1 40 2,611,345,57 5 40 2,639,214,11 4 50 2,791,472,16 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi 0.30 264,993,542 0.50 267,820,873 0.6 270,678,720 0.80 273,567,431 1 289,349,721 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Ganti Kerugian yang Diselesaikan 0.28 300,223,898 0.42 303,427,116 0.57 306,664,909 0,7 309,937,667 1,14 327,818,181 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran 0,2 Ha 246,995,426 0,24 Ha 249,630,727 0,25 Ha 252,294,472 0,26 Ha 254,986,984 0,27 Ha 269,697,355 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 616 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 0.15 Ha 276,098,763 0.16 Ha 279,044,580 0.17 Ha 282,022,193 0.18 Ha 285,031,962 0,19 Ha 301,475,648 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran 0.13 Ha 311,329,118 0.14 Ha 314,650,823 0.15 Ha 318,008,381 0.16 Ha 321,402,198 0,17 Ha 339,944,108 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran 1 orng 257,717,708 1 orng 260,467,410 1 orng 263,246,790 1 orng 266,056,186 1 orng 281,405,147 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Luas Tanah Ulayat yang Ditetapkan 0,11 Ha 289,501,616 0,12 Ha 292,590,434 0,13 Ha 295,712,591 0,14 Ha 298,868,465 0,15 Ha 316,110,389 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 617 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan 41,3 240,868,408 41,35 243,438,337 41,4 246,036,005 41,45 248,661,725 41,5 263,007,188 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Persentase Izin Membuka Tanah yang Terbit 0,3 293,713,941 0,5 296,847,702 0,6 300,015,287 0,8 303,217,080 1 320,709,878 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas 0.7 319,753,769 0.75 323,165,360 0.8 326,613,774 0.85 330,099,429 0.9 349,143,088 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah 0.8 235,124,328 0.85 237,632,971 0.88 240,168,691 0.9 242,731,795 0,95 256,735,157 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota 0.5 268,822,929 0.55 271,691,117 0.6 274,590,263 0.65 277,520,717 0.7 293,531,075 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB 0.5 241,634,285 0.55 244,212,386 0.6 246,818,313 0.65 249,452,383 0.7 263,843,459 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RAKYAT KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 618 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 85,55 755,920,885 86,55 763,986,132 87,55 772,138,431 88,55 780,378,769 89,55 825,399,348 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Dokumen Lingkungan yang Tersusun 1 Dokumen 644,868,678 1 Dokumen 651,749,061 1 Dokumen 658,703,707 1 Dokumen 665,733,458 1 Dokumen 704,140,072 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota 74,30% 729,881,058 75,12% 737,668,474 75,26% 745,539,944 75,81% 753,496,420 76% 796,966,138 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indeks Keanekaragaman Hayati 1 Dokumen 670,908,506 1 Dokumen 678,066,719 1 Dokumen 685,302,194 1 Dokumen 692,615,807 1 Dokumen 732,573,281 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Limbah B3 yang Dikelola 5 Dokumen 705,372,984 5 Dokumen 712,898,913 5 Dokumen 720,506,074 5 Dokumen 728,195,386 5 Dokumen 770,205,471 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota 55% 624,189,992 63% 630,849,744 69% 637,581,379 74% 644,385,711 74% 681,560,758 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Jumlah MHA yang Diakui 1 Dokumen 741,369,217 1 Dokumen 749,279,205 1 Dokumen 757,274,571 1 Dokumen 765,356,280 1 Dokumen 809,510,201 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 619 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Masyarakat Peduli Lingkungan 1 Dokumen 684,694,297 1 Dokumen 691,999,597 1 Dokumen 699,383,746 1 Dokumen 706,847,639 1 Dokumen 747,626,157 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah Penghargaan Lingkungan yang Diberikan 5 Entitas 716,861,144 5 Entitas 724,509,645 5 Entitas 732,240,700 5 Entitas 740,055,246 5 Entitas 782,749,534 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti 5 Pengaduan 656,356,838 5 Pengaduan 663,359,792 5 Pengaduan 670,438,334 5 Pengaduan 677,593,318 5 Pengaduan 716,684,135 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 36,157 Ton 728,349,303 36,273 Ton 736,120,376 36,389 Ton 743,975,327 36,505 Ton 751,915,106 36, 622 Ton 795,293,597 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 88,5 453,016,417 89 457,849,845 89,5 462,735,443 90 467,673,801 90,5 494,654,219 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE .12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 0.93 370,684,608 0.94 374,639,603 0.95 378,637,285 0.96 382,678,140 0.97 404,755,101 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 620 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 0.4 436,167,117 0.5 440,820,772 0.6 445,524,657 0.7 450,279,340 0.8 476,256,260 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 100 392,129,173 100 396,312,968 100 400,541,922 100 404,816,545 100 428,170,685 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan 100 481,353,877 100 486,489,649 100 491,680,855 100 496,928,122 100 525,596,241 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 100 494,373,791 100 499,648,478 100 504,980,098 100 510,369,292 100 539,812,846 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 100 411,659,044 100 416,051,212 100 420,490,787 100 424,978,306 100 449,495,592 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan 0.3 457,994,620 0.5 462,881,162 0.7 467,820,448 0.9 472,813,074 1 500,089,980 DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 621 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 87 1,982,090,42 7 87,10 2,003,238,20 6 87,20 72,5 87,30 2,046,221,12 9 87,40 2,164,269,00 9 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA Persentase peningkatan status desa mandiri 19,64 1,740,073,20 3 19,84 1,758,638,79 6 20,4 1,777,404,77 7 20,24 1,796,373,41 8 20,44 1,900,007,41 5 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE Persentase Fasilitasi Penataan Desa 2,75 2,080,122,72 0 4,13 2,102,316,44 8 5,51 2,124,749,72 5 6,89 2,147,425,26 5 7,90 2,271,311,68 1 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 66,66 1,864,145,32 4 75 1,884,034,69 6 80 1,904,138,74 5 83,33 1,924,459,90 3 86,34 2,035,483,29 6 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Jumlah Kerjasama Antar Desa 2 1,796,748,12 3 4 1,815,918,40 5 6 1,835,295,60 2 8 1,854,882,05 9 10 1,961,891,45 9 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE 622 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan Tata Kelola Baik 19,64 2,116,884,83 0 19,84 2,139,470,78 9 20,4 2,162,300,53 0 20,24 2,185,376,81 6 20,44 2,311,452,68 2 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 80 1,631,318,62 8 85 1,648,723,87 2 85 1,666,316,97 9 85 1,684,100,07 9 85 1,781,256,95 1 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat 40 2,106,162,54 8 60 2,128,634,10 6 70 2,151,348,21 2 80 2,174,307,61 4 90 2,299,744,89 0 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAERAH DAN DESA KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 89,95 659,803,286 90,45 666,843,012 90,95 673,958,722 91,45 681,151,276 91,95 720,447,354 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KB DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2.18 606,574,814 2.16 613,046,623 2.14 619,588,285 2.12 626,200,593 2,1 662,326,528 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KB DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern 85,2 628,785,255 85,9 635,494,037 86,6 642,275,230 87,3 649,129,655 88 686,578,384 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KB DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 623 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 24,5 1,401,360,00 0 23,5 1.401.360.00 0 22,5 1.401.360.00 0 21,5 1.401.360.00 0 20,5 1.401.360.00 0 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KB DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Indeks Pembangunan Keluarga (iBangda) 61 62 62 63 63 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KB DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 84,90 1,644,338,54 2 85,4 1,661,882,70 1 85,9 1,679,616,22 2 86,4 1,697,541,25 3 86,9 1,795,473,55 6 DINAS PERHUBUNGA N DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Konektivitas Kabupaten/Kota 0.79 1,449,039,83 3 0.79 1,464,500,26 5 0.79 1,480,127,57 0 0.79 1,495,923,63 8 0.79 1,582,224,48 5 DINAS PERHUBUNGA N DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota 65 1,559,326,16 3 70 1,575,963,28 8 75 1,592,779,98 5 80 1,609,778,29 1 85 1,702,647,49 0 DINAS PERHUBUNGA N DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan 50 1,519,500,54 4 55 1,535,712,75 2 60 1,552,099,94 6 65 1,568,664,11 1 70 1,659,161,40 4 DINAS PERHUBUNGA N DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Tingkat Keselamatan Pelayaran 5 1,486,567,82 0 7 1,502,428,65 5 9 1,518,460,68 3 11 1,534,665,84 7 13 1,623,201,75 7 DINAS PERHUBUNGA N DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 624 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 88,5 2,290,892,15 1 89,0 2,315,334,66 9 89,5 2,340,041,00 8 90,0 2,365,014,15 8 90,5 2,501,453,42 4 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 1 925,945,644 1 935,824,958 1 945,810,905 1 955,904,693 1 1,011,051,48 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 0.8 992,576,968 0.85 1,003,167,20 1 0.9 1,013,871,73 9 0.95 1,024,691,87 9 1 1,083,807,04 6 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) 0.25 887,268,841 0.4 896,735,495 0.55 906,304,329 0.7 915,976,498 0.85 968,819,802 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 89,85 410,893,166 90,35 415,277,163 90,85 419,708,478 91,35 424,187,649 91,85 448,659,321 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Koperasi Simpan Pinjam Berizin 53 360,728,204 58 364,576,969 64 368,467,276 89 372,399,595 100 393,883,579 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Diawasi 278 431,954,792 278 436,563,504 279 441,221,961 281 445,930,725 283 471,656,770 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE 625 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP Sehat 75 343,113,026 78 346,773,847 79 350,474,181 80 354,214,477 80 374,649,349 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Pengurus Koperasi Terlatih 5 402,468,516 8 406,762,627 11 411,103,086 15 415,490,419 20 439,460,342 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 73,79 377,960,443 78,50 381,993,066 83,85 386,069,215 94,79 390,189,385 100 412,699,674 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang Diberdayakan 13.751 446,123,522 15.125 450,883,406 16.639 455,694,667 18.302 460,557,885 18.302 487,127,781 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 82 319,370,830 82 322,778,335 81 326,222,620 81 329,704,100 82 348,724,952 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 0,5 390,214,479 0,5 394,377,846 0,8 398,586,151 0.9 402,839,902 0.10 426,080,008 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE Pertumbuhan Wirausaha 2 346,559,474 3 350,257,067 3 353,994,569 4 357,772,435 4 378,412,568 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 86,05 571,344,459 87,05 577,440,379 88,05 583,602,097 89,05 589,830,356 90,05 623,858,068 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEP. SANGIHE 626 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota 0.08 508,542,521 0.1 513,968,381 0.12 519,452,805 0.14 524,996,457 0.16 555,283,857 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEP. SANGIHE Realisasi Total terhadap Target Investasi 0.85 600,064,857 0.88 606,467,208 0.91 612,938,663 0.94 619,480,006 0.97 655,218,226 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEP. SANGIHE 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor yang Tertarik 5 480,205,061 7 485,328,576 9 490,507,392 11 495,742,136 13 524,341,835 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEP. SANGIHE 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin Investasi 3 hari 551,048,710 2.5 hari 556,928,087 2 hari 562,870,923 1.5 hari 568,877,937 1 hari 601,696,890 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEP. SANGIHE 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kepatuhan Investor 0.8 606,191,875 0.85 612,659,598 0.9 619,197,131 0.95 625,805,264 1 661,908,393 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEP. SANGIHE 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Data Investasi Terintegrasi 0.85 511,988,969 0.9 517,451,600 0.95 522,973,193 1 528,554,414 1 559,047,076 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEP. SANGIHE 627 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 83 761,588,377 83,5 769,714,093 84 777,927,513 84,5 786,229,633 85 831,587,752 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/tra ining dan memperoleh sertifikat 2,53 794,367,925 3,35 802,843,380 5,07 811,410,315 6,57 820,069,766 8,25 867,380,146 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah peningkatan prestasi olahraga 50 medali 719,005,600 55 medali 726,676,982 60 medali 734,431,164 62 medali 742,269,086 70 medali 785,091,092 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah anggota pramuka yang aktif 2750 788,547,258 3000 796,960,609 3250 805,464,771 3500 814,060,771 3750 861,024,487 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 1 395,422,445 1 399,641,378 1 403,905,848 1 408,216,371 1 431,766,650 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah 65 1,017,850,91 9 70 1,028,710,81 0 75 1,039,687,91 8 80 1,050,783,57 0 85 1,111,403,98 5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 628 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGANKEBUDA YAAN Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan 1 350,848,387 1 354,591,740 1 358,375,497 1 362,200,116 1 383,095,685 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan 25 405,532,025 30 409,858,822 35 414,232,319 40 418,653,048 45 442,805,425 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Situs Sejarah yang Terpelihara 15 342,117,386 20 345,767,584 25 349,457,180 30 353,186,622 35 373,562,197 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan 0.9 416,790,421 0.925 421,237,338 0.95 425,732,253 0.975 430,275,710 1 455,098,607 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.22.06 – PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Jumlah Pengunjung Museum 0 0 0 0 250 500,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 80 989,896,398 80,5 1,000,458,03 0 81 1,011,133,66 0 81,5 1,021,924,57 8 82 1,080,880,09 8 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 69 473,312,165 70 478,362,137 71 483,466,616 72 488,626,220 73 516,815,397 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 629 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 78 500,500,809 80 505,840,869 82 511,238,566 84 516,694,555 86 546,503,013 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan 50 454,739,641 60 459,591,455 70 464,495,637 80 469,452,780 90 496,535,829 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah 0.8 458,760,497 0.85 463,655,211 0.9 468,602,756 0.95 473,603,731 1 500,926,251 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Arsip Vital yang Terlindungi 1 482,119,754 1 487,263,698 1 492,463,163 1 497,718,779 1 526,432,512 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase Layanan Arsip Tepat Waktu 100 470,057,187 120 475,072,430 140 480,141,805 160 485,265,927 180 513,261,246 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 94 3,026,747,05 1 94,5 3,059,040,72 3 95 3,091,682,95 8 95,5 3,124,677,70 5 96 3,304,942,47 5 DINAS PERIKANAN KAB. KEP. SANGIHE 630 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Tangkap 19.875 3,268,764,27 5 20.471 3,303,640,13 3 21.085 3,338,892,42 5 21.718 3,374,525,41 7 22.369 3,569,204,07 0 DINAS PERIKANAN KAB. KEP. SANGIHE 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budi Daya 318,32 ton 2,898,079,66 6 320,54 ton 2,929,000,53 1 322,78 ton 2,960,255,14 0 325,03 ton 2,991,847,27 7 327,3 ton 3,164,448,96 9 DINAS PERIKANAN KAB. KEP. SANGIHE 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan 86 3,144,692,15 4 87 3,178,244,23 3 90 3,212,158,45 8 92 3,246,438,93 2 95 3,433,728,18 9 DINAS PERIKANAN KAB. KEP. SANGIHE 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 3.414.500 2,979,262,65 9 3.585.125 3,011,049,70 0 3.764.281 3,043,179,83 4 3.952.496 3,075,656,95 2 4.150.121 3,253,093,68 1 DINAS PERIKANAN KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81 399,596,476 81,5 403,859,944 82 408,169,429 82,5 412,525,454 83 436,324,326 DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum 0.25 368,195,507 0.3 372,123,944 0.35 376,094,783 0.4 380,108,504 0.45 402,037,220 DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) -0.15 412,807,859 -0.1 417,212,285 0 421,664,250 0.1 426,164,292 0.2 450,749,998 DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual 0.05 354,026,777 0.053 357,804,042 0.055 361,622,077 0.058 365,481,343 0.06 386,566,209 DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi 100 380,066,605 125 384,121,700 150 388,220,564 175 392,363,692 200 414,999,419 DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 631 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 86,5 4,680,276,12 1 87 4,730,212,00 9 87,5 4,780,686,88 1 88 4,831,706,84 6 88,5 5,110,451,28 2 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Peningkatan produksi tanaman pangan 7 5,114,528,54 4 9 5,169,097,65 9 12 5,224,255,76 7 14 5,280,009,54 4 17 5,584,616,86 5 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Peningkatan Produksi Hortikultura 4 4,428,302,49 2 6 4,475,549,96 5 9 4,523,307,40 4 11 4,571,580,59 0 15 4,835,318,16 6 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Peningkatan Produksi komoditas Peternakan 10.36 5,312,890,76 2 20.72 5,369,576,29 0 31.08 5,426,873,65 3 51.8 5,484,789,78 8 62.16 5,801,211,02 0 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan 0.65 4,540,886,45 4 0.80 4,589,335,13 4 0.95 4,638,306,74 5 1.10 4,687,807,21 5 1.25 4,958,249,98 3 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Prasarana Pertanian yang Berfungsi 65 4,728,526,39 0 70 4,778,977,08 1 75 4,829,972,31 3 80 4,881,518,25 7 85 5,163,136,34 6 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Ternak yang Sehat 90 5,173,501,09 6 90.16 5,228,699,41 4 90.43 5,284,493,51 7 90.66 5,340,890,15 7 90.84 5,649,009,72 1 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) 53 4,497,997,32 6 60 4,545,988,40 3 66 4,594,497,47 2 73 4,643,530,40 6 80 4,911,418,81 5 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan 6.25 Ha 4,921,527,46 7 8.5 Ha 4,974,037,37 0 10.75 Ha 5,027,114,04 0 12 Ha 5,080,763,90 0 14.25 Ha 5,373,876,60 5 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 632 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perkebunan 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Usaha Pertanian Berizin 16 5,023,389,14 7 33 5,076,985,85 6 33 5,131,161,06 3 33 5,185,921,32 3 33 5,485,100,63 1 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Petani yang Terlayani Penyuluhan 57 5,189,584,51 9 62 5,244,954,43 8 67 5,300,921,99 4 72 5,357,493,96 0 77 5,666,571,41 0 DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHEF URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 88,5 1,169,494,62 2 89 1,181,972,46 6 89,5 1,194,584,98 9 90 1,207,333,71 9 90,5 1,276,985,61 7 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi 0.75 583,598,495 0.8 589,825,160 0.85 596,119,032 0.9 602,480,873 0.95 637,238,402 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya 0.6 556,409,851 0.65 562,346,428 0.7 568,347,082 0.8 574,412,539 0.9 607,550,786 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 0.1 493,607,914 0.09 498,874,430 0.08 504,197,790 0.07 509,578,639 0.06 538,976,575 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 633 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor Barang 0.05 572,493,274 0.1 578,601,453 0.15 584,775,559 0.2 591,016,342 0.25 625,112,475 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 1 513,520,723 1 518,999,698 1 524,537,809 1 530,135,729 1 560,719,618 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi 0.7 582,832,618 0.75 589,051,111 0.8 595,336,723 0.85 601,690,216 0.9 636,402,131 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah 0.08 664,398,549 0.1 671,487,305 0.12 678,652,572 0.14 685,895,220 0.16 725,464,979 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri yang difasilitasi 1 609,638,323 1 616,142,818 1 622,717,519 1 629,363,222 1 665,671,612 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 634 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan 0.85 621,892,360 0.88 628,527,598 0.91 635,234,454 0.94 642,013,739 0.97 679,051,946 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan 0.8 682,779,604 0.85 690,064,475 0.9 697,427,975 0.95 704,870,996 1 745,535,480 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini 1 608,106,568 1 614,594,720 1 621,152,902 1 627,781,907 1 663,999,070 DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N KAB. KEP. SANGIHE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan 2 932,838,540 3 942,791,397 4 952,851,681 5 963,020,609 6 1,018,577,91 9 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun 50 1,017,850,91 9 100 1,028,710,81 0 150 1,039,687,91 8 200 1,050,783,57 0 250 1,111,403,98 5 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 635 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan Transmigrasi Berkembang 0.6 889,949,411 0.65 899,444,666 0.7 909,042,408 0.75 918,743,799 0.8 971,746,750 DINAS TENAGA KERJA DAERAH KAB. KEP. SANGIHE UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 91,5 6,561,653,68 4 92 6,631,662,80 3 92,5 6,702,427,56 6 93 6,773,956,53 9 93,5 7,164,750,67 2 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Kesejahteraan Masyarakat 70 6,297,426,01 9 72 6,364,615,97 8 74 6,432,531,15 4 76 6,501,179,76 5 78 6,876,237,22 2 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Laju Pertumbuhan Ekonomi 0.046 6,287,852,55 3 0.048 6,354,940,36 9 0.05 6,422,752,29 8 0.052 6,491,296,54 9 0.054 6,865,783,83 6 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEP. SANGIHE SEKRETARIAT DPRD 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 89 1,292,417,92 7 89,5 1,306,207,29 3 90 1,320,145,49 4 90,5 1,334,234,21 8 91 1,411,207,09 2 SEKRETARIAT DPRD DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 0.85 1,308,118,41 2 0.9 1,322,075,29 2 0.95 1,336,182,81 7 1 1,350,442,69 2 1 1,428,350,64 5 SEKRETARIAT DPRD DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Penetapan RanPerda Tahun N 0.9 1,228,850,11 2 0.925 1,241,961,24 5 0.95 1,255,213,89 3 0.975 1,268,609,66 0 1 1,341,796,61 0 SEKRETARIAT DPRD DAERAH KAB. KEP. SANGIHE UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - PERENCANAAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 636 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 91 4,381,201,03 9 92 4,427,945,96 6 93 4,475,195,43 5 94 4,522,955,16 5 95 4,783,887,50 7 BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah 100 4,044,980,90 8 100 4,088,138,55 8 100 4,131,762,03 0 100 4,175,856,60 4 100 4,416,764,59 6 BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat Sinkronisasi Perencanaan 100 3,711,824,28 7 100 3,751,427,34 4 100 3,791,457,85 8 100 3,831,920,67 3 100 4,052,986,76 8 BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE KEUANGAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 92 1,756,922,50 4 92,5 1,775,667,86 9 93 1,794,615,56 3 93,5 1,813,767,87 9 94 1,918,405,37 4 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD 38.5 1,651,231,43 8 35 1,668,849,13 9 33 1,686,656,99 8 32 1,704,657,16 9 30 1,802,999,99 4 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 637 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 96.2 1,521,032,29 8 97.3 1,537,260,84 9 98.6 1,553,664,56 3 98.8 1,570,245,42 6 98.2 1,660,833,94 6 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 22 1,576,175,46 3 27 1,592,992,36 0 32 1,609,990,77 1 35 1,627,172,75 2 40 1,721,045,44 9 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase Penurunan SiLPA 1,936,137,79 0 8.94 1,956,795,28 0 8.94 1,977,675,73 8 8.94 1,998,781,69 0 8.94 2,114,092,75 7 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 100 1,816,660,93 2 100 1,836,043,67 3 100 1,855,635,62 1 100 1,875,439,14 9 100 1,983,634,50 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Target Pendapatan yang Tercapai 9.19 1,741,604,95 8 9.22 1,760,186,89 4 9.24 1,778,969,39 4 9.28 1,797,954,73 2 9.31 1,901,679,95 7 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 100 1,861,081,81 5 100 1,880,938,50 1 100 1,901,009,51 1 100 1,921,297,27 3 100 2,032,138,21 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE KEPEGAWAIAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 86 3,058,530,95 9 86,5 3,091,163,74 7 87 3,124,148,75 8 87,5 3,157,489,98 4 90 3,339,647,71 6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH KAB. 638 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEP. SANGIHE 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN 70,97 1,754,241,93 3 70,98 1,772,958,69 9 70,99 1,791,877,48 3 71,00 1,811,000,57 8 71,01 1,915,478,42 6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH KAB. KEP. SANGIHE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 931,306,785 100 941,243,299 100 951,287,064 100 961,439,294 100 1,016,905,37 7 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH KAB. KEP. SANGIHE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah 100 626,679,093 100 633,365,403 100 640,123,882 100 646,955,347 100 684,278,639 BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah 1 638,167,252 1 644,976,134 1 651,858,508 1 658,815,207 1 696,822,702 BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE PENGELOLAAN PERBATASAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 639 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 88,30 734,169,970 88,80 742,003,147 89,30 749,920,871 89,80 757,924,101 90,30 801,649,255 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE 5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Indeks Pengelolaan Perbatasan 0,56 797,584,610 0,57 806,094,385 0,58 814,696,010 0,59 823,390,527 0,60 870,892,483 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. KEP. SANGIHE UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - INSPEKTORAT DAERAH 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 90,25 1,124,307,86 2 90,75 1,136,303,58 8 91,25 1,148,428,79 1 91,75 1,160,684,93 7 92,25 1,227,645,63 6 INSPEKTORAT KAB. KEP. SANGIHE 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) WTP 1,014,787,41 0 WTP 1,025,614,61 5 WTP 1,036,558,68 4 WTP 1,047,620,94 1 WTP 1,108,058,90 2 INSPEKTORAT KAB. KEP. SANGIHE Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 1,181,748,65 9 3.25 1,194,357,24 6 3.5 1,207,101,92 4 3.75 1,219,984,23 6 4 1,290,365,95 1 INSPEKTORAT KAB. KEP. SANGIHE Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3 993,342,845 3.25 1,003,941,24 9 3.5 1,014,654,04 8 3.75 1,025,482,53 6 4 1,084,643,31 7 INSPEKTORAT KAB. KEP. SANGIHE Manajemen Risiko Indeks 3,00 1,084,482,24 3 3,10 1,096,053,05 3 3,20 1,107,748,75 2 3,30 1,119,570,75 7 3,40 1,184,159,55 1 INSPEKTORAT KAB. KEP. SANGIHE Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 37,93 1,209,320,24 1 50,00 1,222,223,00 2 52,25 1,235,265,02 8 55,00 1,248,447,89 9 57,25 1,320,471,70 2 INSPEKTORAT KAB. KEP. SANGIHE 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Prersentase OPD yang difailitasi 0.85 1,124,307,86 2 0.88 1,136,303,58 8 0.91 1,148,428,79 1 0.94 1,160,684,93 7 0.97 1,227,645,63 6 INSPEKTORAT KAB. KEP. SANGIHE UNSUR KEWILAYAHAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - KECAMATAN 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 640 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 80 2,005,832,62 3 80,5 2,027,233,71 8 81 2,048,865,80 6 81,5 2,070,731,50 6 82 2,190,193,40 6 15 KECAMATAN KAB. KEP. SANGIHE 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 3.9 1,818,575,62 6 4 1,837,978,79 5 4.1 1,857,591,39 2 4.2 1,877,415,79 2 4.3 1,985,725,17 9 15 KECAMATAN KAB. KEP. SANGIHE 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/Kelurahan Berdaya 0.2 1,942,647,74 7 0.25 1,963,374,69 5 0.3 1,984,325,36 0 0.35 2,005,502,27 7 0.4 2,121,201,06 0 15 KECAMATAN KAB. KEP. SANGIHE 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Gangguan Ketertiban Umum 0.65 1,718,628,63 9 0.7 1,736,965,43 1 0.75 1,755,500,14 1 0.8 1,774,235,01 3 0.85 1,876,591,83 0 15 KECAMATAN KAB. KEP. SANGIHE 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penanganan Urusan Pemerintahan Umum 2.5 2,093,142,63 4 3 2,115,475,27 7 3.5 2,138,048,96 8 4 2,160,866,43 9 4.5 2,285,528,28 6 15 KECAMATAN KAB. KEP. SANGIHE 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan Akuntabilitas Baik 72 1,909,332,08 5 74 1,929,703,57 4 76 1,950,294,94 3 78 1,971,108,68 4 80 2,084,823,27 7 15 KECAMATAN KAB. KEP. SANGIHE UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 85,40 633,380,519 86,40 640,138,329 87,40 646,969,080 88,40 653,873,599 90 691,596,009 BADAN KESATUAN BANGSAL DAN POLITIK KAB. KEP. SANGIHE 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indeks Karakter Pancasila 75 685,077,236 77 692,386,621 79 699,774,900 81 707,242,967 83 748,044,292 BADAN KESATUAN BANGSAL DAN POLITIK KAB. KEP. SANGIHE 641 BIDANG URUSAN / PROGRAM INDIKATOR OUTCOME 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat 75 600,064,857 77 606,467,208 79 612,938,663 81 619,480,006 83 655,218,226 BADAN KESATUAN BANGSAL DAN POLITIK KAB. KEP. SANGIHE 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas yang Dibina 50 698,097,150 60 705,545,450 70 713,074,144 80 720,684,142 90 762,260,897 BADAN KESATUAN BANGSAL DAN POLITIK KAB. KEP. SANGIHE 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 56 590,108,452 58 596,404,574 60 602,768,654 62 609,201,461 64 644,346,705 BADAN KESATUAN BANGSAL DAN POLITIK KAB. KEP. SANGIHE 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITA Indeks Kewaspadaan Nasional 0.91 622,658,237 0.93 629,301,647 0.95 636,016,762 0.97 642,804,396 0.99 679,888,217 BADAN KESATUAN BANGSAL DAN POLITIK KAB. KEP. SANGIHE TOTAL 765,877,290, 253 774,048,765, 997 782,308,440, 703 790,657,314, 096 836,270,869, 198 ` 642 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.2.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, IKU berfungsi sebagai parameter yang memungkinkan pemerintah daerah mengukur dan mengevaluasi capaian program pembangunan secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. IKU menjadi instrumen penting dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja. Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Kab. Kep. Sangihe IKU Satua n Baselin e 2024 Targe t 2025 Targe t 2026 Targe t 2027 Targe t 2028 Targe t 2029 Targe t 2030 Indeks Reformasi Birokrasi Skala 69,57 70 70,37 71,5 72 72,5 73 Kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB % NA 35 36 37 38 39 40 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Skala 74,43 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Skala NA 70 71,5 73 74,5 76 77,5 ` 643 IKU Satua n Baselin e 2024 Targe t 2025 Targe t 2026 Targe t 2027 Targe t 2028 Targe t 2029 Targe t 2030 Rasio ketergantunga n (dependency ratio) Rasio 43 42 41 40 39 38 37 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Skala 67,73 74,95 75,50 76,50 78,88 80,00 81,00 Indeks Keharmonisan Sosial Masyarakat Skala NA 75 75,5 76 76,5 77 77,5 Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe Reformasi birokrasi menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan dengan target peningkatan dari 70 pada 2025 menjadi 73 pada 2030. Target ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Daerah kepulauan menghadapi tantangan khusus dalam reformasi birokrasi, terutama terkait aksesibilitas layanan antar pulau dan standardisasi kualitas pelayanan. Peningkatan yang ditetapkan realistis dengan rata-rata 0,5-0,6 poin per tahun, memungkinkan transformasi bertahap namun berkelanjutan yang akan berdampak langsung pada efektivitas implementasi program pembangunan lainnya, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan daya tarik investasi ke daerah. Target peningkatan kontribusi sektor unggulan dari 35% menjadi 40% mencerminkan strategi diversifikasi ekonomi berbasis keunggulan komparatif daerah kepulauan. Sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi yang dikembangkan secara terintegrasi dengan memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia ` 644 Pasifik. Kekayaan sumber daya kelautan dan biodiversitas tinggi memberikan peluang besar untuk pengembangan sektor unggulan yang berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi signifikan. Pencapaian target memerlukan investasi dalam teknologi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur pendukung, dan penguatan rantai nilai komoditas unggulan dengan kenaikan konsisten 1% per tahun yang menunjukkan komitmen realistis namun progresif. Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator komprehensif kualitas hidup menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia yang berkualitas dengan target peningkatan dari 74,6 menjadi 76,4. Target ini mencerminkan ambisi untuk mencapai kategori "tinggi" dalam klasifikasi IPM melalui sinergi antara peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan berkualitas, dan peningkatan daya beli masyarakat. Sebagai daerah kepulauan, tantangan utama terletak pada pemerataan akses layanan dasar antar pulau yang memerlukan intervensi strategis dalam pengembangan SDM, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran untuk mencapai peningkatan rata-rata 0,3-0,4 poin per tahun. Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk dengan target peningkatan dari 70 menjadi 77,5 menunjukkan prioritas tinggi pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, terutama akses terhadap air bersih, listrik, telekomunikasi, dan ketahanan pangan. Karakteristik geografis kepulauan menciptakan tantangan unik dalam penyediaan infrastruktur dasar, namun target peningkatan rata-rata 1,25 poin per tahun tetap achievable dengan investasi infrastruktur yang tepat. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan produktivitas masyarakat, mengurangi disparitas antar wilayah, dan menciptakan fondasi kuat untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. ` 645 Optimalisasi bonus demografi melalui penurunan rasio ketergantungan dari 43 pada baseline 2024 menjadi 37 pada 2030 menunjukkan upaya strategis mengoptimalkan struktur demografis yang menguntungkan. Penurunan konsisten 1 poin per tahun mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan window of opportunity demografis dimana proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Semakin rendah rasio ketergantungan, semakin besar potensi produktivitas ekonomi daerah yang memerlukan fokus pada peningkatan kualitas SDM usia produktif, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kewirausahaan lokal. Target ini menjadi kunci keberlanjutan pembangunan jangka panjang, terutama dalam menghadapi tantangan aging population di masa depan dan memerlukan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Target peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 68 pada 2025 menjadi 75,72 pada 2030 mencerminkan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan yang sangat penting bagi daerah kepulauan dengan ekosistem rentan. Pelestarian lingkungan menjadi prasyarat keberlanjutan ekonomi yang memerlukan implementasi kebijakan konservasi ketat, pengembangan ekonomi hijau, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Peningkatan rata-rata 1,3 poin per tahun menunjukkan transformasi ambisius namun diperlukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim, mendukung sektor pariwisata berkelanjutan, dan menjaga produktivitas sektor perikanan dan perkebunan. Indeks Keharmonisan Sosial Masyarakat dengan target peningkatan dari 75 menjadi 77,5 menunjukkan pentingnya kohesi sosial sebagai modal pembangunan. Harmoni sosial menjadi prasyarat stabilitas dan keberhasilan implementasi program pembangunan, terutama sebagai daerah perbatasan dengan keragaman budaya dan agama yang kaya. Penguatan harmoni sosial menjadi kunci menjaga ` 646 stabilitas kawasan melalui program pemberdayaan masyarakat yang inklusif dengan peningkatan 0,4-0,5 poin per tahun yang akan meningkatkan daya tarik investasi, mendukung pengembangan pariwisata, dan menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketujuh IKU memiliki hubungan saling menguatkan dimana reformasi birokrasi menjadi enabler bagi pencapaian IKU lainnya, pemenuhan kebutuhan dasar menciptakan fondasi untuk peningkatan IPM, pengembangan sektor unggulan mengoptimalkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja produktif, sementara harmoni sosial dan kelestarian lingkungan menjamin keberlanjutan pembangunan. Optimalisasi rasio ketergantungan yang konsisten menurun setiap tahun akan menciptakan dividend demografis yang mendukung percepatan pencapaian seluruh IKU lainnya. Setiap peningkatan dalam satu IKU akan berdampak positif pada IKU lainnya, menciptakan spiral positif pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan yang memerlukan pendekatan lintas sektor dengan koordinasi kuat antara OPD, sinergi program pusat-daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. 4.2.2. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan berbagai target capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode 2025-2029. Target ini dirumuskan berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk geografi dan demografi, kesejahteraan ` 647 masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, serta indikator kinerja kunci di berbagai sektor. IKD berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengukur kinerja pembangunan daerah secara kuantitatif dan kualitatif. Setiap indikator mencerminkan pencapaian tujuan pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan daerah, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya target yang terukur, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Pada periode 2025-2029, berbagai indikator utama yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta optimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, aspek daya saing daerah juga menjadi perhatian utama, dengan target peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan konektivitas wilayah. Target-target yang telah ditetapkan dalam berbagai aspek pembangunan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah tabel yang menyajikan target penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2025-2029 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan: ` 648 Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kab. Kep. Sangihe Tahun 2025-2029 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 67,73 74,95 75,5 76,5 78,88 80 81 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Angka - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,522 Penurunan Emisi GRK (%) - Kumulatif % - 3 6 9 12 13,5 14,66 Penurunan Emisi GRK (%) - Tahunan % - 3 15 18 21 23 24,69 Penurunan Intensitas Emisi GRK % 48 51 53 55 56,93 58 Indeks Risiko Bencana (IRB) Angka - 135 133 131 130,5 130 129,62 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % - 5 5,5 6 6,5 7 7,5 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 75,33 76 77 78 79 80 82 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % - 35 38 41 44 47 49,17 Indeks Kualitas Air Angka 55 57 58 59 60 62 65 Luas tutupan hutan % 32 33 34 35 36 37 38 Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak % 70 72 73 74 75 80 85 Konsumsi Listrik per Kapita kWh - 1.200 1.300 1.400 1.500 1.550 1.580 Intensitas Energi Primer SBM/Rp milyar - 140 137 133 130 128 127 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 12,6 10 9 8 7 6,5 6,22 Kapasitas Air Baku m2/detik - 0,45 0,5 0,55 0,58 0,6 0,61 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % - 25 28 31 34 35,5 37,06 Porsi EBT dalam bauran energi primer % - 5 6 7 8 9 10 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan - Jumlah desa mandiri % - 80 85 90 95 98 100 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 5,32 5,40- 5,80 5,70- 6,10 5,90- 6,30 6,00- 6,50 6,05- 7,05 6,10- 7,10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 2,5 2,4 2,32 2,27 2,2 2,15 2 Indeks Gini Angka 0,32 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 74,43 75 75,5 76 76,5 77 77,5 Angka Harapan Hidup (UHH) Tahun 74,7 75 75,3 75,6 75,9 76,2 76,5 Prevalensi Stunting % 10,39 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,65 9 9,3 9,6 9,8 10,1 10,29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,61 12,8 13 13,2 13,4 13,6 13,8 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Angka % 95 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96,2 Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,476 0,45 0,43 0,42 0,415 0,41 0,41 Tingkat kemiskinan % 10,84 9,5 8,2 7 6,2 5,42- 5,82 5,00- 5,40 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % - 10 10,4 10,8 11,2 11,4 11,48 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Angka - 55,39 55,4 55,41 55,42 55,42 55,43 ` 649 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi % - 54 56 58 60 61 61,63 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional % - 98 98,2 98,4 98,6 98,8 99 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup % - 25,25 27 29 31 33 35 Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi % - 80 82 84 86 88 90 Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup - 15 14,5 14 13,5 13 12,5 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran hidup 180 170 165 160 155 150 145 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) % 101,12 87 87,5 88 88,5 88,7 89 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) % 58,71 92,86 93,2 93,4 93,6 93,8 94 Rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk Per 1.000 penduduk 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial % 80 82 83 84 85 87 90 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi % 75 77 78 79 80 82 85 Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk Per 1.000 penduduk 2 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3 Penuntasan TBC % - 85 87 89 91 93 95 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca % - 20,45 21 21,5 22 22,2 22,45 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi % - 11,97 12,5 13 13,5 13,7 13,97 Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Nilai Literasi Membaca % - 9,09 9,5 10 10,5 10,8 11,09 Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Nilai Numerasi % - 0,5 0,8 1,2 1,5 1,8 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah % 82 83 84 85 86 88 90 Persentase guru bersertifikasi % 70 72 73 74 75 80 85 Persentase sekolah dengan akses internet % 65 67 68 69 70 77 85 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan % - 50 53 56 58 59 60,36 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota % - 5 6 7 7,5 7,8 8 ` 650 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase rumah tangga yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran % 80 82 83 84 85 87 90 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks - 68 68,2 68,4 68,6 68,7 68,78 ASPEK DAYA SAING DAERAH Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 63,25 65 67 69 71 73 75 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) % - 33,5 34,2 34,9 35,6 36,2 36,9 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % - 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 Tingkat Inflasi % 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 45,1 50 55 60 65 70 76,81 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 4,54 6 7,5 8,5 9,5 10,1 10,73 PDRB per kapita Juta rupiah 43,19 49,25 55,5 61 66 70,90- 71,43 72,00- 73,00 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 0,64 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,08 Jumlah tamu wisatawan (ribu Orang) Ribu Orang 32,073 50 70 90 110 125 138,36 Kontribusi pariwisata terhadap PDRB % 3,8 4 4,2 4,4 4,5 5,2 6 Persentase Tingkat Hunian Hotel % - 25 30 35 40 42 45 Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota % - 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota % - 11,53 11,6 11,7 11,8 11,9 12 Persentase UMKM yang naik kelas % 3 4 5 6 7 8 10 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota % - 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,89 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi % - 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,89 Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota % - 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 2,98 Nilai investasi PMDN dan PMA Miliar rupiah 100 110 130 150 180 210 250 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % - 1,1 1,11 1,12 1,13 1,13 1,14 Return on Asset (RoA) BUMD % - 0,25 0,3 0,33 0,36 0,37 0,39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) % 45,18 47 47,5 48 48,5 49,2 49,9 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal % - 35 40 45 50 55 60 Produktivitas tenaga kerja Juta rupiah/pekerja/tahu n 38 40 43 46 50 55 60 Indeks Inovasi Daerah Angka 26,68 32 36 40 44 48 52 Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian % 96,26 97 97,5 98 98,5 99 99,5 Kontribusi PDRB Terhadap PDRB Provinsi % 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Angka - 5,5 5,6 5,7 5,8 5,85 5,9 Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten Angka - 6,5 6,2 6 5,9 5,88 5,86 Ekspor barang dan jasa % - 10 12 13 14 15 15,8 Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan % - 0,45 0,48 0,51 0,55 0,56 0,58 ` 651 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional % - 0,45 0,48 0,51 0,55 0,56 0,58 Kredit UMKM ke bank umum/PDRB % - 25 26 27 28 29 30,1 Total Kredit/PDRB % - 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,1 Inklusi Keuangan % - 88 89 90 91 91,6 92,31 Indeks Daya Saing Daerah Angka - 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 Indeks Ekonomi Hijau Daerah Angka - 25 28 31 33 35 36 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau: Indeks Ekonomi Hijau Daerah Angka - 50 60 65 70 73 75,91 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB % - 25 26 27 27,5 28 28,1 Aset Dana Pensiun/PDRB % - 0,08 0,09 0,1 0,11 0,115 0,12 Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan Nilai - 1.000 1.200 1.400 1.500 1.580 1.634 ASPEK PELAYANAN UMUM Indeks Reformasi Birokrasi Angka 68 69,57 70 70,37 71,5 72 72,5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Demokrasi Indonesia Angka 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 Indeks Reformasi Hukum Angka - 40 41 42 43 43,5 43,91 Indeks SPBE Angka 2,46 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 Indeks Pelayanan Publik Angka 4,22 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Indeks Integritas Nasional Angka 71,53 73 74 75 76 76,4 76,79 Maturitas SPIP Nilai 3,047 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Nilai SPI Nilai 72,46 74 75 76 77 78 79 (Persentase konflik sosial yang tertangani) Jumlah Kasus yang tertangani (%) Kasus 78 82 84 86 88 90 92 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya % - 55 56 57 58 59 59,99 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah % - 85 87 89 91 93 95 Persentase Kasus Trantibum yang tertangani % - 85 87 89 91 93 95 Persentase Penanganan Tingkat Kejahatan % - 80 82 84 86 88 90 Persentase jalan dalam kondisi baik % 55 57 58 59 60 65 70 Rasio elektrifikasi % 92 93 94 94,5 95 95,5 96 Persentase rumah tangga dengan akses internet % 60 62 63 64 65 70 75 INDIKATOR KINERJA KUNCI A. PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 84,16 93,2 93,5 93,8 94,1 94,4 94,7 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 95,85 98,65 98,7 98,75 98,8 98,85 98,9 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 87,34 95,4 95,65 95,9 96,15 96,4 96,65 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 85,81 86,2 86,6 87 87,4 87,8 88,2 ` 652 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi % - 85 87 89 91 93 95 Persentase satuan pendidikan berizin % - 90 92 94 96 98 100 Nilai literasi membaca Nilai 68,24 68,5 68,75 69 69,25 69,5 69,75 B. KESEHATAN Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Rasio 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 92,1 92,3 92,5 92,7 92,9 93,1 93,3 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 100 99,15 99,2 99,25 99,3 99,35 99,4 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 98,75 98,8 98,85 98,9 98,95 99 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 86,19 86,5 86,8 87,1 87,4 87,7 88 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 97,74 97,8 97,85 97,9 97,95 98 98,05 Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 84,71 85 85,3 85,6 85,9 86,2 86,5 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 90,1 90,2 90,4 90,6 90,8 91 91,2 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 90 100 100 100 100 100 100 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 92,39 100 100 100 100 100 100 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi % - 80 82 84 86 88 90 Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar % - 85 87 89 91 93 95 C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir % 54,28 55 56 57 58 59 60 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi % 0 2 4 6 8 10 12 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi % 74,12 74,5 75 75,5 76 76,5 77 ` 653 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM % 67,2 67,8 68,4 69 69,6 70,2 70,8 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 Rasio kepatuhan IMB kab/kota % 100 100 100 100 100 100 100 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota % 67,86 68,2 68,6 69 69,4 69,8 70,2 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 74,72 75,2 75,7 76,2 76,7 77,2 77,7 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan layanan sistem drainase % - 65 67,5 70 72,5 75 77,5 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni % 45,1 46 47 48 49 50 51 Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman Indeks - 60 62 64 66 68 70 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW % - 80 82 84 86 88 90 D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 50,76 100 100 100 100 100 100 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani % 34,51 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 53,68 45 35 25 20 15 10 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU % 52,47 59 60 61 62 63 64 Indeks Kualitas Permukiman Indeks - 65 67 69 71 73 75 Persentase bangunan perumahan berizin % - 75 78 81 84 87 90 E. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 0,31 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 100 100 ` 654 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 6,82 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman % - 70 72 74 76 78 80 Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Indeks - 65 67,5 70 72,5 75 77,5 F. SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani % - 90 92 94 96 98 100 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan % - 45 48 51 54 57 60 Tingkat kelayakan taman makam pahlawan % NA 85 87 89 91 93 95 INDIKATOR KINERJA KUNCI - URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR A. TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 4,35 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rupiah ######## ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak % 78,05 78,5 79 79,5 80 80,5 81 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja % 87,67 87,8 88 88,2 88,4 88,6 88,8 B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 22,13 12,5 13 13,5 14 14,5 15 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % NA 100 100 100 100 100 100 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Per 100.000 69,86 18 17,5 17 16,5 16 15,5 Persentase pemenuhan hak anak % NA 80 82,5 85 87,5 90 92,5 C. PANGAN Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) % 40,18 96,8 97 97,2 97,4 97,6 97,8 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 76 85 87 89 91 93 95 Persentase daerah rawan pangan yang tertangani % 48 80 82,5 85 87,5 90 92,5 D. PERTANAHAN ` 655 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum % 96,38 96,5 96,7 96,9 97,1 97,3 97,5 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal % 100 100 100 100 100 100 100 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan % 100 100 100 100 100 100 100 Tersedianya tanah untuk masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi % 0 5 10 15 20 25 30 Persentase ganti kerugian yang terealisasi % - 85 87,5 90 92,5 95 97,5 Luas tanah ulayat (tanah bengkok) yang ditetapkan Ha - 50 75 100 125 150 175 Jumlah izin pembukaan tanah Izin - 25 30 35 40 45 50 Persentase bidang tanah bersertifikat % - 70 73 76 79 82 85 Persentase tanah yang terpetakan % - 75 78 81 84 87 90 Persentase SDM pertanahan yang kompeten % - 80 82,5 85 87,5 90 92,5 Persentase wilayah pesisir yang tertata % - 60 65 70 75 80 85 Persentase informasi pertanahan terintegrasi % - 70 75 80 85 90 95 Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan % - 75 78 81 84 87 90 E. LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKA (Indeks Kualitas Air) Indeks 57,39 57,8 58,2 58,6 59 59,4 59,8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKU (Indeks Kualitas Udara) Indeks 93,07 93,2 93,35 93,5 93,65 93,8 93,95 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKL (Indeks Kualitas Lahan) Indeks 24,64 25 25,5 26 26,5 27 27,5 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan % 0 5 10 15 20 25 30 Persentase pengendalian pencemaran air % - 70 73 76 79 82 85 Persentase pengelolaan limbah B3 % - 75 78 81 84 87 90 Jumlah MHA yang terlindungi haknya Jumlah - 2 3 4 5 6 7 Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan Jumlah - 25 30 35 40 45 50 Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan Jumlah - 5 7 9 11 13 15 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % - 85 87,5 90 92,5 95 97,5 F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP elektronik % 99,28 99,35 99,4 99,45 99,5 99,55 99,6 ` 656 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 91,93 92,2 92,5 92,8 93,1 93,4 93,7 Kepemilikan akta kelahiran % 95,93 96,1 96,3 96,5 96,7 96,9 97,1 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan data kependudukan % 13,33 15 17 19 21 23 25 Ketersediaan data penduduk yang akurat % - 90 92 94 96 98 100 G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase pengentasan desa tertinggal % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase peningkatan status desa mandiri % 79,25 79,5 80 80,5 81 81,5 82 Jumlah kerja sama antar desa Jumlah - 15 18 21 24 27 30 Persentase desa dengan administrasi yang tertib % - 85 87,5 90 92,5 95 97,5 Persentase lembaga masyarakat yang aktif % - 80 82,5 85 87,5 90 92,5 H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TFR (Angka Kelahiran Total) Angka 2,28 2,26 2,24 2,22 2,2 2,18 2,16 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (mCPR) % 84,71 84,8 85 85,2 85,4 85,6 85,8 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 7,24 7,1 6,95 6,8 6,65 6,5 6,35 I. PERHUBUNGAN Konektivitas Kabupaten/Kota Rasio 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan % 65 70 75 80 85 90 Tingkat Keselamatan Pelayaran % 80 85 87.5 90 92.5 95 Rasio konektivitas kabupaten/kota Rasio 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota) Rasio 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 Jumlah trayek pelayaran yang terlayani Jumlah 4 5 6 7 8 9 J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks 70,94 71,2 71,5 72,2 73,4 74,1 75 Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah % - 80 85 87.5 90 92.5 95 Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) % 10,127 11 20 30 40 50 60 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet % 100 100 100 100 100 100 100 ` 657 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 10,13 11 12 13 14 15 16 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik % 64,04 64.5 65 65.5 66 66.5 67 K. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks 70,94 71,2 71,5 72,2 73,4 74,1 75 Persentase Koperasi Simpan Pinjam Berizin % 100 75 80 85 90 95 100 Persentase Koperasi yang Diawasi % 100 70 75 80 85 90 95 Persentase KSP/USP Sehat % 62,5 63 65 67.5 70 72.5 75 Persentase Pengurus Koperasi Terlatih % 18 65 70 75 80 85 90 Persentase Koperasi Aktif % 45 65 70 75 80 85 90 Persentase UMKM yang Diberdayakan % 49 55 60 65 70 75 80 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % 1,09 3 5 7.5 10 12.5 15 Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal % 48,825 49.5 52 56 60 64 68 Pertumbuhan Wirausaha % 41,88 42 42,5 43 43,5 44 45 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 62,5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % 48,83 49.5 50 50.5 51 51.5 52 Jumlah koperasi yang berizin Jumlah 126 45 50 55 60 65 70 Jumlah pengurus koperasi yang terlatih Jumlah 30 150 175 200 225 250 275 Tingkat Pengembangan UMKM % 41,88 70 72.5 75 77.5 80 82.5 Persentase koperasi berbadan hukum % 100 85 87.5 90 92.5 95 97.5 L. PENANAMAN MODAL Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks 70,94 71,2 71,5 72,2 73,4 74,1 75 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 6,373 6.6 8 10 12 14 16 Realisasi Total terhadap Target Investasi % 33 75 80 85 90 95 100 Jumlah Investor yang Tertarik Jumlah 8 8 10 12 15 18 20 Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin Investasi Hari 5 5 5 5 5 5 5 Persentase Kepatuhan Investor % 80 80 85 87.5 90 92.5 95 Persentase Data Investasi Terintegrasi % 75 75 80 90 95 100 100 Jumlah kegiatan promosi investasi Jumlah 6 12 15 18 21 24 27 Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (hari) Hari 5 5 5 5 5 5 5 Persentase realisasi investasi terhadap komitmen % 40 80 82.5 85 87.5 90 92.5 Persentase keterpaduan data penanaman modal % 70 75 80 85 90 95 100 M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks 60,25 61.5 65 67.5 70 72.5 75 Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/trainin g dan memperoleh sertifikat % 1,693 1.8 3 4.5 6 7.5 9 ` 658 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi % 10 11 12 15 18 20 25 Persentase Gugus Depan Aktif % 4,459 25 50 60 70 80 90 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 1,69 1.8 1.95 2.1 2.25 2.4 2.55 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 4,46 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah anggota pramuka aktif Orang - 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 N. STATISTIK Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks 70,94 71,2 71,5 72,2 73,4 74,1 75 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 O. PERSANDIAN Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks 70,94 71,2 71,5 72,2 73,4 74,1 75 Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Indeks 60,93 61.5 65 70 75 80 85 Tingkat keamanan informasi pemerintah Indeks 60,93 61.5 62 62.5 63 63.5 64 P. KEBUDAYAAN Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Situs Sejarah yang Terpelihara % 70 75 80 85 90 95 100 Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan % 65 70 75 80 85 90 95 Jumlah Pengunjung Museum Orang - - - - - - - Terlestarikannya Cagar Budaya % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah sanggar seni tradisional Jumlah 20 25 30 35 40 45 50 Jumlah situs sejarah yang terdata Jumlah 14 15 18 21 24 27 30 Jumlah kunjungan museum Orang - - - - - - - Q. PERPUSTAKAAN Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks 70,94 71,2 71,5 72,2 73,4 74,1 75 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai 68,24 68.5 70 72 74 76 78 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 76,57 76.8 78 80 82 84 86 Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan Jumlah - 8 10 12 15 18 20 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 68,24 68.5 68.8 69.1 69.4 69.7 70 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 76,57 76.8 77.1 77.4 77.7 78 78.3 Jumlah naskah kuno yang didigitalisasi Jumlah - 20 25 30 35 40 45 R. KEARSIPAN ` 659 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah Indeks 75,43 75.8 78 80 82 84 86 Persentase Arsip Vital yang Terlindungi % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Layanan Arsip Tepat Waktu % - 85 90 92.5 95 97.5 100 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja % 75,43 75.8 76.2 76.6 77 77.4 77.8 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah penggunaan arsip yang terdata Jumlah - 150 175 200 225 250 275 INDIKATOR KINERJA KUNCI - URUSAN PILIHAN A. KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota % 97,48 97,6 97,75 97,9 98,05 98,2 98,35 Produksi perikanan budidaya (ton) Ton - 15.000 16.500 18.000 19.500 21.000 22.500 Persentase penanganan pelanggaran % - 85 87,5 90 92,5 95 97,5 B. PARIWISATA Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % -32,5 -28 -24 -20 -16 -12 -8 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota % 1,85 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 Tingkat hunian akomodasi % 18,69 19 19,5 20 20,5 21 21,5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 2,57 2,6 2,65 2,7 2,75 2,8 2,85 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 2,72 2,75 2,8 2,85 2,9 2,95 3 Jumlah SDM pariwisata tersertifikasi Orang - 200 250 300 350 400 450 C. PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun Ton/Ha/Tahun 6,39 3,76 3,78 3,8 3,82 3,84 3,86 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 0 (Tidak Ada Kasus) -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 Tingkat ketersediaan prasarana pertanian % 30 40 50 60 70 80 90 Persentase penanganan bencana pertanian % 0 (Tidak Ada bencana Pertanian ) 85 87,5 90 92,5 95 97,5 Jumlah usaha pertanian berizin Jumlah 0 300 350 400 450 500 550 Jumlah petani yang mendapat penyuluhan Orang 831 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 E. PERDAGANGAN Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota Ha - 80 100 150 200 250 300 Tingkat Stabilitas Harga Bahan Pokok % - 55 60 65 70 75 80 Persentase Produk Dalam Negeri di Pasar Modern % - 100 100 100 100 100 100 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan % - 65 70 75 80 85 90 F. PERINDUSTRIAN % - Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini % - 100 100 100 100 100 100 ` 660 Indikator Satuan Base Line 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota % 7.1 7.25 7.4 7.55 7.7 7.85 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri % - 72.6 73 73.4 73.8 74.2 74.6 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) % - 100 100 100 100 100 100 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini % - 100 100 100 100 100 100 INDIKATOR KINERJA KUNCI - FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN A. SEKRETARIAT DAERAH Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 68,3 70,37 71,5 72 72,5 73 73,5 B. SEKRETARIAT DPRD Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu % - 85 87,5 90 92,5 95 97,5 C. PERENCANAAN Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran % - 90 92 94 96 98 100 Tingkat keselarasan perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten % - 85 87,5 90 92,5 95 97,5 D. KEUANGAN Opini BPK atas laporan keuangan Status WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Persentase aset daerah yang terdokumentasi % - 90 92,5 95 97,5 100 100 E. KEPEGAWAIAN Indeks Profesionalitas ASN Indeks - 70 72,5 75 77,5 80 82,5 F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase ASN yang telah mengikuti diklat % - 80 82,5 85 87,5 90 92,5 G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jumlah penelitian yang dimanfaatkan Jumlah - 15 18 21 24 27 30 H. INSPEKTORAT DAERAH Maturitas SPIP Nilai - 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 Nilai SPI Nilai - 76 77,5 79 80,5 82 83,5 I. KECAMATAN Indeks Pelayanan Publik Indeks - 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 Persentase Desa Mandiri % - 25 30 35 40 45 50 Indeks Transformasi Digital Pemerintahan Indeks - 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Indeks - 65 67,5 70 72,5 75 77,5 J. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Indeks Keharmonisan Kehidupan Beragama Indeks - 75 76,5 78 79,5 81 82,5 Jumlah organisasi masyarakat yang aktif & terdaftar Jumlah - 150 165 180 195 210 225 Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks - 56 58 60 62 64 66 INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH (SEMUA URUSAN) Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah Indeks 69,57 70 70,37 71,5 72 72,5 73 Sumber: Bapelitbang Kab. Kep. Sangihe ` 661 Secara substansial, RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 telah merumuskan visi " Muda Berkarya, Wujudkan Sangihe Lebih Sejahtera Dan Berbudaya " dengan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi arah pembangunan. Misi-misi tersebut mencakup reformasi birokrasi, pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan pelayanan sosial dasar, penguatan tatanan sosial masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan persiapan generasi muda menuju bonus demografi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, telah ditetapkan berbagai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah. Dalam pelaksanaannya, RPJMD ini akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan prioritas beserta pendanaannya. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran ini akan memastikan konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan. Kaidah pelaksanaan yang menjadi landasan dalam implementasi RPJMD meliputi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektif, dan berorientasi pada ` 662 hasil. Pelaksanaan RPJMD juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, dan pemerataan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antar tingkatan pemerintahan, serta dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD. Pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah akan dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan supervisi yang terstruktur dan sistematis. Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Supervisi dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan supervisi akan menjadi bahan untuk melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara berkala, meliputi evaluasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Evaluasi pada tahap perencanaan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rancangan RPJMD dengan RPJPD dan RTRW, serta untuk menilai tingkat keterukuran dan ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Evaluasi pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk menilai kemajuan implementasi program dan kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi pascapelaksanaan dilakukan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan pembangunan berikutnya. Berbagai indicator kinerja telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD). Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari reformasi birokrasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sektor unggulan, pelayanan sosial dasar, tatanan social masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga persiapan generasi muda. Target yang telah ditetapkan untuk ` 663 masing-masing indikator menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Sinergi dan kolaborasi antar pihak ini akan memperkuat upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten, diharapkan RPJMD ini dapat mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat pada tahun 2029. Sebagai penutup, dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen hidup yang adaptif terhadap perubahan dan dinamika pembangunan. Revisi dan penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dan relevan dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama lima tahun ke depan. ` 664 Daftar Pustaka Buku • Levin, H. M. (2019). The Economics of Education. Stanford University Press, Stanford. • Marmot, M., & Wilkinson, R. (2018). Social Determinants of Health: The Solid Facts. Oxford University Press, Oxford. • Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice (5th ed.). McGraw-Hill. • Myrdal, G. (1971). Economic Theory and Underdeveloped Regions. University Paperbacks, London. • Pauli, G. (2010). The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Paradigm Publications. • Pauli, G. (2020). The Blue Economy 3.0: The Marriage of Science, Innovation and Entrepreneurship Creates a New Business Model That Transforms Society. XLIBRIS. • Porter, M. E. (2018). The Competitive Advantage of Nations. Free Press. • Rogers, E. M. (2015). Diffusion of Innovations. Free Press, New York. • Sachs, J. D. (2022). The Age of Sustainable Development: Integrated Approaches for Island Communities. Columbia University Press. • Schick, A. (1998). A Contemporary Approach to Public Expenditure Management. World Bank Institute. • Schultz, T. W. (2018). Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. Free Press. • Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. • Stull, R. B. (2017). An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Springer Science & Business Media. • Tietenberg, T., & Lewis, L. (2018). Environmental and Natural Resource Economics (11th ed.). Routledge. • Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson. Jurnal • Kruk, M. E., Myers, M., Varpilah, S. T., & Dahn, B. T. (2017). What is a resilient health system? Lessons from Ebola. The Lancet, 385(9980), 1910-1912. • Kumar, P., Hama, S., Omidvarborna, H., Sharma, A., Sahani, J., Abhijith, K. V., & Debele, S. E. (2021). Small island developing states: Air quality and implications for human health. Atmospheric Environment, 267, 118873. ` 665 • Marcos, M., & Woodworth, P. L. (2021). Observed changes in global mean and extreme coastal sea levels. Annual Review of Marine Science, 13, 115-138. • Marfai, M. A., Sunarto, S., Khakim, N., Cahyadi, A., Rosaji, F. S. C., & Fatchurohman, H. (2023). Coastal landslide susceptibility mapping in small island developing regions: A case study from Eastern Indonesia. Natural Hazards, 115(2), 1237-1255. • McElroy, J. L., & Parry, C. E. (2012). The long-term propensity for political affiliation in island microstates. Commonwealth & Comparative Politics, 50(4), 403-421. • McElroy, J. L., & Pearce, K. B. (2006). The advantages of political affiliation: Dependent and independent small-island profiles. The Round Table, 95(386), 529-539. • Muis, S., Irazoqui Apecechea, M., Dullaart, J., de Lima Rego, J., Madsen, K. S., Su, J., Yan, K., & Verlaan, M. (2022). A high- resolution global dataset of extreme sea levels, tides, and storm surges, including future projections. Scientific Data, 9(1), 47. • Omran, A. R. (2015). The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. The Milbank Quarterly, 93(4), 731-757. • Pinsky, M. L., Selden, R. L., & Kitchel, Z. J. (2020). Climate- driven shifts in marine species ranges: Scaling from organisms to communities. Annual Review of Marine Science, 12, 153-179. • Pontee, N. (2013). Defining coastal squeeze: A discussion. Ocean & Coastal Management, 84, 204-207. • Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. Education Economics, 26(5), 445-458. • Reid, H., & Ahamed, T. (2021). Emissions from diesel generators in small island communities: Measurement and mitigation strategies. Energy for Sustainable Development, 60, 102-112. • Ravallion, M. (2018). Inequality and globalization: A review essay. Journal of Economic Literature, 56(2), 620-642. • Rumengan, A. P., & Lumentut, W. (2023). Nilai tambah pengolahan hasil perikanan skala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Teknologi Hasil Perikanan, 11(1), 47-62. Laporan dan Peraturan Pemerintah • Kemenristekdikti. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2023. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. • Kemendikbudristek. (2023). Statistik Pendidikan Tinggi 2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ` 666 P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. KLHK. • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). Kajian Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Wilayah Pesisir Indonesia Bagian Timur. Jakarta: LIPI. • Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. (2023). Analisis Faktor Keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan di Indonesia. Jakarta: Kemendagri. • Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Indonesia. (2023). Indeks Daya Saing Daerah Indonesia 2023. LPERI Press. • Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara. (2022). Laporan Tahunan Ombudsman Sulawesi Utara 2022. Ombudsman RI. • Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2023). Laporan Aktivitas Gunung Awu 2020-2023. Bandung: PVMBG. Laporan dan Publikasi Organisasi Internasional • FAO. (2018). Sustainable Food Systems - Concept and Framework. Food and Agriculture Organization. • UNDP. (2022). Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World. United Nations Development Programme. • UNICEF. (2022). Situation Analysis of Children in Indonesia. United Nations International Children's Emergency Fund. • WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme. (2021). Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2020: Five Years into the SDGs. World Health Organization. • World Bank. (2021). The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries. The World Bank Group. ` 667 Lampiran MATRIKS KERTAS KERJA PENENTUAN ISU STRATEGIS PRIORITAS KAB. KEP. SANGIHE 2025-2029
1.Identifikasi Variabel Kunci dalam Sistem No Variabel Kunci Deskripsi Pertimbangan KLHS 1 Kondisi geografis kepulauan 105 pulau, 382,15 km garis pantai Daya dukung ekosistem kepulauan, kerentanan terhadap degradasi lingkungan 2 Konektivitas antar pulau Pelabuhan, transportasi laut Dampak infrastruktur transportasi terhadap ekosistem laut dan pesisir 3 Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut Carrying capacity perairan, keberlanjutan stok ikan, kesehatan terumbu karang 4 Ketahanan pangan dan pertanian/perkebunan Produksi dan ketersediaan pangan Daya dukung lahan, dampak alih fungsi lahan, keberlanjutan sistem pertanian 5 Dampak perubahan iklim Abrasi, banjir rob, pergeseran pola migrasi ikan Kerentanan ekosistem, kapasitas adaptasi lingkungan, risiko bencana hidrometeorologi 6 Pembangunan infrastruktur dasar Jalan, air bersih, listrik Dampak lingkungan pembangunan infrastruktur, efisiensi sumber daya 7 Pengembangan ekonomi lokal Perikanan, perkebunan, pariwisata Keberlanjutan ekonomi berbasis sumber daya alam, green economy 8 Kualitas sumber daya manusia Pendidikan, kesehatan Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 9 Pengelolaan Pengelolaan Indeks kualitas ` 668 lingkungan dan bencana ekosistem dan mitigasi bencana lingkungan hidup, sistem peringatan dini, resiliensi ekosistem 10 Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah Manajemen pemerintahan dan fiskal Kapasitas institusi dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup
2.Hubungan Kausal Antar Variabel (Loop Umpan Balik) No Jenis Loop Deskripsi Pola Hubungan Pertimbangan KLHS 1 Loop Konektivitas dan Ekonomi (Reinforcing) Penguat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas berkelanjutan Peningkatan konektivitas ramah lingkungan → Peningkatan aktivitas ekonomi berkelanjutan → Peningkatan PAD → Peningkatan investasi infrastruktur hijau → Peningkatan konektivitas Infrastruktur konektivitas harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem laut dan minimisasi dampak terhadap habitat laut 2 Loop Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Balancing) Pembatas pertumbuhan ekonomi berbasis SDA Eksploitasi SDA → Peningkatan ekonomi → Tekanan pada lingkungan → Degradasi SDA → Penurunan potensi ekonomi → Kebutuhan pengelolaan berkelanjutan Pengelolaan harus berada dalam batas daya dukung lingkungan untuk mencegah degradasi irreversible 3 Loop Perubahan Iklim (Reinforcing - Negative) Penghambat produktivitas dan keberlanjutan Kerentanan wilayah pesisir → Dampak perubahan iklim → Kerusakan infrastruktur dan permukiman Memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi dengan konservasi ekosistem ` 669 No Jenis Loop Deskripsi Pola Hubungan Pertimbangan KLHS → Penurunan produktivitas ekonomi → Berkurangnya kapasitas adaptasi → Meningkatnya kerentanan 4 Loop Pembangunan SDM (Reinforcing) Penguat produktivitas ekonomi melalui SDM berkapasitas lingkungan Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan → Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan → Peningkatan produktivitas berkelanjutan → Peningkatan pendapatan → Peningkatan investasi pada SDM dan lingkungan SDM berkualitas diperlukan untuk implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif 5 Loop KLHS dan Keberlanjutan (Balancing) Pengatur keberlanjutan pembangunan Implementasi KLHS → Pembangunan berkelanjutan → Konservasi daya dukung lingkungan → Keberlanjutan ekonomi jangka panjang → Dukungan terhadap implementasi KLHS KLHS berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan
3.Analisis Isu Strategis Berdasarkan Dinamika Sistem N o Isu Strategis Stock Flow Feedback Indikator Utama Implikasi Strategis Pertimbanga n KLHS 1 Konektivitas dan Infrastruktur Kepulauan Berkelanjuta n Infrastruktur konektivitas ramah lingkungan (pelabuhan, jalur transportasi laut) Pembanguna n infrastruktur hijau, degradasi infrastruktur Konektivitas berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan sumber daya untuk • 24 dari 140 pulau berpenghun i dengan tantangan konektivitas • 10 Pelabuhan Ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar pulau menjadi prasyarat fundamental bagi kemajuan Infrastruktur harus dirancang dengan teknologi ramah lingkungan, meminimalka ` 670 infrastruktur lebih baik Lokal dan 10 Pelabuhan Perintis

(2023)• 97,40 km jalan dalam kondisi rusak berat (25,6%)• Ketersediaa n air minum hanya 65%
(2023)seluruh sektor pembangunan dengan mempertimbangk an keberlanjutan lingkungan. n dampak terhadap ekosistem laut, dan meningkatka n resiliensi terhadap perubahan iklim 2 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjuta n Sumber daya laut (stok ikan, ekosistem terumbu karang, mangrove) dalam kondisi lestari Penangkapa n ikan berkelanjuta n, regenerasi sumber daya, restorasi ekosistem Pengelolaan berkelanjutan akan meningkatka n produktivitas jangka panjang dan resiliensi ekosistem • Luas perairan 47.339,49 km² dengan 144 Pulau • Potensi perikanan 32.500 ton/tahun (baru dimanfaatka n 65%)• Produksi perikanan tangkap meningkat dari 8.654,6 ton (2017) menjadi 17.542,58 ton (2023)• Terumbu karang: 63% kondisi baik, 24% sedang, 13% rusak Sebagai wilayah kepulauan, pengelolaan berkelanjutan sumber daya kelautan harus mempertimbangk an daya dukung ekosistem untuk menjaga keberlanjutan di tengah ancaman perubahan iklim. Implementasi zona konservasi laut, pengelolaan perikanan berbasis kuota sesuai carrying capacity, dan restorasi ekosistem terumbu karang dan mangrove 3 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem Kerentanan wilayah pesisir, kapasitas adaptasi ekosistem Laju perubahan iklim, implementas i adaptasi berbasis ekosistem Peningkatan kapasitas adaptasi ekosistem mengurangi dampak meskipun perubahan iklim terus terjadi • Abrasi pantai meningkat dari 0,8 m/tahun (2015-2019) menjadi 1,4 m/tahun (2020- 2024)• Area terdampak banjir rob meningkat dari 124,5 ha (2020) menjadi 172,8 ha
(2024)• Kenaikan muka air laut 4,6 mm/tahun
(2024)• 8 kejadian longsor
(2023)Ketidakmampuan beradaptasi dapat mengancam infrastruktur, permukiman, dan mata pencaharian dengan risiko kerugian ekonomi dan ekologis yang signifikan. Adaptasi harus berbasis ekosistem (ecosystem- based adaptation) dengan memperkuat fungsi ekosistem pesisir sebagai penyangga alami 4 Ketahanan Pangan dan Pengembang an Pertanian Berkelanjuta n Lahan produktif berkelanjuta n, produksi pangan ramah lingkungan Konversi lahan terkendali, produksi dan konsumsi pangan berkelanjuta n Ketersediaan pangan berkelanjutan mempengaru hi kesejahteraan yang mempengaru hi kemampuan investasi di sektor pertanian berkelanjutan • 62,74% lahan produktif (perkebuna n, pertanian)• Produksi perkebunan kelapa 24.081,43 ton (2023)• 25 desa rawan pangan
(2023)• Kontribusi Tingginya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar memerlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berkelanjutan. Penerapan sistem pertanian berkelanjuta n, konservasi lahan, dan diversifikasi pangan lokal yang sesuai dengan daya dukung lahan ` 671 pangan dari luar daerah mencapai 85% (2023) 5 Pengembang an Ekonomi Lokal Berkelanjuta n dan Diversifikasi Struktur ekonomi berkelanjuta n, diversifikasi usaha ramah lingkungan Investasi sektoral berkelanjuta n, perubahan struktur ekonomi hijau Diversifikasi berkelanjutan mengurangi ketergantung an dan meningkatka n ketahanan ekonomi- ekologi • Sektor unggulan: Perikanan (42,35%), Perkebunan (38,65%), Pariwisata (12,56%)• Pertumbuha n ekonomi 5,30%
(2023)• Potensi pariwisata: 30 lokasi diving, 21 desa wisata pesisir Diversifikasi ekonomi berbasis green economy, termasuk ekowisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan ekonomi-ekologi. Pengembang an ekonomi hijau, ekowisata berkelanjuta n, dan ekonomi sirkular yang memanfaatka n sumber daya lokal secara optimal 6 Peningkatan Kualitas SDM dan Kapasitas Lingkungan Hidup Tingkat pendidikan, status kesehatan, keterampilan pengelolaan lingkungan Investasi pada pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup SDM berkualitas dengan wawasan lingkungan mendorong produktivitas berkelanjutan yang memungkink an investasi lebih besar pada pembanguna n SDM dan lingkungan • IPM 72,22
(2023), meningkat dari 69,14
(2017)• Rata-rata lama sekolah 8,64 tahun
(2023)• APM SMP hanya 72,33%
(2023)• Prevalensi stunting turun drastis menjadi 2,25%
(2023)Peningkatan kualitas SDM dengan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup penting untuk mengoptimalkan potensi demografis dalam pembangunan berkelanjutan. Integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum, pelatihan green skills, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 7 Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Daya Dukung Kualitas lingkungan, daya dukung ekosistem yang optimal Degradasi lingkungan terkendali, upaya konservasi dan restorasi Peningkatan kualitas lingkungan akan meningkatka n daya dukung yang mendukung keberlanjutan pembanguna n • IKLH 62,35
(2024), meningkat dari 51,28
(2020)• Indeks Kualitas Perairan 62,43
(2024)• Penanganan sampah hanya 60,20%
(2023)• 73% pantai memenuhi baku mutu, 27% tercemar Peningkatan IKLH menunjukkan perbaikan, namun masih diperlukan pengelolaan limbah dan sanitasi yang lebih baik untuk menjaga daya dukung lingkungan. Implementasi sistem pengelolaan limbah terpadu, peningkatan kualitas air dan udara, serta konservasi ekosistem kritis 8 Tata Kelola Pemerintaha n dan Keuangan Daerah Berkelanjuta n Kapasitas fiskal, kualitas layanan publik berbasis lingkungan Pendapatan dan belanja daerah berkelanjuta n, peningkatan kapasitas institusi lingkungan Tata kelola yang baik dengan perspektif lingkungan meningkatka n efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya • PAD Rp 71,28 miliar
(2023)• Dana Perimbanga n Rp 794,71 miliar
(2023)• Indeks Kepuasan Layanan 86,76%
(2023)• Level Maturitas SPIP Level 3
(2023)Peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja dengan mempertimbangk an aspek lingkungan hidup menjadi penting untuk kemandirian pembangunan berkelanjutan. Integrasi anggaran responsif lingkungan, implementasi green budgeting, dan penguatan kapasitas institusi dalam pengelolaan lingkungan hidup ` 672

4.Matriks Urgensi-Dampak Isu Strategis (Terintegrasi KLHS) N o Isu Strategis Urgens i (1-5) Dampa k (1-5) Risiko Lingkunga n KLHS (1- 5) Nilai Tota l Priorita s 1 Konektivitas dan Infrastruktur Kepulauan Berkelanjutan 5 5 4 70 1 2 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem 5 5 5 75 1 3 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan 5 4 4 60 2 4 Ketahanan Pangan dan Pengembanga n Pertanian Berkelanjutan 4 4 3 48 3 5 Pengembanga n Ekonomi Lokal Berkelanjutan dan Diversifikasi 4 4 3 48 3 6 Peningkatan Kualitas SDM dan Kapasitas Lingkungan Hidup 3 5 2 45 4 7 Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Daya Dukung 4 4 5 60 2 8 Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Berkelanjutan 3 4 2 36 5 ` 673 Catatan: Nilai total = (Urgensi × Dampak) + (Risiko Lingkungan KLHS × 3)
5.Keselarasan dengan Isu Nasional (Astacita) dan KLHS No Isu Strategis Keselarasan dengan Astacita Kontribusi KLHS 1 Konektivitas dan Infrastruktur Kepulauan Berkelanjutan "Indonesia Maju dan Berkeadilan" dan "Indonesia Produktif" Infrastruktur ramah lingkungan yang mendukung konektivitas berkelanjutan 2 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem "Indonesia Lestari" Strategi adaptasi berbasis ekosistem dan peningkatan resiliensi lingkungan 3 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan "Indonesia Produktif" dan "Indonesia Berdaulat" Pengelolaan sumber daya laut sesuai daya dukung dan prinsip keberlanjutan 4 Ketahanan Pangan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan "Indonesia Berdaulat" Sistem pertanian berkelanjutan yang mempertahankan daya dukung lahan 5 Pengembangan Ekonomi Lokal Berkelanjutan dan Diversifikasi "Indonesia Produktif" dan "Indonesia Berdaulat" Ekonomi hijau dan circular economy berbasis sumber daya lokal 6 Peningkatan Kualitas SDM dan Kapasitas Lingkungan Hidup "Indonesia Cerdas" dan "Indonesia Sehat" SDM berkapasitas tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup 7 Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Daya Dukung "Indonesia Lestari" Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan konservasi ekosistem 8 Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Berkelanjutan "Indonesia Maju dan Berkeadilan" Tata kelola responsif lingkungan dan green budgeting ` 674 Isu Strategis Prioritas Kab. Kep. Sangihe 2025-2029 No Isu Strategis Prioritas Program Utama 1 Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Kepulauan • Pengembangan transportasi antar pulau yang terintegrasi • Perbaikan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik) • Pengembangan infrastruktur digital untuk mengatasi keterbatasan geografis 2 Penguatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim • Mitigasi abrasi pantai dan dampak kenaikan muka air laut • Adaptasi sektor perikanan terhadap pergeseran pola migrasi ikan • Pengembangan sistem peringatan dini bencana 3 Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan • Hilirisasi produk perikanan • Konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya kelautan • Pengembangan wisata bahari terintegrasi 4 Penguatan Ketahanan Pangan Lokal • Revitalisasi perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh • Diversifikasi tanaman pangan • Pengembangan pertanian adaptif perubahan iklim 5 Peningkatan Kualitas SDM • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah • Pengembangan keterampilan sesuai potensi lokal • Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar Causal Loop Diagram Dynamin System Penentuan Isu Strategis w r w --:.- l ow . me 0.-ow f T --- ·-=- =ait --:.-- I - \ ah s 7 .-- (7 ·----.-'',.,____ [----] t =]