DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pencabutan Perda Kab. Kepulauan Yapen No. 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai penopang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka telah di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan ;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga perlu dicabut ;
c.bahwa perlunya pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ, tanggal 19 Juli 2017 ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Jalan Irian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua Telepon (0983) 31001, 32001, 31011 Fax (0983) 32712
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254 )
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 N0mor 481) ; Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ, tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan BUPATI KEPULAUAN YAPEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 53) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ditetapkan di S E R U I pada tanggal 22 Oktober 2018 BUPATI KEPULAUAN YAPEN CAP/TTD TONNY TESAR Diundangkan di Serui Pada tanggal 22 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN CAP/TTD CAP/ALEXANDER NUSSY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2018 NOMOR 03 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua : 03/Kab.Kep.Yapen/Prov.Papua/03/2018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SONNY NH, SH PENATA TK. I NIP. 19781211 200605 1 001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2013