DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Kepulauan Yapen dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, jabatan perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah, UPT, staf ahli, dan kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Jalan Irian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua Telepon (0983) 31001, 32001, 31011 Fax (0983) 32712
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat Kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan BUPATI KEPULAUAN YAPEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
7.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ;
8.Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ;
9.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen ;
10.Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
11.Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit pada Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit pada Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
14.Bagian-Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ;
15.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
17.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ;
18.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah ;
19.Staf Ahli adalah sejumlah tenaga ahli yang diberi tugas, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.Setda merupakan Setda tipe A;
b.Setwan merupakan Setwan tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A
d.Dinas terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. 4.Dinas Sosial, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi ;
7. 7.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ;
12. 12.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik ;
14. 14.Dinas Perindustrian, Perdagangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan;
15. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal ;
17. 17.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
19. 19.Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan ;
20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan dan Asset Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan bangsa dan Politik;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Distrik Yapen Selatan dengan tipe A ;
2. b.Distrik Yapen Timur dengan tipe A ;
3. c.Distrik Yapen Barat dengan tipe A ;
4. d.Distrik Angkaisera dengan tipe A ;
5. e.Distrik Pom dengan tipe A ;
6. f.Distrik Yapen Utara dengan tipe A ;
7. g.Distrik Raimbawi dengan tipe A ;
8. h.Distrik Teluk Ampimoi dengan tipe A ;
9. i.Distrik Kepulauan Ambai dengan tipe A ;
10. j.Distrik Wonawa dengan tipe A ;
11. k.Distrik Windesi dengan tipe A ;
12. l.Distrik Pulau Kurudu dengan tipe B ;
13. m.Distrik Pulau Yerui dengan tipe B
14. n.Distrik Kosiwo dengan tipe A ;
15. o.Distrik Anotaurei dengan tipe A ;
16. p.Distrik Yawakukat dengan tipe A.

Pasal 4

(1)Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten ;
(2)Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian;
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 5

(1)Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian ;
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 6

(1)Inspektorat dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima ) inspektur pembantu ;
(2)Sekretariat sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 7

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

(1)Dinas dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang ;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian ;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

(1)Dinas daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang ;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian ;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi

Pasal 10

(1)Dinas daerah dengan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang ;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian ;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi Dinas atau Badan lainnya

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…