DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud, di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengingat :" Menimbang / : • • Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • •
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan BUPATI KEPULAUAN TALAUD MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2020-2025 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.

2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang yang memimpin menjadi Pemerintahan Daerah kewenangan daerah otonom. -<
4.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPELITBANG adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud. • •
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya d i s i n g k a t RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 1 . Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14.Misi adalah rumusan urnum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis • • Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN /

Pasal 3

pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; gambaran keuangan Daerah; / permasalahan dan isu strategis Daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;

h.bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
i.bab IX penutup.

(2)Ketentuan mengenai uraian RPJMD sebagaimana dimaksud ,/ pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai / berikut:
1. a.bab I
2. b.bab II
3. c.bab III
4. d.bab!V
5. e.babV
6. f.babVI
7. g.bab VII • •

Pasal 4

RPJMD digunakan oleh Bupati sebagai instrumen evaluasi penyelengaraan pemerintahan Daerah. V

Pasal 5

(1)Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan RPJMD.
(2)Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan secara tertulis oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPELITBANG untuk diverifikasi. "
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan.>" program, dan kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD.
(4)Penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling Jambat 1 (satu) minggu setelah RPJMD ditetapkan.

Pasal 6

(1)Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.
(2)Penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substasi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.guncangan politik;
3. c.krisis ekonomi; • •
4. d.konflik sosial budaya;>
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran Daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Kepala BAPELITBANG.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . BABV

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah • Paraf Hierarki . Wakil Bupati v Sekretaris Daerah I Asisten Perekonomian dan Pernbanzunan Kepala BAPELITBANG v KabagHukum r Kabid Perencanaan t Kasubbid Data dan IPelaporan Ditetapkan di Melonguane pada tanggal 'lS Agustus 2020 :,,. BUPATI KEPULAUAN TALAUD, � ELLY ENGELBERT LASUT • NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINS! SULAWESI UTARA: (4/2020) • • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2020-2025 I. UMUM Perencanaan Pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahtraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratif, partisipatif, politik atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), dan perencanaan tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. • • Seiring dengan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada tahun 2019 dan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Kepulauan Talaud yang baru, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya, maka pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kepulauan Talaud berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepulauan Talaud. Karena terjadinya keterlambatan pelantikan Bupati Kepulauan Talaud Terpilih pada tahun 2020 maka terjadi perubahan periode RPJMD yang seharusnya pada masa 2019-2024 menjadi 2020- 2025 untuk melaksanakan amanat dari pasal 47 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; Perda RPJMD Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program-program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Selain itu, penyusunan Perda RPJMD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta penetapan indikator daerah . Untuk selanjutnya, Perda RPJMD Kepulauan Talaud Tahun 2020- 2025 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama tahun 2020 sampai dengan 2025 II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…