DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daera.h tentang Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun Anggarat 2023;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 21, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Ta_hun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tamba-han lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s73);
3. 4.Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (trmbaran Negara Republik l\,1^-:*l-^-- rYrLrrurrrJarrli BUPATI KEPULAUAN TALAUD PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
6. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan BUPATI KEPULAUAN TALAUD MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Pasa-l 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dima,ksud dengal:
8. 1.Daerah adala-h Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. 2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
10. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daera-h yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangal Daera-h.
11. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewal Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas otonomi dal tugas pembantual dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangar tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas Daerah.

Pasal 2

pendapatan Daerah, belar-rja Daerah, dal pembiayaan

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp853.915.724.674,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar Sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transt-er; dan Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan BUPATI KEPULAUAN TALAUD Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp853.915.724.674,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar Sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp33.421.6O5.474,OO (nga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lainlain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daera-h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.95O.982.419,OO (tu-juh miliar sembilan ratus Iima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembila-n belas rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.351.776.442,OO (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncalakan sebesar Rp3OO.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yalg sah sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf d direncalakal sebesar Rp2.a19.446.613,OO (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan tralsfer sebagaimala dimaksud dalam Pasa-l 3 huruf b direncanakan sebesar Rp8 1 5.8OO.O28.3O4,OO (delapan ratus lima belas miliar delapal ratus juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Tralsfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.33O.779.OOO,OO (tujuh ratus Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Tralsfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncarrakarr sebesar Rp17.469.249.3O4,OO (tujuh belas miliar empat
1. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp33.421.605.474,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.950.982.419,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.351.176.442,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd direncanakan sebesar Rp2.819.446.613,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp815.800.028.304,00 (delapan ratus lima belas miliar delapan ratus juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.330.779.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.469.249.304,00 (tujuh belas miliar empat ratus enarn puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembila, ribu tiga ratus empat rupiah). Pasa] 6
(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.O90.g96,0O (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-Iain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah sqfuegaimarra dimaksud pada ayat (r) huruf a direncanaka-n sebesar RpO,OO (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direnca,akan sebesar RpO,OO (nol rupiah). (a) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda,g- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.09O.896,O0 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 direncanakan sebesar Rp9ol-7L5.724.674,oo (sembilan ratus satu miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidat terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar RpS14.5o6.931.0s7,oo (lima ratus empat belas miliar lima ratus enam juta Sembilarr ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belalja bunga;
4. d.belanja hibah;
5. e.belarrja subsidi; dal ratusenampuluhsembilanjutaduaratusempatpuluhsembilanribu tigaratusempatrupiah).

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daera.h tentang Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun Anggarat 2023;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 21, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Ta_hun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tamba-han lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s73);
3. 4.Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (trmbaran Negara Republik l\,1^-:*l-^-- rYrLrrurrrJarrli BUPATI KEPULAUAN TALAUD PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
6. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan BUPATI KEPULAUAN TALAUD MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Pasa-l 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dima,ksud dengal:
8. 1.Daerah adala-h Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. 2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
10. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daera-h yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangal Daera-h.
11. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewal Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas otonomi dal tugas pembantual dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangar tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas Daerah.

Pasal 2

pendapatan Daerah, belar-rja Daerah, dal pembiayaan

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transt-er; dan Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan BUPATI KEPULAUAN TALAUD Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp33.421.6O5.474,OO (nga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lainlain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daera-h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.95O.982.419,OO (tu-juh miliar sembilan ratus Iima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembila-n belas rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.351.776.442,OO (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncalakan sebesar Rp3OO.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yalg sah sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf d direncalakal sebesar Rp2.a19.446.613,OO (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan tralsfer sebagaimala dimaksud dalam Pasa-l 3 huruf b direncanakan sebesar Rp8 1 5.8OO.O28.3O4,OO (delapan ratus lima belas miliar delapal ratus juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Tralsfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.33O.779.OOO,OO (tujuh ratus Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Tralsfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncarrakarr sebesar Rp17.469.249.3O4,OO (tujuh belas miliar empat
1. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp33.421.605.474,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.950.982.419,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.351.176.442,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd direncanakan sebesar Rp2.819.446.613,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp815.800.028.304,00 (delapan ratus lima belas miliar delapan ratus juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.330.779.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.469.249.304,00 (tujuh belas miliar empat ratus enarn puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembila, ribu tiga ratus empat rupiah). Pasa] 6
(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.O90.g96,0O (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-Iain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah sqfuegaimarra dimaksud pada ayat (r) huruf a direncanaka-n sebesar RpO,OO (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direnca,akan sebesar RpO,OO (nol rupiah). (a) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda,g- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.09O.896,O0 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidat terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar RpS14.5o6.931.0s7,oo (lima ratus empat belas miliar lima ratus enam juta Sembilarr ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belalja bunga;
4. d.belanja hibah;
5. e.belarrja subsidi; dal ratusenampuluhsembilanjutaduaratusempatpuluhsembilanribu tigaratusempatrupiah).