DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalahupaya meningkatkan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan Modal bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Penyertaan Modal dilaksanakan setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD dan dituangkan didalam APBD. Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal. Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Perusahaan Daerah Air Minum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ; 10. 11. 12. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254 ) Peraturan Daerah Kabupaten Yapen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2011 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan BUPATI KEPULAUAN YAPEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen ;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
7.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaandaerah yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalahupaya meningkatkan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang telah diserahkan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.3.579.889.132,-(Tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang dianggarkan didalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD dan dituangkan didalam APBD

Pasal 7

(1)Sebelum melakukan Penyertaan Modal terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi :
1. a.Kemampuan keuangan daerah
2. b.Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan

BAB IV

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 8

(1)Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM dari bagian laba secara langsung merupakankomponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ditetapkan di S E R U I pada tanggal 7 Agustus 2014 BUPATI KEPULAUAN YAPEN TONNY TESAR Diundangkan di S E R U I pada tanggal7 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN ALEXANDER NUSSY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2014 NOMOR 1 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua : 005/Kab.Kep.Yapen/Prov.Papua/005/2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk menunjang pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui APBD diperlukan kecermatan melakukan pengeluaran daerah yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Perusahaan Daerah Air Minum yang biasa disebut PDAM adalah badan usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan umumdibidang penyediaanairbersihdenganmenggunakanprinsip-prinsipekonomi perusahaansertamempunyai fungsi sosial telah memiliki kinerja mengesankan yang tergambar dalam laporan keuangannya yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen merasa perlu untuk melakukan investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal pada PDAM dengan memberikan komitmen jumlah penyertaannya setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah harus dilandasi dengan adanya peraturan daerah yang berarti diperlukan dukungan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah merupakan dasar untuk menetapkan anggaran pengeluaran pembiayaan berkenaan dengan jumlah yang harus disediakan dalam rangka melakukan penyertaan modal dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…