DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penghasilan Pimpinan dan Anggota, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa unmk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 - tent^g Hak Keuangan dan Adrniiiis1xatK_"to dan Anggotn Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, perlu menetapk^ Peram Daerah tentang_H_^^Keu^gan fian'^"AdTTiiniRiratif Pfcpinan daii ^An^ota" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siila;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Hahnahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Hahnahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4286 );
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undajng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentxakan Peraturan Peraturan Perundang- . Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ' Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.' Urjdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembarM Negara Republik IridoneMa Ndmbf 5679);~ "I
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan^ Daerah (Lembaran , Negara Republik Indonesia-" Tahuii 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kaeimgan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIIiAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA BUPATI KEPULAUAN SULA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KETENTOAK umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
4.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-undangan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

b.Sekretariat Dewan Perwakilan Ralq^at Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
1. 7.Sekretaris Dewan Perwakilan Raky^at Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulM kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat dinas. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan An^ota DPRD. Tunjangan Alat lielengkapan adalah tunjangan yang dibenkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan yang dibentuk oleh Rapat Paripuma. Tunjangan Alat Kelengkapan Lam adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan An^ota DPRD sehubungan dengan kedudukanya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripuma untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan Idiusus. Turij^gah:Komuhik^i In selanjutnya disebut"^^. adalah _uahg yang diberikan kepada Pimpinan dan An^ota DPRD setiap bulan dalam ranglmmendprong peiiingkatan kineqa Pimpinan d^An^ota^ _ Tunjmigan R^es adalah tunjangan yang diberik^ kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Keija, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atnbut, Rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan An^ota DPRD yang meninggal dunia atau mengahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD seUap bulan untuk menunjang kegiatan operasioanal yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehan-han. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. BAB 11 PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Terdiri dari :

a.Uang Representasl;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;' ^
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Mat Kelengkapan;
g.Tunjangan Mat Kelengkapan Lainnya;
h.Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
i.Tunjangan Reses. —————— - - - 3 7--"- : - —t

(1)Pajak Penghasilan .untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ^skl"5iiunif a sampai huruf g dibebankan kepada-^Bt),- i ;" I'::i
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Representasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan dibenkan setiap bulan. Uang Representasl Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati. Uang Representasl Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang RepresenUsi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). Uang Representasl Anggota DPRD sebesar 75% ( tujuh puluh Uma persen) dari Uang Representasl Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran T\injailgan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras b^ pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(I) Pimpinan dan An^ota DPRD berhak memperoleh Uang Paket dalam Pasal 2"--hufuf 13ah"diberikan setiap bulan. _{2) UangjP^et seb^aimana dimaksud pada ayat(l),se^s^ W%(sepuluh :~ :persert) d^w

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan ^berikan setiap bulan.
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh hma persen) dari uang Representasi yang bersan^oitan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badah Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
1. a.Untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
2. b.untuk jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. c.untuk jabatan Sekretaris pada Alat Kelengkapan, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. d.lintuk jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f. 1(2 Besai^'TunjanganTAlat'KerenJcapan sebaga^ -dimak^d-.d^am~ Pasal 9 ayat (2) Mutatis Mutandis berlaku untuk besaran tunjangan Alat Kelengkapan Lain. . - ---r- --
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

Untuk meningkatkan kineija, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…