DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Perusahaan Daerah Yapen Mandiri Sejahtera.

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan· ' dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah ; Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; BUPATI KEPULAUANYAPEN, ~ DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAANDAERAH PT. YAPEN MANDIRI SEJAHTERA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKEPULAUANYAPEN NOMOR 2 TAHUN 2014 BUPATI KEPULAUAN YAPEN
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. 5.Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor , 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) Sejahtera ;
8. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Perusahaan Daerah PT. Yapen Mandiri5. Perusahaan Daerah adalah Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
11. 3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen
12. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan ' PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH YAPEN MANDIRISEJAHTERA. BUPATI KEPULAUANYAPEN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KEPULAUANYAPEN

13.Peraturan Daerah Kabupaten Yapen Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Yapen Mandiri Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2013 Nomor 20);
12.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12'54)
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

BAB III

JUMLAH PENYERTAANMODAL

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dalam bentuk uang tunai ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) yang dibayarkan pada 3 (tiga) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah)
2. b.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah)
3. c.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah)
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan .daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta membuka lapangan kerja di Daerah Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pemberian modal dasar kepada Perusahaan Daerah guna menjalankan Perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

7.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaandaerah yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah. : ~ ; ! ......... -~~-·---~ ... ~.--,.~ ... __ ...... -··- .. ·--- .. ··-··· .. ~- • .. ····-·-l-·1- ... Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada Perusahaan .Daerah dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB VI

BAGIANLABA

Pasal 10

BABV PEMBINAAN, PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

Pasal 9

( 1) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah '. i

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV

FASILITASIDAN KOORDINASI

Pasal 8

(1)Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Peinerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1)Sebelum melakukan Penyertaan Modal terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi :
1. a.Kemampuan keuangan daerah
2. b.Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan: setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD dan dituangkan didalam APBD

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua: 006 / Kab.Kep. Yapen/ Prov. Papua/ 006I2014 Diundangkan di· S E R U I pada tanggal 7 Agustus 2014 ~1AHI{ j ~~'\ !:5E RETARIS DAERAH t ~, BUPATEN'KEPULAUAN YAPEN l ~~D-" t> D .. -~/ ~, ~EXAfDER NUSSY ,. , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2014 NOMOR 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Perusahaan Daerah Yapen Mandiri Sejahtera.

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan· ' dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah ; Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; BUPATI KEPULAUANYAPEN, ~ DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAANDAERAH PT. YAPEN MANDIRI SEJAHTERA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKEPULAUANYAPEN NOMOR 2 TAHUN 2014 BUPATI KEPULAUAN YAPEN
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. 5.Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor , 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) Sejahtera ;
8. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Perusahaan Daerah PT. Yapen Mandiri5. Perusahaan Daerah adalah Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
11. 3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen
12. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

13.Peraturan Daerah Kabupaten Yapen Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Yapen Mandiri Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2013 Nomor 20);
12.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12'54)
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

BAB III

JUMLAH PENYERTAANMODAL

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dalam bentuk uang tunai ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) yang dibayarkan pada 3 (tiga) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah)
2. b.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah)
3. c.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah)
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan .daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

7.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaandaerah yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah. : ~ ; ! ......... -~~-·---~ ... ~.--,.~ ... __ ...... -··- .. ·--- .. ··-··· .. ~- • .. ····-·-l-·1- ... Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada Perusahaan .Daerah dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB VI

BAGIANLABA

Pasal 10

BABV PEMBINAAN, PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

Pasal 9

( 1) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah '. i

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV

FASILITASIDAN KOORDINASI

Pasal 8

(1)Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Peinerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1)Sebelum melakukan Penyertaan Modal terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi :
1. a.Kemampuan keuangan daerah
2. b.Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan: setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD dan dituangkan didalam APBD