DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepalauan Sangihe Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp903.673.678.236,00 (sembilan ratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.608.107.968,85 (satu miliar enam ratus delapan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp902.065.570.267,15 (sembilan ratus dua miliar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah lima belas sen) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp82.912.064.000,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.125.709.595,92 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga menjadi sebesar Rp79.786.354.404,08 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah delapan sen) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp15.936.800.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.456.272.000,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.042.849.888,92 (enam miliar empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga menjadi sebesar Rp9.413.422.111,08 (sembilan miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus sebelas rupiah delapan sen).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp248.781.572,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.751.218.428,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp49.518.992.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.165.921.865,00 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.684.913.865,00 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp811.533.627.541,00 (delapan ratus sebelas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.694.942.909,07 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp813.228.570.450,07 (delapan ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah enam sen) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp791.463.004.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.114.366.533,00 (sembilan miliar seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp782.348.637.467,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp20.070.623.541,00 (dua puluh miliar tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.809.309.442,07 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp30.879.932.983,07 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh sen).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp9.227.986.695,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp177.341.282,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.050.645.413,00 (sembilan miliar lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp9.227.986.695,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp177.341.282,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.050.645.413,00 (sembilan miliar lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp911.415.959.773,93 (sembilan ratus sebelas miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen) bertambah sebesar Rp14.780.538.264,22 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sehingga menjadi sebesar Rp926.196.498.038,15 (sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah lima belas sen) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp711.938.318.915,59 (tujuh ratus sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah lima puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp25.560.877.664,57 (dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp686.377.441.251,02 (enam ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah dua sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp436.275.269.043,32 (empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah tiga puluh dua sen) berkurang sebesar Rp12.313.822.763,53 (dua belas miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp423.961.446.279,79 (empat ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp255.175.915.993,27 (dua ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) berkurang sebesar Rp13.503.847.783,04 (tiga belas miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp241.672.068.210,23 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah dua puluh tiga sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp9.940.093.729,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp540.990.882,00 (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.481.084.611,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp10.476.040.150,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp337.698.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.138.342.150,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp32.808.549.714,34 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah tiga puluh empat sen) bertambah sebesar Rp40.701.415.928,79 (empat puluh miliar tujuh ratus satu juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp73.509.965.643,13 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah tiga belas sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp16.224.570.439,34 (enam belas miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh empat sen) bertambah sebesar Rp1.973.696.362,79 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp18.198.266.802,13 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah tiga belas sen).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp13.437.471.875,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp13.632.040.644,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.069.512.519,00 (dua puluh tujuh miliar enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp25.266.789.522,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.121.789.522,00 (dua puluh enam miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.287.007.400,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp171.110.600,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.115.896.800,00 (dua miliar seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.862.185.544,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp162.806.905.600,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp162.446.905.600,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp3.499.320.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.139.320.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp159.307.585.600,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…